SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Media sosial kini bukan sekadar ruang berbagi informasi bagi Lurah Gunungpuyuh, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, Mamat, S.E., M.A.P. Platform digital justru dimanfaatkan sebagai salah satu sarana mendekatkan pemerintah dengan warga sekaligus menggenjot penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Bagi Mamat, perubahan kebiasaan masyarakat yang semakin lekat dengan telepon seluler harus diikuti pola pelayanan pemerintahan. Sosialisasi program tidak cukup hanya dilakukan secara konvensional, tetapi perlu memanfaatkan media sosial agar pesan pemerintah lebih cepat sampai kepada masyarakat. “Zaman sudah berubah. Masyarakat sudah pasti memegang HP. Selain kita sapa warga secara langsung, sekarang banyak jalan untuk menyampaikan informasi, salah satunya melalui media sosial,” ujar Mamat saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (11/8). Pemanfaatan media sosial itu salah satunya terlihat dalam sosialisasi gerai pembayaran PBB. Sebelum pelayanan digelar di lingkungan RW, pihak kelurahan terlebih dahulu menyampaikan informasi melalui media sosial serta grup komunikasi RT dan RW. Warga diberi informasi sekitar dua hari sebelum gerai pelayanan dilaksanakan. Namun, Mamat tidak ingin pelayanan berhenti di dunia digital. Setelah informasi disebarkan melalui media sosial, jajaran Kelurahan Gunungpuyuh turun langsung ke tengah masyarakat dengan pola jemput bola. Gerai pembayaran pajak dibuka di lingkungan warga dengan menyesuaikan aktivitas masyarakat. “Dua hari sebelum pelaksanaan, kita wawar di medsos ataupun di grup RT, RW. Itu salah satu sosialisasi kepada RT dan RW,” katanya. Bahkan, hari Sabtu dimanfaatkan untuk pelayanan jemput bola. Langkah tersebut menjadi solusi bagi warga yang bekerja sebagai karyawan swasta maupun pelaku usaha dan kesulitan menyisihkan waktu pada hari kerja. Pemerintah kelurahan memilih mendatangi warga agar pembayaran pajak menjadi lebih mudah dan tidak menyita waktu. Strategi komunikasi digital yang dipadukan dengan pelayanan langsung tersebut berbuah capaian positif. Hingga akhir Juli 2026, realisasi PBB Kelurahan Gunungpuyuh telah mencapai 99,07 persen. Di tingkat Kecamatan Gunungpuyuh, Kelurahan Gunungpuyuh tercatat berada di peringkat pertama capaian PBB, sedangkan Kecamatan Gunungpuyuh berada di peringkat ketiga tingkat Kota Sukabumi. Capaian hampir 100 persen itu belum membuat Mamat berpuas diri. Proses pembayaran masih berjalan hingga akhir tahun. Pihak kelurahan terus melakukan koordinasi dengan UPT PBB, termasuk menyurati dan berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki kewajiban pajak di wilayah tersebut. Selain mengejar penerimaan, Kelurahan Gunungpuyuh juga melakukan pembaruan data objek pajak. Pendataan lapangan dilakukan untuk mengetahui perubahan kondisi objek pajak, termasuk tanah yang sebelumnya kosong namun kini telah berdiri bangunan. “Selain program pencapaian target PBB, kita juga melaksanakan updating data. Kita dituntut untuk updating data,” ungkapnya. Kelurahan Gunungpuyuh saat ini menangani sekitar 8.000 wajib pajak PBB. Dengan jumlah tersebut, pendekatan pelayanan menjadi bagian penting untuk menjaga capaian penerimaan sekaligus memastikan data potensi pajak terus diperbarui. Mamat menegaskan, pelayanan pemerintahan di tingkat kelurahan memang harus hadir sedekat mungkin dengan masyarakat. Karena itu, media sosial dan kunjungan langsung ke wilayah dipandang sebagai dua pendekatan yang saling melengkapi—media sosial mempercepat informasi, sementara jemput bola memastikan pemerintah benar-benar hadir di tengah warga. “Kalau kita tidak melaksanakan gerai, ya mungkin keteteran,” katanya. Dengan capaian PBB yang telah mencapai 99,07 persen hingga akhir Juli, Kelurahan Gunungpuyuh kini tinggal mempertahankan sekaligus mendorong capaian tersebut hingga penghujung tahun. Bagi Mamat, digitalisasi komunikasi bukan sekadar mengikuti zaman, tetapi menjadi bagian dari cara pemerintah wilayah bekerja lebih dekat, responsif, dan efektif dalam mendukung peningkatan PAD. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – SMA Negeri 1 Surade memperkuat sinergi dengan orang tua dan wali murid melalui rangkaian pertemuan yang digelar pada 3–10 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam tujuh sesi pertemuan sebagai upaya membangun komunikasi, kesepahaman, serta dukungan bersama terhadap kemajuan pendidikan siswa. Pertemuan yang diawali bagi orang tua siswa kelas X bersama SMAN 1 Cibitung itu berlangsung di Masjid Pendidikan SMAN 1 Surade, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi. Kegiatan dipimpin langsung Kepala SMAN 1 Surade, Hardika, S.Pd., dengan melibatkan jajaran manajemen sekolah dan Komite Sekolah. Dalam arahannya, Hardika menekankan pentingnya hubungan yang harmonis antara pihak sekolah dan keluarga. Menurutnya, pendidikan siswa tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi membutuhkan keterlibatan orang tua agar proses pembelajaran dan pembentukan karakter dapat berjalan secara optimal. Rapat tersebut sekaligus menjadi momentum bagi sekolah untuk memperkenalkan jajaran dewan guru dan wali kelas kepada orang tua. Para guru dan wali kelas diharapkan dapat menjadi mitra keluarga dalam mendampingi siswa selama menjalani aktivitas pendidikan di lingkungan sekolah. Selain membangun silaturahmi, pihak sekolah memaparkan berbagai program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Orang tua juga diberikan penjelasan mengenai sistem pembelajaran serta penerapan kurikulum yang berlaku di SMAN 1 Surade. Hal penting lainnya yang dibahas adalah tata tertib dan budaya sekolah. Pihak sekolah berharap aturan yang diterapkan tidak hanya dipahami oleh siswa, tetapi juga diketahui dan didukung orang tua sehingga pembinaan kedisiplinan serta karakter dapat berlangsung secara konsisten antara lingkungan sekolah dan keluarga. Rangkaian pertemuan tersebut juga dimanfaatkan untuk menyosialisasikan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bekerja sama dengan mitra sekolah melalui BJB KACE Surade yaitu Satu Anak Satu Rekening. Program tersebut menjadi salah satu informasi yang disampaikan kepada orang tua sebagai bagian dari dukungan terhadap kebutuhan dan pengelolaan pendidikan siswa. Dalam kegiatan itu, Kepala Sekolah didampingi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan sekaligus Pelaksana Tugas Kepala SMAN 1 Cibitung, Sugeng Nuryanto, S.Pd. Turut hadir Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Jalaludin Sayuti, S.Ag., M.Ag., Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana Ahmad, S.Pd., serta Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat Dian Wardiana, S.Pd. Mereka secara bergantian memberikan penjelasan sesuai bidang tugas dan fungsi masing-masing. Ketua Komite Sekolah, H. Hendra Permana, S.Sos., M.M., turut hadir dalam kegiatan tersebut. Ia menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan kepada Kepala Sekolah dan seluruh jajaran SMAN 1 Surade atas terselenggaranya forum komunikasi bersama orang tua wali murid. Melalui rangkaian pertemuan tersebut, SMAN 1 Surade berharap terbangun kerja sama yang semakin erat antara sekolah dan keluarga. Kesepahaman tersebut dinilai penting untuk menciptakan proses pendidikan yang berkualitas sekaligus mendorong lahirnya siswa yang berprestasi, berkarakter, unggul, dan berakhlak mulia. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Rencana Pemerintah Kota Sukabumi mengajukan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI hingga Rp240 miliar belum mendapatkan persetujuan DPRD Kota Sukabumi. Dewan memilih bersikap hati-hati dengan mengkaji urgensi pembiayaan, peruntukan dana, skema pengembalian, hingga dampaknya terhadap kemampuan fiskal daerah dalam beberapa tahun ke depan. Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda, menegaskan bahwa angka Rp240 miliar yang berkembang di tengah masyarakat bukan merupakan nilai pinjaman final. Hingga Selasa (11/8/2026), DPRD belum mengambil keputusan, baik menyetujui maupun menolak usulan tersebut. Menurut Wawan, DPRD baru memperoleh penjelasan secara menyeluruh dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam ekspos yang berlangsung pada Senin (10/8/2026). Meskipun surat usulan pinjaman sebelumnya telah diterima, pembahasan substansial baru dilakukan setelah pemerintah daerah memaparkan sejumlah alternatif pembiayaan. “Prinsipnya kemarin kami baru mendapatkan penjelasan yang utuh dari TAPD perihal rencana pinjaman daerah itu. Berdasarkan hasil ekspos kemarin belum masuk kepada persetujuan atau tidak. Yang jelas saat ini kami dari DPRD Kota Sukabumi masih mengkaji usulan itu,” kata Wawan. Dalam pemaparan tersebut, terdapat tiga alternatif skema pinjaman yang dapat dipertimbangkan Pemkot Sukabumi. Opsi pertama sebesar Rp240 miliar dengan tenor delapan tahun, opsi kedua Rp150 miliar dengan tenor lima tahun, dan opsi ketiga Rp89 miliar dengan tenor tiga tahun. Keberadaan tiga alternatif tersebut mempertegas bahwa besaran pinjaman masih dalam tahap pembahasan. Karena itu, publik diminta tidak memaknai angka Rp240 miliar sebagai keputusan final pemerintah daerah, terlebih DPRD belum memberikan persetujuan yang menjadi salah satu persyaratan pengajuan pinjaman. “Sejauh ini belum ada putusan terkait berapa rupiah pinjaman yang diusulkan bahkan disetujui. Karena pinjaman ini harus ada persetujuan DPRD Kota Sukabumi,” ujar Wawan. Bagi DPRD, pembahasan pinjaman daerah tidak cukup hanya berfokus pada besaran dana yang bisa diperoleh pemerintah. Dewan perlu memastikan kebutuhan pembiayaan tersebut benar-benar mendesak, program yang akan didanai memiliki manfaat konkret, serta penggunaannya mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pertimbangan itu dinilai penting karena pinjaman daerah bukan sekadar instrumen untuk memperbesar kapasitas belanja pembangunan dalam jangka pendek. Di balik tambahan pembiayaan tersebut, terdapat kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan kewajiban lainnya sesuai dengan skema serta tenor yang disepakati. Artinya, keputusan mengambil pinjaman harus memperhitungkan konsekuensi fiskal jangka panjang. Kemampuan membayar cicilan juga perlu ditempatkan sebagai pertimbangan utama agar kewajiban tersebut tidak mengganggu pembiayaan pelayanan publik maupun program pembangunan pada tahun-tahun berikutnya. Wawan mengakui, tekanan fiskal akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat menjadi salah satu faktor yang mendorong pemerintah daerah mempertimbangkan alternatif pembiayaan. Kondisi tersebut tidak hanya dihadapi Kota Sukabumi, tetapi juga sejumlah daerah lain yang berupaya menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran. “Kita sangat memahami betul, selama ini terkait krisis fiskal yang terjadi, tidak hanya Kota Sukabumi saja yang mengusulkan pinjaman. Tapi, di berbagai daerah lainnya juga sudah melakukan hal yang sama,” jelasnya. Meski memahami situasi tersebut, Wawan menekankan bahwa keterbatasan