Majalengka, Bidik-kasusnews.com Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Majalengka berhasil membongkar dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curat) spesialis kendaraan roda dua yang beraksi di wilayah hukum Polres Majalengka. Dua orang tersangka asal Kabupaten Indramayu berhasil diringkus beserta barang bukti peralatan kejahatan, Rabu (4/11/2026). Pengungkapan kasus curat tersebut bermula dari laporan korban Yayat Supriyatna (39), seorang wiraswasta asal Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka. Pengungkapan keberhasilan kasus kejahatan jalanan ini dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Majalengka AKP Udiyanto, S.H., M.H., atas petunjuk serta arahan jajaran jajaran pimpinan Polres Majalengka. Peristiwa pencurian tersebut dialami korban pada pertengahan September 2026 lalu. Berdasarkan kronologi kejadian, pada Rabu (16/9/2026) sekira pukul 02.40 WIB, korban memarkirkan 1 unit sepeda motor Yamaha NMAX warna merah berpelat nomor E 5756 WE dalam kondisi terkunci stang di dalam halaman garasi rumahnya. Korban kemudian berangkat ke pasar untuk berbelanja. Namun sekembalinya dari pasar sekira pukul 05.30 WIB, korban terkejut mendapati pintu garasi rumahnya telah terbuka setengah dan sepeda motor miliknya sudah lenyap dari lokasi semula. Setelah berupaya mencari di sekitar lingkungan rumah namun tidak membuahkan hasil, korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Majalengka dengan total kerugian materil ditaksir mencapai Rp32.000.000,-. Menindaklanjuti laporan korban, Tim Satreskrim Polres Majalengka bergerak cepat melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), memeriksa saksi-saksi hingga menggelar serangkaian penyelidikan intensif. Dari hasil penyelidikan dan gelar perkara, petugas berhasil mengidentifikasi serta membekuk dua orang tersangka yang diduga kuat sebagai pelaku pencurian. Kedua tersangka yakni IB (26), seorang mahasiswa/pelajar warga Desa Srengseng Kecamatan Srengseng Kabupaten Indramayu, serta KS (27), seorang wiraswasta warga Kelurahan Dukuhjati Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu. Selain meringkus kedua tersangka, jajaran Satreskrim Polres Majalengka turut mengamankan sejumlah barang bukti penting berupa dokumen kendaraan korban (STNK, BPKB, dan kunci kontak), 1 unit sepeda motor Honda Scoopy berpelat nomor E 5668 HAL yang digunakan sebagai sarana aksi kejahatan para pelaku, 2 buah kunci letter T, 5 buah mata kunci pencongkel, 1 buah magnet pembuka lubang kunci, 1 buah helm KYT warna abu-abu, 1 buah gunting kecil, serta 1 buah tas selempang warna hitam. Kapolres Majalengka AKBP M. Aldy Sulaiman, S.I.K., M.Si., melalui Kasat Reskrim AKP Udiyanto, S.H., M.H., menegaskan bahwa jajarannya bergerak cepat menindak tegas segala bentuk tindak kejahatan yang meresahkan warga. “Tim Satreskrim Polres Majalengka berhasil melacak dan mengamankan dua tersangka kasus curat asal Indramayu berinisial IB dan KS beserta barang bukti kunci leter T dan kendaraan sarana aksi. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 477 KUHPidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saat ini penyidik tengah melengkapi pemberkasan berkas perkara untuk segera dikoordinasikan bersama Jaksa Penuntut Umum (JPU) hingga sidik tuntas demi memastikan situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Majalengka senantiasa aman, lancar, tertib, dan kondusif,” tegas AKP Udiyanto, S.H., M.H. Rabu (4/11/2026). (Asep Rusliman)

