TEGAS! Prianto Bin Samsuri Laporkan Dugaan Penipuan‑Penggelapan Dana Rp1,45 M Tali Asih PT NPR ke Kapolres Barito Utara! Muara Teweh, Bidik-kasusnews.com  Prianto Bin Samsuri menyampaikan laporan resmi kepada Kapolres Barito Utara terkait dugaan penipuan, penggelapan serta perampasan hak kelola lahan di Desa Karendan Kecamatan Lahei yang menyangkut dana tali asih PT NPR senilai Rp1.457.512.500 untuk lahan seluas 140 Ha, 190 Ha hingga 388,67 Ha. (6/11/2026) Berdasarkan salinan laporan yang diterima Media ini, Prianto menegaskan bahwa peristiwa bermula sejak tanggal 10 Februari 2020 di Area Km 90 Jalan PT WIKI. Saat itu Saudara Tawani Napiah mejual kepada saya menjual hak kelola seluas 126 Ha serta seluas 40 × 40 m² untuk pondok kepada dan diduga dijual lagi ke pihak lain kemudian lahan tersebut kembali dialihkan kepada PT NPR dengan melibatkan Sdr. Ricy selaku Kepala Desa Karendan, Sdr. Mukti Ali selaku Kepala Desa Muara Pari serta Sdr. Arif Subhan selaku kuasa PT NPR. Menurut Prianto, kesepakatan pembagian 40 persen untuk Desa Muara Pari, 40 persen untuk Desa Karendan dan 20 persen untuk investasi terjadi tanpa investigasi mendalam, tanpa pengukuran resmi, tanpa musyawarah yang sah dan tanpa melibatkan pemilik hak kelola yang sebenarnya. Ia menuduh adanya unsur mufakat jahat, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang serta tindak pidana korupsi yang berpotensi memicu konflik sosial dan adu domba antar masyarakat. Prianto menyatakan dirinya adalah putra daerah yang telah mengelola lahan tersebut secara turun‑temurun untuk ladang berpindah, kebun karet dan buah tradisional. Lahan tersebut terdaftar di Pemerintah Desa Karendan, telah dibayar pajak dan pernah diverifikasi oleh Tim TRIPIKA gabungan Camat Lahei, Kapolsek Lahei, Danramil Lahei, Kepala Adat serta unsur masyarakat. Hasil mediasi melahirkan Surat Putusan Kepala Desa Karendan No. 890/01/PEM/DKVII/2020 yang menyebutkan lahan tersebut bukan hak milik Tawani Napiah secara tunggal melainkan hak bersama masyarakat yang masing‑masing memiliki hak kelola sendiri. Lebih tegas lagi, Prianto menuduh Tawani Napiah mengatasnamakan 33 orang masyarakat Desa Karendan untuk mengelabui aliran dana tali asih PT WIKI dan PT NPR. Ia menduga surat silsilah yang dipakai seolah‑olah tahun 1982 sebenarnya dibuat pada tahun 2013 di kediaman Tawani Napiah. Sebagian lahan tersebut masih berproses kasasi di Mahkamah Agung RI dengan Register Perkara No. 5682K/PDT/2026 sehingga belum berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu Prianto meminta Kapolres Barito Utara mengusut tuntas keterlibatan Tawani Napiah, Ricy, Mukti Ali, Arif Subhan serta para penerima dana tali asih yang dinilai tidak berhak. Ia juga mendesak PT NPR untuk menahan penyaluran dana sebelum ada verifikasi lapangan yang terbuka dan resmi. Laporan ini ditembuskan kepada Kapolri RI, Kapolda Kalteng, Kejaksaan Tinggi Palangka Raya, Kejaksaan Barito Utara, MAKI Jakarta, Kuasa Hukum Boyamin Saiman, LP3HI, media serta PT NPR. Prianto menegaskan bahwa amanat UUD 1945 Pasal 33 mengamanatkan bumi, air dan kekayaan alam harus dikelola untuk kemakmuran rakyat. Ia meminta lembaga penegak hukum segera turun ke lapangan untuk menegakkan keadilan agar hak masyarakat adat tidak diperampas sebelum ada kepastian hukum. Media ini akan terus memantau respon resmi dari Polres Barito Utara, PT NPR serta pihak‑pihak yang dilaporkan. Sesuai UU Pers No. 40 tahun 1999. Berita ini disusun berdasarkan salinan laporan yang diterima media. Tuduhan yang disampaikan Prianto belum terbukti di pengadilan. Kami mengundang Tawani Napiah, Ricy, Mukti Ali, Arif Subhan maupun PT NPR untuk menyampaikan klarifikasi resmi kepada publik. (Red)

