SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Media sosial kini bukan sekadar ruang berbagi informasi bagi Lurah Gunungpuyuh, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, Mamat, S.E., M.A.P.
Platform digital justru dimanfaatkan sebagai salah satu sarana mendekatkan pemerintah dengan warga sekaligus menggenjot penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Bagi Mamat, perubahan kebiasaan masyarakat yang semakin lekat dengan telepon seluler harus diikuti pola pelayanan pemerintahan.
Sosialisasi program tidak cukup hanya dilakukan secara konvensional, tetapi perlu memanfaatkan media sosial agar pesan pemerintah lebih cepat sampai kepada masyarakat.
“Zaman sudah berubah. Masyarakat sudah pasti memegang HP. Selain kita sapa warga secara langsung, sekarang banyak jalan untuk menyampaikan informasi, salah satunya melalui media sosial,” ujar Mamat saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (11/8).
Pemanfaatan media sosial itu salah satunya terlihat dalam sosialisasi gerai pembayaran PBB. Sebelum pelayanan digelar di lingkungan RW, pihak kelurahan terlebih dahulu menyampaikan informasi melalui media sosial serta grup komunikasi RT dan RW.
Warga diberi informasi sekitar dua hari sebelum gerai pelayanan dilaksanakan.
Namun, Mamat tidak ingin pelayanan berhenti di dunia digital. Setelah informasi disebarkan melalui media sosial, jajaran Kelurahan Gunungpuyuh turun langsung ke tengah masyarakat dengan pola jemput bola.
Gerai pembayaran pajak dibuka di lingkungan warga dengan menyesuaikan aktivitas masyarakat.
“Dua hari sebelum pelaksanaan, kita wawar di medsos ataupun di grup RT, RW. Itu salah satu sosialisasi kepada RT dan RW,” katanya.
Bahkan, hari Sabtu dimanfaatkan untuk pelayanan jemput bola. Langkah tersebut menjadi solusi bagi warga yang bekerja sebagai karyawan swasta maupun pelaku usaha dan kesulitan menyisihkan waktu pada hari kerja.
Pemerintah kelurahan memilih mendatangi warga agar pembayaran pajak menjadi lebih mudah dan tidak menyita waktu.
Strategi komunikasi digital yang dipadukan dengan pelayanan langsung tersebut berbuah capaian positif. Hingga akhir Juli 2026, realisasi PBB Kelurahan Gunungpuyuh telah mencapai 99,07 persen.
Di tingkat Kecamatan Gunungpuyuh, Kelurahan Gunungpuyuh tercatat berada di peringkat pertama capaian PBB, sedangkan Kecamatan Gunungpuyuh berada di peringkat ketiga tingkat Kota Sukabumi.
Capaian hampir 100 persen itu belum membuat Mamat berpuas diri. Proses pembayaran masih berjalan hingga akhir tahun.
Pihak kelurahan terus melakukan koordinasi dengan UPT PBB, termasuk menyurati dan berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki kewajiban pajak di wilayah tersebut.
Selain mengejar penerimaan, Kelurahan Gunungpuyuh juga melakukan pembaruan data objek pajak. Pendataan lapangan dilakukan untuk mengetahui perubahan kondisi objek pajak, termasuk tanah yang sebelumnya kosong namun kini telah berdiri bangunan.
“Selain program pencapaian target PBB, kita juga melaksanakan updating data. Kita dituntut untuk updating data,” ungkapnya.
Kelurahan Gunungpuyuh saat ini menangani sekitar 8.000 wajib pajak PBB. Dengan jumlah tersebut, pendekatan pelayanan menjadi bagian penting untuk menjaga capaian penerimaan sekaligus memastikan data potensi pajak terus diperbarui.
Mamat menegaskan, pelayanan pemerintahan di tingkat kelurahan memang harus hadir sedekat mungkin dengan masyarakat.
Karena itu, media sosial dan kunjungan langsung ke wilayah dipandang sebagai dua pendekatan yang saling melengkapi—media sosial mempercepat informasi, sementara jemput bola memastikan pemerintah benar-benar hadir di tengah warga.
“Kalau kita tidak melaksanakan gerai, ya mungkin keteteran,” katanya.
Dengan capaian PBB yang telah mencapai 99,07 persen hingga akhir Juli, Kelurahan Gunungpuyuh kini tinggal mempertahankan sekaligus mendorong capaian tersebut hingga penghujung tahun.
Bagi Mamat, digitalisasi komunikasi bukan sekadar mengikuti zaman, tetapi menjadi bagian dari cara pemerintah wilayah bekerja lebih dekat, responsif, dan efektif dalam mendukung peningkatan PAD. (Usep)