Kuningan – Bidik-kasusnews.com      Dua tersangka RA (28), warga Desa Kasturi, dan AY (45) warga Desa Setianegara, Kabupaten Kuningan, penjual minuman keras (miras) dengan barang bukti total mencapai 1.708 botol berbagai merk hasil sweeping Satnarkoba Polres Kuningan bersama santri, akhirnya divonis hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kuningan. Tersangka RA berbarang bukti terbanyak total 1.641 botol miras dijatuhi hukuman denda hanya Rp20 juta atau kurungan penjara 20 hari. Sedangkan tersangka AY dengaan barang bukti hanya dsekitar 60 botol miras dijatuhi hukuman denda Rp3 juta atau kurungan penjara 7 hari. Kapolres Kuningan AKBP Bellen Anggara Pratama membenarkan hukuman bagi 2 tersangka penjual miras RA dan AY, dalam razia mirasnya pekan lalu. “Atas perintah Pak Kapolri, kita tidak akan menindak tegas, tidak mentolerir dalam bentuk apapun terkait masalah penyalahgunaan narkoba, obat keras, juga taat penegakan Perda Miras di Kabupaten Kuningan. Dimana, sampai saat ini Kuningan belum membolehkan ada peredaran miras atau jual beli miras,” tegas Kapolres Bellen, di Mapolres Kuningan, Senin (2/11/2026) Ia bersyukur sejauh ini, telah melakukan penindakan di 2 tempat Warung Kelontongan dengan barang bukti mencapai 1.708 botol miras berbagai merk. Kedua tersangka telah dijatuhi hukuman denda Rp20 juta dan Rp3 juta. (Asep Rusliman)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Paguyuban Kades dan Perangkat Desa (PKPP) se-Wilayah Pajampangan menunjukkan sikap tegas terhadap dugaan pemerasan dan penyebaran informasi yang dinilai merugikan nama baik kepala desa. Organisasi tersebut menyatakan dukungan penuh kepada Kepala Desa Mekarsakti, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, H. Dacep, yang resmi melaporkan persoalan tersebut ke Mapolres Sukabumi, Senin (2/11/2026). Dalam pelaporan itu, H. Dacep didampingi langsung Ketua Umum PKPP se-Wilayah Pajampangan, Surahman, Ketua Bidang Humas PKPP, Bakang Anwar As’Adi, serta sejumlah pengurus dan anggota lainnya. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan permintaan uang sebesar Rp3 juta oleh seorang oknum pengguna media sosial TikTok. Uang itu diduga diminta dengan alasan untuk menghapus atau melakukan take down konten berita yang disebut merugikan nama baik H. Dacep. Ketua Bidang Humas PKPP, Bakang Anwar As’Adi, membenarkan pendampingan terhadap Kades Mekarsakti dalam menempuh jalur hukum. Menurutnya, laporan tersebut dibuat untuk menindaklanjuti dugaan permintaan uang yang berkaitan dengan penghapusan konten di media sosial. “Kami hari ini mendampingi Kades Mekarsakti, H. Dacep, membuat laporan di Mapolres Sukabumi, melaporkan salah satu oknum pengguna media sosial TikTok yang meminta ditransfer uang sejumlah Rp3 juta untuk menghapus berita tersebut,” tandas Bakang. Di sisi lain, H. Dacep secara tegas membantah tuduhan yang beredar melalui akun TikTok tersebut. Salah satu persoalan yang dibantahnya ialah dugaan penyalahgunaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) untuk anggaran tahun 2020–2023. Ia menegaskan, informasi yang beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir itu tidak benar. Karena itu, dirinya memilih membawa persoalan tersebut ke jalur hukum agar dapat ditangani sesuai ketentuan yang berlaku. “Kami membantah adanya sejumlah tuduhan yang dialamatkan kepada saya, di antaranya terkait penyalahgunaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) anggaran tahun 2020–2023. Saya menegaskan berita yang sempat beredar di media sosial TikTok beberapa hari kebelakang itu tidak benar,” tegas H. Dacep. Sikap tegas juga disampaikan Ketua Umum PKPP, Surahman. Ia menilai penyebaran informasi yang belum terverifikasi, terlebih tanpa konfirmasi kepada pihak yang diberitakan, berpotensi merugikan individu maupun lembaga pemerintahan desa. Surahman menegaskan, PKPP tidak akan tinggal diam apabila terdapat persoalan yang menyangkut nama baik kepala desa dan perangkat desa di wilayah Pajampangan. Ia berharap laporan yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti aparat kepolisian secara profesional dan transparan. “Kami tidak akan mentolerir oknum pengguna media