SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, menutup polemik yang sempat mencuat beberapa waktu terakhir dengan menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada masyarakat dan DPRD Kota Sukabumi.
Dalam konferensi pers di Balai Kota Sukabumi, Selasa (14/10/2025), Ayep menyampaikan penyesalannya atas kejadian yang memicu sorotan publik. Ia menegaskan bahwa peristiwa itu murni spontanitas manusiawi, tanpa niat buruk terhadap siapa pun.
“Saya menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Sukabumi apabila kejadian ini dianggap meresahkan. Sekali lagi, saya mohon maaf. Itu murni spontanitas sebagai manusia,” ujarnya dengan nada tenang.
Ayep mengaku peristiwa tersebut terjadi di hadapan beberapa orang, termasuk Bobi Maulana, Jamal, dan Opik. Namun ia berharap persoalan itu tidak lagi diperpanjang dan justru dijadikan bahan introspeksi bersama untuk memperkuat komunikasi antarlembaga.
“Saya ingin membangun kebaikan dan kebenaran. Kalau ada perbedaan pandangan, mari kita selesaikan dengan komunikasi yang baik,” tambahnya.
Sebelum berbicara di hadapan media, Ayep menjelaskan bahwa dirinya telah lebih dulu mengirimkan surat permintaan maaf resmi kepada DPRD Kota Sukabumi.
Surat itu juga ditandatangani oleh Wakil Wali Kota dan dikirim sebelum pukul 12.00 siang di hari yang sama.
“Suratnya sudah kami kirim secara resmi. Isinya permintaan maaf kelembagaan apabila peristiwa itu dianggap kurang baik,” terang Ayep.
Ia berharap langkah tersebut menjadi sinyal positif untuk memulihkan hubungan antara eksekutif dan legislatif, serta menegaskan bahwa kedua lembaga harus bekerja sejajar demi kepentingan rakyat.
“Saya sepakat dengan Ketua DPRD bahwa hubungan eksekutif dan legislatif adalah kemitraan sejajar, bukan bawahan, bukan lawan politik. Kita semua bekerja untuk rakyat,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Ayep juga menegaskan komitmennya untuk membangun pemerintahan bersih dan profesional. Ia menolak segala bentuk titipan, baik dalam penempatan jabatan maupun pengadaan proyek.
“Saya tidak akan mengakomodasi titipan-titipan dalam bentuk apa pun. Semua proses jabatan dan pengadaan akan mengikuti mekanisme yang berlaku. Dengan begitu, beban saya justru lebih ringan,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa dalam setiap pengambilan keputusan, dirinya selalu melibatkan para ahli hukum dan politik untuk memastikan kebijakan tetap sesuai dengan koridor hukum dan konstitusi.
“Saya bukan ahli hukum tata negara, bukan ahli politik. Karena itu, saya selalu melibatkan para ahli agar setiap kebijakan tetap tegak lurus dengan aturan,” jelasnya.
Ayep berharap dinamika yang terjadi justru bisa menjadi momentum positif untuk memperkuat kolaborasi antar lembaga dan meningkatkan profesionalitas birokrasi di Kota Sukabumi.
“Saya yakin, dari kejadian ini akan lahir implikasi positif. Pemerintahan yang bersih, profesional, dan berpihak pada rakyat akan kita wujudkan bersama DPRD,” ungkapnya.
Ia pun mengajak seluruh pihak untuk menjaga suasana damai dan tidak memperkeruh keadaan dengan komentar atau ujaran kebencian di ruang publik.
“Mari kita jaga kondusifitas. Saya akan selalu berada di garda terdepan untuk membangun Sukabumi yang damai dan harmonis,” tutupnya. (Usep)
