SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Desa Cipeundeuy, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, resmi membentuk sekaligus melantik pengurus Forum Silaturahmi Desa Sehat (FSDS) periode 2025–2030. Kepala Desa Cipeundeuy, Bakang Anwar As’Adi, menegaskan agar keberadaan forum tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesehatan dan kebersihan lingkungan. Pembentukan dan pelantikan pengurus FSDS berlangsung di Aula Kantor Desa Cipeundeuy, Jumat (16/10/2026). Kegiatan ini dihadiri unsur pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, tokoh agama, kader kesehatan, serta perwakilan Forum Silaturahmi Kecamatan Sehat (FSKS) Kecamatan Surade. Sejumlah tokoh yang hadir di antaranya Kepala Desa Cipeundeuy Bakang Anwar As’Adi, Ketua BPD Ujang Tatan Junaedi. Selain itu tampak hadir Ketua LPM Rifki Firmansya, Ketua MUI Desa Cipeundeuy Ustadz Aang Nursidiq serta Ketua FSKS Kecamatan Surade Zubairi yang mewakili unsur pemerintah kecamatan. Pelantikan dan pengukuhan pengurus dilakukan oleh Ketua FSKS Kecamatan Surade, Zubairi. Dalam kesempatan tersebut, pengurus menyatakan kesiapannya menjalankan amanah organisasi untuk masa bakti 2025–2030. Adapun struktur Dewan Penasihat FSDS Desa Cipeundeuy diketuai oleh Kepala Desa Bakang Anwar As’Adi, dengan Dicky Sopyan sebagai sekretaris. Anggotanya terdiri atas Ketua TP-PKK Desa Cipeundeuy, Ketua MUI Desa Cipeundeuy, dan Iyan. Sementara itu, kepengurusan inti FSDS dipercayakan kepada Aisyah sebagai ketua, Epon Suryawati sebagai sekretaris, dan Rosita sebagai bendahara. Para pengurus, mulai dari ketua hingga anggota, berasal dari kalangan kader yang selama ini telah terlibat langsung dalam kegiatan di tengah masyarakat. Dalam sambutannya, Bakang Anwar As’Adi menekankan bahwa pembentukan FSDS harus menjadi langkah konkret untuk mendorong masyarakat hidup lebih sehat, dengan memulai dari kebiasaan menjaga kebersihan lingkungan. “Tujuan dibentuknya FSDS di tingkat Desa Cipeundeuy adalah agar masyarakat lebih sehat, yang diawali dari kebersihan. Semoga kelembagaan ini berjalan dengan nyata, tidak hanya menjadi hiasan dinding saja,” tegasnya. Menurut Bakang Anwar, keberadaan FSDS tidak boleh berhenti pada kegiatan pembentukan dan pelantikan semata. Forum tersebut harus menjadi wadah bagi para kader untuk bergerak langsung, membangun kesadaran masyarakat, serta mendorong terciptanya lingkungan desa yang bersih dan sehat. Ia berharap para pengurus dapat menjalankan tugas secara konsisten dan menjadikan kesehatan masyarakat sebagai perhatian bersama. Dengan demikian, keberadaan FSDS diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup warga Desa Cipeundeuy. Sementara itu, Ketua FSKS Kecamatan Surade, Zubairi, mengapresiasi pembentukan FSDS di Desa Cipeundeuy. Ia menilai proses pemilihan pengurus kali ini memiliki perbedaan dibandingkan sebelumnya karena dilakukan melalui pemilihan langsung dan kesepakatan bersama. “FSDS di Desa Cipeundeuy hari ini sedikit berbeda. Jika sebelumnya ditunjuk, sekarang dipilih langsung dan disepakati bersama. Semoga dalam pelaksanaan ke depan, pengurus bekerja dengan sungguh-sungguh, khususnya di bidang kesehatan dan kebersihan lingkungan yang menjadi fokus utama kita bersama,” ungkapnya. Zubairi berharap mekanisme pemilihan tersebut dapat memperkuat rasa tanggung jawab pengurus dalam menjalankan program kerja. Ia juga menekankan pentingnya kesungguhan seluruh anggota agar FSDS benar-benar berperan dalam mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan penataan kebersihan lingkungan desa. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung lancar dan dipandu oleh pembawa acara Ai Nur Jamilah. Melalui pembentukan FSDS ini, Pemerintah Desa Cipeundeuy berharap kolaborasi antara pemerintah desa, kader, dan masyarakat semakin kuat sehingga upaya mewujudkan lingkungan yang bersih dan masyarakat yang sehat dapat dijalankan secara berkelanjutan. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Polemik penunjukan Ketua Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dalam program revitalisasi KB Rahayu, Kampung Karet Jajar, Desa Pasiripis, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, perlu diluruskan. Penunjukan suami kepala sekolah sebagai Ketua P2SP bukan berarti secara otomatis melanggar aturan, tetapi kondisi tersebut berpotensi memunculkan konflik kepentingan dalam pelaksanaan dan pengawasan program. Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal (PNF) Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Cecep Supriadi, SE, memberikan penjelasan singkat lewat aplikasi perpesanan WhatsApp, Kamis (15/10). Dia mengatakan Substansi yang perlu ditegaskan ialah pembedaan antara larangan secara regulasi dan potensi konflik kepentingan dalam tata kelola program. Persoalan ini mencuat setelah diketahui bahwa Ketua P2SP KB Rahayu merupakan suami Kepala Sekolah KB Rahayu berinisial YL. Sementara itu, proyek revitalisasi tersebut memperoleh bantuan pemerintah sebesar Rp573.123.600 dengan masa pelaksanaan 90 hari, mulai 5 September hingga 3 Desember 2026. Dalam pengelolaan bantuan pemerintah, transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan yang efektif menjadi aspek penting. Hubungan keluarga antara pihak yang memimpin satuan pendidikan dan pihak yang mengoordinasikan pembangunan perlu dicermati agar tidak menimbulkan keraguan terhadap independensi pengawasan maupun pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Karena itu, persoalannya tidak tepat jika langsung disimpulkan sebagai pelanggaran aturan tanpa dasar ketentuan yang jelas. Penilaian harus mengacu pada petunjuk teknis program revitalisasi yang berlaku, termasuk persyaratan pembentukan P2SP, pembagian kewenangan, dan mekanisme pengawasannya. Sebelumnya, YL membenarkan bahwa Ketua P2SP KB Rahayu adalah suaminya sendiri. Ia juga menyatakan penunjukan tersebut telah mendapat persetujuan dari Himpaudi dan Dinas Pendidikan. Pernyataan tersebut menjadi bagian dari informasi yang perlu dicocokkan dengan dokumen penunjukan dan ketentuan program. Kejelasan mengenai mekanisme pengendalian menjadi penting untuk memastikan hubungan keluarga tidak memengaruhi objektivitas pelaksanaan pekerjaan, pemeriksaan hasil pembangunan, maupun pertanggungjawaban dana bantuan. Apabila terdapat potensi konflik kepentingan, langkah mitigasi dan pengawasan yang memadai diperlukan agar program tetap berjalan transparan. Dengan demikian, fokus persoalan bukan pada tuduhan bahwa penunjukan tersebut pasti melanggar aturan, melainkan pada pentingnya menjaga tata kelola yang baik dan mencegah potensi konflik kepentingan. Klarifikasi ini diharapkan membuat masyarakat memperoleh pemahaman yang proporsional sekaligus mendorong pelaksanaan program revitalisasi KB Rahayu berlangsung sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KSUSNEWS.COM – Pemerintah Kota Sukabumi mencatat inflasi September 2026 masih terkendali. Namun, capaian tersebut tidak membuat pemerintah daerah lengah. Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, meminta jajarannya tetap mewaspadai pergerakan harga kebutuhan pokok, menjaga ketersediaan pasokan, dan memastikan distribusi pangan berjalan lancar demi melindungi daya beli masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sukabumi per 1 Oktober 2026, inflasi bulanan atau month-to-month (MtM) pada September 2026 tercatat sebesar 0,13 persen. Sementara itu, inflasi tahunan atau year-on-year (YoY) mencapai 2,75 persen. Angka inflasi tahunan tersebut lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Barat yang mencapai 3,16 persen dan nasional sebesar 3,28 persen. Capaian Kota Sukabumi juga masih berada dalam sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen dengan toleransi plus-minus 1 persen. Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak yang berkontribusi dalam menjaga stabilitas harga. Menurutnya, pengendalian inflasi merupakan langkah penting untuk mempertahankan daya beli masyarakat di tengah dinamika perekonomian dan perubahan kondisi cuaca yang dapat memengaruhi pasokan pangan. “Alhamdulillah, laju inflasi Kota Sukabumi pada September 2026 ini sangat terkendali,” kata Ayep Zaki, Kamis (15/10/2026). Ia menjelaskan, inflasi tahunan sebesar 2,75 persen yang berada di bawah angka Jawa Barat dan nasional merupakan hasil kerja bersama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Meski demikian, pemerintah harus terus mengantisipasi berbagai faktor yang berpotensi memicu kenaikan harga. “Ini merupakan hasil kerja bersama dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi dan tantangan cuaca,” ujarnya. Ayep menegaskan, capaian positif tersebut harus diikuti dengan langkah pengendalian yang konsisten. Pemkot Sukabumi akan terus memantau harga bahan pokok, memastikan kecukupan pasokan, serta memperkuat koordinasi dengan distributor agar distribusi barang kebutuhan masyarakat tidak mengalami hambatan. Upaya tersebut juga dilakukan melalui penguatan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan keberlanjutan program pangan murah. Pemantauan langsung di lapangan diperlukan untuk mendeteksi potensi lonjakan harga sejak dini, terutama pada komoditas pangan yang berpengaruh terhadap pengeluaran rumah tangga. “Ke depan, TPID akan terus melakukan pemantauan intensif di lapangan, memperkuat koordinasi dengan jaringan distributor, dan memastikan program-program pangan murah terus berlanjut demi kenyamanan masyarakat Kota Sukabumi,” kata Ayep. Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Sukabumi, Neng Rahmi, mengungkapkan bahwa inflasi bulanan pada September dipengaruhi kenaikan harga sejumlah komoditas. Telur ayam ras dan telepon seluler masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,04 persen, sedangkan pisang menyumbang 0,03 persen. Kenaikan harga juga terjadi pada daging ayam ras, buncis, beras, cabai rawit, dan jagung manis. Untuk inflasi tahunan, emas perhiasan menjadi penyumbang terbesar dengan andil 0,39 persen, diikuti bensin sebesar 0,24 persen. Sejumlah komoditas pangan, seperti daging ayam ras, beras, tahu mentah, dan minyak goreng, turut memberikan kontribusi terhadap pembentukan inflasi Kota Sukabumi. Menurut Rahmi, kenaikan harga bahan pangan berkaitan dengan kondisi iklim dan meningkatnya permintaan pasar. Kemarau