Jakarta, Bidik-kasusnews.com — Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis (Direktorat IV) Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intel) kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas dan kelancaran proyek-proyek strategis nasional. Bertempat di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (28/5), kegiatan Entry Meeting, Penandatanganan Pakta Integritas, dan Exit Meeting dilaksanakan sebagai bagian dari upaya preventif terhadap potensi pelanggaran hukum dalam proyek pembangunan bernilai total Rp11,9 triliun.(28/5/2025)

Dalam sambutan yang dibacakan oleh Plt. Direktur IV, Irene Putrie, Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret Kejaksaan RI dalam memastikan proyek-proyek vital negara dapat berjalan aman, tepat waktu, dan bebas dari praktik korupsi.

“Kami mengapresiasi kepercayaan dari instansi pemerintah dan BUMN yang telah menunjuk Kejaksaan untuk melaksanakan pengamanan pembangunan strategis. Ini adalah bagian dari mandat intelijen penegakan hukum yang bertujuan menciptakan iklim kondusif bagi pembangunan,” ujar JAM-Intel.

Proyek-proyek yang diamankan dalam pengawasan Kejaksaan antara lain pembangunan akses jalan menuju Ibu Kota Nusantara (IKN), pengembangan bandar udara dan pelabuhan, serta peningkatan konektivitas transportasi perkotaan. Semua proyek ini dijalankan dengan prinsip akuntabilitas, profesionalisme, dan netralitas, sesuai Pedoman Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023.

JAM-Intel juga menegaskan bahwa fungsi pengamanan ini bukan berarti memberikan kekebalan hukum terhadap pelaksana proyek. Bila ditemukan pelanggaran hukum, proses penegakan hukum akan tetap berjalan sesuai ketentuan.

Dalam sesi exit meeting, disampaikan bahwa berbagai Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) pada proyek strategis telah berhasil dimitigasi. Proyek yang telah selesai antara lain:

• Tol Binjai–Pangkalan Brandan (Rp11,6 triliun)
• Tol Kualatanjung–Tebing Tinggi–Parapat (Rp5,52 triliun)
• Proyek perkeretaapian Jawa Tengah (Rp1,59 triliun)
• Pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) Cikarang & Batam (Rp2,49 triliun)

JAM-Intel turut menyoroti pentingnya perawatan infrastruktur serta keamanan data digital, menyusul insiden siber sebelumnya. Ia meminta audit menyeluruh dan keterlibatan BPKP dalam meninjau aspek teknis dan keuangan.

Penandatanganan Pakta Integritas menjadi penegasan bahwa seluruh pihak yang terlibat—baik kementerian, lembaga, maupun BUMN—berkomitmen untuk menolak praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam setiap tahapan proyek.

Acara ini turut dihadiri oleh pejabat dari Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Komunikasi dan Digital, Otorita IKN, serta BUMN seperti PT Angkasa Pura Indonesia, PT Pelabuhan Indonesia, Perum Airnav, dan PT Hutama Karya.

Dengan sinergi yang kuat, Kejaksaan optimistis pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional dapat berlangsung secara tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, sekaligus menjadi fondasi pembangunan Indonesia yang lebih transparan dan berkelanjutan. (Agus)