SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki mengingatkan para orang tua agar lebih aktif mendampingi tumbuh kembang anak, tidak hanya melalui pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga dengan membangun kebiasaan positif di rumah. Pesan tersebut disampaikan Ayep saat menghadiri Sosialisasi “Ibu Cerdas, Pola Asuh Hebat, Anak Bahagia” se-Kelurahan Kebonjati yang berlangsung di Aula Keluarga Kebonjati, Kamis (13/8/2026). Dalam kegiatan tersebut, Ayep hadir bersama Ketua TP PKK Kota Sukabumi. Turut hadir Camat Cikole, Lurah Kebonjati Yunan Ananda, serta kader PKK dan Posyandu yang mengikuti kegiatan. Ayep menilai perhatian terhadap kebutuhan anak harus dilakukan sejak dini. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pemenuhan asupan makanan bergizi untuk mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan anak. Ia menyebut telur sebagai salah satu bahan pangan yang dapat menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak. Selain itu, susu dan makanan bergizi lainnya juga perlu diberikan sesuai kebutuhan anak. “Berikan anak nutrisi yang lengkap, salah satunya telur karena telur memiliki kandungan nutrisi yang lengkap. Termasuk susu dan lainnya,” kata Ayep. Di sisi lain, Ayep mengingatkan orang tua agar tidak membiarkan anak terlalu lama terpaku pada layar televisi maupun telepon seluler. Menurutnya, penggunaan gawai perlu mendapatkan pengawasan agar tidak mengurangi kesempatan anak melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat. Ayep pun mendorong keluarga untuk mengajak anak kembali melakukan berbagai kegiatan sederhana yang dapat mengembangkan kreativitas dan kemampuan berpikir, seperti menggambar, menulis serta membaca buku. “Jangan biarkan anak terus-menerus menonton televisi ataupun bermain handphone. Lebih baik diarahkan untuk menggambar, menulis hingga membaca buku,” ujarnya. Menurut Ayep, pola pendampingan tersebut penting untuk membentuk kebiasaan anak sejak usia dini. Ia meyakini anak akan memiliki ruang tumbuh dan berkembang yang lebih baik ketika orang tua memberikan perhatian sekaligus membatasi aktivitas yang kurang produktif. Sementara itu, Lurah Kebonjati Yunan Ananda mengatakan kegiatan sosialisasi menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas kader PKK dan Posyandu dalam memberikan edukasi kepada keluarga. Yunan menjelaskan, kader Posyandu memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, terutama dalam memberikan pemahaman terkait tumbuh kembang dan kebutuhan nutrisi anak. Karena itu, materi mengenai pola asuh dinilai penting untuk terus disampaikan secara berkelanjutan. “Temanya ibu cerdas, pola asuh hebat, anak bahagia. Artinya, kader Posyandu setiap hari ikut memberikan edukasi tentang pola asuh anak sekaligus memberikan perhatian terhadap nutrisi,” ungkapnya. Ia menambahkan, pesan mengenai pentingnya makanan bergizi seperti telur, susu dan sumber nutrisi lainnya akan terus diteruskan kepada masyarakat. Dengan demikian, pengetahuan yang diperoleh melalui sosialisasi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yunan berharap kolaborasi PKK dan Posyandu semakin mampu mendorong terciptanya pola asuh yang baik di tingkat keluarga. Para kader juga diminta tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi aktif menyampaikan kembali edukasi kepada masyarakat. “Harapannya, PKK dan Posyandu di Kelurahan Kebonjati bisa mengedukasikan kembali kepada masyarakat mengenai pentingnya pola asuh yang baik dan pemenuhan nutrisi bagi anak,” pungkas Yunan. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi mengungkap jaringan peredaran obat-obatan tertentu (OKT) tanpa izin edar serta minuman keras (miras) di sejumlah wilayah Kabupaten Sukabumi. Dalam pengungkapan yang dilakukan selama kurang lebih tiga bulan terakhir, polisi mengamankan 19 pelaku. Kasat Narkoba Polres Sukabumi AKP Iwan Hendi Sutisna, S.H., M.H., yang mewakili Kapolres Sukabumi AKBP Dr. Benny Cahyadi, S.H., S.I.K., M.H., mengatakan 19 pelaku tersebut terdiri atas 15 tersangka kasus peredaran obat-obatan tertentu dan empat pelaku yang diduga berperan sebagai kurir minuman keras. Pengungkapan kasus tersebut disampaikan AKP Iwan didampingi Kasi Humas