Muara Teweh, Bidik-kasusnews.com   Prianto Bin Samsuri menyampaikan laporan resmi kepada Kapolres Barito Utara terkait dugaan penipuan, penggelapan serta perampasan hak kelola lahan di Desa Karendan Kecamatan Lahei yang menyangkut dana tali asih PT NPR senilai Rp1.457.512.500 untuk lahan seluas 140 Ha, 190 Ha hingga 388,67 Ha. Berdasarkan salinan laporan yang diterima Media ini, Prianto menegaskan bahwa peristiwa bermula sejak tanggal 10 Februari 2020 di Area Km 90 Jalan PT WIKI. Saat itu Saudara Tawani Napiah diduga menjual hak kelola seluas 126 Ha serta pondok seluas 40 × 40 m² kepada pihak lain, kemudian lahan tersebut kembali dialihkan kepada PT NPR dengan melibatkan Sdr. Ricy selaku Kepala Desa Karendan, Sdr. Mukti Ali selaku Kepala Desa Muara Pari serta Sdr. Arif Subhan selaku kuasa PT NPR. Menurut Prianto, kesepakatan pembagian 40 persen untuk Desa Muara Pari, 40 persen untuk Desa Karendan dan 20 persen untuk investasi terjadi tanpa investigasi mendalam, tanpa pengukuran resmi, tanpa musyawarah yang sah dan tanpa melibatkan pemilik hak kelola yang sebenarnya. Ia menuduh adanya unsur mufakat jahat, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang serta tindak pidana korupsi yang berpotensi memicu konflik sosial dan adu domba antar masyarakat. Prianto menyatakan dirinya adalah putra daerah yang telah mengelola lahan tersebut secara turun‑temurun untuk ladang berpindah, kebun karet dan buah tradisional. Lahan tersebut terdaftar di Pemerintah Desa Karendan, telah dibayar pajak dan pernah diverifikasi oleh Tim TRIPIKA gabungan Camat Lahei, Kapolsek Lahei, Danramil Lahei, Kepala Adat serta unsur masyarakat. Hasil mediasi melahirkan Surat Putusan Kepala Desa Karendan No. 890/01/PEM/DKVII/2020 yang menyebutkan lahan tersebut bukan hak milik Tawani Napiah secara tunggal melainkan hak bersama masyarakat yang masing‑masing memiliki hak kelola sendiri. Lebih tegas lagi, Prianto menuduh Tawani Napiah mengatasnamakan 33 orang masyarakat Desa Karendan untuk mengelabui aliran dana tali asih PT WIKI dan PT NPR. Ia menduga surat silsilah yang dipakai seolah‑olah tahun 1982 sebenarnya dibuat pada tahun 2013 di kediaman Tawani Napiah. Sebagian lahan tersebut masih berproses kasasi di Mahkamah Agung RI dengan Register Perkara No. 5682K/PDT/2026 sehingga belum berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu Prianto meminta Kapolres Barito Utara mengusut tuntas keterlibatan Tawani Napiah, Ricy, Mukti Ali, Arif Subhan serta para penerima dana tali asih yang dinilai tidak berhak. Ia juga mendesak PT NPR untuk menahan penyaluran dana sebelum ada verifikasi lapangan yang terbuka dan resmi. Laporan ini ditembuskan kepada Kapolri RI, Kapolda Kalteng, Kejaksaan Tinggi Palangka Raya, Kejaksaan Barito Utara, MAKI Jakarta, Kuasa Hukum Boyamin Saiman, LP3HI, media serta PT NPR. Prianto menegaskan bahwa amanat UUD 1945 Pasal 33 mengamanatkan bumi, air dan kekayaan alam harus dikelola untuk kemakmuran rakyat. Ia meminta lembaga penegak hukum segera turun ke lapangan untuk menegakkan keadilan agar hak masyarakat adat tidak diperampas sebelum ada kepastian hukum. Media ini akan terus memantau respon resmi dari Polres Barito Utara, PT NPR serta pihak‑pihak yang dilaporkan. Sesuai UU Pers No. 40 tahun 1999. Berita ini disusun berdasarkan salinan laporan yang diterima media. Tuduhan yang disampaikan Prianto belum terbukti di pengadilan. Kami mengundang Tawani Napiah, Ricy, Mukti Ali, Arif Subhan maupun PT NPR untuk menyampaikan klarifikasi resmi kepada publik. (Red)

Cirebon Kota, Bidik-kasusnews.com Kepolisian Resor (Polres) Cirebon Kota mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyalahgunaan vape atau rokok elektrik yang dimodifikasi dan diduga digunakan sebagai media penyalahgunaan zat psikoaktif atau narkotika. (6/11/2026) Pesan tegas tersebut disampaikan melalui kampanye edukasi bertajuk “STOP VAPE GETAR, Bersama Kita Selamatkan Generasi Bangsa.” Kampanye ini menjadi bentuk kepedulian terhadap ancaman penyalahgunaan zat berbahaya yang dapat mengancam kesehatan, masa depan, serta keselamatan generasi muda. Dalam materi imbauan tersebut, AKP Shindi Al-Afghany, S.H., M.H., M.M., selaku Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur mencoba sesuatu yang belum diketahui kandungan dan dampaknya. Vape getar merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut rokok elektrik yang dimodifikasi dengan cairan tertentu yang diduga