JATENG:Bidik-kasusnews.com
JEPARA – Perkara produksi dan peredaran pita cukai palsu yang melibatkan tiga terdakwa akhirnya memasuki babak putusan. Pengadilan Negeri (PN) Jepara menjatuhkan hukuman penjara kepada ketiga terdakwa dalam sidang yang berlangsung Selasa (17/11/2026).
Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Jepara, Ahmad Za’im, Saat Dikonfirmasi Bidik-kasusnews 18/11/2026 menjelaskan bahwa dalam putusan tersebut ketiga terdakwa dinyatakan terbukti bersalah sesuai dakwaan tunggal.
Berdasarkan amar putusan majelis hakim, M Rosyid dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Sementara Aringga mendapatkan vonis 2 tahun 6 bulan penjara.
Adapun Ahmad Rifan dijatuhi hukuman paling berat, yakni 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp126 miliar. Apabila denda tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Perkara ini berkaitan dengan dugaan praktik pembuatan pita cukai palsu yang aktivitasnya berlangsung di dua wilayah, yakni Semarang dan Jepara.
Dalam fakta persidangan, Ahmad Rifan disebut sebagai pemilik usaha yang mengatur transaksi berdasarkan pesanan. Proses produksi dilakukan di sebuah ruko kawasan Gunungpati, Semarang, menggunakan mesin cetak berteknologi canggih.
Setelah proses pencetakan selesai, pita cukai tersebut dibawa ke Jepara untuk menjalani tahap penyempurnaan dengan pemasangan hologram. Proses tersebut dilakukan sebelum barang dikirim kepada pemesan.
Pengiriman dilakukan melalui paket bus atas perintah Ahmad Rifan kepada terdakwa lainnya. Jaringan peredaran pita cukai palsu tersebut disebut menjangkau sejumlah daerah di Pulau Jawa.
Dari aktivitas tersebut, keuntungan yang diperoleh diduga digunakan untuk membeli sejumlah aset, termasuk mobil Toyota Innova Zenix dan mesin cetak.
Dalam putusan yang dibacakan majelis hakim, barang bukti juga ditetapkan sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum.
Vonis tersebut menjadi perhatian karena selain hukuman penjara, salah satu terdakwa juga dibebani denda mencapai Rp126 miliar.
Kejaksaan Negeri Jepara melalui bidang Pidana Khusus terus mengawal penanganan perkara tersebut sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang cukai.(Wely)