fiskal tidak serta-merta menjadi alasan untuk menyetujui pinjaman tanpa kajian mendalam. Pemerintah daerah tetap harus memiliki perhitungan yang rasional mengenai kebutuhan dana, manfaat program, serta kemampuan memenuhi kewajiban pembayaran. Aspek lain yang menjadi perhatian DPRD adalah sumber anggaran untuk membayar pinjaman. Dalam ekspos TAPD, Sekretaris Daerah Kota Sukabumi telah memberikan gambaran mengenai sumber pembiayaan yang direncanakan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Namun, bagi DPRD, penjelasan itu perlu menjadi bagian dari kajian menyeluruh agar skema pengembalian pinjaman tidak menimbulkan tekanan baru terhadap APBD. “Kemarin memang sudah disampaikan Pak Sekda bagaimana nantinya sumber anggaran untuk membayar utang tersebut. Intinya, kami perlu perjelas bahwa kami tidak anti pinjaman,” tegas Wawan. Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa DPRD tidak menutup kemungkinan terhadap pembiayaan melalui pinjaman daerah. Akan tetapi, persetujuan harus didasarkan pada urgensi yang terukur, perencanaan penggunaan dana yang jelas, dan perhitungan kemampuan keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan. DPRD juga berkepentingan memastikan keputusan pembiayaan tetap sejalan dengan kewajiban pemerintah daerah memenuhi kebutuhan masyarakat. Terlebih, pelaksanaan program prioritas dan janji kepala daerah yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus tetap menjadi perhatian. “Secara konstitusional kita harus menjawab kepada masyarakat terkait janji kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD. Yang jelas, salah satu syarat pemerintah daerah bisa melakukan pinjaman kepada pihak ketiga yakni dengan persetujuan DPRD,” katanya. Hingga Selasa (11/8/2026), DPRD Kota Sukabumi masih meminta waktu untuk menelaah seluruh aspek rencana pinjaman tersebut. Besaran pinjaman, jangka waktu pengembalian, urgensi kebutuhan, peruntukan dana, dan kemampuan fiskal daerah menjadi sejumlah pertimbangan sebelum keputusan diambil. Dengan demikian, skema pinjaman Rp240 miliar dengan tenor delapan tahun masih sebatas salah satu alternatif yang dipaparkan pemerintah daerah. Belum adanya persetujuan DPRD menunjukkan bahwa rencana tersebut masih harus melewati proses kajian sebelum dapat ditetapkan sebagai keputusan final. “Dalam hal ini, DPRD Kota Sukabumi belum menyatakan sikap setuju atau tidak, dan kami meminta waktu untuk mengkajinya,” tutup Wawan. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KSUSNEWS.COM – Pemerintah Kota Sukabumi tengah mempersiapkan penetapan luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang akan menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus mengendalikan alih fungsi lahan di tengah perkembangan perkotaan. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Frendy Yuwono penetapan tersebut mengacu pada Lahan Baku Sawah (LBS) yang sebelumnya ditetapkan melalui Surat Keputusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dalam ketetapan tersebut, Kota Sukabumi memiliki LBS seluas sekitar 1.059 hektare. “Pemerintah menyadari kondisi perkotaan yang terus berkembang membuat seluruh luasan LBS tidak mungkin dipertahankan sebagai lahan pertanian secara keseluruhan,” kata Frendy, Selasa (11/8/2026). Karena itu, kata dia, pemerintah melakukan pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat terkait persentase lahan yang harus dipertahankan. “Dari hasil pembahasan tersebut, disepakati luasan yang dipertahankan berada di kisaran 65 persen dari total LBS Kota Sukabumi,” ujarnya. Dia menambahkan, angka tersebut setara dengan sekitar 650 hingga 690 hektare yang nantinya akan ditetapkan sebagai LP2B. Luasan