Polres Sukabumi, Kapolsek Cibadak AKP Joko Susanto Supono, S.Kom., serta Kasat Pol PP Kabupaten Sukabumi Deni Yudono, SKM, KP, MM. Dari kasus peredaran obat-obatan, petugas mengamankan barang bukti sebanyak 41.479 butir. Rinciannya terdiri dari 28.163 butir tramadol, 12.474 butir hexymer, dan 842 butir trihexyphenidyl. Selain obat-obatan, polisi turut menyita uang hasil penjualan sebesar Rp3.860.000, 14 unit telepon genggam, empat sepeda motor, serta satu unit mobil Toyota Kijang dengan nomor polisi B 2948 FVK. Sementara dalam perkara miras, petugas mengamankan 3.641 botol berbagai merek. Kasus obat-obatan tersebut terungkap di sejumlah wilayah, di antaranya Cicurug, Kabandungan, Parungkuda, Nagrak, Caringin, Ciambar, Cibadak, Cikembar hingga Jampang Tengah. Sedangkan pengungkapan peredaran miras dilakukan di sebuah rumah kontrakan di Kampung Bakti RT 02/RW 01, Desa Cimahi, Kecamatan Cicantayan. AKP Iwan menegaskan, penindakan tersebut menjadi bagian dari komitmen kepolisian untuk menekan peredaran obat-obatan berbahaya dan minuman keras yang berpotensi mengganggu keamanan serta berdampak terhadap generasi muda. “Kami akan terus melakukan penindakan terhadap setiap bentuk peredaran obat-obatan berbahaya dan minuman keras di wilayah hukum Polres Sukabumi. Kami tidak ingin barang-barang tersebut merusak generasi muda maupun mengganggu situasi keamanan dan ketertiban masyarakat,” tegasnya, Rabu (12/8). Menurutnya, keberhasilan pengungkapan kasus juga tidak terlepas dari informasi masyarakat dan hasil penyelidikan anggota di lapangan. Karena itu, masyarakat diminta aktif menyampaikan informasi apabila menemukan dugaan aktivitas peredaran obat-obatan berbahaya maupun miras. Dari keseluruhan barang bukti yang diamankan, polisi memperkirakan nilai ekonominya mencapai sekitar Rp461.330.000. Pengungkapan tersebut juga diperkirakan dapat menyelamatkan sekitar 15.104 jiwa dari potensi penyalahgunaan obat-obatan dan minuman keras. Untuk perkara peredaran obat-obatan tertentu, penyidik menerapkan Pasal 435 dan Pasal 436 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp5 miliar. Sementara untuk kasus peredaran minuman keras, pelaku dijerat Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Larangan Minuman Beralkohol, dengan ancaman pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp50 juta. Polres Sukabumi memastikan penindakan terhadap peredaran obat-obatan berbahaya dan minuman keras akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga situasi kamtibmas sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Sebanyak 150 mahasiswa Universitas Indonesia (UI) melakukan kunjungan edukatif ke Museum Megalodon atau Museum Sri Asih Pakidulan di Desa Gunungsungging, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Rabu (12/8/2026). Kunjungan tersebut menjadi momentum bagi para mahasiswa untuk mengenal lebih dekat sejarah, kekayaan geologi, serta berbagai peninggalan alam yang tersimpan di kawasan Pakidulan Sukabumi. Rombongan mahasiswa disambut Kepala Desa Gunungsungging Nanang bersama pengelola Museum Megalodon, Mansur dan Eli Yulianti. Dalam kesempatan itu, Nanang menyampaikan apresiasi atas kedatangan para mahasiswa sekaligus memaparkan keberadaan dan perkembangan museum kepada rombongan. Menurut Nanang, Museum Megalodon memiliki nilai edukasi dan potensi yang cukup besar untuk memperkenalkan kekayaan alam serta sejarah geologi Sukabumi kepada masyarakat luas, termasuk kalangan akademisi. Sementara itu, pengelola museum Mansur memberikan penjelasan mengenai koleksi serta berbagai informasi yang berkaitan dengan geologi dan peninggalan alam yang menjadi bagian penting dari keberadaan Museum Megalodon. Mansur mengaku bersyukur karena museum tersebut mendapat kunjungan dari kalangan mahasiswa. Menurutnya, kunjungan itu menjadi bentuk perhatian sekaligus dorongan agar keberadaan museum dapat terus dikembangkan. “Alhamdulillah kami sangat bersyukur museum ini dapat dikunjungi. Kami juga mohon maaf apabila tempat yang ada saat ini belum sepenuhnya memuaskan pengunjung,” ujar Mansur. Ia berharap Pemerintah dapat memberikan dukungan terhadap pembangunan gedung Museum Megalodon. Saat ini, kegiatan museum masih memanfaatkan bangunan milik Pemerintah Desa Gunungsungging. “Tanah untuk pembangunan gedung khusus Alhamdulillah sudah tersedia. Kami sangat berharap adanya perhatian dan dukungan dari Pemerintah agar segera dapat dibangunkan gedung yang layak dan memadai,” katanya. Kunjungan 150 mahasiswa tersebut diharapkan tidak hanya menambah wawasan akademik, tetapi juga memperluas pengenalan terhadap potensi geologi dan kekayaan alam Desa Gunungsungging. Di sisi lain, keberadaan museum diharapkan semakin mendapat perhatian sehingga dapat berkembang menjadi ruang edukasi yang representatif bagi masyarakat dan dunia pendidikan. