SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Persoalan pembayaran angsuran pembiayaan yang melibatkan seorang konsumen FIF, Aisah (35), warga Kampung Babakanjati, Desa Mekarsakti, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, berbuntut panjang.
Aisah mengaku telah membayar kewajiban angsuran untuk Juni dan Juli 2026 melalui kolektor.
Namun, pembayaran tersebut diduga tidak segera disetorkan kepada perusahaan sehingga dalam sistem tercatat mengalami keterlambatan.
Persoalan itu baru diketahui ketika Aisah hendak melakukan top up di Bank BRI pada Selasa (18/8/2026). Saat dilakukan pengecekan, pihak bank menyampaikan terdapat tunggakan pembayaran atas nama Aisah selama dua bulan berturut-turut.
Padahal, pihak keluarga menyatakan pembayaran telah diserahkan kepada kolektor sesuai kewajiban.
Kondisi tersebut kemudian memicu keberatan dari keluarga Aisah lantaran keterlambatan pencatatan pembayaran disebut berdampak terhadap catatan pembiayaan dan berpotensi memengaruhi akses layanan perbankan.
Persoalan itu selanjutnya dibahas dalam mediasi antara keluarga Aisah yang diwakili suaminya, Iwan alias Iwok, dengan pihak FIF Jampangkulon di Kantor FIF Jampangkulon, Senin (31/8/2026).
Dalam mediasi tersebut, keluarga memperoleh penjelasan mengenai alur pembayaran angsuran yang menjadi persoalan.
Untuk pembayaran bulan Juni, Aisah disebut telah menyerahkan angsuran melalui kolektor berinisial AB. Namun, berdasarkan pembahasan dalam mediasi, uang tersebut diduga baru disetorkan kepada pihak FIF pada bulan berikutnya.
Keterlambatan penyetoran tersebut kemudian menyebabkan pembayaran tidak tercatat sesuai waktu yang seharusnya dan memunculkan denda.
Hal serupa terjadi pada pembayaran angsuran Juli. Pembayaran kembali dilakukan melalui kolektor berinisial K. Dalam mediasi disebutkan, uang setoran tersebut juga tidak langsung disetorkan kepada perusahaan dan diduga digunakan untuk menutup pembayaran nasabah lainnya.
Akibatnya, pembayaran atas nama Aisah kembali tercatat terlambat.
Suami Aisah, Iwan alias Iwok, mempertanyakan sistem pengawasan terhadap kolektor yang menerima pembayaran langsung dari konsumen.
“Istri saya sudah melakukan pembayaran kepada kolektor. Tetapi ketika kami melakukan pengecekan, pembayaran tersebut justru tercatat terlambat di sistem FIF. Kami mempertanyakan ke mana uang setoran konsumen selama belum disetorkan kepada perusahaan,” ujar Iwan.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak semata-mata menyangkut administrasi internal perusahaan. Sebab, keterlambatan pencatatan pembayaran disebut telah memberikan konsekuensi terhadap konsumen.
Iwan mengatakan pihak keluarga tidak ingin mengambil kesimpulan sepihak. Namun, apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya keterlambatan penyetoran uang konsumen, pihak yang bertanggung jawab harus dimintai penjelasan.
“Kami tidak ingin menuduh atau mengambil kesimpulan sepihak. Tetapi kalau memang berdasarkan hasil mediasi ada keterlambatan penyetoran uang konsumen, tentunya harus diperiksa secara jelas siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana mekanisme pengawasannya,” tegasnya.
Ia juga menyoroti dampak persoalan tersebut terhadap aktivitas perbankan istrinya.
Menurut Iwan, catatan pembayaran yang bermasalah dapat menjadi kendala ketika konsumen membutuhkan layanan pembiayaan atau permodalan dari lembaga keuangan.
“Dampaknya bukan hanya persoalan dengan FIF. Ketika nama istri saya bermasalah dalam pengecekan perbankan, akses untuk mendapatkan permodalan juga ikut terganggu. Padahal dari sisi konsumen, kewajiban pembayaran sudah dijalankan,” ungkapnya.
Karena merasa dirugikan, keluarga Aisah meminta pihak FIF memberikan penjelasan secara transparan mengenai riwayat pembayaran dua angsuran tersebut.
Keluarga juga meminta adanya perbaikan catatan pembayaran apabila hasil pemeriksaan internal membuktikan bahwa Aisah memang telah memenuhi kewajibannya sesuai waktu pembayaran.
“Kami meminta persoalan ini diselesaikan secara adil. Kalau memang terbukti konsumen sudah membayar tepat waktu, jangan sampai konsumen yang harus menanggung akibat dari keterlambatan penyetoran. Kami berharap nama baik istri saya dipulihkan dan catatan pembayarannya diperbaiki,” kata Iwan.
Tidak berhenti pada mediasi, Iwan memastikan pihak keluarga mempertimbangkan langkah hukum untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan atas kerugian yang mereka klaim dialami.
Menurutnya, jalur hukum ditempuh bukan semata-mata untuk mencari pihak yang disalahkan, melainkan untuk memastikan persoalan pembayaran konsumen dapat diperiksa secara objektif.
“Kami akan menempuh jalur hukum jika memang diperlukan. Kami ingin persoalan ini terang, siapa yang bertanggung jawab harus jelas, dan hak konsumen harus dilindungi,” pungkasnya.
Hingga berita ini disusun, pihak keluarga masih menunggu penyelesaian dan penjelasan lebih lanjut dari pihak FIF terkait hasil pemeriksaan atas pembayaran angsuran tersebut. (Dicky)