mengandung zat psikoaktif, seperti etomidate, cannabinoid sintetis, maupun zat adiktif lainnya. Penyalahgunaan zat tersebut berpotensi menimbulkan dampak serius, mulai dari gangguan kesadaran, halusinasi, perubahan perilaku, gangguan kesehatan mental, hingga risiko kerusakan organ vital seperti otak, jantung, dan paru-paru. Dalam kondisi tertentu, paparan zat berbahaya juga dapat meningkatkan risiko overdosis. Persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Peredaran dan penyalahgunaan zat berbahaya yang dikemas dengan tampilan modern berpotensi menyasar kalangan remaja dan anak muda. Rasa ingin tahu, pengaruh pergaulan, serta anggapan bahwa vape sekadar gaya hidup dapat menjadi pintu masuk penyalahgunaan zat berbahaya. Karena itu, diperlukan peran aktif orang tua, lingkungan pendidikan, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan memberikan edukasi kepada generasi muda. Masyarakat juga diimbau agar tidak mencoba, menggunakan, maupun mengedarkan produk vape yang diduga mengandung zat terlarang. Apabila menemukan indikasi penyalahgunaan atau peredaran zat mencurigakan, masyarakat diharapkan segera melaporkannya kepada pihak kepolisian. JANGAN COBA-COBA, JANGAN TERGIUR! Ini bukan sekadar persoalan tren, melainkan ancaman yang perlu diwaspadai bersama. Jangan sampai rasa ingin tahu sesaat menghancurkan masa depan generasi bangsa. Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat, Polres Cirebon Kota mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu memerangi penyalahgunaan narkotika dan zat berbahaya demi menciptakan lingkungan yang aman, sehat, serta melindungi generasi penerus bangsa. (Asep Rusliman)

Jakarta, Bidik-kasusnews.com   Proses pengadaan alat kesehatan (alkes) di lingkungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menjadi sorotan setelah PT Anugerah Prima Medika (PT APM) mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Perusahaan tersebut mempersoalkan hasil evaluasi dan penetapan pemenang tender mini kompetisi pengadaan Patient Monitor yang dinilai perlu diuji dari aspek transparansi, efisiensi anggaran, dan pemenuhan spesifikasi teknis. Gugatan PT APM ditujukan kepada tiga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berkaitan dengan keputusan hasil evaluasi dan penetapan pemenang tender. Melalui kuasa hukumnya, Bernard Kaligis, Bs.BA., S.H., LL.M., PT APM mempertanyakan dasar evaluasi yang menyebabkan produk Patient Monitor ZEKO PM-10 tidak ditetapkan sebagai pemenang. Dalam keterangan resmi tertanggal 5 November 2026, PT APM mengklaim penawaran produknya memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan produk yang ditetapkan sebagai pemenang. Perusahaan menyebut harga penawarannya lebih rendah sekitar Rp17 miliar, sementara nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dimiliki produknya lebih tinggi. PT APM juga menyatakan ZEKO PM-10 telah memenuhi spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam tender mini kompetisi tersebut. Namun, seluruh klaim tersebut masih menjadi bagian dari materi sengketa yang perlu diuji melalui proses persidangan. Selain mengajukan gugatan, PT APM mengaku telah menyampaikan dua surat permohonan terkait penundaan pelaksanaan objek sengketa dan pengawasan kepada Majelis Hakim serta Ketua PTUN Jakarta. Langkah tersebut ditempuh karena pelaksanaan pekerjaan dalam tender yang disengketakan disebut memiliki batas waktu hingga 11 Desember 2026. Melalui permohonan itu, PT APM berharap Majelis Hakim dapat mempertimbangkan penundaan pelaksanaan objek sengketa sebelum pekerjaan tender dilanjutkan lebih jauh. Dalam siaran persnya, perusahaan juga merujuk Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu dasar hukum yang digunakan dalam permohonan penundaan tersebut. Sengketa ini kembali menyoroti pentingnya tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya pengadaan alat kesehatan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Pengadaan alkes tidak hanya dituntut menghasilkan produk berkualitas dan memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan, tetapi juga harus memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran serta optimalisasi produk dalam negeri. Perbedaan harga penawaran dan nilai TKDN yang disampaikan PT APM menjadi aspek yang patut memperoleh penjelasan secara terbuka. Namun, penetapan pemenang tender juga harus dinilai berdasarkan keseluruhan persyaratan administrasi, teknis, dan ketentuan pengadaan yang berlaku.