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus mendorong pemerataan pelayanan kesehatan dengan memperkuat fasilitas medis berteknologi tinggi. Upaya tersebut ditandai dengan peresmian Cathlab, ICVCU, CT Scan, dan Laboratorium Mikrobiologi di UOBK RSUD Sekarwangi, Rabu (12/8/2026). Peresmian dilakukan Bupati Sukabumi H. Asep Japar bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Kehadiran empat layanan tersebut menjadi bagian dari penguatan kapasitas RSUD Sekarwangi sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan rujukan di Kabupaten Sukabumi. Bupati Sukabumi H. Asep Japar mengatakan pembangunan dan pengembangan fasilitas kesehatan harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Karena itu, pemerataan layanan dengan dukungan teknologi tinggi menjadi salah satu hal yang perlu terus diperkuat. Menurutnya, keberadaan Cathlab, ICVCU, CT Scan, dan Laboratorium Mikrobiologi membuat kemampuan RSUD Sekarwangi dalam memberikan pelayanan semakin komprehensif. Fasilitas tersebut juga diharapkan mampu mempercepat penanganan pasien yang membutuhkan tindakan medis tertentu. “Program ini menjadi langkah strategis memperkuat jejaring pelayanan rujukan nasional melalui pemerataan akses terhadap kesehatan berteknologi tinggi,” ujar Asep Japar. Ia menjelaskan, penguatan fasilitas kesehatan bukan hanya berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan mutu pelayanan. Dengan dukungan teknologi yang semakin lengkap, masyarakat Kabupaten Sukabumi diharapkan dapat memperoleh pelayanan yang lebih cepat dan berkualitas. Asjap sapaan bupati juga mengapresiasi dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang mampu menjangkau kebutuhan masyarakat. Direktur UOBK RSUD Sekarwangi dr. Asep Suherman, M.Kes., menyampaikan bahwa empat layanan tersebut dirancang sebagai satu kesatuan pelayanan. Integrasi itu terutama ditujukan untuk mendukung penanganan kasus kegawatdaruratan jantung, stroke, serta penyakit infeksi. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa transformasi kesehatan nasional terus diarahkan pada modernisasi, digitalisasi, serta penguatan sistem pelayanan dan pengawasan. Budi mengatakan, penguatan fasilitas kesehatan di daerah diharapkan membuat semakin banyak pelayanan dapat diselesaikan di tingkat kabupaten/kota. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu menempuh perjalanan jauh hanya untuk mendapatkan layanan medis yang dibutuhkan. “Harapannya 80 persen pelayanan kesehatan bisa dilakukan di tingkat kabupaten/kota. Selain memudahkan masyarakat, pelayanan juga bisa dilakukan lebih cepat dan meminimalkan rujukan,” kata Budi. Menurutnya, pengembangan layanan kesehatan berteknologi tinggi di daerah merupakan bagian penting dari transformasi pelayanan kesehatan. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola pelayanan. Peresmian empat layanan kesehatan tersebut juga menjadi momentum tersendiri karena bertepatan dengan Hari Jadi Kabupaten Sukabumi ke-156. Kegiatan dihadiri unsur Forkopimda, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, perangkat daerah Kabupaten Sukabumi, Forkopimcam Cibadak, serta tamu undangan lainnya. (Reno)

