KUNINGAN – Bidik-kasusnews.com. Dugaan aktivitas pengumpulan atau penimbunan Bahan Bakar BBM jenis Solar Bersubsidi di wilayah Desa Cieurih, Blok Wage, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, menjadi perhatian masyarakat.
Informasi mengenai dugaan tersebut mencuat setelah adanya keterangan dari seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, menyebutkan adanya aktivitas pengumpulan solar dalam jumlah yang dinilai cukup besar di lokasi tersebut.
Meski demikian, informasi tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut guna memastikan legalitas penyimpanan maupun peruntukan BBM jenis solar bersubsidi yang dimaksud.
Berdasarkan penelusuran awal awak media, lokasi yang diduga menjadi tempat penyimpanan solar tersebut berada di sebuah bangunan gudang yang berdekatan dengan kediaman Kepala Desa (Kuwu) Cieurih. Saat dikonfirmasi di lokasi, Kuwu Cieurih memberikan penjelasan bahwa solar yang berada di gudang tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional alat berat jenis Beko. Ia juga menyatakan bahwa kegiatan penyaluran solar tersebut dilengkapi dokumen legalitas.
“Saya baru didatangi awak media setelah bertahun-tahun, baru saat ini. Kebetulan saya juga menjadi kepala PKBM. Solar tersebut saya salurkan untuk alat berat, beko dan legalitasnya juga ada, lengkap,” ungkap Kuwu Cieurih saat ditemui awak media, Minggu (8/11/2026).
Pernyataan tersebut menjadi salah satu keterangan yang perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dokumen dan verifikasi oleh instansi berwenang, khususnya terkait asal-usul BBM, status solar yang disimpan, serta perizinan kegiatan penyimpanan dan penyalurannya.
Dugaan Keterlibatan Oknum Perlu Diklarifikasi
Dalam proses konfirmasi awal kepada salah satu perangkat Desa, awak media memperoleh pernyataan yang menyebut adanya dugaan keterkaitan pihak kepolisian, khususnya seorang anggota yang disebut berasal dari satuan Intelkam Polres Kuningan berinisial D.
Informasi tersebut masih sebatas pernyataan yang disampaikan dalam proses konfirmasi dan belum didukung bukti yang dapat memastikan adanya keterlibatan pihak sebagaimana disebutkan.
Oleh karena itu, diperlukan klarifikasi dari pihak terkait, termasuk Polres Kuningan, untuk memastikan kebenaran informasi tersebut sekaligus menghindari munculnya kesimpulan yang merugikan pihak tertentu.
Masyarakat Minta Pengawasan Distribusi Solar Bersubsidi
Masyarakat berharap aparat penegak hukum dan instansi terkait dapat melakukan penelusuran secara objektif terhadap informasi tersebut.
Pasalnya, BBM bersubsidi merupakan komoditas yang distribusinya diatur pemerintah agar tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berhak sesuai ketentuan.
Pengawasan terhadap asal-usul, penyimpanan, pengangkutan, hingga penyaluran BBM dinilai penting untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran, masyarakat berharap aparat dapat mengambil tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Landasan Hukum
Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah mengalami perubahan, terdapat sejumlah ketentuan yang mengatur kegiatan usaha dan penyalahgunaan BBM.
Pasal 53 huruf c mengatur sanksi terhadap penyimpanan BBM tanpa Izin Usaha Penyimpanan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling tinggi Rp30 miliar.
Sementara itu, Pasal 55 mengatur penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi atau pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.
Penerapan ketentuan hukum tersebut tentunya harus didasarkan pada hasil pemeriksaan, unsur tindak pidana, serta pembuktian oleh aparat penegak hukum.
Hingga berita ini disusun, keterangan mengenai dokumen legalitas yang diklaim dimiliki pihak pengelola serta dugaan keterkaitan oknum kepolisian masih memerlukan konfirmasi dan verifikasi lebih lanjut.
Redaksi membuka ruang hak jawab
(Asep Rusliman)
