Bidik-kasusnews.com Jakarta, — Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan dua pejabat tinggi Kejaksaan pada Jumat, 23 Mei 2025. Acara yang berlangsung di Lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung ini mengukuhkan Dr. Ponco Hartanto, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan (SesJAM-Bin), serta Dr. Hendro Dewanto, S.H., M.Hum. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Tengah. Dalam sambutannya, Jaksa Agung menekankan bahwa pelantikan bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan titik awal dari amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia mengingatkan bahwa setiap jabatan adalah kehormatan sekaligus ujian, yang harus ditunaikan dengan integritas dan profesionalisme tinggi. Penekanan Tugas untuk SesJAM-Bin Kepada Dr. Ponco Hartanto selaku SesJAM-Bin yang baru, Jaksa Agung memberikan beberapa arahan strategis. Ia diminta untuk memahami dan melaksanakan tugas sekretariat secara maksimal demi mendukung visi, misi, dan sasaran strategis Kejaksaan. Selain itu, evaluasi terhadap kinerja organisasi perlu dilakukan secara berkala agar potensi dan tantangan dapat diidentifikasi sejak dini. Jaksa Agung juga menekankan pentingnya sinergi antara SesJAM-Bin dan Plt. Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk memperkuat fungsi layanan dan dukungan internal. Kolaborasi lintas bidang juga disebut sebagai kunci percepatan pencapaian kebijakan pimpinan Kejaksaan. Arahan Khusus untuk Kajati Jawa Tengah Kepada Dr. Hendro Dewanto yang mengemban amanah sebagai Kajati Jawa Tengah, Jaksa Agung berpesan agar segera menyesuaikan diri dengan kondisi wilayah tugas yang baru. Profesionalisme dan martabat dalam penegakan hukum harus dijaga, dengan tetap berpijak pada nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Jaksa Agung juga mendorong pembagian pengetahuan dan pengalaman sebagai bentuk pembinaan internal, serta pentingnya pengawasan menyeluruh terhadap aparatur Kejaksaan — baik dari aspek struktural maupun personal — guna mewujudkan jajaran yang taat hukum dan beretika. “Jaga integritas pribadi dan keluarga, karena pejabat adalah teladan bagi seluruh jajaran,” tegas Jaksa Agung. Sumpah Jabatan: Janji Moral dan Spiritual Lebih lanjut, Jaksa Agung mengingatkan bahwa sumpah jabatan bukan hanya pernyataan hukum, tetapi janji spiritual antara pejabat dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ia memperingatkan agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan kewenangan, karena tindakan tegas akan diberlakukan terhadap pelanggaran integritas. Dalam kesempatan ini, Jaksa Agung juga menyampaikan apresiasi kepada para istri pejabat yang telah memberikan dukungan moral kepada suami masing-masing. Ia menegaskan bahwa keberhasilan seorang pejabat dalam menjalankan tugas tidak terlepas dari peran dan doa keluarga. Penutup: Jabatan adalah Amanah dan Tanggung Jawab Mengakhiri sambutannya, Jaksa Agung menegaskan bahwa semakin tinggi jabatan yang diemban, semakin besar pula tanggung jawab moral yang dipikul. Ia berharap pejabat yang baru dilantik dapat memberikan kinerja nyata dan membawa Kejaksaan menuju institusi penegak hukum yang semakin dipercaya publik. Acara pelantikan ini turut dihadiri oleh Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Kepala Badan Pemulihan Aset, Staf Ahli Jaksa Agung, Ketua Umum Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Pusat beserta anggota, serta pejabat Eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung.(Wely-jateng)

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara:25-mei-2025 Belakangan ini, penggunaan lampu tembak di kendaraan pribadi semakin marak. Tak sedikit mobil yang melintas di malam hari justru membuat pengendara lain silau dan terganggu karena penggunaan lampu tambahan yang terlalu terang dan tidak sesuai aturan. Tapi, tahukah kamu kalau penggunaan lampu tembak itu ada aturannya? Kalau asal pasang dan pakai, bukan cuma berisiko mencelakakan orang lain, tapi juga bisa kena sanksi, lho! Apa Sih Lampu Tembak Itu? Lampu tembak adalah lampu tambahan yang dipasang di mobil, biasanya untuk membantu pencahayaan saat melintas di jalanan gelap atau