SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Sukabumi menegaskan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 tidak bisa dilakukan dengan pola belanja yang longgar.
Keterbatasan fiskal membuat setiap program harus benar-benar dihitung berdasarkan kebutuhan, urgensi dan dampaknya bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Pemkab Sukabumi dalam Rapat Paripurna ke-24 DPRD Kabupaten Sukabumi, Jumat (2/10/2026), dengan agenda penyampaian Jawaban Bupati Sukabumi atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2027.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali, S.IP., didampingi Wakil Ketua III Ramzi Akbar Yusuf, S.M.
Hadir dalam rapat tersebut Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas, S.E., anggota DPRD, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, para camat serta tamu undangan lainnya.
Dalam jawaban pemerintah, berbagai masukan dari tujuh fraksi DPRD menjadi bahan untuk mempertajam kembali arah kebijakan anggaran.
Pemkab menilai kondisi kemampuan keuangan daerah menuntut adanya seleksi yang lebih ketat terhadap setiap rencana belanja.
Artinya, program yang masuk dalam APBD 2027 harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, target yang terukur serta manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di tengah keterbatasan tersebut, Pemkab Sukabumi tidak hanya berfokus pada pengendalian belanja. Penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga diposisikan sebagai strategi untuk memperbesar ruang fiskal pembangunan.
Menjawab pandangan Fraksi Golkar dan PAN, pemerintah memaparkan sejumlah langkah yang disiapkan, di antaranya digitalisasi pajak dan retribusi, pemutakhiran data wajib pajak, penagihan piutang serta penggalian sumber-sumber pendapatan yang selama ini belum optimal.
Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga akan dievaluasi sehingga keberadaannya dapat memberikan manfaat yang lebih besar terhadap pendapatan daerah.
Namun, pemerintah menegaskan optimalisasi PAD tidak boleh diterjemahkan sebagai upaya membebani masyarakat dengan pungutan baru. Peningkatan pendapatan diarahkan melalui pengelolaan potensi ekonomi yang masih terbuka dan dapat dikembangkan.
Sementara menjawab Fraksi PKB, Pemkab menyebut sejumlah sektor yang berpotensi diperkuat, seperti pemanfaatan bonus produksi panas bumi, hilirisasi hasil pertanian, pariwisata berbasis komunitas, penguatan ekonomi desa serta optimalisasi kinerja BUMD.
Pada sisi belanja, pemerintah menekankan penerapan prinsip value for money. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus memiliki keluaran dan manfaat yang jelas.
Kebijakan tersebut diselaraskan dengan tema pembangunan Kabupaten Sukabumi 2027, yakni “Penyiapan Ekosistem Pendukung untuk Penguatan Agroindustri dan Pariwisata.”
Pemkab menjelaskan penguatan agroindustri tidak cukup hanya dengan meningkatkan produksi pertanian. Rantai pengolahan, standardisasi, sertifikasi hingga akses pasar juga harus diperkuat agar komoditas daerah memiliki nilai tambah dan daya saing.
Sementara itu, konektivitas antarwilayah, pembangunan infrastruktur, pengembangan sektor pariwisata serta penguatan ketahanan bencana juga ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem pendukung pembangunan.
Untuk sektor ekonomi kerakyatan, pemerintah tetap memberikan perhatian terhadap UMKM, koperasi dan BUMDes. Penguatan sektor tersebut sekaligus diarahkan untuk mendukung pengendalian inflasi serta meningkatkan pemanfaatan produk dan tenaga kerja lokal.
Khusus pembangunan infrastruktur, Pemkab kembali menegaskan bahwa keterbatasan kemampuan fiskal mengharuskan pemerintah menetapkan skala prioritas.
Pembangunan maupun pemeliharaan jalan nantinya mempertimbangkan tingkat kerusakan, urgensi, manfaat bagi masyarakat serta kemampuan keuangan daerah. Dengan pola tersebut, pembangunan diharapkan tidak tersebar tanpa prioritas, melainkan fokus pada kebutuhan yang paling mendesak.
Pelayanan dasar juga tetap menjadi perhatian dalam rancangan APBD 2027. Pemerintah memastikan pemerataan pelayanan kesehatan dan keberlanjutan jaminan kesehatan tetap menjadi bagian dari kebijakan anggaran.
Dukungan terhadap sarana pendidikan, guru agama, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan kebutuhan pelayanan dasar lainnya juga tetap dipertimbangkan dalam penyusunan program.
Di bidang kebencanaan, Pemkab menyiapkan penguatan sistem peringatan dini. Lima sensor sesar disiapkan untuk ditempatkan di lima kecamatan, sementara lima sirene akan ditempatkan di dua kecamatan.
Pengelolaan bantuan keuangan desa pun menjadi perhatian. Pemerintah akan memperkuat proses verifikasi dan pendampingan agar anggaran yang diberikan benar-benar mendukung pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat, UMKM, BUMDes, pelayanan sosial hingga ketahanan pangan.
Dari aspek pengawasan, pelaksanaan program akan dipantau melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Melalui mekanisme tersebut, pemerintah berupaya memastikan setiap program yang telah direncanakan berjalan sesuai target dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan kondisi fiskal yang terbatas, APBD 2027 pada akhirnya diarahkan untuk menyeimbangkan dua kebutuhan utama, yakni memperkuat pendapatan sekaligus memastikan belanja tidak keluar dari skala prioritas.
Tahapan berikutnya, DPRD Kabupaten Sukabumi akan melakukan pembahasan lebih mendalam melalui rapat kerja komisi bersama perangkat daerah terkait. Pembahasan tersebut akan menguji kembali kebutuhan program, besaran anggaran serta tingkat prioritas sebelum Raperda APBD 2027 memasuki tahapan selanjutnya.
Pemerintah berharap pembahasan bersama DPRD dapat menghasilkan struktur APBD 2027 yang realistis dan terukur, namun tetap mampu menopang agenda pembangunan serta menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Sukabumi. (Dicky)
