SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Penataan birokrasi tidak cukup dilakukan melalui perubahan struktur organisasi, sementara pemenuhan ruang terbuka hijau (RTH) juga tidak bisa berhenti pada pencatatan luasan.
Dua persoalan ini menjadi perhatian fraksi-fraksi DPRD Kota Sukabumi yang meminta pemerintah daerah memastikan setiap perubahan regulasi menghasilkan dampak nyata, baik terhadap kualitas pelayanan publik maupun keberlanjutan lingkungan.
Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Sukabumi, Kamis (15/10/2026), melalui pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua rancangan peraturan daerah (raperda).
Ke dua Raperda tersebut yakni perubahan Perda tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan perubahan Perda tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Sukabumi Wawan Juanda, dihadiri Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki, Wakil Ketua DPRD Rojab Asyari, serta Feri Sri Astrina.
Dalam forum tersebut, pembahasan tidak hanya menyentuh kebutuhan penyesuaian kelembagaan, tetapi juga menyoroti pentingnya perencanaan, pengawasan, dan target yang jelas dalam pelaksanaan kebijakan daerah.
Wawan Juanda menegaskan, pembentukan maupun perubahan peraturan daerah harus melewati kajian dari berbagai aspek, mulai dari landasan hukum, kesesuaian regulasi, hingga tingkat urgensinya.
Menurut dia, ukuran keberhasilan sebuah raperda terletak pada manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
“Setiap raperda, baik yang datang dari DPRD maupun dari Wali Kota, harus sama-sama menghasilkan manfaat sebanyak-banyaknya untuk masyarakat,” kata Wawan.
Dalam agenda penataan perangkat daerah, rencana peningkatan enam kecamatan dari tipe B menjadi tipe A menjadi salah satu poin yang mendapat perhatian.
Fraksi-fraksi meminta pemerintah tidak hanya mempertimbangkan perubahan tipe kelembagaan, tetapi juga memastikan adanya kajian beban kerja, pembagian kewenangan yang tegas, dan indikator kinerja yang dapat dievaluasi.
Pemkot Sukabumi menjelaskan bahwa peningkatan tipe kecamatan akan diikuti pelimpahan kewenangan operasional dan pengelolaan anggaran.
Selain itu, pemerintah merencanakan pemisahan seksi pelayanan umum dari seksi pemerintahan untuk memperjelas fokus pelayanan kepada masyarakat.
Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat efektivitas kerja kecamatan sekaligus mendekatkan layanan kepada warga.
Penguatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga masuk dalam catatan fraksi-fraksi.
Peningkatan kapasitas aparatur, dukungan sarana dan prasarana, serta sistem peringatan dini dinilai menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan.
Di saat bersamaan, penyesuaian nomenklatur sejumlah perangkat daerah harus diarahkan untuk mendukung efektivitas organisasi, bukan sekadar mengubah susunan kelembagaan.
Berdasarkan penjelasan Wali Kota Ayep Zaki, luas RTH Kota Sukabumi mengacu pada RTRW 2022–2042 dan perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 mencapai sekitar 1.142,97 hektare atau 23,67 persen dari luas wilayah kota.
Capaian tersebut masih berada di bawah target RTH sebesar 30 persen. Sementara itu, ruang terbuka hijau yang tercatat sebagai aset pemerintah daerah mencapai 126,87 hektare atau 2,62 persen dari luas wilayah kota.
Data ini memperlihatkan perlunya strategi yang lebih terarah untuk mengejar target sekaligus memastikan keberadaan ruang hijau terlindungi dari perubahan peruntukan.
Fraksi-fraksi mendorong pemerintah menyusun peta jalan pencapaian RTH publik dan privat dengan target tahunan yang terukur.
Pemerintah juga diminta mengembangkan sistem pemetaan berbasis sistem informasi geografis yang bisa diakses masyarakat, memperluas pemerataan taman di kawasan permukiman.
Materi lain adalah merumuskan insentif dan disinsentif guna mendorong kepatuhan terhadap kewajiban penyediaan ruang hijau.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Ayep menyatakan Pemkot akan menyusun peta jalan pencapaian RTH dan memperbaiki sistem pemetaannya.
Regulasi juga diarahkan untuk mengatur larangan alih fungsi RTH, penerapan sanksi, serta penyediaan ruang hijau dari lingkungan permukiman hingga kawasan perkotaan.
Dengan demikian, upaya memenuhi target tidak hanya bertumpu pada penambahan luasan, tetapi juga pada pengendalian dan perlindungan ruang hijau yang sudah ada.
Selain dua raperda tersebut, Ayep turut menyampaikan pendapat pemerintah terhadap raperda inisiatif DPRD tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
Pemkot menyambut baik rancangan regulasi itu karena dinilai dapat memperkuat daya saing daerah melalui kepastian hukum, percepatan pelayanan, serta pemberian insentif fiskal dan nonfiskal.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu membuka peluang investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), dan memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Namun, pelaksanaannya perlu menjunjung transparansi, akuntabilitas, dan keadilan agar kemudahan yang diberikan berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat luas.
Penataan kecamatan perlu dibuktikan melalui peningkatan kualitas pelayanan, target RTH harus diterjemahkan ke dalam tahapan pencapaian yang jelas, sedangkan kebijakan insentif investasi mesti mampu mendorong aktivitas ekonomi secara nyata.
DPRD dan Pemkot Sukabumi kini memiliki pekerjaan bersama untuk memastikan regulasi yang dibahas tidak berhenti sebagai dokumen hukum, tetapi menjadi instrumen perubahan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. (Usep)