saat off-road. Masalahnya, banyak yang memasangnya sembarangan, bahkan digunakan di jalan umum tanpa pertimbangan keselamatan. Aturan Resmi Penggunaan Lampu Tembak Berdasarkan PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, ada standar teknis pemasangan lampu, yaitu: Jumlah: Harus dua buah atau kelipatannya. Posisi: Dipasang di bagian depan kendaraan. Tinggi Maksimal: Tidak lebih dari 1.500 mm dari permukaan jalan dan tidak melebihi 400 mm dari sisi terluar kendaraan. Jarak Pancaran Cahaya: Minimal 40 meter untuk lampu dekat dan 100 meter untuk lampu jauh.ungkap kasat lantas jepara AKP Dionisius Yudi kepada Bidik-kasusnews Minggu(25/5/2025) Kalau lampu tembakmu tidak sesuai spesifikasi ini, siap-siap ditegur atau ditindak ya! Kenapa Harus Diatur? Karena lampu tembak yang terlalu terang bisa menyilaukan pengendara lain dan membahayakan keselamatan. Polisi sering menerima pengaduan dari masyarakat, terutama pengendara motor yang jadi korban silau di malam hari. Bagaimana Penindakan Polisi? Polisi biasanya akan: 1. Memberikan teguran pada pengemudi yang menggunakan lampu tembak secara berlebihan. 2. Jika masih mengulangi, dikenakan sanksi sesuai Pasal 285 ayat (2) UU Lalu Lintas, karena melanggar persyaratan teknis dan layak jalan. 3. Melakukan patroli malam dan pembinaan ke bengkel dan toko aksesoris yang menjual lampu ilegal. Saat ini belum ada razia khusus untuk lampu tembak, tapi polisi tetap aktif memantau dan menindak jika ada pelanggaran serius.tambanya Apa yang Bisa Kita Lakukan? Gunakan lampu tembak dengan bijak, hanya saat benar-benar diperlukan. Jangan gunakan lampu tembak di jalan umum yang ramai atau terang. Pastikan lampu tambahan yang dipasang sesuai standar teknis. Kesimpulan Ingat, jalan raya adalah ruang bersama. Apa yang kita pasang dan gunakan di kendaraan bisa berdampak pada keselamatan orang lain. Jadilah pengemudi yang bertanggung jawab. Jangan sampai niat menambah terang justru menimbulkan bahaya.(Wely-jateng) Bijak Gunakan Lampu, Aman di Jalan!

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara – Polres Jepara | Maraknya aksi premanisme yang meresahkan masyarakat memantik seluruh jajaran Kepolisian untuk melakukan pencegahan hingga penindakan, tak terkecuali Polres Jepara. Kepolisian Resor (Polres) Jepara, Polda Jawa Tengah, menggelar patroli skala besar yang diberi nama Operasi Aman Candi tahun 2025, pada Sabtu (24/5/2025) malam. Patroli skala besar yang dilakukan sebagai upaya preventif dan preemtif untuk mencegah aksi premanisme serta kejahatan jalanan pada malam hari di wilayah hukum Polres Jepara. Kapolres Jepara AKBP Erick Budi Santoso melalui Kasihumas AKP Dwi Prayitna mengatakan, bahwa kegiatan Patroli skala besar dilakukan setiap malam minggu sampai pagi hari untuk mencegah aksi premanisme dan kejahatan jalanan “Kami terus mengembangkan lokasi-lokasi yang rawan premanisme, pemalakan, penjambretan, dan tindak kejahatan lainnya,” ujar Kasihumas AKP Dwi Prayitna. Polri hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan keamanan, kenyamanan, serta menciptakan Sitkamtibmas yang aman dan kondusif di tengah masyarakat. “Kami menghimbau agar masyarakat yang memiliki keluhan terkait premanisme dapat menghubungi nomor Hotline 110 Polri atau WhatsApp Siraju di nomor 08112894040,” pintanya. “Polres Jepara siap menerima laporan terkait premanisme. Silahkan hubungi Hotline 110 atau WhatsApp Siraju di nomor 08112894040 dan kami akan menindaklanjuti sesegera mungkin,” pungkasnya.(Wely-jateng) Sumber:humas polres jepara

JATENG:Bidik-kasusnews.com Semarang – Seorang wanita lanjut usia di Kota Semarang, Jawa Tengah, tewas usai rumahnya dimasuki pelaku pencurian. Peristiwa tragis ini terjadi di kawasan Bendan Ngisor, Gajahmungkur, pada awal Mei 2025 lalu. Kasihumas Polrestabes Semarang, Kompol Agung Setiyo Budi, mengungkapkan pelaku diketahui bernama Fahri Gunawan (30), warga Lampung. Pelaku diduga masuk ke rumah korban, Sri Wahyuni (78), melalui tembok belakang rumah. Namun, aksi Fahri kepergok sang pemilik rumah. “Korban terbangun dan sempat berteriak ‘maling’. Pelaku panik, lalu mendorong korban hingga jatuh dan kepalanya terbentur lantai. Korban