SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda atau biasa disapa Wanju, angkat bicara menyusul terjadinya dualisme dalam kepengurusan KNPI saat ini.
Dia menyampaikan, dualisme ini tidak harus terjadi jika keduanya duduk bersama dan membicarakan kepentingan yang lebih besar untuk membangun Kota Sukabumi yang maju.
Hal itu disampaikan Wanju usai menerima kunjungan jajaran Kepengurusan KNPI hasil Musda XVI Periode 2025-2028, tanggal 13 Desember 2025 lalu.
“Di lubuk hati yang paling dalam saya selaku salah satu pimpinan DPR menginginkan kedua kubu bisa bersatu kembali dalam satu ikatan kebersamaan, ” kata Wanju, Kamis (8/1/2026).
Dia juga mengatakan, gedung DPRD adalah rumah rakyat yang siapapun boleh datang menyampaikan aspirasi.
“Saya mengapresiasi kedatangan Kang Tantan selaku Ketua KNPI yang kukuhkan dalam Musda XVI,” ujarnya.
Dia menyampaikan, kehadiran jajaran pengurus yang digawangi Tantan dan pengurus inti lainnya adalah untuk bersilaturahmi dan menunjukkan legalitas kepengurusan yang dimilikinya.
“Secara de facto kedua kepengurusan diakui, tapi secara de jure, sepertinya Kepengurusan KNPI kubu Kang Tantan yang memiliki legitimasi,” ungkap Wanju.
Dia berharap di tengah dinamika yang berkembang saat ini, pemerintah seyogyanya hadir untuk menyelesaikan kekisruhan ini.
“Sudah saatnya pemerintah tampil untuk menengahi konflik yang terjadi. Karena bagaimana pun mereka adalah putra putri terbaik,” tandasnya.
Dualisme ini kata dia jangan diartikan terjadi perseteruan antara kedua kubu.
“Ambil sisi positifnya saja,ini menunjukkan bahwa Kota Sukabumi tidak kehabisan stok pemuda berkualitas, ” tuturnya.
Sementara itu, Tantan menjelaskan, pertemuan tersebut sebagai ajang silaturahmi usai pelantikan.
Selain itu kunjungan tersebut untuk menunjukkan legalitas hukum sebagai bagian dari kepengurusan KNPI hasil Musda tahun lalu.
Dalam pertempuran penuh kehangatan itu, dia menjelaskan tentang pandangan dan ide-ide strategis tentang aspek regulasi, anggaran dan evaluasi selaras dengan fungsi legislatif.
“Dari sisi regulasi Pemkot Sukabumi memiliki dasar hukum terkait Perda Kepemudaan,” jelas Tantan.
Namun dia juga mengingatkan agar implementasi kebijakan kepemudaan khususnya dalam pengelolaan anggaran harus cermat dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ucapnya.
Dia menambahkan, dana hibah harus berbasis legalitas yang jelas dan tidak diberikan serampangan baik terhadap individu maupun kelompok atau lembaga.
Selain itu, setiap penggunaan anggaran perlu disertai mekanisme monitoring dan evaluasi agar dapat dipertanggungjawabkan secara organisatoris.
Terkait dinamika kepengurusan KNPI, Tantan menegaskan pihaknya memiliki legitimasi hasil Musda dan legalitas organisasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia berharap pemerintah bersikap objektif dan berpegang pada aspek hukum dalam menyikapi persoalan tersebut.
“KNPI ke depan akan fokus pada penguatan visi dan misi gerakan kepemudaan serta membangun sinergi konstruktif dengan Pemerintah Kota Sukabumi,” ujarnya. (Usep)
