SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Paguyuban Kades dan Perangkat Desa (PKPP) se-Wilayah Pajampangan menunjukkan sikap tegas terhadap dugaan pemerasan dan penyebaran informasi yang dinilai merugikan nama baik kepala desa.
Organisasi tersebut menyatakan dukungan penuh kepada Kepala Desa Mekarsakti, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, H. Dacep, yang resmi melaporkan persoalan tersebut ke Mapolres Sukabumi, Senin (2/11/2026).
Dalam pelaporan itu, H. Dacep didampingi langsung Ketua Umum PKPP se-Wilayah Pajampangan, Surahman, Ketua Bidang Humas PKPP, Bakang Anwar As’Adi, serta sejumlah pengurus dan anggota lainnya.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan permintaan uang sebesar Rp3 juta oleh seorang oknum pengguna media sosial TikTok. Uang itu diduga diminta dengan alasan untuk menghapus atau melakukan take down konten berita yang disebut merugikan nama baik H. Dacep.
Ketua Bidang Humas PKPP, Bakang Anwar As’Adi, membenarkan pendampingan terhadap Kades Mekarsakti dalam menempuh jalur hukum. Menurutnya, laporan tersebut dibuat untuk menindaklanjuti dugaan permintaan uang yang berkaitan dengan penghapusan konten di media sosial.
“Kami hari ini mendampingi Kades Mekarsakti, H. Dacep, membuat laporan di Mapolres Sukabumi, melaporkan salah satu oknum pengguna media sosial TikTok yang meminta ditransfer uang sejumlah Rp3 juta untuk menghapus berita tersebut,” tandas Bakang.
Di sisi lain, H. Dacep secara tegas membantah tuduhan yang beredar melalui akun TikTok tersebut. Salah satu persoalan yang dibantahnya ialah dugaan penyalahgunaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) untuk anggaran tahun 2020–2023.
Ia menegaskan, informasi yang beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir itu tidak benar. Karena itu, dirinya memilih membawa persoalan tersebut ke jalur hukum agar dapat ditangani sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami membantah adanya sejumlah tuduhan yang dialamatkan kepada saya, di antaranya terkait penyalahgunaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) anggaran tahun 2020–2023. Saya menegaskan berita yang sempat beredar di media sosial TikTok beberapa hari kebelakang itu tidak benar,” tegas H. Dacep.
Sikap tegas juga disampaikan Ketua Umum PKPP, Surahman. Ia menilai penyebaran informasi yang belum terverifikasi, terlebih tanpa konfirmasi kepada pihak yang diberitakan, berpotensi merugikan individu maupun lembaga pemerintahan desa.
Surahman menegaskan, PKPP tidak akan tinggal diam apabila terdapat persoalan yang menyangkut nama baik kepala desa dan perangkat desa di wilayah Pajampangan. Ia berharap laporan yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti aparat kepolisian secara profesional dan transparan.
“Kami tidak akan mentolerir oknum pengguna media sosial yang menyebarluaskan berita yang belum tentu benar, tanpa mengonfirmasi kepada yang bersangkutan. Jika hal seperti ini terus dibiarkan, bisa saja terjadi pada desa-desa lain di wilayah Pajampangan. Kami bersama tim berharap pihak kepolisian menindaklanjuti laporan ini secara profesional dan transparan,” tandas Surahman.
Dukungan terhadap langkah hukum H. Dacep juga datang dari sejumlah pengurus dan anggota PKPP yang hadir. Mereka menyatakan dukungan penuh dan satu komando dalam mengawal persoalan tersebut.
Pendampingan ini sekaligus menegaskan solidaritas antarkepala desa dan perangkat desa di wilayah Pajampangan dalam menghadapi persoalan yang dinilai berpotensi merugikan nama baik pemerintahan desa.
PKPP berharap proses hukum dapat berjalan sesuai prosedur sehingga persoalan tersebut memperoleh kejelasan berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan aparat penegak hukum. (Dicky)