sempat kejang-kejang dan akhirnya meninggal dunia,” ujar Kompol Agung dalam keterangannya, Sabtu (25/5/2025). Peristiwa ini sendiri diketahui terjadi pada Selasa, 6 Mei 2025, sekitar pukul 08.00 WIB. Setelah mendorong korban, pelaku sempat membaringkan tubuh korban ke atas tempat tidur sebelum menggasak barang-barang berharga milik korban. “Pelaku mengambil satu unit handphone Realme dan satu unit laptop Lenovo milik korban. Setelah itu, ia kabur melalui lantai dua dan melompat ke lahan kosong di sebelah rumah,” jelas Kompol Agung. Barang-barang curian tersebut diketahui kemudian dijual pelaku kepada orang lain. Sementara kejadian itu dilaporkan oleh anak korban, Rony Setiawan, ke Polsek Gajahmungkur setelah menyadari ada barang hilang dari rumah ibunya. Atas kejadian ini, penyidik Unit 1 Pidum Satreskrim Polrestabes Semarang menindaklanjuti laporan dengan melakukan serangkaian penyelidikan hingga berhasil mengamankan tersangka. “Pelaku saat ini sudah kami tahan. Barang bukti berupa handphone, laptop, dosbook HP, handuk, dan sweater telah disita. Proses penyidikan dan pemberkasan tengah berjalan,” pungkas Kompol Agung. Pelaku dijerat dengan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Polisi memastikan proses hukum akan terus berlanjut hingga ke meja hijau.(Wely-jateng) Sumber:humas polda jateng

JATENG:Bidik-kasusnews.com Semarang, 25 Mei 2025 – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata, salah satunya dengan memanfaatkan potensi wisata sejarah. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, saat membuka kegiatan Gowes Jasirah 2025 di halaman Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Jawa Tengah, Minggu pagi (25/5/2025). Menurut Sumarno, perekonomian Jawa Tengah selama ini banyak ditopang oleh konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, yang pada akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. > “Kalau kita ingin ekonomi Jawa Tengah tumbuh, maka harus ada lebih banyak orang datang, makan, belanja, dan menikmati Jawa Tengah. Salah satu pintu masuknya, tentu saja wisata,” ujarnya. Gowes Jasirah 2025 merupakan bagian dari rangkaian Road to Jasirah Race 2025, ajang sepeda wisata sejarah yang akan digelar pada Juli mendatang. Sekitar 100 pesepeda dari berbagai komunitas berpartisipasi dalam kegiatan ini dengan menempuh rute sejauh 15 kilometer di Kota Semarang. Jalur yang dilalui antara lain kawasan Pleburan, MT Haryono, Kota Lama, Titik Nol, Tugu Muda, Banjir Kanal, hingga Sam Poo Kong. Sumarno menyambut baik upaya memperkenalkan kembali potensi wisata sejarah melalui kegiatan sepeda wisata ini. Ia menyebut banyak situs sejarah di Jawa Tengah yang memiliki nilai penting namun belum banyak dikenal masyarakat luas. > “Banyak tempat-tempat bersejarah di Jawa Tengah yang potensinya luar biasa, tapi kurang diekspos. Melalui kegiatan ini, kita harap kunjungan wisata bisa meningkat, situs budaya tetap terjaga, dan ekonomi daerah ikut tumbuh,” tambahnya. Selain mendorong pariwisata, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mengampanyekan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat. Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Jateng, Rahmat Dwisaputra, menjelaskan bahwa Gowes Jasirah sudah memasuki tahun kedua. Tahun lalu, tema yang diangkat adalah “keliling candi”. Kegiatan tahun ini menjadi ajang pemanasan sebelum Jasirah Race 2025 resmi digelar. Sebagai informasi, Jasirah merupakan aplikasi digital bertema Jejak Wisata Sejarah yang dikembangkan oleh BI Jateng sejak 2022. Aplikasi ini menyediakan informasi seputar destinasi sejarah, pemandu wisata lokal, hingga titik-titik UMKM di berbagai daerah di Jawa Tengah. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, BI Jateng, dan komunitas masyarakat, Jawa Tengah diharapkan bisa semakin dikenal sebagai daerah yang kaya akan sejarah dan budaya, sekaligus menjadi tujuan wisata yang menarik dan berdaya saing.(Wely-jateng) Sumber:jatengprov.go.id

