SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Program revitalisasi sekolah seharusnya menghadirkan ruang belajar yang aman, layak, dan mendukung kualitas pendidikan.
‎
‎Namun di sejumlah sekolah, pelaksanaannya justru menyisakan persoalan serius yakni transparansi anggaran yang minim dan mekanisme pengawasan yang tidak berjalan.
‎
‎Kepala sekolah kerap melibatkan komite dalam rapat maupun pemantauan kegiatan fisik.
‎
‎Bahkan ada yang menugaskan anggota komite menjadi pelaksana lapangan hingga ikut mengawasi teknis pembangunan. Meski demikian, akses terhadap data keuangan tetap tertutup rapat.
‎
‎Setiap kali komite ditanya wartawan mengenai nilai kontrak, harga material, atau realisasi dana, jawaban yang muncul selalu tidak jelas.
‎
‎Rencana Anggaran Biaya dan laporan keuangan pun hanya disodorkan dalam bentuk garis besar, tanpa rincian yang memungkinkan pengawasan mendalam.
‎
‎Dalam kondisi serba tertutup ini, muncul berbagai dugaan penyimpangan mulai dari mark-up harga dan volume fiktif, penunjukan pemasok titipan, penggunaan material non-standar.
‎
‎Tidak hanya itu swakelola semu yang memecah paket pekerjaan agar luput dari mekanisme tender.
‎
‎Bangunan memang selesai, tetapi kualitasnya jauh dari spesifikasi: beton tipis, dinding cepat retak, dan atap rawan bocor.
‎
‎Ketika detail keuangan tidak dibuka, pelacakan sisa dana hampir mustahil dilakukan. Komite sekadar hadir sebagai pengawas tanpa kewenangan, sementara ruang manipulasi anggaran makin lebar.
‎
‎Pemerintah daerah dan dinas pendidikan harus menghentikan pola ini. Transparansi harus menjadi kewajiban mutlak RAB, kontrak, dan laporan realisasi harus dipublikasikan terbuka di sekolah dan dapat diakses komite tanpa hambatan.
‎
‎Revitalisasi sekolah bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi cerminan integritas pengelola pendidikan. Selama data anggaran tetap tersembunyi, dana publik berisiko diselewengkan dan masa depan siswa menjadi pihak yang paling dirugikan. (Dicky)