sosial yang menyebarluaskan berita yang belum tentu benar, tanpa mengonfirmasi kepada yang bersangkutan. Jika hal seperti ini terus dibiarkan, bisa saja terjadi pada desa-desa lain di wilayah Pajampangan. Kami bersama tim berharap pihak kepolisian menindaklanjuti laporan ini secara profesional dan transparan,” tandas Surahman. Dukungan terhadap langkah hukum H. Dacep juga datang dari sejumlah pengurus dan anggota PKPP yang hadir. Mereka menyatakan dukungan penuh dan satu komando dalam mengawal persoalan tersebut. Pendampingan ini sekaligus menegaskan solidaritas antarkepala desa dan perangkat desa di wilayah Pajampangan dalam menghadapi persoalan yang dinilai berpotensi merugikan nama baik pemerintahan desa. PKPP berharap proses hukum dapat berjalan sesuai prosedur sehingga persoalan tersebut memperoleh kejelasan berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan aparat penegak hukum. (Dicky)

JAKARTA, Bidik-kasusnews.com        TNI Angkatan Darat memastikan proses hukum terhadap Letda Inf AG, tersangka dalam kasus meninggalnya Letda Inf Jihad Ahmad Al-Rasyid di Gudang Senjata Grup 2 Kopassus, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, berjalan sesuai ketentuan. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Donny Pramono, Jumat (30/10/2026). “TNI Angkatan Darat menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga almarhum Letda Inf Jihad Ahmad Al-Rasyid. Kami memastikan penanganan perkara ini berjalan secara objektif, transparan, dan profesional,” tegas Kadispenad. Letda Inf AG ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan gelar perkara berdasarkan penyelidikan Denpom Kopassus bersama unsur terkait. Penyidik telah memeriksa Tempat Kejadian Perkara (TKP), mengamankan rekaman CCTV, serta memeriksa keterangan dari sejumlah saksi. Berdasarkan hasil penyelidikan, peristiwa tersebut diduga berkaitan dengan kelalaian dalam prosedur pengosongan senjata api. Letda Inf AG diduga mengokang pistol tanpa terlebih dahulu memastikan kondisi kamar peluru, sementara jari yang bersangkutan berada di area pelatuk. Rekaman CCTV turut menjadi barang bukti. “Letda Inf AG telah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini telah ditahan. Berkas perkara beserta barang bukti telah dilimpahkan kepada Denpom IV/4 Surakarta untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kami pastikan setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran akan dimintai pertanggungjawaban,” lanjut Kadispenad. Barang bukti yang dilimpahkan meliputi satu pucuk pistol, satu magazen, satu selongsong peluru, dan rekaman CCTV. Tersangka dijerat Pasal 474 ayat (3) KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun. Selain proses hukum, Letda Inf AG juga dikenai sanksi administratif berupa pencabutan kualifikasi Para, Komando, dan Antiteror yang dimilikinya. Sanksi tersebut merupakan bagian dari penindakan (hukuman) internal di lingkungan Kopassus. TNI AD menegaskan penanganan perkara dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebagai wujud pertanggungjawaban dan komitmen untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat kepada institusi. (Red)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM— Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa (PKPP) Wilayah Pajampangan menyatakan sikap tegas dalam menyikapi dugaan pemerasan dan pencemaran nama baik yang dialami Kepala Desa Mekarsakti, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, H. Dacep. PKPP memastikan akan memberikan pendampingan saat yang bersangkutan melaporkan persoalan tersebut kepada pihak kepolisian. Dukungan tersebut disampaikan Ketua Umum PKPP Wilayah Pajampangan, Surahman, bersama Ketua Bidang Humas, Bakang Anwar As’Adi, serta sejumlah pengurus lainnya, Jumat (30/10/2026). Mereka menilai persoalan ini perlu ditindaklanjuti melalui