Majalengka – Bidik-kasusnews.com Menjaga stabilitas pasokan energi bersubsidi serta melindungi hak masyarakat kurang mampu, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Majalengka membongkar praktik penyalahgunaan dan pengoplosan gas LPG 3 kg bersubsidi. Seorang pelaku diringkus di rumah kosnya usai nekat memindahkan isi gas subsidi ke ratusan tabung gas portable. Pengungkapan kasus kejahatan migas tersebut dipaparkan langsung oleh Kapolres Majalengka AKBP M Aldy Sulaiman, S.I.K., M.Si., dengan didampingi Wakapolres Majalengka, Kasat Reskrim Polres Majalengka, serta Kasi Humas Polres Majalengka dalam konferensi pers di Aula Sindangkasih Mako Polres Majalengka, Kamis (5/11/2026). Tersangka yang berhasil diamankan berinisial D.H.(27), warga Desa Cikidang, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka. Sementara pelapor kasus ini merupakan anggota kepolisian, Dedi Pradipto, S.H. (38). Kapolres Majalengka AKBP M Aldy Sulaiman mengungkapkan, pengungkapan kasus berawal dari hasil penggerebekan Tim Sanggabuana Satreskrim Polres Majalengka pada Selasa malam (3/11/2026) sekira pukul 21.00 WIB di sebuah kontrakan/kosan di Desa Gunungsari, Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka. Di lokasi penggerebekan, tersangka D.H. tertangkap tangan sedang melakukan penyuntikan isi gas LPG 3 kg bersubsidi ke dalam tabung-tabung portable kosong menggunakan selang regulator modifikasi. “Pelaku ini memiliki keahlian khusus dan terbilang lihai. Untuk memindahkan isi gas, pelaku memanfaatkan mesin pembuat es batu portable guna mendinginkan dan menstabilkan suhu pada pipa kuningan serta tabung portable. Sebab, jika pipa kuningan tidak didinginkan, aliran gas akan tersumbat,” ujar AKBP M Aldy Sulaiman di Mako Polres Majalengka, Kamis (5/11/2026). AKBP M Aldy Sulaiman menjelaskan, dari hasil penyuntikan 1 tabung LPG 3 kg bersubsidi, tersangka sanggup mengisi hingga 12 tabung gas portable. Tabung-tabung portable tersebut kemudian ditimbang secara presisi menggunakan timbangan digital sebelum dipasarkan. Beraksi 3 Tahun, Pasarkan Secara Online dan Langsung Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tersangka D.H. mengaku telah menjalankan bisnis ilegal penyuntikan gas portable ini selama kurang lebih 3 tahun dengan kantongi keuntungan bersih Rp1.000.000 hingga Rp1.850.000 per bulan. “Modus operandi tersangka adalah membeli gas melon bersubsidi, lalu memindahkan isinya ke tabung portable kosong. Gas portable tersebut kemudian dijual seharga Rp15.000 per unit (tabung + isi) dan Rp8.000 untuk pengisian ulang, baik secara langsung maupun dipasarkan via media sosial secara online,” terang Kapolres. Perbuatan nekat tersangka tidak hanya merugikan keuangan negara terkait alokasi subsidi energi, tetapi juga sangat membahayakan keselamatan warga sekitar akibat potensi ledakan dan kebakaran. Dari lokasi penggerebekan, jajaran Satreskrim Polres Majalengka mengamankan barang bukti berupa 3 Buah Tabung Gas LPG 3 Kg Bersubsidi, 308 Buah Tabung Gas Portable, 1 Unit Mesin Pembuat Es Batu Portable, 1 Buah Timbangan Digital, 1 Set Regulator dan Selang Modifikasi, 1 Kantung Plastik Berisi Tutup Tabung Portable, dan Uang Tunai Sebesar Rp159.000,- hasil penjualan. Atas perbuatannya, tersangka D.H. kini mendekam di sel tahanan Mapolres Majalengka untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. “Tersangka kami jerat dengan Pasal 55 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal Rp60 miliar. Kami tegaskan Polres Majalengka akan terus menindak tegas segala bentuk penyelewengan barang-barang bersubsidi bagi rakyat,” tegas AKBP M Aldy Sulaiman. (Asep Rusliman)

