Cirebon Bidik-kasusnews.com,. Seorang pemuda berinisial KD (21) tewas akibat tawuran konten yang terjadi di Jalan Kesunean, Kota Cirebon, pada Selasa dini hari, 19 Agustus 2025 sekitar pukul 04.00 WIB. Tawuran ini melibatkan dua kelompok pemuda, yaitu Team Hura-hura dan Team Enjoy Tengah Official, yang janjian bertemu melalui media sosial Instagram untuk melakukan aksi tawuran hal ini di ungkap oleh Kapolres Kota Cirebon AKBP Eko Iskandar, S.H., S.I.K., M.Si.Kamis 21 Agustus 2025 dalam pres rilisnya. Dalam kejadian tersebut, KD mengalami luka-luka parah akibat serangan senjata tajam dan terbakar bom molotov. Korban ditemukan mengalami luka bacok di beberapa bagian tubuh, termasuk punggung, kepala, dan tangan. Sebelum meninggal, korban sempat dirawat di RS Panti Abdi Dharma, namun nyawanya tidak tertolong. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Daerah Gunung Jati untuk diautopsi. Polisi kini tengah memburu pelaku yang terlibat dalam tawuran ini, dengan satu pelaku sudah diamankan dan dua lainnya dalam pencarian dalam acara pres rilisnya sudah tiga pelaku di amankan. Tawuran konten ini merupakan fenomena pertarungan yang sering diatur melalui media sosial dengan tujuan membuat konten, namun sering berujung pada kekerasan dan korban jiwa, khususnya di wilayah Kota dan Kabupaten Cirebon. Tawuran konten di Jalan Kesunean merujuk pada perkelahian yang sengaja dijadwalkan dan direkam oleh kelompok-kelompok pemuda atau geng dengan tujuan membuat konten untuk diposting di media sosial. Awalnya, perseteruan atau ejekan terjadi di dunia maya melalui komentar di media sosial, lalu kemudian berkembang menjadi pertemuan fisik yang berujung tawuran. Kapolres Kota Cirebon AKBP Eko Iskandar, S.H., S.I.K., M.Si. menekankan untuk mewaspadai kejadian,tawuran konten bukan hanya sekadar bentrokan biasa, melainkan juga aksi yang sengaja direkam dan disebarkan di media sosial demi popularitas dan sensasi. Hal ini menimbulkan keresahan di masyarakat karena kekerasan yang terjadi, serta mengancam keamanan lingkungan sekitar. Di Kota dan Kabupaten Cirebon, tawuran konten seperti di Jalan Kesunean ini sering terjadi pada dini hari dan kerap melibatkan senjata tajam, sehingga sering berakibat fatal, termasuk korban jiwa. Aparat keamanan pun harus meningkatkan patroli dan penindakan terhadap pelaku guna menekan kejadian tersebut. Kapolres AKBP Eko Iskandar, S.H., S.I.K., M.Si. memberikan hukuman kepada pelaku pembunuhan konten di Kesunean berdasarkan pasal-pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tindak pidana pembunuhan. Jika pembunuhan tersebut direncanakan, maka sesuai Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pelaku dapat dikenai hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Pasal 340 KUHP berbunyi: “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun , ” tutup AKBP Eko Iskandar,S.H,S.I.K,M.SI (Asep Rusliman)

Cirebon Bidik-kasusnews.com,.Petugas Polresta Cirebon pria berinisial SD (30) yang terbukti mengedarkan obat keras terbatas (OKT) tanpa izin resmi. Pelaku yang berasal dari Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon, tersebut ditangkap di rumahnya pada Rabu (20/8/2025) kira-kira pukul 13.00 WIB. Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, S.I.K, S.H, M.H, mengatakan, sejumlah barang bukti juga turut diamankan dari tangan SD. Diantaranya, 47 butir Tramadol, 70 butir Trihex, uang tunai Rp 360 ribu yang diduga hasil penjualan OKT, tas selempang, handphone dan lainnya. “Saat ini, kami masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, SD dijerat Pasal 435 Juncto Pasal 138 UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan diancam hukuman maksimal 12 tahun penjara,” katanya, Kamis (21/7/2025). Pihaknya memastikan, jajaran Polresta Cirebon tidak akan berhenti memberantas kasus peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba maupun obat-obatan terlarang lainnya termasuk OKT di wilayah Kabupaten Cirebon. “Kami juga meminta peran aktif masyarakat Kabupaten Cirebon untuk segera melaporkan tindak kejahatan yang mengganggu situasi kamtibmas melalui layanan Call Center 110 Polresta Cirebon atau hubungi Pelayanan Informasi dan pengaduan Polresta Cirebon di nomor WA 08112497497. Dipastikan setiap laporan yang diterima akan ditindaklanjuti secepatnya,” pungkasnya. Asep Rusliman