jalur hukum agar duduk perkara menjadi jelas dan tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan di tengah masyarakat. Ketua Bidang Humas PKPP, Bakang Anwar As’Adi, mengungkapkan bahwa pihaknya siap mendampingi H. Dacep untuk membuat laporan resmi ke Mapolres Sukabumi. Langkah tersebut berkaitan dengan dugaan permintaan uang sebesar Rp3 juta oleh seorang pengguna media sosial TikTok yang disebut-sebut meminta sejumlah uang dengan alasan menghapus berita yang telah disebarkan. “Kami akan membersamai Pak Haji Dacep dalam hal ini. Insya Allah pada hari Senin pekan depan, Ketua Umum beserta pengurus dan anggota PKPP akan mendampingi Pak Haji Dacep melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian,” tegas Bakang. Menurutnya, dugaan tersebut perlu ditangani melalui mekanisme hukum agar dapat diketahui fakta sebenarnya. PKPP memilih menempuh jalur resmi sebagai upaya memperoleh kejelasan sekaligus memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Kepala Desa Mekarsakti, H. Dacep, membantah tuduhan yang beredar di media sosial, salah satu diantaranya informasi mengenai dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) pada periode anggaran 2020 hingga 2023. Ia menegaskan bahwa informasi yang disebarkan melalui akun TikTok tersebut tidak benar dan berisi tuduhan yang menurutnya tidak berdasar. H. Dacep juga menjelaskan bahwa pengelolaan anggaran di Desa Mekarsakti telah dilaksanakan sesuai prosedur, melalui pengawasan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Ia berharap masyarakat tidak langsung mempercayai informasi yang beredar sebelum mengetahui kebenaran dan memperoleh penjelasan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketua Umum PKPP Wilayah Pajampangan, Surahman, menambahkan bahwa seluruh kepala desa di wilayah Pajampangan berkomitmen untuk saling mendukung dalam menghadapi persoalan yang berkaitan dengan kepentingan dan pelaksanaan tugas pemerintahan desa. “Kami berdiri bersama, saling menguatkan, dan tidak akan membiarkan adanya upaya yang merugikan sesama penyelenggara pemerintahan desa,” ujar Surahman. PKPP juga mengajak masyarakat agar lebih cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan anggaran desa. Apabila terdapat temuan, dugaan penyimpangan, atau pertanyaan mengenai penggunaan anggaran, masyarakat diimbau menyampaikannya melalui saluran resmi yang tersedia. Dengan demikian, setiap persoalan dapat ditindaklanjuti berdasarkan bukti dan mekanisme yang berlaku, bukan melalui penyebaran informasi yang belum terverifikasi ataupun tindakan lain yang berpotensi merugikan pihak tertentu. (Dicky)

KUNINGAN, Bidik-kasusnews.com Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kuningan mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan Desa Paniis, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, pada Tahun Anggaran 2021 dan 2022. Seorang mantan kepala desa berinisial R (66) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang ditaksir merugikan keuangan negara sekitar Rp530 juta. Kapolres Kuningan AKBP Bellen Anggara Pratama, didampingi Kasat Reskrim AKP Abdul Aziz, menjelaskan bahwa perkara tersebut kini telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh kejaksaan. Penyidik kepolisian tengah mempersiapkan pelimpahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan untuk memasuki tahap penuntutan. Kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Desa Paniis ini melibatkan satu orang tersangka. Perbuatannya diduga dilakukan selama dua tahun anggaran, yakni 2021 dan 2022, dengan total penggunaan dana sekitar Rp532 juta,” ujar Bellen. Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Paniis diduga menggunakan anggaran dana desa dan pendapatan desa yang bersumber dari bantuan PDAM Kota Cirebon untuk kepentingan pribadi. Dana tersebut diduga digunakan untuk sejumlah keperluan di luar peruntukannya, di antaranya membayar utang pribadi serta biaya pendidikan anak. Akibat perbuatan tersebut, hasil audit Inspektorat Kabupaten Kuningan mencatat kerugian keuangan negara sebesar Rp530 juta. Angka tersebut menjadi dasar penghitungan kerugian negara dalam perkara yang kini memasuki tahap akhir penyidikan kepolisian. Bellen menyayangkan masih adanya dugaan penyalahgunaan keuangan desa yang semestinya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Menurutnya, pengelolaan dana desa dan seluruh sumber pendapatan desa harus dilakukan sesuai ketentuan, secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menegaskan, kepolisian akan terus memberikan edukasi serta imbauan kepada para kepala desa agar menjalankan tata kelola keuangan dan aset desa sesuai prosedur. “Dana desa dan keuangan desa merupakan uang negara yang diperuntukkan bagi kepentingan publik. Karena itu, pengelolaannya harus sesuai prosedur, profesional, dan terbuka,” tegasnya. Menurut Bellen, langkah pencegahan melalui sosialisasi dan imbauan kepada pemerintah desa menjadi bagian penting agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Dalam perkara ini, tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 dan/atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sebagaimana tercantum dalam keterangan kepolisian, serta ketentuan lain terkait pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman pidana yang disebutkan dalam pasal-pasal tersebut berupa penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama 20 tahun, disertai denda sesuai ketentuan yang berlaku. Selain pidana pokok, perkara ini juga mencantumkan ketentuan mengenai pembayaran uang pengganti berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dengan berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap, proses hukum selanjutnya akan berlanjut ke tahap penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan. Penanganan perkara tersebut diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh aparatur pemerintah desa agar menjaga akuntabilitas dalam mengelola setiap rupiah anggaran publik. (Asep Rusliman)

KUNINGAN – Bidik-kasusnews.com Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Kuningan berhasil mengungkap 9 kasus tindak pidana terkait narkoba selama pelaksanaan Operasi Antik pada bulan Oktober 2026. Konferensi pers dipimpin langsung oleh Kapolres Kuningan AKBP Bellen Anggara Pratama, S.I.K., M.H. didampingi Kasat Resnarkoba Polres Kuningan AKP Arif Zaenal Abidin, S.H., M.H. Kapolres Kuningan melalui Kasat Resnarkoba menyampaikan, dari 9 kasus tersebut, pihaknya mengamankan 16 orang tersangka yang terdiri dari 13 laki-laki dan 3 perempuan. Mirisnya, 3 orang diantaranya merupakan residivis. Rincian Perkara: Sembilan kasus yang diungkap meliputi: a. Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu: 5 Kasus b. Tindak Pidana Narkotika jenis Tembakau Sintetis: 1 Kasus c. Tindak Pidana Obat Keras/Bebas Terbatas (OKT): 1 Kasus d. Tindak Pidana Ringan (Tipiring Miras): 2 Kasus Ke sembilan TKP tersebut tersebar di wilayah hukum Polres Kuningan, yakni: Kecamatan Kuningan 3 kasus, Cigugur 1 kasus, Cilimus 2 kasus, Mandirancan 1 kasus, Jalaksana 1 kasus, dan Lebakwangi 1 kasus. Barang Bukti yang Diamankan: Dari tangan para tersangka, polisi menyita barang bukti berupa: a. Narkotika jenis Sabu: 10 paket dengan berat kotor 67,48 gram, jika diuangkan senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). b. Narkotika jenis Tembakau Sintetis: 2 paket dengan berat kotor 9,42 gram. c. Obat Keras/Bebas Terbatas: 1.585 butir dari berbagai jenis. d. Minuman Beralkohol: 1.708 botol. Modus Operandi: Para pelaku menjalankan aksinya dengan dua cara, yaitu sistem tempel (map/peta) dan dengan cara bertemu secara langsung atau Cash On Delivery (COD). Pasal