JATENG:Bidik-kasusnews.com
Jepara – Pemerintah Kabupaten Jepara menunjukkan keseriusannya dalam menjaga keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan DPD Asosiasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) NKRI. Acara ini berlangsung pada Kamis (24/4/2025) di Aula Michelle Resto and Bakery Jepara, sebagai upaya memperkuat pelestarian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) yang berasal dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.
Rakor ini menghadirkan sejumlah tokoh penting, termasuk Bupati Jepara H. Witiarso Utomo, Kepala Dinsospermades Edy Marwoto, Staf Ahli Bupati Rini Patmini, serta Asisten I Sekda Jepara Ratib Zaini. Dalam forum tersebut, dibahas strategi dan capaian pengelolaan dana sosial yang ditinggalkan program PNPM yang resmi berakhir pada 2014.
Salah satu pembicara, Badrudin, mengungkapkan bahwa hingga saat ini dana sosial yang dikelola telah mencapai Rp6,91 miliar. Untuk tahun berjalan, dialokasikan sebesar Rp560 juta. Ia juga menyampaikan bahwa sejak masa alokasi 2007–2014, sebanyak 63,6% dana SPP telah berhasil disalurkan ke masyarakat.
Yang paling menonjol adalah capaian Kecamatan Bangsri yang dinilai berhasil menjaga dan mengembangkan dana amanah tersebut. Kecamatan ini mencatat lonjakan aset hingga 649%, dengan nilai akumulasi perguliran dana mencapai Rp186,7 miliar, memberi manfaat nyata bagi 3.903 warga dalam 286 kelompok penerima manfaat.
Dalam sambutannya, Bupati Jepara menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menjaga semangat pemberdayaan di tingkat desa, meskipun program induk PNPM telah lama berakhir. Ia mendorong kecamatan lain untuk meniru model keberhasilan Bangsri dalam pengelolaan DAPM.
“Saya berharap semangat kolaboratif ini terus dijaga. Sinergi antara pemerintah daerah, BKAD, dan UPK sangat penting untuk memastikan bahwa program ini tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang, terutama dalam upaya kita bersama menanggulangi kemiskinan,” ujar Witiarso.
Rakor ini menjadi penanda bahwa Kabupaten Jepara tidak hanya ingin mempertahankan warisan program PNPM, tetapi juga mengembangkannya menjadi gerakan yang lebih luas demi peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.
(Wely-jateng)
Sumber: Diskominfo