Bidik-kasusnews.com Pemerintah kembali meluncurkan paket kebijakan ekonomi untuk membantu meringankan beban masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Salah satu kebijakan utama yang akan diberlakukan adalah diskon tarif listrik sebesar 50% untuk pelanggan rumah tangga tertentu selama Juni dan Juli 2025. Diskon Listrik untuk Pelanggan <1.300 VA Diskon tarif listrik ini akan diberikan kepada sekitar 79,3 juta rumah tangga yang menjadi pelanggan PLN dengan daya listrik di bawah 1.300 VA. Skema ini mirip dengan program yang berlaku pada awal tahun 2025, namun cakupannya kini lebih terbatas. Jika sebelumnya diskon diberikan hingga pelanggan berdaya 2.200 VA, kali ini pemerintah hanya menyasar pelanggan dengan daya lebih rendah. “Kayak sebelumnya, ya. Tapi kami turunkan di bawah 1.300 VA. Kalau kemarin kan sampai 2.200 VA,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (25/5/2025). Lima Insentif Tambahan Diluncurkan Selain diskon tarif listrik, pemerintah juga menyiapkan lima insentif ekonomi lainnya, yang akan diluncurkan secara resmi pada 5 Juni 2025. Insentif tersebut meliputi: 1. Diskon Transportasi Umum Pemerintah memberikan potongan harga tiket untuk moda transportasi seperti kereta api, pesawat, dan angkutan laut. Diskon ini diberlakukan khusus selama masa libur sekolah guna mendorong mobilitas dan konsumsi masyarakat. 2. Diskon Tarif Tol Sekitar 110 juta pengendara akan mendapat potongan tarif tol selama periode Juni–Juli 2025, seiring dengan meningkatnya arus kendaraan di masa liburan. 3. Bantuan Sosial (Bansos) Tambahan Pemerintah menambah alokasi bantuan berupa kartu sembako dan bantuan pangan untuk 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama dua bulan ke depan. 4. Bantuan Subsidi Upah (BSU) Diperuntukkan bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta atau setara Upah Minimum Provinsi (UMP). Program ini juga mencakup guru honorer sebagai bagian dari kelompok rentan. 5. Diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Pemerintah memberikan potongan iuran JKK khusus untuk pekerja di sektor padat karya, guna meringankan beban pelaku usaha dan meningkatkan perlindungan tenaga kerja. Stimulus untuk Jaga Daya Beli Masyarakat Keenam insentif ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, mempercepat pemulihan ekonomi, dan menyambut momentum libur sekolah pertengahan tahun. Diharapkan, kebijakan ini mampu meningkatkan konsumsi domestik dan mendukung stabilitas ekonomi nasional.(Wely-jateng) Sumber:CNBC indonesia

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara, 25 Mei 2025 – Sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas Jalan Raya Jepara–Kudus Km. 08, tepatnya di depan rumah H. Suhud, Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, pada Minggu pagi (25/5) sekitar pukul 06.15 WIB. Peristiwa ini melibatkan sebuah kendaraan bermotor jenis Daihatsu Grand Max dengan nomor polisi K 8853 HC dan seorang pengendara sepeda angin. Berdasarkan laporan dari Satuan Lalu Lintas Polres Jepara, kecelakaan bermula ketika kendaraan Daihatsu Grand Max yang dikemudikan oleh Muhammad Ismail (49), warga Desa Bandungharjo, Kecamatan Donorojo, melaju dari arah Kudus menuju Jepara dengan kecepatan sedang. Diduga karena mengantuk, pengemudi kehilangan konsentrasi dan tidak mampu menguasai kendaraannya. Akibatnya, mobil tersebut menabrak sepeda angin yang melaju searah di depannya.ungkap kasat lantas jepara AKP Dionisius Yudi kepada Bidik-kasusnews Minggu(25/5/2025) Pengendara sepeda angin yang diketahui bernama M. Punjul (44), warga Desa Troso, Kecamatan Pecangaan, mengalami luka-luka di bagian kepala, dada, dan tangan. Korban langsung dilarikan ke RSUD RA Kartini Jepara untuk mendapatkan perawatan medis. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materiil diperkirakan mencapai Rp3.000.000. Dalam kendaraan Grand Max tersebut, terdapat dua penumpang lainnya, yaitu Joko Prasetyo (29) dan Okta Yoga Setiawan (27), yang tidak mengalami luka. Sementara itu, pengemudi diketahui tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) A.tambanya Polisi telah melakukan sejumlah langkah penanganan di tempat kejadian perkara, antara lain menerima laporan, mencatat identitas korban, mengamankan barang bukti, serta melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk melengkapi administrasi penyidikan. Kasus ini telah dilaporkan kepada pimpinan untuk penanganan lanjutan. Kecelakaan ini kembali mengingatkan pentingnya kewaspadaan dan kondisi fisik yang prima saat berkendara. Mengantuk saat mengemudi menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan lalu lintas di Indonesia, yang dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.(Wely-jateng)