Majalengka – Bidik-kasusnews.com Tindak pidana kekerasan dan aksi keji terhadap anak di bawah umur kembali diungkap secara tegas oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Majalengka. Seorang pelajar (14) menjadi korban penganiayaan berat oleh sekelompok pemuda, di mana korban dipukul menggunakan helm hingga dikencingi oleh salah satu pelaku. Pengungkapan kasus kekerasan anak di bawah umur tersebut dibeberkan langsung oleh Kapolres Majalengka AKBP M Aldy Sulaiman, S.I.K., M.Si., dengan didampingi Wakapolres Majalengka, Kasat Reskrim Polres Majalengka, serta Kasi Humas Polres Majalengka dalam konferensi pers di Aula Sindangkasih Mako Polres Majalengka, Kamis (5/11/2026). Dari total 6 orang pelaku yang teridentifikasi, Tim Sanggabuana Satreskrim Polres Majalengka berhasil meringkus 3 tersangka, yakni A.A.T (21), warga Desa Cicenang, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, S.R.S. (20), warga Desa Simpeureum, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, D.R.D. (21), warga Desa Panyingkiran, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka. Korban diketahui merupakan warga Kelurahan Babakan Jawa, Kecamatan Majalengka. Adapun pelapor kasus ini adalah ayah korban. Kapolres Majalengka AKBP M Aldy Sulaiman mengungkapkan, aksi pengeroyokan dan tindakan tidak manusiawi tersebut sejatinya terjadi pada Minggu dini hari (18/10/2026) sekira pukul 02.00 WIB di Jalan K.H. Abdul Halim No. 82 Munjul, tepatnya di depan gerbang SMPN 4 Majalengka, Kelurahan Majalengka Kulon. Awalnya, ayah korban baru mengetahui kejadian nahas yang menimpa putranya pada Rabu malam (4/11/2026) sekira pukul 19.30 WIB setelah mendapati laporan dari rekan-rekan korban yang datang ke rumahnya. Ayah korban diperlihatkan rekaman CCTV serta foto-foto wajah putranya yang babak belur. “Awalnya korban takut melapor. Namun setelah dikonfirmasi oleh orang tuanya, korban membenarkan bahwa saat hendak pulang ke rumah, sepeda motornya mendadak dipepet dan dihentikan oleh rombongan pelaku di depan gerbang SMPN 4 Majalengka,” ujar AKBP M Aldy Sulaiman di Aula Sindangkasih Polres Majalengka, Kamis (5/11/2026). Tanpa alasan jelas, para pelaku langsung menghantamkan helm ke arah wajah korban sebanyak dua kali hingga korban tersungkur. “Pukulan helm tersebut mengenai bagian hidung dan bibir hingga pendarahan hebat, bibir luka robek, dan gigi korban patah. Tidak berhenti di situ, tindakan yang sangat memprihatinkan terjadi ketika salah satu pelaku tega mengencingi korban ke arah mulut saat korban terkapar,” tegas Kapolres dengan nada prihatin. Usai mendapat konfirmasi dari sang anak, orang tua korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Majalengka. Menindaklanjuti laporan tersebut, jajaran Satreskrim Polres Majalengka bergerak cepat dan berhasil mencokok 3 dari 6 pelaku. Polisi menyita barang bukti berupa 1 Lembar Kwitansi Berobat atas nama korban, 2 Buah Helm yang digunakan pelaku untuk menganiaya korban, dan 1 Buah Baju Lengan Panjang Warna Putih milik korban. Atas perbuatan biadabnya, para tersangka dijerat dengan Pasal 80 Ayat (1) jo Pasal 76C UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. “Para tersangka terancam hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Untuk 3 pelaku yang masih buron, kami tegaskan agar segera menyerahkan diri. Polres Majalengka tidak akan mentolerir aksi kejahatan jalanan dan kekerasan terhadap anak di bawah umur,” pungkas AKBP M Aldy Sulaiman. (Asep Rusliman)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Polres Sukabumi menunjukkan komitmen tegas dalam memberantas penyakit masyarakat dan berbagai tindak pidana. Sebanyak 12.000 botol minuman keras (miras), barang bukti narkotika dan obat-obatan terlarang, hingga 2.863 knalpot brong hasil pengungkapan kasus selama September hingga Oktober 2026 dimusnahkan pada Kamis (5/11/2026). Kegiatan pemusnahan yang berlangsung di wilayah Kabupaten Sukabumi tersebut dihadiri Bupati Sukabumi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran TNI-Polri, serta sejumlah instansi terkait. Langkah ini menjadi bagian dari upaya