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Proyek perbaikan badan jalan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat di ruas Jalan SP Karang Hawu – Batas Provinsi Banten (Cikotok), Kabupaten Sukabumi, menuai keluhan warga. ‎Pekerjaan senilai lebih dari Rp4 miliar itu diduga mangkrak karena hingga kini belum ada progres yang mengarah pada penyelesaian fisik di lapangan. Berdasarkan informasi, proyek tersebut seharusnya digarap oleh CV Ferry Pratama Tunggal dengan titik pengerjaan di KM BDG 177+050, KM BDG 182+750, dan KM BDG 182+950. ‎Namun hingga berita ini dipublikasikan kondisi jalan masih dalam kondisi rusak parah dan membahayakan pengguna. ‎“Sejak diumumkan ada proyek, sampai sekarang tidak ada perkembangan signifikan. Jalan tetap berlubang dan rawan kecelakaan,” ujar seorang warga yang tidak ingin disebut namanya, Selasa (19/8/2025). ‎Sumber yang sama juga menyoroti adanya dugaan proyek disubkontrakkan tanpa kejelasan. Transparansi dan kualitas pengerjaan pun dipertanyakan. ‎“Kontraknya miliaran rupiah, tapi hasilnya nol. Kami minta Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi segera turun tangan, periksa kontraktor, dan percepat perbaikan,” kata warga lainnya. ‎Padahal, ruas SP Karang Hawu – BTS Banten merupakan jalur vital penghubung Sukabumi–Banten. ‎Dampaknya tidak main-main, karena jika kondisi jalan yang dibiarkan rusak bisa menghambat aktivitas ekonomi warga. Tidak hanya itu juga berdampak pada distribusi barang, hingga sektor pariwisata Pajampangan. ‎Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jawa Barat maupun kontraktor terkait belum memberikan keterangan resmi. ‎Warga berharap Pemprov Jabar segera mengambil langkah tegas agar proyek infrastruktur ini tidak berlarut dan merugikan masyarakat. (Wahyu Permana)

Cirebon, Bidik-kasusnews.com,.Jajaran Polresta Cirebon mengamankan dua pengedar obat keras terbatas (OKT) tanpa izin resmi berinisial IZ (24) dan KS (30). Kedua pelaku ditangkap di dua lokasi berbeda, yakni wilayah Kecamatan Talun dan Kecamatan Cileduh, Kabupaten Cirebon pada Sabtu (16/8/2025). Petugas pun berhasil mengamankan sejumlah barang bukti dari tangan keduanya yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Diantaranya, 1116 butir Trihex, 68 butir Tramadol, 2 handphone, uang tunai diduga hasil penjualan OKT senilai Rp 150 ribu, dan lainnya. “Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keduanya dijerat Pasal 435 Juncto Pasal 138 UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan diancam hukuman maksimal 12 tahun penjara,” kata Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, S.I.K, S.H, M.H, Minggu (17/8/2025). Ia mengatakan, hingga kini keduanya masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mapolresta Cirebon. Namun, dari hasil pemeriksaan sementara dipastikan keduanya tidak saling berkaitan karena beroperasi masing-masing di wilayah berbeda. Pihaknya memastikan, jajaran Polresta Cirebon tidak akan berhenti memberantas kasus peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba maupun obat-obatan terlarang lainnya termasuk OKT di wilayah Kabupaten Cirebon. “Kami juga meminta peran aktif masyarakat Kabupaten Cirebon untuk segera melaporkan tindak kejahatan yang mengganggu situasi kamtibmas melalui layanan Call Center 110 Polresta Cirebon atau hubungi Pelayanan Informasi dan pengaduan Polresta Cirebon di nomor WA 08112497497. Dipastikan setiap laporan yang diterima akan ditindaklanjuti secepatnya,” ujar Kombes Pol Sumarni, S.I.K, S.H, M.H. (Asep Rusliman)