yang Dilanggar: Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis: • Sabu: Pasal 114 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No 1 Tahun 2026, ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. • Tembakau Sintetis: Pasal 610 Ayat (2) huruf a UU RI No 1 Tahun 2023 tentang KUHP, ancaman penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. • OKT: Pasal 435 dan/atau 436 Ayat (1) dan (2) UU RI No.17 thn 2023 tentang Kesehatan, ancaman maksimal 12 tahun penjara. • Tipiring Miras: Pasal 9 Ayat (1) Huruf M Perda Kab. Kuningan Nomor 3 Tahun 2018, ancaman maksimal 3 bulan penjara dan denda Rp. 50.000.000. Tercatat, sepanjang Januari – Oktober 2026, Satresnarkoba Polres Kuningan telah menangani 57 Laporan Polisi (LP) dengan 84 Tersangka. Dengan rincian, sudah P21 sebanyak 39 LP dengan 50 tersangka, Restorative Justice (RJ) 2 LP dengan 3 tersangka, dan masih dalam proses penyidikan 16 LP dengan 31 tersangka. Pihak kepolisian menegaskan akan terus melakukan pemberantasan peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Kuningan. (Asep Rusliman)

KEANG – BIDIK-KASUSNEWS.COM                      Praktik penyalahgunaan dan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite diduga terjadi di lingkungan SPBU Keang. Kegiatan ini diduga melibatkan kerja sama antara oknum penimbun dan oknum karyawan SPBU setempat, dan diduga telah berlangsung dalam skala yang cukup besar.(25/10/2026) Berdasarkan informasi yang dihimpun, dugaan pelanggaran dilakukan dengan menggunakan kendaraan yang dimodifikasi dilengkapi tangki penampungan tersembunyi atau tangki siluman, serta pengisian menggunakan jerigen dalam jumlah besar. Dalam dugaan praktik tersebut, para pelaku diduga membeli Pertalite dengan harga eceran yang ditetapkan Rp10.600 per liter. Setiap kali pengisian ke dalam jerigen berkapasitas 30 liter, oknum yang diduga bertugas di SPBU dimintai atau mengenakan biaya tambahan berupa uang “pengamanan” atau pungutan sebesar Rp10.000 per jerigen. Sehingga, untuk satu jerigen berisi 30 liter, total yang harus dibayarkan mencapai sekitar Rp328.000. Praktik yang diduga terstruktur ini sangat merugikan masyarakat luas, karena BBM subsidi dialihkan dari peruntuhannya yang sebenarnya untuk dikonsumsi masyarakat berhak dengan harga terjangkau. Dasar Hukum yang Diduga Dilanggar: – Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya yang mengatur tentang penyaluran, distribusi, dan peruntuhan BBM bersubsidi. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). – Peraturan Presiden, Peraturan Menteri ESDM, serta Peraturan Daerah terkait pengendalian dan pengawasan BBM bersubsidi, yang menetapkan bahwa BBM subsidi hanya boleh diserahkan kepada konsumen yang berhak sesuai ketentuan, dan dilarang dijual kembali atau ditimbun untuk keuntungan pribadi. – Jika terbukti adanya pungutan liar, tindakan ini juga dapat masuk ke ranah Tindak Pidana Korupsi sesuai UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001, serta ketentuan terkait pemerasan dan pungutan liar dalam KUHP. Sampai berita ini diturunkan, pihak berwenang belum memberikan keterangan resmi terkait laporan dugaan pelanggaran tersebut. Masyarakat berharap pihak terkait segera melakukan penyelidikan dan penindakan tegas agar BBM subsidi benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Catatan Redaksi: Berita ini bersifat informasi dan dugaan sementara. Redaksi membuka ruang tanggapan dan klarifikasi dari semua pihak yang terkait dengan peristiwa ini. Redaksi : penji pribana

