SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Persoalan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cikundul kembali membuka lembaran baru terkait desakan masyarakat yang makin mengkristal.
Keluhan warga terhadap dampak operasional TPA akhirnya mendapat respons langsung Pemerintah Kota Sukabumi yang mulai menyiapkan langkah penanganan, termasuk menguruk area pemakaman wakaf yang terdampak air lindi.
Namun lagi-lagi permasalahan yang menjadi pekerjaan rumah yang cukup pelik bagi Pemkot Sukabumi itu terbentur masalah anggaran yang tidak sedikit.
Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, saat menemui warga yang menggelar aksi di kawasan TPA Cikundul, Jumat (11/9/2026).
Kata Bobby, membenahi sistem persampahan membutuhkan biaya besar. Di saat kebutuhan penanganan TPA meningkat, kemampuan fiskal Kota Sukabumi justru tengah tertekan.
Dengan APBD sekitar Rp1,3 triliun, Pemkot Sukabumi harus menghadapi pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp149 miliar dari pemerintah pusat.
Tekanan fiskal tersebut ikut memengaruhi pembahasan anggaran daerah. Dalam pembahasan Raperda bersama DPRD, pemerintah juga menghadapi kebutuhan penyesuaian anggaran sekitar Rp40,7 miliar.
Kondisi tersebut membuat Pemkot harus menentukan mana kebutuhan yang dapat dikerjakan segera dan mana yang harus menunggu penganggaran berikutnya.
Bobby mengatakan, Bappeda akan diminta menghitung serta memetakan ruang fiskal yang tersedia untuk membiayai pengurukan makam terdampak lindi.
Jika kebutuhan belum seluruhnya dapat ditampung dalam perubahan APBD 2026, pemerintah akan mengupayakan pembiayaan melalui APBD murni 2027.
Pemkot masih menunggu kemungkinan pengembalian TKD dari pemerintah pusat hingga 24 September 2026. Jika tambahan transfer diterima, ruang fiskal tersebut diharapkan dapat digunakan untuk mempercepat program prioritas, termasuk penanganan sampah.
Sebelumnya, Pemkot Sukabumi juga telah menerima Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp8 miliar.
Bobby didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Sukabumi Yudi Sutriana. Di hadapan warga, pemerintah memastikan persoalan yang selama ini dikeluhkan tidak akan dibiarkan tanpa penanganan.
Salah satu tuntutan yang akan segera ditindaklanjuti adalah kondisi makam wakaf yang terdampak rembesan air lindi ketika hujan. Pemkot menyiapkan pengurukan sebagai langkah penanganan awal.
Bobby menyebut kebutuhan tersebut akan dihitung terlebih dahulu agar dapat segera dimasukkan dalam kemampuan anggaran daerah.
“Berapa ketersediaan anggarannya, kita akomodir dulu. Yang penting jalan dulu,” tegas Bobby.
Namun, persoalan Cikundul ternyata jauh lebih besar daripada sekadar pengurukan makam.
Pemerintah menyadari bahwa selama sampah terus bertumpuk dan seluruh beban pengelolaan berakhir di TPA, persoalan serupa akan terus berulang. Karena itu, Pemkot Sukabumi mulai menyiapkan pola baru dengan mengurangi sampah yang masuk ke Cikundul dari sumbernya.
Cikundul tidak boleh terus menjadi satu-satunya tempat bergantungnya sistem persampahan Kota Sukabumi.
Salah satu strategi yang disiapkan adalah memperkuat Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di berbagai wilayah.
Pemkot bahkan menyiapkan pengadaan mesin insinerator untuk TPS 3R Cisarua. Fasilitas tersebut diarahkan untuk membantu mengolah sampah dari wilayah Cikole sehingga tidak seluruhnya harus dibawa ke TPA Cikundul.
Rencana tersebut akan diperluas. Pemkot telah menyiapkan pengembangan TPS 3R hingga 12 titik. Sebagian ditargetkan mulai direalisasikan pada 2027 dan seluruhnya dapat dikembangkan apabila kemampuan anggaran memungkinkan.
Konsepnya jelas yaitu semakin banyak sampah selesai di tingkat sumber, semakin sedikit sampah yang dibebankan kepada Cikundul.
Dengan demikian, pemerintah tidak hanya memadamkan persoalan ketika dampaknya sudah dirasakan masyarakat, tetapi mulai membangun sistem pengelolaan sampah yang mampu mengurangi beban TPA sejak dari hulu.
Di tengah polemik tersebut, tuntutan masyarakat tidak hanya menyangkut air lindi dan kondisi makam.
Warga juga mempertanyakan rencana relokasi TPA serta persoalan sertifikat lahan yang sebelumnya disebut pernah dijanjikan.
Untuk tuntutan tersebut, Pemkot menyatakan masih akan melakukan pembahasan bersama perangkat daerah yang memiliki kewenangan.
Artinya, persoalan Cikundul kini berada pada persimpangan penting. Pemerintah dituntut menghadirkan langkah nyata di tengah keterbatasan fiskal, sementara masyarakat menginginkan persoalan yang sudah berlangsung tidak kembali berhenti pada janji penanganan.
Bobby memastikan aspirasi warga menjadi bagian dalam menentukan arah kebijakan pemerintah.
Menurutnya, penanganan Cikundul memang tidak dapat diselesaikan dalam satu langkah. Tetapi pemerintah memastikan prosesnya harus dimulai.
“Sekali lagi penanganan TPA Cikundul membutuhkan proses bertahap, namun aspirasi masyarakat tetap menjadi dasar dalam menentukan langkah kebijakan,” tegas Bobby. (Usep)
