JATENG:Bidik-kasusnews.com
JEPARA – 17-November-2026-Status kepemilikan sejumlah bidang tanah di lingkungan Hotel Love’in, kawasan Bandengan, Kabupaten Jepara, kini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Jepara. Persoalan yang diadukan Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Putra Lawu tersebut belum menemukan titik terang karena masih membutuhkan pembuktian dokumen dan pencocokan batas tanah di lapangan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jepara mengatakan, pemerintah daerah telah melakukan pembahasan awal atas laporan tersebut. Namun, dalam pertemuan itu belum diperoleh kejelasan mengenai bukti kepemilikan lahan yang dipersoalkan.
Salah satu langkah yang kini ditempuh adalah meminta pengukuran ulang dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Menurut Sekda, pihak Hotel Love’in pada Senin (16/11/2026) telah menyampaikan surat kepada BPN untuk meminta pengukuran kembali batas-batas tanah.
“Sudah kami rapatkan, tetapi Hotel Love’in belum bisa menunjukkan bukti kepemilikan. Pada hari Senin itu, pihak Love’in bersurat ke BPN untuk melakukan pengukuran ulang batas-batas tanah,” ungkap Sekda melalui sambungan telepon WhatsApp.
Ia menjelaskan, pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan sebelum seluruh data pertanahan diperiksa. Pengukuran tersebut diperlukan untuk mengetahui secara pasti batas bidang tanah yang dimiliki hotel maupun yang menjadi hak pihak lain.
Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi bahan pembahasan dalam rapat lanjutan. Pemkab juga akan mencocokkan dokumen administrasi dengan kondisi bangunan dan penggunaan lahan di lokasi.
“Harus dibuktikan terlebih dahulu mana tanah milik Love’in dan mana yang bukan. Setelah hasil pengukuran keluar, kami akan menggelar rapat kembali untuk membahas tindak lanjutnya,” tegasnya.
Tak hanya persoalan kepemilikan, keberadaan akses menuju pantai juga ikut menjadi perhatian. Sekda menyebut terdapat akses dari arah selatan dan utara. Sementara jalur lain yang diduga berkaitan dengan lahan di sekitar bangunan hotel masih perlu ditelusuri.
Sementara itu, Ujatko dari LPK Putra Lawu menilai persoalan tersebut perlu mendapatkan kepastian melalui pemeriksaan menyeluruh. Ia menyebut pengaduan kepada pemerintah daerah dilakukan karena pihaknya belum mendapatkan penjelasan yang dianggap memadai saat melakukan konfirmasi sebelumnya.
LPK Putra Lawu mengaku memiliki salinan dokumen awal yang berkaitan dengan lahan tersebut. Ujatko juga menyoroti keberadaan dua bidang tanah atau kapling yang menurut data yang dimilikinya berada di kawasan yang saat ini tertutup bangunan.
“Kami ingin mengetahui kepastiannya seperti apa. Karena ketika kami melakukan konfirmasi, pihak terkait dinilai selalu menghindar dan belum bisa menunjukkan bukti yang jelas. Makanya kami mengambil langkah pengaduan kepada pemerintah daerah,” ujar Ujatko kepada Bidik-kasusnews 17/11/2026.
Atas laporan tersebut, Pemkab Jepara menyatakan akan menelusuri persoalan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemeriksaan tidak hanya menyangkut dokumen kepemilikan, tetapi juga kesesuaian batas tanah dengan kondisi sebenarnya.
Publik kini menunggu hasil pengukuran BPN untuk menjawab persoalan yang berkembang di kawasan Hotel Love’in Bandengan. Apakah seluruh bidang tanah telah sesuai dengan dokumen kepemilikan, bagaimana status dua kapling yang dipersoalkan, serta bagaimana kepastian akses masyarakat menuju pantai, menjadi sejumlah hal yang masih membutuhkan penjelasan.
Pemkab Jepara memastikan pembahasan akan dilanjutkan setelah hasil pengukuran diterima. Hingga saat ini, belum ada kesimpulan resmi mengenai status lahan yang menjadi pokok pengaduan LPK Putra Lawu.