kepolisian menekan peredaran minuman keras ilegal, penyalahgunaan narkotika, peredaran obat-obatan terlarang, sekaligus menertibkan penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis dan selama ini dikeluhkan masyarakat. Kapolres Sukabumi AKBP Dr. Benny Cahyadi, S.H., S.I.K., M.H., menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel Polres Sukabumi dan jajaran Polsek atas kerja keras dalam mengungkap berbagai kasus hingga berhasil mengamankan ribuan barang bukti tersebut. Adapun barang bukti yang dimusnahkan terdiri atas 12.000 botol minuman keras berbagai merek, sabu seberat 962,86 gram, ganja 7,3 gram, obat keras terbatas sebanyak 18.822 butir, psikotropika 356 butir, narkotika jenis sintetis seberat 20,53 gram, ekstasi 14 butir, serta 2.863 buah knalpot brong. Kapolres menegaskan, seluruh barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus yang dilakukan Polres Sukabumi bersama jajaran selama dua bulan terakhir. Menurutnya, keberhasilan mengamankan dan memusnahkan barang-barang terlarang itu merupakan langkah penting untuk mencegah dampak yang lebih luas di tengah masyarakat. “Barang bukti yang kita musnahkan hari ini merupakan representasi dari hasil pengungkapan yang telah dilakukan Polres Sukabumi beserta jajaran selama periode September sampai dengan Oktober 2026. Kita dapat membayangkan apabila barang-barang terlarang tersebut lolos dan beredar di tengah masyarakat, bukan tidak mungkin keluarga terdekat kita pun dapat menjadi korban dari peredaran dan penggunaannya,” ungkapnya. Ia mengingatkan, peredaran minuman keras ilegal, narkotika, dan obat-obatan terlarang bukan sekadar persoalan pelanggaran hukum, melainkan juga ancaman serius terhadap keamanan, ketertiban, serta masa depan generasi muda. Karena itu, Kapolres mengajak masyarakat untuk tidak bersikap pasif. Partisipasi warga melalui peningkatan kewaspadaan dan penyampaian informasi kepada kepolisian dinilai penting dalam membantu mengungkap aktivitas yang berkaitan dengan peredaran barang-barang terlarang. Dukungan terhadap langkah penegakan hukum tersebut juga disampaikan Bupati Sukabumi. Ia mengapresiasi upaya Polres Sukabumi beserta seluruh jajaran dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui tindakan nyata terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang meresahkan. “Kami mengapresiasi langkah tegas Polres Sukabumi beserta seluruh jajaran dalam memberantas peredaran minuman keras ilegal, narkotika, dan berbagai bentuk pelanggaran yang meresahkan masyarakat. Upaya ini tentu membutuhkan dukungan semua pihak, karena menjaga lingkungan yang aman, sehat dan kondusif merupakan tanggung jawab kita bersama,” ungkap Bupati. Dalam pelaksanaannya, pemusnahan barang bukti dilakukan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing barang. Khusus 2.863 knalpot brong, pemusnahan dilakukan melalui pemotongan dan/atau penggilingan menggunakan mesin pemotong (stump walls). Kapolres berharap, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban atas hasil penegakan hukum, tetapi juga menjadi peringatan keras bahwa kepolisian tidak akan memberikan ruang bagi peredaran minuman keras ilegal, narkotika, obat-obatan terlarang maupun berbagai pelanggaran yang mengganggu ketertiban umum. Sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat pun diharapkan semakin kuat. Dengan keterlibatan seluruh elemen, upaya menciptakan Kabupaten Sukabumi yang aman, tertib, dan kondusif dapat terus diperkuat sekaligus melindungi masyarakat, khususnya generasi penerus bangsa. (Dicky)