panjang pada periode sebelumnya memengaruhi pasokan beberapa komoditas pangan segar, termasuk cabai dan beras. Di sisi lain, peningkatan permintaan masyarakat turut mendorong kenaikan harga telur dan daging ayam ras. “Di sisi lain, peningkatan permintaan masyarakat juga memicu kenaikan harga telur dan daging ayam ras,” jelasnya. Meski menghadapi tekanan tersebut, peningkatan pasokan beberapa komoditas membantu menahan laju inflasi. Salah satunya melalui panen raya bawang merah yang berdampak pada penurunan harga komoditas tersebut di pasaran. Sebagai bagian dari upaya menjaga keterjangkauan harga, TPID Kota Sukabumi telah melaksanakan sejumlah program sepanjang September 2026. Kegiatan tersebut meliputi penyaluran bantuan pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM) di 11 titik, serta pasar murah dan bazar di delapan titik. “Berbagai program ini digulirkan untuk menjamin keterjangkauan harga bagi masyarakat,” pungkas Rahmi. Pemkot Sukabumi kini dihadapkan pada tantangan mempertahankan stabilitas harga di tengah perubahan kondisi iklim, pasokan komoditas, dan dinamika permintaan pasar. Karena itu, pengawasan harga, kelancaran distribusi, koordinasi dengan distributor, serta keberlanjutan program pangan murah menjadi bagian penting dari upaya menjaga inflasi tetap terkendali sekaligus melindungi daya beli masyarakat. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Penataan birokrasi tidak cukup dilakukan melalui perubahan struktur organisasi, sementara pemenuhan ruang terbuka hijau (RTH) juga tidak bisa berhenti pada pencatatan luasan. Dua persoalan ini menjadi perhatian fraksi-fraksi DPRD Kota Sukabumi yang meminta pemerintah daerah memastikan setiap perubahan regulasi menghasilkan dampak nyata, baik terhadap kualitas pelayanan publik maupun keberlanjutan lingkungan. Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Sukabumi, Kamis (15/10/2026), melalui pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua rancangan peraturan daerah (raperda). Ke dua Raperda tersebut yakni perubahan Perda tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan perubahan Perda tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Sukabumi Wawan Juanda, dihadiri Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki, Wakil Ketua DPRD Rojab Asyari, serta Feri Sri Astrina. Dalam forum tersebut, pembahasan tidak hanya menyentuh kebutuhan penyesuaian kelembagaan, tetapi juga menyoroti pentingnya perencanaan, pengawasan, dan target yang jelas dalam pelaksanaan kebijakan daerah. Wawan Juanda menegaskan, pembentukan maupun perubahan peraturan daerah harus melewati kajian dari berbagai aspek, mulai dari landasan hukum, kesesuaian regulasi, hingga tingkat urgensinya. Menurut dia, ukuran keberhasilan sebuah raperda terletak pada manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat. “Setiap raperda, baik yang datang dari DPRD maupun dari Wali Kota, harus sama-sama menghasilkan manfaat sebanyak-banyaknya untuk masyarakat,” kata Wawan. Dalam agenda penataan perangkat daerah, rencana peningkatan enam kecamatan dari tipe B menjadi tipe A menjadi salah satu poin yang mendapat perhatian. Fraksi-fraksi meminta pemerintah tidak hanya mempertimbangkan perubahan tipe kelembagaan, tetapi juga memastikan adanya kajian beban kerja, pembagian kewenangan yang tegas, dan indikator kinerja yang dapat dievaluasi. Pemkot Sukabumi menjelaskan bahwa peningkatan tipe kecamatan akan diikuti pelimpahan kewenangan operasional dan pengelolaan anggaran. Selain itu, pemerintah merencanakan pemisahan seksi pelayanan umum dari seksi pemerintahan untuk memperjelas fokus pelayanan kepada masyarakat. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat efektivitas kerja kecamatan sekaligus mendekatkan layanan kepada warga. Penguatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga masuk dalam catatan fraksi-fraksi. Peningkatan kapasitas aparatur, dukungan sarana dan prasarana, serta sistem peringatan dini dinilai menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan. Di saat bersamaan, penyesuaian nomenklatur sejumlah perangkat daerah harus diarahkan untuk mendukung efektivitas organisasi, bukan sekadar mengubah susunan kelembagaan. Berdasarkan penjelasan Wali Kota Ayep Zaki, luas RTH Kota Sukabumi mengacu pada RTRW 2022–2042 dan perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 mencapai sekitar 1.142,97 hektare atau 23,67 persen dari luas wilayah kota. Capaian tersebut masih berada di bawah target RTH sebesar 30 persen. Sementara itu, ruang terbuka hijau yang tercatat sebagai aset pemerintah daerah mencapai 126,87 hektare atau 2,62 persen dari luas wilayah kota. Data ini memperlihatkan perlunya strategi yang lebih terarah untuk mengejar target sekaligus memastikan keberadaan ruang hijau terlindungi dari perubahan peruntukan. Fraksi-fraksi mendorong pemerintah menyusun peta jalan pencapaian RTH publik dan privat dengan target tahunan yang terukur. Pemerintah juga diminta mengembangkan sistem pemetaan berbasis sistem informasi geografis yang bisa diakses masyarakat, memperluas pemerataan taman di kawasan permukiman. Materi lain adalah merumuskan insentif