Bidik-kasusnews.com Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pentingnya tata kelola yang bersih dan transparan dalam pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), salah satu agenda strategis pemerintah yang bertujuan untuk membangun kedaulatan pangan dan pemerataan ekonomi dari desa ke kota. Pesan tersebut disampaikan dalam forum audiensi antara KPK dan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/5). Forum ini menjadi bagian dari upaya koordinasi lintas lembaga demi memastikan program KDMP berjalan secara akuntabel dan bebas dari praktik korupsi. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menekankan pentingnya keterlibatan KPK sejak tahap awal pembangunan koperasi untuk menjaga integritas pelaksanaan program. Ia juga mengingatkan potensi risiko yang bisa muncul jika perencanaan dan pengelolaan tidak dilakukan secara cermat. > “Pembentukan koperasi desa ini harus dipikirkan secara maksimal agar tidak menimbulkan kerugian. Jangan sampai keberadaan koperasi justru menimbulkan kecemburuan dengan pelaku UMKM yang sudah ada,” ujar Setyo. “Karena menggunakan keuangan negara, aspek transparansi dalam pelaksanaan wajib menjadi perhatian utama.” Jawaban atas Tantangan Koperasi di Indonesia KDMP merupakan bagian dari delapan program prioritas nasional (Asta Cita) yang tertuang dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025. Pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 koperasi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Namun, Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, mengungkapkan bahwa program ini masih menghadapi banyak tantangan. Permasalahan utama meliputi rendahnya tata kelola koperasi, keterbatasan akses pembiayaan, minimnya pendampingan usaha, serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. > “Masih banyak koperasi bermasalah yang belum mampu bertransformasi secara digital. Tantangan lainnya termasuk kualitas SDM, kondisi ekonomi desa yang beragam, serta isu keberlanjutan,” jelas Budi Arie. “Namun demikian, ini adalah momen kebangkitan koperasi yang sudah lama tersisih dari sistem ekonomi nasional.” Ia berharap koperasi tidak sekadar hadir secara administratif, tetapi benar-benar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat ketahanan desa. Rekomendasi KPK: Tata Kelola yang Bersih dan Antikorupsi Dalam kesempatan tersebut, KPK menyampaikan beberapa rekomendasi strategis untuk memastikan implementasi KDMP berjalan tanpa penyimpangan: 1. Hindari benturan kepentingan dan libatkan seluruh anggota koperasi secara aktif. 2. Bangun sistem pengawasan yang andal untuk mengantisipasi penyalahgunaan wewenang. 3. Jamin transparansi anggaran dan cegah manipulasi data koperasi fiktif. 4. Bentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) untuk mitigasi gratifikasi dan penguatan regulasi internal. 5. Kembangkan pelatihan berbasis digital (e-learning) guna memperkuat budaya integritas. KPK menegaskan bahwa pengawasan sejak dini sangat penting agar anggaran negara yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan menjadi celah terjadinya korupsi. Pertemuan ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat dari Kemenkop dan KPK, termasuk Wakil Menteri Kemenkop Ferry Juliantono, serta Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dan beberapa deputi serta direktur dari kedua lembaga. (Wely-jateng) Sumber:kpk.go.id

