Jakarta, Bidik-kasusnews.com— Komitmen penegakan hukum yang adil dan terpadu antara aparat penegak hukum sipil dan militer kembali ditegaskan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAM-Pidmil) Mayjen TNI Dr. M. Ali Ridho dalam forum Gathering Penerima Beasiswa Eka Tjipta Foundation 2024 yang digelar di Sinar Mas Land Plaza, Jakarta Pusat.(15/4/2025)
Dalam paparannya, JAM-Pidmil menekankan pentingnya penanganan perkara koneksitas secara profesional dan sinergis, sebagai bentuk keseriusan Kejaksaan RI dalam menjamin kepastian hukum lintas yuridiksi. Perkara koneksitas sendiri merupakan jenis perkara yang melibatkan pelaku dari lingkungan peradilan umum dan peradilan militer secara bersamaan.
“Penanganan perkara koneksitas harus berpijak pada prinsip due process of law dan dilaksanakan melalui kolaborasi yang terstruktur antara Polisi Militer, Oditur, Penyidik, dan Jaksa,” ujar Mayjen TNI Ali Ridho.
Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2025, penanganan perkara koneksitas tidak hanya mempertimbangkan unsur kerugian negara yang besar, tetapi juga kepentingan publik, lintas wilayah kerja, dan keterlibatan pelaku dari luar negeri atau tokoh publik. Langkah ini bertujuan untuk mencegah disparitas hukum serta memastikan keadilan substantif.
Penanganan perkara dilakukan melalui tim gabungan, mulai dari tahap penyidikan hingga eksekusi putusan. Tim Tetap Penyidikan dan Tim Penuntutan Koneksitas dibentuk berdasarkan SKB Menhan, Jaksa Agung, dan Panglima TNI. JAM-Pidmil juga menjalankan peran sebagai pengendali mutu dalam proses eksaminasi perkara.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Tenaga Ahli Jaksa Agung Laksamana Muda TNI (Purn) Anwar Saadi yang merupakan JAM-Pidmil pertama. Ia menambahkan bahwa sinergi sipil-militer dalam perkara koneksitas mencerminkan langkah strategis reformasi birokrasi penegakan hukum di Indonesia.
“Ini bukan hanya soal prosedur hukum, tapi soal membangun integritas hukum nasional yang adil dan menyeluruh,” ungkap Anwar Saadi.
Dengan landasan hukum yang kuat dan koordinasi antar lembaga yang semakin solid, Kejaksaan RI melalui JAM PIDMIL siap menjawab tantangan penegakan hukum koneksitas di era modern—demi mewujudkan supremasi hukum yang tidak memihak dan dapat dipercaya oleh seluruh elemen bangsa.(Agus)