dan disinsentif guna mendorong kepatuhan terhadap kewajiban penyediaan ruang hijau. Menanggapi berbagai masukan tersebut, Ayep menyatakan Pemkot akan menyusun peta jalan pencapaian RTH dan memperbaiki sistem pemetaannya. Regulasi juga diarahkan untuk mengatur larangan alih fungsi RTH, penerapan sanksi, serta penyediaan ruang hijau dari lingkungan permukiman hingga kawasan perkotaan. Dengan demikian, upaya memenuhi target tidak hanya bertumpu pada penambahan luasan, tetapi juga pada pengendalian dan perlindungan ruang hijau yang sudah ada. Selain dua raperda tersebut, Ayep turut menyampaikan pendapat pemerintah terhadap raperda inisiatif DPRD tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Pemkot menyambut baik rancangan regulasi itu karena dinilai dapat memperkuat daya saing daerah melalui kepastian hukum, percepatan pelayanan, serta pemberian insentif fiskal dan nonfiskal. Kebijakan tersebut diharapkan mampu membuka peluang investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), dan memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, pelaksanaannya perlu menjunjung transparansi, akuntabilitas, dan keadilan agar kemudahan yang diberikan berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat luas. Penataan kecamatan perlu dibuktikan melalui peningkatan kualitas pelayanan, target RTH harus diterjemahkan ke dalam tahapan pencapaian yang jelas, sedangkan kebijakan insentif investasi mesti mampu mendorong aktivitas ekonomi secara nyata. DPRD dan Pemkot Sukabumi kini memiliki pekerjaan bersama untuk memastikan regulasi yang dibahas tidak berhenti sebagai dokumen hukum, tetapi menjadi instrumen perubahan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Persoalan bantuan sosial yang terhenti hingga penetapan desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi terkini kerap menjadi keluhan masyarakat. Kini, melalui inovasi Gerakan Bersama (Gerbek) Desil, Dinas Sosial Kota Sukabumi berupaya mendekatkan pelayanan dengan turun langsung ke kelurahan untuk memfasilitasi warga yang membutuhkan pembaruan data sosial ekonomi. Langkah jemput bola tersebut mendapat sambutan positif dari Kelurahan Gedong Panjang, Kecamatan Citamiang. Program ini dinilai membantu masyarakat mengakses pelayanan sekaligus memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan perubahan kondisi kehidupan yang perlu diperbarui dalam pendataan. Lurah Gedong Panjang, Hauwera Aulia Handayani yang akrab disapa Uni, mengatakan kelurahan selama ini kerap menjadi tempat pertama warga mengadukan persoalan bantuan sosial, kepesertaan BPJS Kesehatan gratis yang dinonaktifkan, maupun kategori desil yang dianggap tidak mencerminkan keadaan ekonomi sebenarnya. Namun, tidak semua persoalan tersebut dapat diselesaikan langsung oleh kelurahan. Penetapan dan perubahan kategori desil berada di luar kewenangan pemerintah kelurahan sehingga diperlukan mekanisme dan koordinasi dengan instansi terkait. “Selama ini, ketika muncul persoalan di lapangan, masyarakat biasanya datang dan mengadu ke kelurahan. Dengan adanya Gerbek Desil, kami sangat terbantu karena Dinas Sosial hadir langsung untuk memfasilitasi masyarakat,” ujar Uni, Kamis (15/10). Menurutnya, kehadiran petugas Dinas Sosial secara langsung dapat memangkas jarak pelayanan yang selama ini harus ditempuh warga. Masyarakat memiliki kesempatan untuk berkonsultasi dan mengajukan pemutakhiran data tanpa harus menghadapi proses yang dirasakan berbelit. “Dengan adanya Gerbek Desil ini, Dinas Sosial turun langsung ke kelurahan. Jadi, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan lebih dekat dan proses yang biasanya cukup panjang dapat dipersingkat,” katanya. Peningkatan akses pelayanan juga didukung penambahan kapasitas pemeriksaan data. Jika sebelumnya kelurahan hanya mengandalkan satu akun pengguna, kehadiran petugas Dinas Sosial menambah empat akun. Dengan demikian, lima akun dapat digunakan secara bersamaan untuk menunjang proses pelayanan kepada masyarakat. Warga yang hendak mengajukan pembaruan data diminta membawa dokumen pendukung, antara lain foto terbaru kondisi rumah dan foto meteran listrik atau KWH. Dokumen tersebut diperlukan untuk membantu menggambarkan kondisi terkini sebagai bagian dari proses pengajuan dan verifikasi. Meski memberikan kemudahan akses, Uni menegaskan bahwa Gerbek Desil bukan program yang secara otomatis menurunkan kategori desil warga. Tujuan utamanya adalah memperbarui data agar sesuai dengan keadaan sosial ekonomi yang sebenarnya. Ia mencontohkan warga yang sebelumnya bekerja di pabrik dan tercatat dalam desil 7, tetapi kemudian terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Perubahan status pekerjaan dan kondisi ekonomi tersebut dapat menjadi alasan untuk mengajukan pemutakhiran data agar penetapan sebelumnya dapat dinilai kembali melalui mekanisme yang berlaku. “Hasil pemutakhiran itulah yang nantinya menjadi dasar untuk menilai apakah penetapan desil masih relevan atau perlu disesuaikan,” tegasnya. Karena itu, masyarakat perlu memahami perbedaan antara pembaruan data dan penurunan kategori. Pengajuan tidak menjamin seseorang langsung masuk desil yang lebih