JATENG – Bidik-kasusnews.com | Pati – Bertempat di Pendopo Kabupaten Pati, Bupati Pati Sudewo, Kamis (22/5/2025), menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pati Tahun 2026 yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2025–2029. Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Pati, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Kepala Bappeda Kabupaten Pati, para tokoh masyarakat, serta pelajar dari berbagai sekolah di Kabupaten Pati. Dalam wawancara, Sudewo menegaskan bahwa Musrenbang kali ini memiliki target utama dalam peningkatan indeks kinerja utama daerah. Ia menekankan sejumlah kebijakan strategis yang akan mulai dijalankan pada tahun 2025 dan berlanjut hingga 2026. “Ini adalah Musrenbang yang terintegrasi dengan RKPD 2026 dan RPJMD 2025–2029. Target kami dalam Musrenbang ini untuk peningkatan indeks kinerja utama sebagaimana yang dijelaskan oleh Bappeda tadi,” ujarnya. Beberapa sektor prioritas yang menjadi fokus pemerintah daerah antara lain infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, serta penanggulangan bencana. Sudewo menyebut, infrastruktur jalan tetap menjadi prioritas utama RKPD 2026, meskipun pada 2025 sudah banyak ruas jalan yang ditangani. Ia menilai masih banyak jalan dalam kondisi rusak yang membutuhkan penanganan serius dan berkelanjutan. Di sektor kesehatan, perhatian besar diarahkan pada kondisi pelayanan Rumah Sakit Soewondo yang dinilai sangat memprihatinkan. Sudewo menegaskan, perbaikan layanan kesehatan telah dimulai pada 2025 dan akan terus dilanjutkan sebagai program prioritas pada 2026. Bidang pendidikan juga mendapat sorotan khusus. Menurutnya, pendidikan merupakan pembangunan berkelanjutan yang tidak bisa berhenti di satu titik waktu. Ia berharap pendidikan tetap menjadi prioritas utama hingga RPJMD mendatang. “Pendidikan adalah pembangunan yang berkelanjutan yang tidak mungkin akan berhenti di tahun 2026. Makanya, di tahun 2026 masih jadi prioritas kami sampai tahun-tahun berikutnya,” ucapnya. Selain itu, peningkatan swasembada pangan juga masuk dalam agenda strategis. Sudewo menekankan bahwa keberhasilan swasembada harus berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani, bukan sekadar produksi atau surplus semata. Ia memperkenalkan tagline “10 Ton Bisa” sebagai semangat baru dalam produksi padi per hektare yang ditargetkan mencapai 10 ton. “Supaya cost produksinya turun dan menjadi efisien, kita akan lakukan modernisasi pengolahan pertanian dan penyediaan alat-alat pertanian,” katanya. Bupati juga menyinggung pentingnya penanganan banjir dan kekeringan. Menurutnya, penanganan bencana dilakukan secara bertahap, telaten, sabar, dan detail, agar dampaknya bisa diminimalkan secara berkelanjutan. “Masalah apa saja harus kami tangani secara telaten,” pungkasnya (Kasnadi)

JATENG:Bidik-kasusnews.com Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan bahwa upaya penanganan jebolnya tembok penahan air laut di Pos 1 Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, telah dilakukan secara sigap oleh tim gabungan. Tim ini terdiri dari BPBD Jawa Tengah, BPBD Kota Semarang, dan PT Pelindo. Menurut Gubernur, peristiwa jebolnya tembok tersebut terjadi pada Jumat (23/5/2025) sekitar pukul 14.30 WIB, setelah kawasan pelabuhan terdampak rob cukup tinggi akibat curah hujan yang intens. Akibatnya, tembok penahan sepanjang kurang lebih 25 meter ambruk. “Itu bukan tanggul, melainkan tembok penahan air. Karena curah hujan yang terlalu tinggi, air rob naik dan menyebabkan tembok sepanjang sekitar 25 meter ambruk,” jelas Ahmad Luthfi saat mendampingi kunjungan kerja Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di Bandara Adi Soemarmo, Boyolali. Meski terjadi kerusakan, Gubernur memastikan bahwa insiden ini tidak mengganggu aktivitas operasional Pelabuhan Tanjung Emas, baik untuk angkutan barang maupun penumpang. “Saya sudah koordinasi dengan Pelindo. Kejadian ini tidak mempengaruhi operasional angkutan barang maupun orang di pelabuhan,” tegasnya. Penanganan awal di lokasi dilakukan dengan menutup area jebol menggunakan karung berisi pasir. Setelah air pasang surut, tim gabungan akan segera melakukan perbaikan permanen. “Setelah air pasang itu surut, akan kita perbaiki secara bersama-sama. Kita dari BPBD, Pelindo, dan unsur-unsur lain, sudah berada di sana semua,” tambahnya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memantau situasi di lokasi dan mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, terutama terhadap potensi rob susulan yang dapat terjadi akibat cuaca ekstrem.(Wely-jateng) Sumber:jatengprov.go.id