JATENG:Bidik-kasusnews.com
Jepara – Pemerintah Kabupaten Jepara kembali menunjukkan komitmennya dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui program “Bupati Ngantor di Desa”. Pada Selasa (22/4/2025), Desa Banyuputih, Kecamatan Kalinyamatan, menjadi lokasi kegiatan. Dalam kunjungan ini, Bupati Jepara H. Witiarso Utomo, didampingi Wakil Bupati Muhammad Ibnu Hajar dan jajaran kepala perangkat daerah, mendengarkan langsung keluhan serta aspirasi warga.
Dalam forum serap aspirasi yang digelar di balai desa, Petinggi Banyuputih, Joko Prakoso, menyampaikan sejumlah persoalan mendasar yang dihadapi warganya. Isu utama yang disoroti yakni kondisi jalan desa yang semakin padat dan minimnya saluran drainase. Kepadatan lalu lintas terjadi setiap pagi, terutama saat musim hujan, karena desa tersebut menjadi lokasi berbagai industri padat karya seperti PT HWI yang mempekerjakan lebih dari 22 ribu orang.
Joko juga mengusulkan percepatan pembangunan jalan dan drainase, serta mengingatkan kembali rencana pembangunan jembatan penghubung antara Desa Banyuputih dan Pendosawalan yang sudah diajukan sejak tahun 2020 namun belum terealisasi.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sekaligus Penjabat Sekretaris Daerah Jepara, Ary Bachtiar, menyampaikan bahwa pembangunan jembatan telah masuk dalam perencanaan tahun ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp4 miliar. “Pembangunan sempat tertunda karena refocusing anggaran. Namun tahun ini, proyek tersebut akan kembali diprioritaskan,” jelas Ary.
Ia menambahkan, pembangunan jalan di kawasan Banyuputih direncanakan dimulai paling lambat tahun 2026, dengan opsi pengerjaan menggunakan konstruksi beton agar lebih tahan lama dan sesuai dengan kondisi kawasan industri.
Selain persoalan infrastruktur, warga juga menyinggung belum adanya program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari industri yang beroperasi di wilayah tersebut. Hingga saat ini, belum ada kontribusi CSR yang diterima oleh desa.
Menanggapi hal ini, Bupati Jepara Mas Wiwit menekankan pentingnya perencanaan program CSR yang terstruktur. Ia meminta pemerintah desa untuk menyusun daftar kebutuhan konkret yang dapat diajukan kepada perusahaan, sesuai dengan tema CSR yang mereka miliki. “Setiap perusahaan memiliki fokus CSR yang berbeda, mulai dari sosial, lingkungan, hingga pendidikan. Jika usulan kita jelas dan sesuai tema, mereka pasti bisa menindaklanjuti. Pemerintah siap menjembatani komunikasi tersebut,” tegasnya.
Mas Wiwit juga mengungkapkan bahwa Pemkab Jepara telah menjadwalkan pertemuan rutin dengan pihak perusahaan setiap dua hingga tiga bulan untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
Sementara itu, Wakil Bupati Jepara, Muhammad Ibnu Hajar atau Gus Hajar, menyampaikan apresiasinya terhadap program “Bupati Ngantor di Desa” yang dinilainya mampu menjangkau langsung kebutuhan dan keluhan warga. Ia menyebut program ini sebagai wujud nyata kepemimpinan yang dekat dengan rakyat. “Bupati hadir secara langsung dan mendengarkan masyarakat. Ini sejalan dengan prinsip ‘Khoirunnas anfa’uhum linnas’—sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya,” ungkap Gus Hajar.
Ia juga menyoroti pentingnya peran guru ngaji dan tokoh agama dalam menjaga nilai religius masyarakat di tengah derasnya arus investasi asing. Pemerintah daerah, lanjutnya, berkomitmen memperkuat aspek religius sebagai bagian dari identitas dan karakter Kabupaten Jepara.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan aspirasi warga dapat segera ditindaklanjuti melalui program pembangunan yang konkret, terencana, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta. Mas Wiwit menutup kegiatan dengan mengajak seluruh petinggi desa untuk aktif menyusun arah pembangunan yang selaras antara infrastruktur, sosial kemasyarakatan, dan kearifan lokal.
(Wely-jateng)
Sumber: Diskominfo