KUNINGAN – Bidik-kasusnews.com                  Kepolisian (Polres) Kuningan menyita sejumlah minuman keras (miras) yang diperjualbelikan di sebuah toko serbaguna di wilayah Cirendang, Kabupaten Kuningan, pada Sabtu (24/10/2026) sekitar pukul 22.00 WIB. Penyitaan tersebut dilakukan dalam kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) dengan melibatkan elemen masyarakat. Kapolres Kuningan AKBP Muhammad Ali Akbar, S.I.K., M.Si., mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk mengantisipasi tindak pidana yang dapat dipicu oleh konsumsi minuman keras. “Kita dari Polres Kuningan, kebetulan dibantu dengan elemen-elemen masyarakat melaksanakan kegiatan KRYD. Kita mendapatkan miras yang diperjualbelikan di toko ini,” ujar Muhammad Ali Akbar saat ditemui di lokasi. Kegiatan serupa telah dilaksanakan selama lebih dari satu minggu. Dalam pelaksanaannya, kepolisian biasanya didampingi oleh sejumlah instansi terkait. Pada Sabtu malam tersebut, kegiatan dilakukan di dua titik, yakni wilayah Cilimus dan Cirendang. Menurutnya, minuman keras yang disita selanjutnya dibawa ke Polres Kuningan untuk dilakukan pendataan, termasuk penghitungan jumlah dan jenis minuman. Tanggapan warga terhadap penyitaan tersebut beragam. Ismail, salah seorang warga setempat, menilai tindakan kepolisian merupakan hal yang wajar dilakukan dalam menjaga keamanan lingkungan. “Saya merasa hal ini sewajarnya dilakukan oleh petugas kepolisian, jadi saya merasa biasa saja,” kata Ismail. Sementara itu, Hidayat, warga lainnya, berpendapat bahwa pengawasan seharusnya juga dilakukan terhadap produsen minuman keras. Menurutnya, penghentian produksi dapat berdampak pada berkurangnya peredaran minuman keras di tingkat penjual. “Harusnya pabriknya saja yang disidak. Kalau pabriknya berhenti menghasilkan, maka warung-warung juga tidak akan menjual,” ujar Hidayat. Penyitaan tersebut menjadi bagian dari kegiatan kepolisian dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Kuningan. (Asep Rusliman)

KUNINGAN — Bidik-kasusnews.com                Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Kuningan melalui Unit Kamsel bergerak cepat menangani adanya indikasi kasus bullying (perundungan) antar siswa yang terjadi di SD Negeri 1 Kapandayan. Melalui program “Polisi Peduli Pendidikan”, kepolisian mengambil langkah mediasi (problem solving) dengan mengedepankan pendekatan restorative justice dan kekeluargaan, Kamis (22/10/2026). Kegiatan mediasi yang berlangsung sejak pukul 09.30 WIB tersebut dihadiri langsung oleh Kasat Lantas Polres Kuningan AKP Aktuin Moniharapon, S.Tr.K., S.I.K., Kanit Kamsel, personel Polsek Ciawigebang, Kepala Sekolah beserta dewan guru, perwakilan Komite Sekolah, serta orang tua/wali dari kedua belah pihak siswa yang terlibat. Dalam pertemuan tersebut, kepolisian memfasilitasi ruang dialog terbuka antara orang tua siswa korban dan pelaku. Selain itu, petugas juga memberikan pemahaman terkait dampak psikologis jangka panjang akibat tindakan perundungan serta edukasi mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak. Kasat Lantas Polres Kuningan, AKP Aktuin Moniharapon, S.Tr.K., S.I.K., menyampaikan bahwa kehadiran Polri di lingkungan sekolah bukan sekadar penegakan hukum, melainkan untuk memberikan solusi yang humanis serta perlindungan psikologis bagi anak-anak. “Melalui program ‘Polisi Peduli Pendidikan’, kami ingin memastikan lingkungan sekolah menjadi tempat yang aman, nyaman, dan ramah anak. Kami mengajak pihak sekolah dan orang tua untuk memperketat pengawasan serta pola asuh anak, baik di rumah maupun di sekolah,” ujar AKP Aktuin. Mediasi tersebut membuahkan hasil positif. Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan saling memaafkan tanpa rasa dendam. Momen tersebut ditandai dengan penandatanganan Surat Kesepakatan Bersama (Musyawarah Mufakat) yang disaksikan oleh pihak Kepolisian, Sekolah, dan Komite. Pihak sekolah pun berkomitmen memperketat pengawasan pada jam-jam rawan, seperti waktu istirahat dan jam pulang sekolah, guna mengantisipasi serta mencegah potensi perundungan fisik, verbal, maupun siber di masa mendatang. (Asep Rusliman)