rendah ataupun otomatis memperoleh bantuan sosial. Penyesuaian tetap bergantung pada hasil pemeriksaan berdasarkan indikator yang digunakan. “Ini namanya pembaruan desil, bukan penurunan desil. Warga yang datang tidak otomatis turun desilnya. Yang diperbarui adalah data kondisi mereka sekarang, apakah masih sesuai dengan penetapan sebelumnya atau sudah mengalami perubahan,” jelas Uni. Ketepatan pemutakhiran juga membutuhkan kerja sama lintas instansi. Data desil mencakup 41 indikator penilaian kondisi sosial ekonomi masyarakat sehingga koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Bappeda menjadi penting untuk mendukung kesesuaian data. Masyarakat juga diingatkan agar berhati-hati menggunakan identitas kependudukan untuk kepentingan pihak lain. Praktik meminjamkan nama untuk kepemilikan kendaraan atau keperluan lainnya berpotensi menimbulkan persoalan ketika data tersebut digunakan dalam penilaian kondisi ekonomi. Aset yang tercatat atas nama seseorang belum tentu menggambarkan keadaan sebenarnya apabila identitasnya digunakan oleh pihak lain. Di luar persoalan pembaruan data, Uni menilai komunikasi antara pemerintah dan masyarakat juga harus terus diperkuat. Kritik dan keluhan warga merupakan bagian dari perhatian terhadap pelayanan publik, tetapi penyelesaian persoalan tetap membutuhkan prosedur, koordinasi, pembagian kewenangan, dan dukungan anggaran. Hal itu terlihat dalam persoalan jalan berlubang di wilayah Gedong Panjang yang sempat viral di media sosial. Penanganan kerusakan jalan tersebut tidak cukup hanya dengan menambal permukaan karena terdapat persoalan mata air yang harus diperbaiki terlebih dahulu agar kerusakan tidak kembali terjadi. Sebelumnya, penutupan lubang menggunakan tanah disebut menyebabkan permukaan jalan licin hingga sekitar 15 sepeda motor terjatuh. Kondisi tersebut kemudian ditangani melalui penyemprotan menggunakan mobil pemadam kebakaran. Adapun penanganan permanen membutuhkan koordinasi dengan dinas teknis serta dukungan anggaran khusus. Uni menjelaskan bahwa peran kelurahan dalam persoalan infrastruktur adalah mengoordinasikan aspirasi masyarakat dan meneruskan kebutuhan tersebut kepada perangkat daerah yang memiliki kewenangan teknis. Pihaknya menyatakan terbuka terhadap kritik dan saran terkait pekerjaan serta pelayanan publik selama disampaikan secara proporsional dan tidak menyerang persoalan pribadi. Sementara itu, Kelurahan Gedong Panjang mengaku belum menerima jadwal pasti pelaksanaan Gerbek Desil di wilayahnya. Kendati demikian, pihak kelurahan menyatakan siap mendukung program tersebut dengan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat setelah jadwal dari Dinas Sosial ditetapkan. Warga nantinya akan diinformasikan agar datang ke kantor kelurahan dengan membawa dokumen pendukung yang diperlukan. Dengan mekanisme tersebut, masyarakat yang mengalami perubahan kondisi ekonomi diharapkan lebih mudah mengajukan pemutakhiran data sesuai prosedur yang tersedia. Bagi Kelurahan Gedong Panjang, Gerbek Desil bukan sekadar pelayanan administrasi, melainkan upaya mendekatkan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan kejelasan mengenai data sosial ekonominya. Melalui kolaborasi antara kelurahan dan Dinas Sosial, proses pembaruan diharapkan semakin mudah dijangkau, sementara data yang digunakan untuk menentukan sasaran bantuan sosial menjadi lebih akurat dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM— Komitmen membangun desa dengan mengedepankan kepentingan masyarakat menjadi landasan Solih Sunarya menyatakan kesiapannya maju sebagai bakal calon Kepala Desa Pengganti Antarwaktu (PAW) Sukatani, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, untuk periode 2027–2030. Pernyataan tersebut disampaikan Solih saat dikonfirmasi pada Kamis (15/10/2026). Dengan mengusung semangat “Bersama Membangun Desa”, ia membawa harapan untuk mendorong Desa Sukatani menjadi wilayah yang maju, mandiri, dan sejahtera. Bagi Solih, kemajuan desa tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik. Dibutuhkan kepemimpinan yang amanah, kedekatan dengan masyarakat, serta kerja nyata yang mampu menjawab kebutuhan warga. Prinsip tersebut menjadi pijakan yang ingin ia kedepankan apabila mendapat kepercayaan memimpin Desa Sukatani. Ada lima nilai utama yang menjadi landasan komitmennya, yakni amanah dalam mengelola sumber daya desa, dekat dengan masyarakat melalui keterbukaan terhadap aspirasi warga, serta mengutamakan kerja nyata yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung. Selain itu, Solih menekankan pentingnya pembangunan yang merata dan berkelanjutan, disertai kepedulian sosial untuk memperkuat kebersamaan antarwarga. Kelima nilai tersebut diarahkan untuk membangun tata kelola desa yang bertanggung jawab sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. “Desa Sukatani adalah rumah kita bersama. Kemajuan desa bukan tanggung jawab satu orang saja, melainkan hasil kerja keras dan kebersamaan kita semua. Jika saya dipercaya memimpin Desa Sukatani, saya berkomitmen untuk bekerja dengan jujur, transparan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas segalanya,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa niatnya maju sebagai bakal calon kepala desa PAW dilandasi keinginan untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Sejumlah hal yang menjadi perhatiannya meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan perekonomian warga, pelestarian lingkungan, serta penjagaan kearifan lokal yang menjadi bagian dari identitas Desa Sukatani. Dengan semangat pengabdian tersebut, Solih berharap pembangunan desa ke depan dapat berjalan secara inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Baginya, cita-cita mewujudkan Sukatani yang maju, mandiri, dan sejahtera membutuhkan kebersamaan, kepedulian, serta komitmen untuk menempatkan kepentingan warga sebagai prioritas utama. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Membantu warga memenuhi kebutuhan air bersih di tengah kondisi kekeringan, Polres Sukabumi mengerahkan mobil Armoured Water Cannon (AWC) untuk menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat di Kampung Ciawi, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Selasa (13/10/2026). Penyaluran bantuan tersebut dilaksanakan oleh Satuan Samapta Polres Sukabumi sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Melalui pengerahan mobil AWC, bantuan air bersih didistribusikan langsung kepada warga yang membutuhkan. Langkah ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat sekaligus memenuhi kebutuhan air di tengah terbatasnya ketersediaan air akibat kekeringan. Kapolres Sukabumi AKBP Dr. Benny Cahyadi, S.H., S.I.K., M.H., melalui Kasubnit Dalmas 2 Sat Samapta, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari kepedulian Polri terhadap kondisi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Menurutnya, kehadiran personel kepolisian di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan manfaat nyata, terutama bagi warga yang sedang menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. “Kami hadir untuk membantu masyarakat yang terdampak kekeringan, khususnya dalam memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban warga dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya di lokasi kegiatan, Rabu (14/10). Dalam pelaksanaannya, sebanyak enam personel Sat Samapta Polres Sukabumi diterjunkan untuk mendistribusikan air bersih secara langsung kepada masyarakat. Kegiatan kemanusiaan ini sekaligus menjadi wujud kehadiran Polri dalam memberikan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga. Bantuan tersebut diharapkan tidak hanya membantu masyarakat memperoleh air bersih, tetapi juga memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat. Polres Sukabumi menegaskan komitmennya untuk terus hadir melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, terutama ketika warga menghadapi kondisi yang membutuhkan perhatian dan bantuan bersama. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Kekayaan sejarah yang tersimpan di Museum Prabu Siliwangi kini terdokumentasi dalam sebuah buku katalog keramik. Melalui penerbitan ini, koleksi dari berbagai negara dengan rentang usia sejak abad ke-8 hingga abad ke-20 Masehi diharapkan semakin mudah dikenal dan dimanfaatkan sebagai sumber pembelajaran sejarah serta pengembangan wisata budaya Kota Sukabumi. Buku katalog tersebut disusun berdasarkan penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) selama tiga bulan. Penelitian dilakukan terhadap hampir 350 koleksi keramik, kemudian dilanjutkan dengan penyeleksian sejumlah sampel yang mewakili keragaman asal-usul dan periode peradaban. Pimpinan Ponpes Al-Fath, KH Fajar Laksana, selaku perwakilan keluarga besar pewaris koleksi Museum Prabu Siliwangi, menyebut dokumentasi tersebut sebagai upaya memperkenalkan nilai sejarah yang terkandung dalam benda-benda peninggalan leluhur. Koleksi yang tercatat dalam katalog berasal dari sejumlah negara, di antaranya China, Inggris, Belanda, dan Thailand, serta keramik dari Nusantara pada masa Kerajaan Majapahit. Keragaman tersebut memberikan gambaran mengenai hubungan lintas wilayah yang telah berlangsung sejak berabad-abad silam. “Dari abad ke-8 Masehi sudah terjadi perdagangan internasional. Sudah berkunjung dari beberapa negara ke Indonesia, dibuktikan dengan adanya keramik ini,” ungkap KH Fajar, Rabu (14/10). Ia menjelaskan, keberadaan keramik dari berbagai negara menjadi salah satu petunjuk untuk memahami sejarah perdagangan dan interaksi kebudayaan di Nusantara. Dengan menelusuri benda-benda tersebut, masyarakat dapat memperoleh gambaran mengenai hubungan Indonesia dengan bangsa lain pada masa lampau. Menurut KH Fajar, dokumentasi dalam bentuk katalog membuat koleksi museum memiliki jangkauan pemanfaatan yang lebih luas. Jika sebelumnya masyarakat perlu melihat langsung benda-benda tersebut, kini informasi mengenai koleksi juga dapat dipelajari melalui buku yang disusun berdasarkan hasil penelitian. Koleksi keramik Museum Prabu Siliwangi sendiri merupakan warisan keluarga besar Raden Sumawinata. Benda-benda tersebut berasal dari peninggalan leluhur yang kemudian dihimpun, dirawat, dan disimpan di museum untuk menjaga keberlangsungannya sebagai bagian dari warisan sejarah keluarga. Penerbitan