SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, terus memperjuangkan keseimbangan fiskal daerah di tengah tantangan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Melalui langkah efisiensi dan optimalisasi anggaran, Pemkot Sukabumi berupaya menjaga agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan pelayanan publik.
Dalam Rapat Pembahasan APBD bersama Gubernur Jawa Barat dan Kementerian Dalam Negeri di Gedung Kemendagri, Jakarta, Rabu (22/10/2025), Ayep menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan yang adaptif terhadap kondisi fiskal nasional.
“Kita harus realistis menghadapi penurunan TKD dengan strategi efisiensi yang cermat. Setiap anggaran harus benar-benar berdampak dan produktif,” ujarnya.
Menurutnya, efisiensi bukan berarti pemangkasan program, melainkan penataan ulang prioritas agar dana publik digunakan secara tepat sasaran.
Ia menilai kondisi keuangan Kota Sukabumi masih cukup sehat, dengan rasio pendapatan 75 persen dan belanja 70 persen.
“Kita jaga keseimbangan agar tidak menimbulkan SILPA yang tinggi, karena itu akan memengaruhi daya dorong ekonomi daerah,” jelasnya.
Ayep menyebut, pemerintah daerah kini dihadapkan pada situasi di mana sumber pendanaan eksternal makin terbatas, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya perencanaan yang efisien dan sinergi lintas sektor agar target pembangunan tetap tercapai.
“Kami berjuang agar setiap rupiah anggaran memiliki nilai manfaat yang jelas bagi masyarakat. Fokusnya adalah efisiensi, bukan penghematan buta,” kata Ayep.
Selain itu, Pemkot Sukabumi juga memperkuat sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis digital untuk meningkatkan transparansi dan akurasi penerimaan pajak serta retribusi.
Upaya ini, kata Ayep, merupakan bagian dari reformasi fiskal menuju tata kelola keuangan yang lebih modern dan akuntabel.
“Digitalisasi pendapatan menjadi solusi jangka panjang. Dengan sistem yang efisien dan transparan, kita bisa menjaga kepercayaan publik sekaligus menutup celah kebocoran anggaran,” tambahnya.
Ayep menegaskan, perjuangan menjaga keseimbangan fiskal ini bukan sekadar urusan administrasi, tetapi juga tanggung jawab moral pemerintah terhadap masyarakat. “Kami ingin menunjukkan bahwa meski TKD menurun, semangat membangun Sukabumi tidak ikut menurun,” tutupnya. (Usep)
