MAJALENGKA,-Bidik-kasusnews.com,.
Pemerintah Kabupaten Majalengka terus memperkuat infrastruktur pertanian sebagai langkah strategis menjaga produktivitas pangan di tengah ancaman perubahan iklim dan potensi kekeringan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Irigasi Perpompaan dan Irigasi Perpipaan Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Aula Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Majalengka, Rabu (12/8/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Majalengka, Wakil Bupati, Asisten Administrasi, Kepala DKP3, Kepala Dinas PUTR, Kepala BKPSDM, Kepala Disdukcapil, para penyuluh pertanian, serta perwakilan kelompok tani dan Gapoktan dari berbagai wilayah di Kabupaten Majalengka.
Dalam arahannya, Bupati Majalengka, Eman Suherman menegaskan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga produksi pertanian sekaligus memperkuat swasembada pangan daerah.
Menurutnya, penguatan jaringan irigasi, pompanisasi, hingga pemanfaatan teknologi energi terbarukan harus terus dilakukan, terutama untuk membantu petani di wilayah yang mengandalkan sawah tadah hujan.
“Hari ini saya bersama Pak Wakil Bupati dan jajaran OPD bersilaturahmi dengan para petani, kelompok tani, Gapoktan, dan penyuluh. Mengingat kondisi berdasarkan BMKG El Nino sedang tinggi-tingginya, saya tidak ingin teman-teman petani mengalami gagal panen,” ujar Bupati.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pemkab Majalengka telah menjalankan sejumlah program penguatan pengairan pertanian.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah penyaluran 119 unit Irigasi Perpompaan (Irpom) dan 37 unit Irigasi Perpipaan (Irpip) ke sejumlah wilayah yang membutuhkan.
Sarana tersebut diharapkan mampu membantu petani menghadapi kebutuhan air, khususnya pada Musim Tanam II (MT2), sekaligus mengurangi risiko kekeringan yang dapat mengganggu produktivitas tanaman.
Pemkab juga terus mengoptimalkan jaringan pengairan melalui pembangunan dan penanganan sodetan di sejumlah wilayah.
Bupati menyebut, penanganan sodetan di wilayah utara telah memberikan dampak signifikan terhadap luas lahan yang dapat dipanen.
“Biasanya dari 2.000 hektar di wilayah utara, hanya 500 hektar yang bisa dipanen karena ancaman gagal panen. Sekarang dengan adanya sodetan yang disetujui BBWS, seluruh 2.000 hektar tersebut sudah bisa dipanen,” katanya.
Pemkab Majalengka juga menyiapkan solusi untuk wilayah Ligung, Bantarwaru dan Leuweunghapit, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Untuk jangka pendek, pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi pompa berbasis solar cell atau tenaga surya melalui kerja sama dengan BBWS. Teknologi tersebut diharapkan dapat menekan biaya operasional petani, khususnya penggunaan bahan bakar solar.
Sementara untuk jangka panjang, Pemkab Majalengka mengusulkan pembangunan sodetan baru sepanjang sekitar 700 meter di Saluran Sindupraja.
Pemkab menyatakan siap mendukung proses pembebasan lahan agar pembangunan sodetan tersebut dapat direalisasikan dan mampu memastikan pasokan air menuju wilayah Bantarwaru dan Leuweunghapit.
Selain itu, rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan teknis yang mengalami kerusakan terus didorong. Pemkab juga mengusulkan pembangunan sejumlah embung, termasuk di wilayah Mekarjaya, kepada Kementerian Pertanian.
LP2B Dikunci 40.700 Hektare
Upaya memperkuat ketahanan pangan tidak hanya dilakukan melalui penyediaan air, tetapi juga dengan menjaga keberadaan lahan pertanian.
Pemkab Majalengka bersama ATR/BPN telah menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 40.700 hektare sebagai bagian dari komitmen melindungi lahan pangan agar tidak mudah beralih fungsi.
Kebijakan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan produksi pertanian sekaligus memperkuat posisi Majalengka sebagai salah satu daerah penyangga pangan di Jawa Barat.
Kepala DKP3 Kabupaten Majalengka, Gatot Sulaeman mengatakan kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan seluruh sarana Irpom dan Irpip yang telah disalurkan benar-benar berfungsi dan memberikan manfaat bagi kelompok tani.
DKP3 bersama jajaran penyuluh pertanian juga terus melakukan pendampingan kepada kelompok tani, termasuk memetakan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan kekeringan tinggi.
Pemetaan tersebut penting agar intervensi pemerintah, baik berupa pompa, jaringan perpipaan, perbaikan irigasi maupun dukungan lainnya, dapat diberikan secara tepat sasaran.
Petani Sambut Positif Penguatan Irigasi.
Program penguatan irigasi dan pompanisasi mendapat sambutan positif dari para petani. Selain membantu memastikan ketersediaan air, pemanfaatan teknologi pompa berbasis energi surya juga dinilai berpotensi mengurangi beban biaya operasional.
“Kami sangat berterima kasih kepada Pak Bupati dan Pemkab Majalengka. Dulu setiap kali El Nino atau musim kemarau datang, kami selalu cemas sawah tadah hujan akan kekeringan dan gagal panen. Bantuan pompa, sodetan, dan fasilitas pompa listrik ini sangat membantu kami mengurangi biaya operasional solar,” ujar Kohar petani asal Ligung.
Menurutnya, ketersediaan air yang semakin baik memberikan optimisme bagi petani untuk menghadapi MT2.
“Air sekarang bisa mengalir lancar sampai ke ujung sawah. Kami makin optimistis swasembada dan hasil panen MT2 ini bisa sukses melimpah,” katanya.
Melalui kolaborasi antara Pemkab Majalengka, BBWS, DKP3, para penyuluh, kelompok tani dan Gapoktan, penguatan sistem pengairan pertanian diharapkan mampu menjaga produktivitas lahan sekaligus mengantisipasi dampak perubahan iklim.
Dengan dukungan infrastruktur irigasi yang semakin kuat dan perlindungan terhadap lahan pertanian berkelanjutan, Majalengka optimistis dapat mempertahankan perannya sebagai salah satu lumbung pangan andalan Jawa Barat.
(Asep Rusliman)
