Jakarta | Bidik-kasusnews.com – Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan negara. Laporan Keuangan Bakamla RI Tahun Anggaran 2024 berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Opini tersebut diserahkan langsung oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI, Dr. Nyoman Adhi Suryadnyana, kepada Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr., Opsla, dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Gedung Tower BPK RI, Jakarta Pusat, pada Rabu (24/9).
Dalam laporannya, BPK menyatakan bahwa laporan keuangan Bakamla RI telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan menyajikan informasi keuangan secara wajar dalam semua aspek material. Capaian ini sekaligus menunjukkan konsistensi Bakamla RI dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran negara.
Meski meraih hasil positif, BPK juga memberikan sejumlah catatan perbaikan, di antaranya terkait tata kelola kontrak, penyetoran denda keterlambatan, serta penyelesaian penatausahaan hibah agar tercatat resmi sebagai Barang Milik Negara (BMN).
Menanggapi hasil tersebut, Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Irvansyah menyampaikan apresiasi kepada BPK sekaligus menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki pengelolaan keuangan di institusinya.
“Opini WTP ini adalah bentuk pengakuan atas kerja keras seluruh jajaran Bakamla RI dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara. Namun demikian, catatan BPK juga menjadi bahan evaluasi penting agar tata kelola di lingkungan Bakamla RI semakin baik, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Laksdya Irvansyah menambahkan, tindak lanjut atas rekomendasi BPK akan segera dilaksanakan, termasuk memperkuat pengelolaan aset, penegakan kontrak, dan pengamanan BMN di seluruh satuan kerja Bakamla RI.
Pada kesempatan yang sama, Inspektur Bakamla RI, Laksma Bakamla Dr. Burhanuddin, juga menerima Piagam Penghargaan Khusus dari BPK RI berkat capaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan sebesar 85,21%.
Dengan pencapaian ini, Bakamla RI semakin menegaskan posisinya sebagai lembaga yang tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan laut, tetapi juga menjunjung tinggi akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. ( Agus)
