SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki meminta jajaran RT, RW, dan Linmas tidak hanya menjalankan fungsi administratif dan keamanan lingkungan, tetapi turut mengambil peran dalam mendukung sejumlah program strategis pemerintah daerah.
Arahan tersebut disampaikan Ayep Zaki saat membuka kegiatan Pembinaan Sadar Hukum kewilayahan dengan menghadirkan narasumber dari Kejaksaan.
Menurut Ayep, unsur kewilayahan memiliki posisi penting karena bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Karena itu, RT, RW, dan Linmas didorong untuk ikut mengedukasi warga sekaligus mengawal berbagai program yang berkaitan dengan pendapatan daerah, ketenagakerjaan, sosial keagamaan, dan kesadaran hukum.
“Mereka saya kasih tugas, Pak RT, Pak RW, Linmas untuk berperan aktif,” ujar Ayep Zaki, Kamis (20/8).
Dalam arahannya, terdapat lima hal yang menjadi perhatian. Pertama, mendorong kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Kedua, membantu meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Peran RT dan RW dinilai penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kewajiban perpajakan.
Ketiga, pemerintah daerah ingin unsur kewilayahan turut membantu mencari dan mendata calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang berminat bekerja ke luar negeri melalui prosedur yang benar.
Ayep menjelaskan, calon pekerja migran akan mendapatkan pembekalan bahasa dan keterampilan selama enam bulan. Biaya pelatihan hingga keberangkatan disebut berkisar Rp35 juta sampai Rp70 juta per orang.
Untuk meringankan beban calon pekerja, warga disebut cukup menyiapkan dana awal sekitar Rp5 juta. Sementara kebutuhan lainnya direncanakan dapat dibiayai melalui fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank BUMN, dengan bunga yang disebut sebesar 6 persen.
“Cukup membayar Rp5 juta saja. Sisanya akan pinjam ke BJB maupun ke BNI, maupun juga ke bank-bank BUMN yang memberikan KUR untuk pekerja migran Indonesia,” jelasnya.
Bagi calon pekerja yang menghadapi persoalan kelayakan kredit atau memiliki kendala pada SLIK OJK, Ayep menyebut alternatif pembiayaan dapat diupayakan melalui koperasi.
Selain sektor ketenagakerjaan dan perpajakan, RT, RW, dan Linmas juga diminta ikut menggerakkan program “Sadar Baznas”.
Ayep mengajak masyarakat menyisihkan Rp1.000 per orang setiap pekan untuk zakat, infak, dan sedekah melalui Baznas. Gerakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan penghimpunan dana Baznas Kota Sukabumi.
“Targetnya satu orang Rp1.000 saja seminggu untuk Baznas. Sehingga target Baznas satu tahun ini dari Rp5,6 miliar kita naikkan jadi Rp8 miliar,” tegasnya.
Tugas kelima yang ditekankan adalah penguatan kesadaran hukum masyarakat. Melalui pembinaan di tingkat kewilayahan, warga diharapkan semakin memahami pentingnya menaati aturan serta menjunjung kebenaran, keadilan, dan kejujuran.
Dengan pelibatan langsung RT, RW, dan Linmas, pemerintah daerah berharap berbagai program tersebut dapat lebih mudah diterima dan dijalankan masyarakat karena dikawal hingga tingkat lingkungan.
Ayep Zaki juga menegaskan bahwa unsur kewilayahan tidak hanya menjadi pelaksana tugas administratif, tetapi diharapkan menjadi bagian dari penggerak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kota Sukabumi.
Lurah Baros Neneng Yuliani mengatakan, kegiatan bimbingan teknis tersebut menjadi salah satu upaya Kelurahan dalam meningkatkan kapasitas aparatur kewilayahan agar mampu menjalankan peran dan fungsinya secara lebih optimal di tengah masyarakat.
Pelaksanaan kegiatan difasilitasi melalui anggaran Dankel dan menjadi bagian dari program pemberdayaan yang secara rutin dilaksanakan setiap tahun.
Sebanyak 54 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Mereka merupakan perwakilan dari 18 RW yang ada di wilayah kelurahan, dengan keterwakilan unsur RT dan Linmas dari masing-masing RW.
Kegiatan yang berlangsung selama satu hari itu mendapat respons positif dari para peserta karena dinilai memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan masing-masing.
Pihak kelurahan berharap hasil Bimtek tidak berhenti pada kegiatan pelatihan semata, tetapi dapat diimplementasikan dalam pelayanan dan kegiatan kemasyarakatan.
“Para ketua RW, RT, serta anggota Linmas juga diminta memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh untuk mendukung kinerja kewilayahan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya. (Usep)