katalog diharapkan tidak berhenti sebagai dokumentasi koleksi, tetapi juga menjadi sumber pengetahuan bagi berbagai kalangan. Pelajar, santri, mahasiswa, peneliti, hingga akademisi dapat memanfaatkannya untuk mengenali peninggalan sejarah sekaligus memperdalam pemahaman mengenai perkembangan kebudayaan. Museum Prabu Siliwangi juga membuka kesempatan bagi lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi untuk memanfaatkan koleksi keramik sebagai objek pembelajaran. Pendekatan tersebut diharapkan membuat pembelajaran sejarah lebih dekat dengan bukti peninggalan masa lalu. Potensi lain yang ingin dikembangkan melalui koleksi tersebut adalah sektor pariwisata. Museum keramik sebagai bagian khusus dari Museum Prabu Siliwangi diharapkan menjadi tambahan destinasi wisata sejarah dan budaya yang dapat menarik kunjungan masyarakat maupun wisatawan dari luar daerah. “Ini akan menjadi tambahan keunggulan bagi Kota Sukabumi karena dibuat museum tersendiri yang disebut museum keramik dari Museum Prabu Siliwangi. Tentunya ini akan menjadi destinasi wisata baru dan menambah kunjungan wisata ke Kota Sukabumi,” tuturnya. Dari sisi penerbitan, buku katalog tersebut diterbitkan secara resmi oleh Halifah Mediatama dan telah memperoleh ISBN. Selanjutnya, buku direncanakan masuk ke Perpustakaan Nasional serta didistribusikan ke berbagai perpustakaan di Indonesia agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi. Selain edisi cetak, katalog tersebut juga direncanakan hadir dalam format digital melalui penerbit. Rencana ini membuka peluang bagi masyarakat untuk mengakses dokumentasi koleksi keramik secara lebih luas, termasuk untuk kebutuhan pendidikan dan penelitian. Namun, buku yang diperlihatkan saat peluncuran masih berupa dummy atau contoh awal. Dengan demikian, bentuk cetakan final dan ketersediaan versi digital masih mengikuti tahapan penerbitan yang disiapkan oleh Halifah Mediatama. Melalui katalog ini, Museum Prabu Siliwangi berupaya menjaga warisan sejarah sekaligus memperluas manfaatnya bagi masyarakat. Dokumentasi yang didukung penelitian diharapkan dapat memperkuat fungsi museum sebagai ruang edukasi, sumber referensi sejarah, dan bagian dari pengembangan wisata budaya Kota Sukabumi. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Jajaran Polsek Jampangkulon, Polres Sukabumi, berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang terjadi di Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap tiga orang tersangka yang diduga terlibat dalam aksi pencurian hingga penjualan kembali kendaraan hasil kejahatan. Ketiga tersangka diamankan di lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Garut pada Rabu (14/10/2026). Masing-masing diduga memiliki peran berbeda, mulai dari merencanakan dan mengambil sepeda motor, menjadi joki sekaligus menjual kendaraan curian, hingga menampung dan memperdagangkan kembali hasil kejahatan tersebut. Kasus ini berawal dari hilangnya sepeda motor Honda Beat warna merah hitam bernomor polisi F 6459 UBP milik Sujatman bin Ijun. Peristiwa itu terjadi pada Selasa (1/9/2026) sekitar pukul 15.16 WIB, di depan Apotek Rahmat Farma, Jalan Raya Cinagen, Desa Bojonggenteng, Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan keterangan saksi bernama Akmal Mauladi, kejadian bermula ketika dirinya mendatangi apotek sekitar pukul 15.00 WIB untuk membeli obat. Saat tiba di lokasi, ia memarkirkan sepeda motor dengan kondisi kunci kontak masih menggantung pada kendaraan. Seusai menyelesaikan transaksi di dalam apotek, saksi keluar untuk mengambil uang yang disimpan di dalam jok sepeda motor. Namun, ia mendapati kendaraan tersebut sudah tidak berada di tempat semula. Kejadian itu kemudian dilaporkan kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti. Pengungkapan kasus tersebut mengacu pada Laporan Polisi Nomor LP/B/27/IX/2026/SPKT/POLSEK JAMPANGKULON/POLRES SUKABUMI/POLDA JAWA BARAT tertanggal 26 September 2026, dengan pelapor atas nama Sujatman bin Ijun. Berdasarkan laporan tersebut, Unit Reskrim Polsek Jampangkulon melakukan penyelidikan hingga berhasil mengidentifikasi tiga orang yang diduga terlibat. Tersangka pertama berinisial A, berusia 30 tahun, ditangkap sekitar pukul 03.00 WIB di sebuah rumah kontrakan di Kampung Pasir Angin, Desa Damar, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur. Ia diduga berperan merencanakan aksi pencurian sekaligus mengambil sepeda motor milik korban. Berikutnya, tersangka berinisial S, berusia 20 tahun, diamankan sekitar pukul 04.30 WIB di kediamannya di Kampung Datar Lapang, Desa Mekarlaksana, Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur. Polisi menduga tersangka tersebut bertindak sebagai joki dan turut menjual sepeda motor hasil curian kepada penadah. Sementara itu, tersangka kedua berinisial A, berusia 24 tahun, ditangkap sekitar pukul 19.00 WIB di Kampung Babakan Limus, Desa Purbayani, Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut. Ia diduga berperan sebagai penadah yang membeli sepeda motor dari tersangka S sebelum menjualnya kembali kepada pihak lain yang identitasnya disebut sebagai Mr. X. Dari hasil penyelidikan, para