SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Sukabumi terus melakukan sejumlah langkah penanganan pengaduan masyarakat terkait kerusakan Penerangan Jalan Umum (PJU).
Semua berlangsung di saat terjadi tekanan anggaran akibat kebijakan efisiensi. Di tengah terjadinya defisit keuangan, Dishub terus berupaya memastikan fasilitas penerangan jalan tetap berfungsi demi menunjang keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.
Kepala Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan (KLLPJ) Dishub Kota Sukabumi, Handi Karyadi, mengatakan, laporan mengenai PJU menjadi salah satu jenis pengaduan yang paling banyak diterima hampir setiap hari.
Aduan tersebut disampaikan melalui berbagai saluran, mulai dari laporan langsung masyarakat, kelurahan, kecamatan, kepolisian, hingga media sosial.
Menurut Handi, selama Oktober 2026 terdapat 26 pengaduan kerusakan PJU yang masuk ke Dishub. Dari jumlah tersebut, sebanyak 19 titik telah selesai diperbaiki dan kembali berfungsi, sedangkan tujuh titik lainnya masih dalam proses penanganan dan menjadi prioritas petugas.
“Pada bulan Oktober kemarin saja, tercatat ada 26 pengaduan yang masuk, sebagian besar melalui media sosial. Dari jumlah itu, sebanyak 19 titik sudah berhasil kami tangani dan kembali menyala, sementara tujuh titik lainnya masih dalam proses penanganan dan menjadi prioritas petugas di lapangan hari ini,” kata Handi, Senin (16/11/2026).
Hasil pemeriksaan lapangan di sejumlah wilayah, di antaranya Gunungpuyuh, Lembursitu, Cibeureum, serta beberapa kawasan perumahan, menunjukkan bahwa kerusakan PJU disebabkan berbagai faktor.
Rinciannya, tujuh titik mengalami gangguan jaringan kabel, lima titik lampu putus, satu titik kerusakan komponen tiang, dan enam titik mengalami kerusakan komponen lainnya.
Selain menyelesaikan laporan Oktober, Dishub juga mulai melakukan pendataan terhadap pengaduan baru yang masuk pada awal November. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh laporan dapat terinventarisasi dan ditindaklanjuti sesuai tingkat kebutuhan penanganannya.
Handi mengakui, keterbatasan anggaran pemeliharaan dan perbaikan PJU menjadi tantangan tersendiri dalam memberikan respons terhadap seluruh laporan masyarakat.
Untuk kerusakan ringan yang hanya membutuhkan penggantian lampu atau komponen tertentu, petugas masih dapat melakukan perbaikan secara langsung dengan memanfaatkan persediaan yang tersedia.
Namun, kondisi berbeda terjadi apabila kerusakan menyangkut jaringan kabel atau komponen yang membutuhkan biaya cukup besar. Penanganannya harus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran serta skala prioritas.
“Untuk kerusakan jaringan yang membutuhkan biaya besar, pengerjaannya terpaksa dilakukan secara bertahap berdasarkan skala prioritas,” ujarnya.
Di luar persoalan pemeliharaan, Dishub juga mencatat kebutuhan penerangan jalan di Kota Sukabumi masih belum sepenuhnya terpenuhi.
Berdasarkan perhitungan ideal dengan jarak antartiang sekitar 40 hingga 50 meter, kebutuhan PJU di seluruh wilayah kota diperkirakan mencapai 5.600 titik.
Sementara itu, jumlah PJU yang telah terpasang saat ini baru sekitar 5.280 titik, di luar program penerangan lingkungan lainnya. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan sekitar 320 hingga 400 titik untuk memenuhi kebutuhan penerangan jalan secara ideal.
Untuk mengatasi kekurangan tersebut, Dishub sebenarnya memiliki potensi memanfaatkan kembali sekitar 230 tiang PJU yang merupakan eks-aset pemerintah kota.
Pencabutan tiang-tiang tersebut akan mulai dilakukan pada akhir bulan November yang berada di sekitar Jalur Lingkar Selatan yang dilakukan secara bertahap.
“Tiang-tiang itu akan ditarik kembali ke Dishub. Ke depannya, jika anggaran memungkinkan, kita tinggal melengkapi lampu dan jaringannya untuk mengisi titik-titik yang masih kosong,” jelasnya.
Persoalan keterbatasan anggaran pemeliharaan PJU turut mendapat perhatian kalangan media dan pemerhati kebijakan publik di Kota Sukabumi.
Mereka mendorong agar penanganan penerangan jalan mendapatkan porsi prioritas dalam pembahasan anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dorongan tersebut dinilai penting agar pemenuhan kebutuhan penerangan jalan sejalan dengan visi dan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi melalui program bertajuk “Sukabumi Menyala”.
Dishub pun mengakui dukungan anggaran yang memadai menjadi salah satu faktor penting untuk mengoptimalkan pelayanan penerangan jalan.
Selain melakukan penanganan terhadap fasilitas yang menjadi kewenangannya, Dishub terus menjalin koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terkait PJU pada ruas jalan provinsi maupun jalan nasional.
Upaya tersebut diharapkan dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan penerangan jalan, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas jalan yang aman dan memadai dapat terpenuhi secara lebih merata di seluruh wilayah Kota Sukabumi. (Usep)