Jakarta, Bidik-kasusnews.com – Tim gabungan Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau bersama Tim Intelijen Kejaksaan Agung (Kejagung) berhasil mengamankan buronan (DPO) Kejaksaan Negeri Bengkalis bernama Robby Mattoaly, terpidana kasus penggelapan. Penangkapan dilakukan pada Jumat, 15 Agustus 2025, di kawasan Jl. Pluit Karang Elok, Penjaringan, Jakarta Utara. Robby Mattoaly (65), warga Jakarta Pusat, merupakan terpidana dalam perkara penggelapan komisi atau fee marketing sebesar Rp500 juta berdasarkan perjanjian antara PT Duri Mall Indah dengan pihak tenant. Berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1057/K/Pid/2011 tanggal 10 Oktober 2012, Robby dinyatakan bersalah melanggar Pasal 372 KUHP dan dijatuhi pidana 1 tahun 6 bulan penjara. Saat diamankan, Robby bersikap kooperatif dan langsung diserahkan kepada Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Bengkalis untuk menjalani hukuman. Jaksa Agung menegaskan bahwa penangkapan buronan seperti ini merupakan komitmen Kejaksaan RI dalam menegakkan hukum. Ia juga mengimbau seluruh buronan yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) agar menyerahkan diri. “Tidak ada tempat aman bagi buronan. Semua akan kami kejar demi kepastian hukum,” tegas Jaksa Agung. Dengan tertangkapnya Robby Mattoaly, Kejaksaan menegaskan kembali komitmennya dalam menuntaskan kasus-kasus lama serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.(Gs)

Jakarta, Bidik-kasusnews.com – Suasana debat di studio TV One mendadak ricuh pada Kamis (14/8/2025) malam. Advokat Sunan Kalijaga, yang hadir sebagai salah satu narasumber, mengaku menjadi korban dugaan penyerangan oleh tim kuasa hukum pihak lawan yang mewakili seorang dokter gigi. Insiden tersebut kini telah dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Keributan terjadi usai acara debat yang mempertemukan dua kubu terkait perkara publik. Sunan hadir bersama beberapa tokoh publik, antara lain Emma Waroka, Barbie Kumalasari, dan Ayu Aulia. Menurut Sunan, tanda-tanda ketegangan sudah terasa sejak sebelum acara dimulai. Ia menyebut seorang pengacara berinisial J menghampirinya dengan cara yang dianggap intimidatif. “Dia menepuk dada dan bahu saya sambil memalingkan wajah. Bagi saya, itu bukan salam, tapi gestur menantang,” kata Sunan dalam konferensi pers di kawasan Prapanca, Jakarta Selatan, Jumat (15/8/2025). Sunan mengaku sempat mendatangi pengacara J setelah acara untuk menanyakan maksud perlakuan tersebut. Namun, ia justru mendapat dorongan dari beberapa anggota tim kuasa hukum dokter gigi itu. Dalam situasi yang memanas, Sunan mengklaim menerima pukulan di sisi kiri wajah. “Bahasa gaulnya, saya dicolok. Wajar kalau saya marah. Siapa pun yang dipukul tiba-tiba pasti bereaksi,” ujarnya. Pelaku yang diduga memukul Sunan sempat diamankan pihak keamanan studio dan kru TV One. Di hadapan Sunan, pelaku mengaku tidak sengaja melakukan kontak fisik dan membuat surat pernyataan tertulis. Meski begitu, Sunan menegaskan persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan permintaan maaf. Selain itu, Sunan juga menuding adanya provokasi dari seorang penonton bernama Surya Bakti Batubara, yang disebut mendorong dan mengancamnya. Surya pun ikut dilaporkan ke kepolisian. Tak hanya itu, Sunan menyoroti dugaan keterlibatan pihak lain, yakni seorang dokter bernama Andreas yang terekam CCTV menerima telepon genggam dari pelaku sesaat setelah kejadian, lalu meninggalkan lokasi. Bukti berupa rekaman video, CCTV, dan surat pernyataan pelaku rencananya akan diserahkan kepada penyidik. “Biarkan penegak hukum bekerja. Jangan ada informasi yang dipelintir atau direkayasa,” tegas Sunan. Menutup pernyataannya, Sunan meminta maaf kepada pemirsa yang menyaksikan kericuhan di layar kaca. “Saya datang untuk berdebat secara hukum, bukan berkelahi. Ini forum debat, bukan ring tinju,” pungkasnya.