tersangka diduga menjalankan aksinya dengan terlebih dahulu mengamati situasi di sekitar kendaraan yang menjadi sasaran. Setelah menilai keadaan aman, pelaku mengambil sepeda motor dan berupaya membawa kabur kendaraan menggunakan kunci kontak atau alat bantu berupa kunci letter T. Kendaraan hasil curian selanjutnya dijual untuk memperoleh keuntungan. Dalam pengungkapan tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya satu lembar STNK Honda Beat bernomor polisi F 6459 UBP atas nama Sujatman, satu unit sepeda motor Honda Beat warna pink hitam tanpa nomor polisi, dua buah gagang kunci letter T, lima buah anak kunci palsu letter T, serta beberapa kunci kontak sepeda motor. Atas dugaan perbuatannya, para tersangka pencurian disangkakan melanggar Pasal 476 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda kategori V. Adapun tersangka yang diduga berperan sebagai penadah disangkakan melanggar Pasal 591 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau denda kategori V. Pengungkapan ini menjadi bagian dari upaya kepolisian dalam memberantas pencurian kendaraan bermotor, termasuk menelusuri jalur penjualan dan peredaran kendaraan yang diduga berasal dari tindak kejahatan. Kepolisian juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada ketika memarkirkan kendaraan. Pengendara diingatkan untuk selalu mencabut kunci kontak, memastikan kendaraan terkunci dengan baik, serta tidak meninggalkan sepeda motor dalam kondisi yang memudahkan orang lain mengambilnya. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Ketelitian dan kewaspadaan dalam menjalankan tugas mengantarkan dua petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sukabumi menerima penghargaan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Barat. Keduanya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 12,83 gram pada 28 September 2026. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Lapas Kelas IIB Sukabumi, Budi Hardiono, AMd.IP., S.H., M.H., dalam apel pagi pegawai di Lapangan Apel Lapas Sukabumi, Rabu (14/10/2026). Penyerahan itu merupakan tindak lanjut atas apresiasi yang diberikan Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Barat, Yudi Suseno, Bc.I.P., S.Pd., M.Si., terhadap keberhasilan kedua petugas. Pemberian penghargaan tersebut didasarkan pada Keputusan Nomor WP.11–4 SA.05.03 Tahun 2026 tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai atas Keberhasilan Menggagalkan Upaya Penyelundupan Narkotika di Lapas Kelas IIB Sukabumi. Dua pegawai yang menerima penghargaan yakni Siti Mardiah, Pengolah Data dan Informasi, serta Rizki M Iqbal Dyaz, Petugas Pengamanan Pemasyarakatan. Keduanya dinilai mampu menunjukkan integritas, tanggung jawab, serta ketelitian dalam mengantisipasi masuknya barang terlarang ke lingkungan lapas. Siti Mardiah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sabu seberat bruto 3,09 gram ketika melakukan pemeriksaan badan terhadap seorang pengunjung. Sementara itu, Rizki M Iqbal Dyaz menemukan sabu seberat bruto 9,74 gram yang dikemas dalam tiga paket dan disembunyikan di dalam celana yang dititipkan melalui layanan penitipan barang dan makanan oleh keluarga warga binaan. Keberhasilan tersebut menjadi bukti pentingnya pemeriksaan yang cermat terhadap setiap orang maupun barang yang masuk ke lingkungan pemasyarakatan. Kewaspadaan petugas menjadi salah satu unsur penting dalam mencegah peredaran narkotika sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Dalam amanatnya, Budi Hardiono menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada kedua pegawai yang telah menjalankan tugas dengan baik. Menurutnya, penghargaan dari Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Barat bukan hanya bentuk pengakuan atas keberhasilan individu, melainkan juga motivasi bagi seluruh pegawai untuk terus meningkatkan profesionalisme. “Keberhasilan ini harus menjadi contoh bagi kita semua. Jangan pernah melewatkan barang terlarang yang terlihat di hadapan kita. Tetap tingkatkan kewaspadaan dan laksanakan tugas secara profesional sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku,” tegas Budi. Ia juga mengungkapkan bahwa keberhasilan penggagalan penyelundupan narkotika tersebut mendapat perhatian dari pimpinan di tingkat pusat maupun wilayah. Direktorat Teknologi dan Kerja Sama Ditjenpas telah melakukan pengecekan langsung terkait temuan tersebut sebagai bagian dari pemantauan pelaksanaan tugas pengamanan di Lapas Sukabumi. Budi menegaskan, keberhasilan mengungkap upaya penyelundupan tidak boleh membuat jajaran petugas lengah. Sebaliknya, kejadian tersebut harus menjadi pengingat untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan ketelitian pemeriksaan, serta memastikan setiap prosedur pengamanan dilaksanakan secara konsisten. Melalui pemberian penghargaan ini, Lapas Kelas IIB Sukabumi menegaskan komitmennya untuk terus membangun budaya kerja yang berintegritas, disiplin, dan profesional. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan pengawasan guna mencegah masuknya narkotika dan barang terlarang lainnya, sehingga keamanan serta ketertiban di lingkungan pemasyarakatan tetap terjaga. (Usep)