SUKABUMI-BIDIK-LASUSNEWS.COM – Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas menegaskan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sebagai bagian dari upaya mencegah stunting. Pesan moral tersebut disampaikan saat menghadiri sekaligus membuka Gelar Budaya Pesona Kadudampit Tahun 2026 di Lapang Cijagung, Kecamatan Kadudampit, Rabu (12/8/2026). Menurut Andreas, kegiatan budaya yang melibatkan masyarakat secara luas harus sekaligus menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran bersama terhadap pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat. Kebersihan lingkungan, kata dia, tidak boleh hanya menjadi perhatian ketika ada kegiatan tertentu, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. “Kemeriahan ini harus diimbangi dengan menjaga alam dan kebersihan lingkungan. Stunting salah satunya dipicu oleh lingkungan yang tidak bersih,” ujar Andreas. Ia menjelaskan, kondisi lingkungan menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya menekan angka stunting. Karena itu, masyarakat perlu memiliki kesadaran untuk menjaga sanitasi dan kebersihan lingkungan di sekitar tempat tinggal. Andreas pun mendorong pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa untuk terus menggerakkan masyarakat dalam menjaga kebersihan. Upaya tersebut dinilai penting agar pembangunan kesehatan tidak hanya dilakukan melalui program pemerintah, tetapi juga didukung perilaku hidup bersih di tingkat keluarga. Selain persoalan kesehatan, Wabup berharap nilai-nilai budaya dan keagamaan yang tumbuh di masyarakat Kadudampit dapat tercermin melalui kepedulian terhadap lingkungan. Menurutnya, menjaga kebersihan merupakan bagian dari tanggung jawab bersama. Dalam kesempatan tersebut, Andreas juga mengapresiasi pelaksanaan Gelar Budaya Pesona Kadudampit yang dinilai mampu memperkuat kebersamaan masyarakat sekaligus memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengenal dan melestarikan budaya daerah. Ketua Panitia Gelar Budaya Pesona Kadudampit, Deden, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut diisi berbagai agenda, mulai dari lomba pelajar, perkemahan Pramuka yang diikuti sekitar 1.500 peserta, pementasan seni tradisional, jalan santai, tabligh akbar hingga santunan anak yatim. Deden mengatakan, rangkaian kegiatan juga diarahkan sebagai sarana edukasi bagi generasi muda. Salah satu pesannya yakni mengajak anak-anak mengurangi penggunaan gawai dan kembali aktif dalam kegiatan olahraga serta aktivitas sosial. “Acara ini lebih ke arah edukasi untuk mengajak anak-anak meninggalkan gadget sejenak. Kita hidupkan kembali budaya olahraga dan kebersamaan,” katanya. Rangkaian Gelar Budaya Pesona Kadudampit berlangsung selama sepekan sejak 10 Agustus 2026. Selain menghadirkan berbagai kegiatan edukatif dan olahraga, agenda tersebut turut menjadi wadah pelestarian seni budaya lokal serta rangkaian menyambut Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia dan Hari Jadi Kabupaten Sukabumi. Berbagai kesenian khas turut ditampilkan, di antaranya rampak gendang, pencak silat, angklung bujo dari Desa Cikidang, serta teater kolosal Situ Gunung. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat tidak hanya diajak melestarikan budaya, tetapi juga memperkuat kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang sehat. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Desa Mekarsari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, bergerak cepat menangani kondisi tanah di ruas jalan desa menuju Perumahan BCA. Penanganan dilakukan melalui pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) yang kini tengah dikebut pengerjaannya. Kepala Desa Mekarsari, Iwan Bakar, mengatakan pembangunan TPT tersebut menggunakan anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp50 juta. “Anggaran dialokasikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur sekaligus memperkuat kondisi tanah di sepanjang akses jalan desa menuju kawasan Perumahan BCA,” kata Iwan (12/8). Iwan Bakar turun langsung memantau proses pekerjaan di lapangan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan kondisi tanah dapat segera dilaksanakan sehingga tidak berkembang menjadi persoalan yang berpotensi mengganggu akses masyarakat maupun lingkungan sekitar. Menariknya, pembangunan TPT tidak hanya mengandalkan pembiayaan dari pemerintah desa. Masyarakat ikut terlibat secara langsung melalui semangat gotong royong dalam berbagai tahapan pekerjaan di lokasi. Dia menambahkan, warga membantu proses pengerukan tanah dan pekerjaan pendukung lainnya. Keterlibatan masyarakat tersebut dinilai turut mempercepat pengerjaan sekaligus