(Gs)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Plt Direktur RSUD R Syamsudin SH, Yanyan Rusyandi, mengatakan, temuan adanya 10 orang pegawai RSUD R Syamsudin S.H yang positif narkoba merupakan pengembangan hasil screening yang dilakukan setiap bulan. ‎Demikian disampaikan Yanyan menanggapi polemik terkait kasus yang berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat pada pihak rumah sakit pemerintah tersebut. “Screening ini memang kegiatan rutin rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan, kami menemukan ada penyalahgunaan napza,” kata Yanyan, Jumat (15/8/2025). ‎Dia menambahkan, sebanyak 10 oknum pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD R Syamsudin SH Kota Sukabumi terjaring penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang setelah dilakukan screening pada Juli 2025. ‎Dari 10 pegawai yang positif narkoba, lima berprofesi perawat dan empat bagian administrasi, sementara satu lainnya pegawai outsourcing. Empat orang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), sisanya Tenaga Kerja Kontrak (TKK) BLUD dan outsourcing. Seluruhnya berjenis kelamin laki-laki. ‎Hasilnya, enam pegawai non-ASN diberhentikan, sedangkan empat ASN dibebastugaskan menunggu proses lebih lanjut di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sukabumi. ‎”Setelah BAP, untuk ASN kami buatkan surat keputusan direktur tentang pembebasan tugas. Saat ini berproses di BKPSDM, Wali Kota, dan Inspektorat,” tegas Yanyan. ‎Meski enggan merinci jenis narkoba yang digunakan, Yanyan memastikan barang tersebut diperoleh dari luar rumah sakit. ‎”Berdasarkan pengakuan mereka, sebagian pelaku mengonsumsi narkoba karena stres masalah keluarga, sementara lainnya sekadar ingin mencoba. Mereka juga menggunakannya di luar jam kerja,” tandasnya. (Usep)

HSU, BIDIK-KASUSNEWS.COM Hulu Sungai Utara – Kepolisian Resor (Polres) Hulu Sungai Utara (HSU) memusnahkan barang bukti narkotika seberat 486,16 gram dari hasil pengungkapan 21 kasus selama periode Juni hingga Agustus 2025. Pemusnahan dilakukan dalam kegiatan Press Release di Gedung Jananuraga Polres HSU, Jumat (15/8/2025) pukul 14.00–15.00 WITA. Acara ini dihadiri Kapolres HSU AKBP Agus Nuryanto, S.I.K., M.Si., Sekretaris Daerah HSU Adi Lesmana, S.Sos., M.Si., perwakilan Pengadilan Negeri Amuntai, Kejaksaan Negeri HSU, BNNK HSU, penasihat hukum, pejabat utama Polres HSU, dan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten HSU. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 453,86 gram sabu dan 90 butir ekstasi seberat 32,30 gram. Barang haram tersebut merupakan hasil penindakan selama tiga bulan terakhir dengan rincian: Operasi Antik Juni 2025: 12 laporan polisi, 14 tersangka, 37,41 gram sabu Ungkap kasus rutin Juli 2025: 6 laporan polisi, 8 tersangka, 36,60 gram sabu Ungkap kasus rutin Agustus 2025: 3 laporan polisi, 4 tersangka, 378,85 gram sabu dan 90 butir ekstasi (32,30 gram) Pemusnahan dilakukan dengan cara melarutkan narkotika ke dalam air yang dicampur bahan kimia, disaksikan unsur Forkopimda, aparat penegak hukum, dan awak media. PS. Kasi Humas Polres HSU IPTU Asep Hudzainur, mewakili Kapolres HSU, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberi ruang bagi peredaran narkoba di wilayah hukum mereka. “Penindakan ini adalah bukti keseriusan Polres HSU dalam melindungi generasi muda. Kami mengajak masyarakat untuk aktif melapor bila mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika,” tegas IPTU Asep. Polres HSU berharap, kerja sama antara aparat, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat menekan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Hulu Sungai Utara secara signifikan.(Agus) Sumber: Humas Res HSU