Amuntai, Bidik-kasusnews.com        Satuan Polisi Perairan dan Udara (Sat Polairud) Polres Hulu Sungai Utara (HSU) berhasil mengungkap dugaan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah perairan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial **A alias HB (57)** yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu di kawasan pesisir Sungai Paminggir–Danau Panggang, Desa Pandamaan, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten HSU. Pengungkapan kasus tersebut tercatat terjadi pada November 2026 sekitar pukul 19.40 Wita, bertempat di kawasan pesisir Sungai Paminggir–Danau Panggang, Desa Pandamaan, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam penanganan perkara ini, petugas mengamankan tersangka berinisial A alias HB, seorang laki-laki berusia 57 tahun yang merupakan warga Desa Pandamaan, Kecamatan Danau Panggang. Tersangka diduga berperan sebagai pengedar narkotika jenis sabu. Pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam memberantas peredaran gelap narkotika hingga ke wilayah perairan dan permukiman masyarakat. Dari hasil penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang dilakukan pada Kamis (4/11/2026) sekitar pukul 20.00 Wita, petugas menemukan sejumlah paket narkotika jenis sabu yang disimpan di beberapa tempat, termasuk di dalam dompet kecil, lemari, serta kantong celana pendek yang digunakan tersangka. Penggeledahan rumah dilakukan dengan disaksikan Ketua RT setempat. Dari hasil pemeriksaan barang bukti, petugas mengamankan sebanyak **70 paket narkotika jenis sabu** dengan berat bersih keseluruhan mencapai **2 gram** dan berat kotor keseluruhan sekitar **16 gram**. Puluhan paket tersebut dikemas dalam plastik klip transparan dengan ukuran dan berat yang bervariasi, yang diduga telah dipersiapkan untuk peredaran. Selain narkotika jenis sabu, petugas juga menyita sejumlah barang bukti lainnya, yakni satu buah lemari kecil, delapan buah pipet kaca, tiga buah dompet kecil dengan warna dan motif berbeda, serta sekitar 200 buah plastik klip transparan. Petugas turut mengamankan satu lembar celana pendek merek Tactical warna abu-abu yang digunakan tersangka saat ditemukan barang bukti. Tidak hanya itu, polisi juga mengamankan uang tunai dengan berbagai pecahan yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersebut, satu unit telepon genggam merek Nokia warna hitam lengkap dengan kartu SIM, serta satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih. Seluruh barang bukti tersebut selanjutnya diamankan untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Ketentuan tersebut berkaitan dengan dugaan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, serta memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum. Kapolres HSU AKBP Agus Nuryanto, S.I.K., M.Si. melalui Kasi Humas IPTU Asep Hudzainur menyampaikan bahwa pengungkapan tersebut merupakan bentuk komitmen Polres HSU dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya, termasuk kawasan perairan dan desa-desa yang berada di sepanjang aliran sungai. Ia menegaskan bahwa pemberantasan narkoba membutuhkan kerja sama dan dukungan seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diimbau agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan peredaran barang terlarang tersebut. Lebih lanjut, Polres HSU akan terus meningkatkan upaya penegakan hukum, patroli, dan pengawasan di berbagai wilayah guna mencegah peredaran narkotika yang dapat merusak kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda. Kepolisian juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba demi menjaga keamanan, kesehatan, dan masa depan generasi penerus bangsa. Saat ini, tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan oleh Sat Polairud Polres HSU untuk menjalani proses hukum dan penyidikan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Agus)

CIREBON – Bidik-kasusnews.com Polresta Cirebon berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial AR alias Ato (49) beserta sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,12 gram. Pengungkapan kasus tersebut berawal dari penindakan yang dilakukan petugas pada Rabu (4/11/2026) sekitar pukul 22.30 WIB, di depan sebuah rumah kos di wilayah Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Saat dilakukan penggeledahan terhadap tersangka, petugas menemukan satu bungkus bekas rokok merek Magnum Filter warna hitam yang di dalamnya berisi enam paket plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu. Barang tersebut dibungkus menggunakan lakban berwarna hijau dengan berat bruto keseluruhan 2,12 gram. Selain itu, petugas turut mengamankan satu unit handphone merek OPPO A16 warna silver beserta kartu SIM dan satu buah celana panjang warna abu-abu. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tersangka mengakui bahwa sabu tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang biasa dipanggil B. Kapolresta Cirebon Kombes Pol. Imara Utama, S.H., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polresta Cirebon dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Cirebon. Menurutnya, pemberantasan narkotika tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga merupakan upaya melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak masa depan. Kapolresta Cirebon juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif membantu kepolisian dengan memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan sekitarnya melalui hotline 110. Saat ini, tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Kantor Satresnarkoba Polresta Cirebon untuk menjalani proses penyidikan dan hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, tersangka disangkakan Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan/atau Pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Polresta Cirebon menegaskan akan terus meningkatkan upaya pemberantasan narkotika serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga Kabupaten Cirebon agar tetap aman, sehat, dan terbebas dari bahaya narkoba. (Asep Rusliman)

Lampung, Bidik-kasusnews.com      Polda Lampung bersama Polres jajaran terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polda Lampung. Sepanjang Oktober 2026, Polda Lampung bersama Polres Lampung Selatan berhasil mengungkap lima kasus tindak pidana narkotika menonjol dengan mengamankan sebanyak 10 orang tersangka. Pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya pemberantasan narkotika yang terus dilakukan jajaran Polda Lampung di bawah kepemimpinan Kapolda Lampung Brigjen Pol Yustan Alpiani, bersama Wakapolda Lampung Brigjen Pol Sumarto. Dari pengungkapan tersebut, petugas berhasil menyita sejumlah barang bukti narkotika, terdiri atas sabu seberat 61,9 kilogram, ganja seberat 33,1 kilogram, ekstasi sebanyak 19.696 butir, serta etomidate sebanyak 2.143 pcs. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai ekonomis keseluruhan barang bukti narkotika yang berhasil disita mencapai Rp125.123.200.000 (seratus dua puluh lima miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah). Dari jumlah barang bukti tersebut, Polda Lampung diperkirakan berhasil menyelamatkan sebanyak 429.683 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Kapolda Lampung Brigjen Pol Yustan Alpiani menegaskan bahwa tindak pidana narkotika merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang membutuhkan penanganan secara komprehensif serta sinergi seluruh elemen masyarakat. “Kami pastikan tidak ada ruang bagi peredaran gelap narkoba di wilayah Lampung. Kami akan tindak tegas, terukur, dan tanpa pandang bulu terhadap para pelaku, baik jaringan lokal maupun internasional,” tegasnya. Terhadap para tersangka, penyidik menerapkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Selain itu, diterapkan pula pasal subsider Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Polda Lampung menegaskan akan terus memperkuat langkah preemtif, preventif, dan represif dalam memerangi peredaran narkotika. Upaya tersebut juga dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi bahaya narkoba, peningkatan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD), pemetaan jaringan, serta pengembangan kasus-kasus yang belum tuntas. Polda Lampung turut mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan lingkungan dan segera melaporkan apabila mengetahui adanya indikasi peredaran narkotika. Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui layanan Kepolisian 110 atau Hotline Kapolda Lampung di nomor 0821-761-1992. Melalui upaya bersama tersebut, Polda Lampung berkomitmen mewujudkan Provinsi Lampung yang aman, bersih dari narkoba, serta melindungi masa depan generasi muda penerus bangsa. (Agus)