mencerminkan kepedulian bersama terhadap kondisi infrastruktur di lingkungan mereka. “Dukungan datang dari RW Perumahan BCA dan RW Cicewol. Keduanya ikut berpartisipasi bersama warga dalam proses pembangunan sehingga pekerjaan di lapangan dapat dilakukan secara bersama-sama,” ujarnya. Selain masyarakat, Bhabinkamtibmas dan unsur keamanan desa turut hadir untuk mendukung kegiatan. Kehadiran berbagai unsur tersebut memperlihatkan adanya kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat dan aparat dalam menangani kebutuhan infrastruktur di wilayah Mekarsari. Kades Iwan Bakar menekankan pentingnya percepatan penanganan agar kondisi tanah dapat segera diperkuat. “Saya berharap, pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam menunjang keamanan dan kenyamanan akses jalan,” tuturnya. Penggunaan DD sebesar Rp50 juta menjadi bagian penting dalam pembangunan TPT tersebut. Masyarakat berharap anggaran yang telah dialokasikan dapat diwujudkan dalam pekerjaan konstruksi yang berkualitas dan sesuai dengan perencanaan serta ketentuan yang berlaku. Dengan pembangunan yang berlangsung secara gotong royong, masyarakat kini menantikan penyelesaian TPT jalan menuju Perumahan BCA. Pemerintah desa diharapkan terus melakukan pengawasan hingga pekerjaan rampung sehingga hasil pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi warga dan memperkuat infrastruktur desa. (Reno)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Rencana Pemerintah Kota Sukabumi mengajukan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI hingga Rp240 miliar masih dalam tahap pembahasan bersama DPRD Kota Sukabumi. Usulan tersebut menjadi salah satu opsi pembiayaan pembangunan di tengah kondisi fiskal daerah yang menghadapi tekanan akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Namun, sebelum menentukan besaran pinjaman, DPRD masih melakukan kajian terhadap kebutuhan pembiayaan dan kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Ketua DPRD Kota Sukabumi Wawan Juanda mengatakan, pihaknya baru mendapatkan penjelasan secara utuh mengenai rencana pinjaman tersebut melalui ekspos Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Senin (10/8/2026). Wawan berkilah, ekspos tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD. Karena itu, kata dia belum ada keputusan DPRD mengenai persetujuan maupun penolakan terhadap rencana pinjaman. “Prinsipnya kemarin kami baru mendapatkan penjelasan yang utuh dari TAPD perihal rencana pinjaman daerah itu,” kata Wawan, Selasa (11/8/2026). Berdasarkan hasil ekspos kemarin belum masuk kepada persetujuan atau tidak. Jadi usulannya masih dalam tahap pengkajian, tambah dia. Dalam pemaparan TAPD, terdapat tiga alternatif skema pembiayaan yang dapat diajukan kepada PT SMI. Pilihan pertama berupa pinjaman Rp240 miliar dengan tenor delapan tahun, kemudian Rp150 miliar dengan tenor lima tahun, serta Rp89 miliar dengan tenor tiga tahun. Dengan demikian, besaran pinjaman yang akan dipilih Pemkot Sukabumi belum ditetapkan. Opsi Rp240 miliar juga masih menjadi salah satu alternatif yang dibahas dalam proses tersebut. Wawan menyampaikan, DPRD memahami bahwa kondisi fiskal daerah menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam mencari sumber pembiayaan tambahan. Menurutnya, keterbatasan fiskal akibat berkurangnya TKD juga dirasakan oleh sejumlah pemerintah daerah lainnya. “Kita sangat memahami betul, selama ini terkait krisis fiskal yang terjadi, tidak hanya Kota Sukabumi saja yang mengusulkan pinjaman,” ujarnya. Di sisi lain, DPRD perlu memastikan rencana pinjaman tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan keuangan daerah. Kajian mencakup besaran dana, tenor, penggunaan pinjaman, manfaat program, serta sumber anggaran yang nantinya digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Wawan menegaskan, sikap DPRD bukan berarti menutup peluang bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan pembiayaan melalui pinjaman. Masih kata dia, pinjaman dapat menjadi salah satu instrumen pembiayaan sepanjang perencanaannya dilakukan secara terukur dan memberikan manfaat bagi masyarakat. “Kemarin memang sudah disampaikan Pak Sekda bagaimana nantinya sumber anggaran untuk