CIREBON Bidik-kasusnews.com,. Satuan Reserse Narkoba Polresta Cirebon berhasil mengungkap kasus tindak pidana psikotropika dengan menangkap tiga orang tersangka di wilayah Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon. Penangkapan dilakukan pada Selasa (12/8/2025) sekitar pukul 15.30 WIB di sebuah pos ronda Blok Silengkong, Desa Sarabau. Ketiga tersangka tersebut masing-masing berinisial A alias B (38), ALB alias A (26), dan GMR alias G (31). Dari tangan mereka, polisi mengamankan barang bukti berupa 100 butir ATARAX Alprazolam, 50 butir Euforiss Clonazepam 2 mg, 27 butir Riklona Clonazepam, 24 butir Merlopam Lorazepam, 16 butir Calmlet Alprazolam 1 mg, serta uang tunai hasil penjualan sebesar Rp1.000.000. Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, S.I.K., S.H., M.H., menjelaskan bahwa ketiga tersangka ditangkap tangan saat berada di pos ronda dan tidak dapat menunjukkan izin resmi atas kepemilikan psikotropika tersebut. “Penangkapan ini merupakan hasil penyelidikan dan informasi masyarakat terkait adanya aktivitas peredaran psikotropika di wilayah Plered. Kami akan terus menindak tegas pelaku yang mencoba mengedarkan obat-obatan yang penyalahgunaannya dapat membahayakan kesehatan dan mengganggu ketertiban masyarakat,” tegas Kapolresta. Menurutnya, kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat untuk tidak terlibat dalam peredaran psikotropika tanpa izin. Polisi juga mengimbau agar warga segera melapor melalui layanan Call Center 110 Polresta Cirebon atau hubungi Pelayanan Informasi dan pengaduan Polresta Cirebon di nomor WA 08112497497 jika mengetahui adanya aktivitas mencurigakan terkait narkotika di lingkungannya. Selanjutnya, ketiga tersangka beserta barang bukti dibawa ke Mapolresta Cirebon untuk proses penyidikan lebih lanjut. Mereka dijerat Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Pasal 55 Jo Pasal 56 KUHP, dengan ancaman hukuman pidana penjara sesuai ketentuan yang berlaku. (Asep.R)

JAKARTA, Bidik-kasusnews.com – Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) menetapkan IKL, Presiden Direktur PT Sritex Group Indonesia sekaligus mantan Wakil Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit oleh sejumlah bank daerah kepada PT Sritex dan anak usahanya. Penetapan dilakukan pada Rabu (13/8/2025) setelah penyidik menemukan bukti yang dinilai cukup. Penetapan tersangka dituangkan dalam Surat TAP-62/F.2/Fd.2/08/2025 dan disertai Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-66/F.2/Fd.2/08/2025. IKL diduga terlibat dalam serangkaian tindakan melawan hukum selama menjabat Wakil Direktur Utama PT Sritex periode 2012–2023. Dalam konstruksi perkara, IKL diketahui: Menandatangani surat permohonan kredit modal kerja dan investasi ke Bank Jateng pada 2019 yang penggunaannya tidak sesuai tujuan. Menandatangani akta perjanjian kredit dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) pada 2020, meski menyadari peruntukannya tidak sesuai isi perjanjian. Mengajukan penarikan kredit ke Bank BJB pada 2020 dengan melampirkan invoice dan faktur yang diduga fiktif. Akibat pemberian kredit secara melawan hukum oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, PT Bank DKI Jakarta, serta PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, negara diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp1,088 triliun. Nilai pasti kerugian masih dalam proses perhitungan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penyidik menjerat IKL dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Untuk kepentingan penyidikan, IKL ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 54/F.2/Fd.2/08/2025 tertanggal 13 Agustus 2025. (Gs) Sumber: Puspenkum Kejagung