SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kota Sukabumi menghadapi tekanan anggaran akibat sejumlah dana yang diharapkan belum cair hingga memasuki September 2026.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kekurangan anggaran sekitar Rp40 miliar.
Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, mengatakan pemerintah daerah tengah menyiapkan langkah penyesuaian apabila dana tersebut belum diterima hingga batas waktu yang telah ditentukan.
Hal itu disampaikan Ayep Zaki usai membuka kegiatan sosialisasi pengelolaan dan pemilahan sampah bagi RT dan RW se-Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Selasa (1/9/2026).
Kegiatan turut dihadiri Camat Warudoyong Raden Abdul Muis, Lurah Sukakarya Sri Andayani, para Ketua RT, RW dan tamu undangan lainnya.
Menurut Ayep, potensi kekurangan anggaran berasal dari defisit sekitar Rp22 miliar serta kebutuhan pembiayaan Universal Health Coverage (UHC) sebesar Rp18 miliar.
Apabila dana yang diharapkan belum masuk hingga 24 September 2026, Pemkot Sukabumi harus melakukan penyesuaian dalam APBD Perubahan.
“Tidak ada yang tidak dibayar, tetapi pembayarannya akan dilarikan ke tahun 2027,” ujar Ayep.
Meski kondisi keuangan daerah tengah menghadapi tekanan, Ayep menegaskan pelayanan kepada masyarakat tidak akan dihentikan.
Seluruh tugas pemerintahan tetap harus berjalan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
Menurutnya, penyesuaian anggaran kemungkinan akan berdampak pada skema pembayaran sejumlah kegiatan pada tahun 2026 yang penyelesaiannya dapat dialihkan ke tahun anggaran berikutnya.
Terkait pembiayaan UHC, Ayep menyebut terdapat dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, hingga saat ini dana tersebut belum diterima Pemkot Sukabumi.
Kendati demikian, Ayep optimistis persoalan tersebut dapat dihadapi bersama dengan dukungan DPRD Kota Sukabumi dan seluruh jajaran pemerintahan.
Selain persoalan anggaran, Ayep juga mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Ia meminta RT dan RW turut mengambil peran dalam menyosialisasikan pentingnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak.
Ayep juga menyinggung sejumlah program pemberdayaan masyarakat, termasuk persiapan warga Kelurahan Sukakarya yang akan bekerja sebagai pekerja migran.
Selain itu, penguatan peran Baznas dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan juga menjadi perhatian pemerintah daerah.
Di tengah tekanan anggaran yang dihadapi, Ayep meminta seluruh jajaran pemerintah tetap menjaga integritas dan tidak menjadikan kondisi keuangan sebagai alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan publik.
Ia meminta pimpinan perangkat daerah, para lurah, dan seluruh aparatur pemerintah tetap menjalankan tugas dengan mengedepankan nilai kejujuran, keadilan, dan kepentingan masyarakat.
“Pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan walaupun kondisi anggaran sedang mengalami defisit,” tegasnya. (Usep)