membayar utang tersebut. Intinya, kami perlu perjelas bahwa kami tidak anti pinjaman,” tegasnya. Rencana tersebut juga tetap diarahkan untuk mendukung kebutuhan pembangunan daerah, terutama dalam memenuhi agenda pemerintah yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Wawan mengatakan, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kebijakan pembiayaan daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Terlebih, pinjaman daerah membutuhkan persetujuan DPRD sebelum dapat direalisasikan. “Secara konstitusional kita harus menjawab kepada masyarakat terkait janji kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD. Yang jelas, salah satu syarat pemerintah daerah bisa melakukan pinjaman kepada pihak ketiga yakni dengan persetujuan DPRD,” katanya. Hingga Selasa (11/8/2026), belum ada keputusan mengenai besaran pinjaman maupun skema yang akan dipilih. Pemerintah Kota Sukabumi dan DPRD masih berada dalam tahapan pembahasan untuk melihat pilihan pembiayaan yang paling sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kondisi keuangan daerah. Dengan demikian, angka Rp240 miliar dengan tenor delapan tahun yang sebelumnya muncul ke publik belum dapat disebut sebagai nilai pinjaman yang telah ditetapkan. “Dalam hal ini, DPRD Kota Sukabumi belum menyatakan sikap setuju atau tidak, dan kami meminta waktu untuk mengkajinya,” tuturnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Akses masyarakat terhadap bahan pangan dengan harga terjangkau terus diperluas Pemerintah Kota Sukabumi. Melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), pemerintah daerah menargetkan pelaksanaan kegiatan tersebut dapat menjangkau 35 lokasi di sejumlah kecamatan sepanjang tahun ini. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi Pemkot Sukabumi dalam menjaga stabilitas harga pangan dan mengendalikan inflasi daerah. GPM tidak hanya menghadirkan bahan kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasar, tetapi juga melibatkan pelaku UMKM dalam aktivitas perdagangan di lokasi kegiatan. Salah satu pelaksanaan GPM digelar di kawasan Cipelang Herang, Kelurahan Karang Tengah, Selasa (11/8/2026). Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki hadir memantau langsung kegiatan yang mendapat perhatian masyarakat tersebut. Berbagai kebutuhan pokok tersedia dalam kegiatan itu, di antaranya beras, minyak goreng dan daging ayam. Harga yang ditawarkan lebih rendah dibandingkan harga pasar. Alhasil, masyarakat memiliki alternatif untuk memperoleh kebutuhan pangan dengan biaya yang lebih ringan. Ayep Zaki mengatakan, pemerintah daerah akan terus mendorong keberlanjutan GPM karena program tersebut memberikan manfaat ganda. Selain membantu menjaga daya beli masyarakat, kegiatan itu juga menciptakan ruang transaksi bagi pelaku usaha lokal. “GPM kami dorong untuk terus berlanjut, karena manfaatnya tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan pangan dengan harga yang lebih terjangkau, tetapi juga mampu menggerakkan aktivitas ekonomi di lingkungan sekitar,” ujar Ayep. Ia menjelaskan, pembiayaan GPM yang dilaksanakan kali ini berasal dari hadiah penghargaan yang diterima Pemkot Sukabumi atas prestasinya meraih peringkat terbaik kedua dalam penanganan inflasi tingkat Jawa-Bali dari Kementerian Dalam Negeri. Menurut Ayep, pelibatan UMKM dalam kegiatan pangan murah merupakan bagian penting dari upaya menggerakkan ekonomi masyarakat. Pelaku usaha mendapatkan kesempatan menjajakan produk mereka, sementara warga memperoleh lebih banyak pilihan kebutuhan di satu lokasi. “GPM bukan hanya instrumen untuk membantu masyarakat mendapatkan pangan murah. Kegiatan ini juga menjadi ruang bagi UMKM untuk berjualan sehingga perputaran ekonomi di sekitar lokasi dapat semakin meningkat,” katanya. Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP3 Kota Sukabumi Ade Darmawan mengatakan, target 35 lokasi tersebut disiapkan untuk memperluas jangkauan program. DKP3 juga merancang pelaksanaan GPM dengan frekuensi lebih tinggi, yakni sekitar empat sampai delapan kali dalam satu bulan. Ade menuturkan, peningkatan frekuensi diharapkan membuat masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan pangan dengan harga terjangkau. Komoditas utama yang disediakan tetap mencakup beras, minyak goreng dan daging ayam. Selain membantu masyarakat dari sisi harga, GPM juga diarahkan untuk mendukung stabilitas pasokan pangan. Dengan pelaksanaan yang lebih rutin dan lokasi yang tersebar, pemerintah berharap intervensi terhadap harga pangan dapat dilakukan secara lebih luas. “Frekuensi pelaksanaan akan kami tingkatkan agar masyarakat di berbagai wilayah Kota Sukabumi memiliki akses yang lebih mudah terhadap bahan pangan pokok dengan harga yang terjangkau,” ujar Ade. Di sisi lain, UMKM menjadi salah satu unsur yang terus didorong untuk terlibat. Kehadiran pelaku usaha lokal dalam GPM dinilai dapat membuka peluang peningkatan omzet sekaligus memperkuat perputaran ekonomi di lingkungan tempat kegiatan berlangsung. “GPM kami harapkan tidak berhenti sebagai program pengendalian inflasi, tetapi juga mampu mendorong perputaran ekonomi masyarakat. Dengan demikian, manfaatnya dapat dirasakan baik oleh konsumen maupun pelaku usaha,” pungkasnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Rencana Pemerintah Kota Sukabumi memperoleh pembiayaan melalui pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI masih berproses. DPRD Kota Sukabumi saat ini mendalami sejumlah alternatif skema yang disampaikan pemerintah daerah, termasuk opsi pinjaman hingga Rp240 miliar. Pembahasan tersebut berlangsung setelah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikan pemaparan kepada DPRD pada Senin (10/8/2026). Pemaparan itu menjadi bagian dari proses untuk memberikan gambaran mengenai kebutuhan pembiayaan, pilihan nominal pinjaman, tenor, serta rencana pemenuhan kewajiban pembayaran. Ketua DPRD Kota Sukabumi Wawan Juanda mengatakan, sampai saat ini belum ada keputusan DPRD terkait persetujuan maupun penolakan atas rencana tersebut. Menurutnya, DPRD masih membutuhkan waktu untuk mempelajari usulan yang disampaikan pemerintah daerah. “Jadi prinsipnya kemarin itu kami baru mendapatkan penjelasan yang utuh dari TAPD perihal rencana pinjaman daerah itu. Berdasarkan hasil ekspos kemarin belum masuk kepada persetujuan atau tidak. Yang jelas saat ini kami dari DPRD Kota Sukabumi masih mengkaji usulan itu,” kata Wawan, Selasa (11/8/2026). Dalam ekspos tersebut, terdapat tiga alternatif pembiayaan yang dipaparkan. Pemkot Sukabumi membuka opsi pinjaman Rp240 miliar dengan tenor delapan tahun, Rp150 miliar dengan tenor lima tahun, atau Rp89 miliar dengan tenor tiga tahun. Beragamnya pilihan tersebut menunjukkan bahwa skema pembiayaan masih dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Karena itu, angka Rp240 miliar yang telah beredar di masyarakat belum merupakan nilai pinjaman yang telah ditetapkan. Wawan menyebut kondisi fiskal daerah menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan. Berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat turut memberikan tekanan terhadap ruang fiskal sejumlah pemerintah daerah, termasuk Kota Sukabumi. “Kita sangat memahami betul, selama ini terkait krisis fiskal yang terjadi, tidak hanya Kota Sukabumi saja yang mengusulkan pinjaman. Tapi, di berbagai daerah lainnya juga sudah melakukan hal yang sama,” ujarnya. Dalam konteks tersebut, pinjaman daerah menjadi salah satu alternatif sumber pembiayaan yang dapat dipertimbangkan pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan. Namun, setiap pilihan pembiayaan tetap membutuhkan perhitungan mengenai manfaat program dan kemampuan pembayaran dalam jangka waktu tertentu. DPRD juga akan melihat penggunaan dana yang nantinya diperoleh melalui pinjaman. Hal tersebut diperlukan agar pembiayaan yang dipilih dapat diarahkan untuk mendukung program yang memiliki manfaat bagi masyarakat sekaligus sejalan dengan agenda pembangunan daerah. Selain penggunaan dana, kemampuan APBD dalam memenuhi kewajiban pembayaran juga menjadi bagian dari pembahasan. Wawan mengatakan, dalam ekspos TAPD, Sekretaris Daerah Kota Sukabumi telah memberikan gambaran mengenai sumber anggaran yang nantinya digunakan untuk membayar kewajiban pinjaman. “Kemarin memang sudah disampaikan Pak Sekda bagaimana nantinya sumber anggaran untuk membayar utang tersebut. Intinya, kami perlu perjelas bahwa kami tidak anti pinjaman,” tegasnya. Menurut Wawan, DPRD memiliki fungsi untuk memberikan persetujuan sekaligus memastikan rencana pembiayaan daerah dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki kebutuhan untuk mencari sumber pembiayaan tambahan guna mendukung target pembangunan yang telah direncanakan. “Secara konstitusional kita harus menjawab kepada masyarakat terkait janji kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD. Yang jelas, salah satu syarat pemerintah daerah bisa melakukan pinjaman kepada pihak ketiga yakni dengan persetujuan DPRD,” katanya. Dengan demikian, proses pembahasan rencana pinjaman saat ini masih berjalan. Belum ada keputusan mengenai nominal akhir, tenor yang dipilih maupun persetujuan DPRD terhadap pinjaman tersebut. DPRD Kota Sukabumi selanjutnya akan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan, sementara pemerintah daerah masih memiliki ruang untuk menyesuaikan skema pembiayaan dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan fiskal daerah. “Dalam hal ini, DPRD Kota Sukabumi belum menyatakan sikap setuju atau tidak, dan kami meminta waktu untuk mengkajinya,” pungkas Wawan.

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Upaya mempercepat penyelesaian betonisasi Jalan Prana di Kota Sukabumi mulai menunjukkan hasil. Hingga Selasa (11/8/2026), pekerjaan pengecoran pada STA 0 sampai STA 600 telah diselesaikan dengan menerapkan metode fast track. Metode percepatan tersebut menjadi pilihan Pemerintah Kota Sukabumi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) untuk menekan durasi pekerjaan di lapangan. Langkah ini sekaligus menjawab harapan masyarakat yang menginginkan akses Jalan Prana dapat kembali dimanfaatkan secepat mungkin. Kepala Bidang Bina Marga DPUTR Kota Sukabumi, Henry Yoswara, menyampaikan bahwa progres pekerjaan hingga saat ini masih berada dalam koridor jadwal yang telah ditetapkan melalui kontrak. “Pengecoran itu sudah selesai untuk pengecoran di STA 0 sampai STA 600 dengan menggunakan beton metode fast track. Itu merupakan hasil keinginan warga yang ingin cepat kembali bisa digunakan jalannya,” kata Henry, Selasa (11/8/2026). Ia menjelaskan, penerapan fast track tidak semata-mata berkaitan dengan percepatan pengerjaan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi teknis agar dampak penutupan atau pembatasan akses jalan terhadap aktivitas masyarakat dapat diminimalkan. “Pemilihan metode pengerjaan itu juga dipilih sedemikian rupa, supaya memangkas waktu pekerjaan itu sendiri,” ujarnya. Meski bagian STA 0–600 telah selesai dicor, DPUTR belum langsung menyatakan hasil pekerjaan tersebut memenuhi seluruh standar mutu. Pemeriksaan terhadap kualitas beton masih harus dilakukan melalui serangkaian pengujian. Henry mengatakan, pengujian akan melibatkan laboratorium independen untuk memastikan mutu beton yang digunakan benar-benar sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan. “Kualitas hasil pengerjaan nantinya akan kami cek. Karena pertama nanti akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh lab yang independen, terkait mutu beton,” jelasnya. Tak hanya itu, pihak penyedia beton juga akan menyerahkan dokumen hasil pengujian laboratorium. Hasil pemeriksaan tersebut nantinya menjadi salah satu bahan evaluasi DPUTR dalam memastikan kualitas pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. “Kemudian dari pihak penyedia beton juga nanti akan menyerahkan hasil pengujian lab-nya,” tambah Henry. Dari sisi pelaksanaan, hingga saat ini DPUTR belum menemukan persoalan atau temuan dalam pekerjaan betonisasi Jalan Prana. Namun, pengawasan tetap dilakukan secara berkala untuk memastikan proses pembangunan tidak hanya memenuhi target progres, tetapi juga standar teknis yang ditetapkan. “Hingga saat ini, alhamdulillah belum ada temuan yang didapatkan terkait pengerjaan betonisasi Jalan Prana tersebut,” ungkapnya. DPUTR berharap seluruh pekerjaan dapat dirampungkan sesuai masa kontrak. Percepatan pembangunan tetap diimbangi dengan pengendalian mutu agar jalan yang telah dibeton tidak hanya cepat selesai, tetapi juga memiliki kualitas konstruksi yang dapat menunjang mobilitas masyarakat dalam jangka panjang. (Usep)