tersebut selanjutnya akan menjadi bagian dari Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), yang memiliki ketentuan perlindungan lebih kuat dan tidak dapat dengan mudah dialihfungsikan untuk kepentingan lain. Pemerintah Kota Sukabumi juga telah melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi, termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, serta Kantor Pertanahan. “Koordinasi dilakukan untuk memastikan lahan yang masuk dalam LP2B tidak menjadi lokasi pengajuan izin pembangunan,” kata Frendy. Dengan demikian, ketika LP2B tersebut telah ditetapkan melalui keputusan Wali Kota, keberadaannya akan menjadi salah satu acuan dalam proses perizinan. Pengembang maupun pihak swasta yang hendak membangun perumahan, pusat bisnis, pertokoan atau fasilitas lainnya wajib memperhatikan ketentuan tata ruang tersebut. “Kebijakan ini sekaligus meningkatkan luasan LP2B dibandingkan ketentuan dalam RTRW sebelumnya yang tercatat sekitar 425 hektare,” ungkapnya. Peningkatan tersebut dinilai sejalan dengan kebijakan strategis nasional dalam memperkuat ketahanan pangan. Dalam hal ini pemerintah juga memastikan lahan yang akan ditetapkan sebagai LP2B saat ini masih aktif dan dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Karena itu, perlindungan lahan tersebut nantinya perlu diikuti dengan pemberian insentif kepada para petani atau pengelola lahan. Pemberian insentif tersebut akan dikoordinasikan melalui perangkat daerah terkait, khususnya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3), termasuk melalui pendataan terhadap lahan dan petani yang masuk dalam kawasan LP2B. Penetapan LP2B tersebut ditargetkan dilakukan tahun ini setelah proses penetapan dari pemerintah pusat selesai. Setelah keputusan dari kementerian diterbitkan, Pemerintah Kota Sukabumi akan menindaklanjutinya melalui SK Wali Kota sebagai dasar penetapan luasan LP2B yang berlaku di wilayah Kota Sukabumi. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan perkotaan dengan kepentingan perlindungan lahan pertanian dan ketahanan pangan di Kota Sukabumi. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Desa Tanjungsari, Kecamatan Curugkembar, Kabupaten Sukabumi, memperkuat koordinasi bersama unsur kepemudaan dan keagamaan dalam mempersiapkan rangkaian peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) dan Hari Besar Islam (PHBI). Langkah tersebut dilakukan melalui pertemuan yang digelar Kepala Desa Tanjungsari, Aom Muharam, bersama Ketua Karang Taruna Desa Tanjungsari sekaligus Ketua Panitia PHBN, Asep, serta Sekretaris MUI Desa Tanjungsari yang juga dipercaya sebagai Ketua Panitia PHBI, Ustadz Ade, Senin (10/8/2026). Pertemuan menjadi momentum untuk menyatukan persepsi sekaligus mematangkan berbagai persiapan kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat desa. Koordinasi dinilai penting agar seluruh rangkaian acara dapat berjalan terarah dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ketua Karang Taruna sekaligus Ketua Panitia PHBN, Asep, menyampaikan apresiasi atas perhatian serta dukungan yang diberikan Pemerintah Desa Tanjungsari. Apresiasi serupa disampaikan Ustadz Ade selaku Ketua Panitia PHBI. Menurut Kades Aom Muharam, koordinasi perlu dilakukan sejak awal karena pelaksanaan peringatan PHBI tahun ini bertepatan dengan momentum peringatan Hari Besar Nasional di bulan Agustus. “Karena peringatan Hari Besar Islam tahun ini bertepatan dengan bulan Agustus yang juga menjadi momentum Hari Besar Nasional, maka seluruh rencana kegiatan harus disusun dan dimatangkan dengan sebaik-baiknya,” ujar Aom. Ia menegaskan, sinergi antara pemerintah desa, Karang Taruna, MUI, panitia, serta seluruh elemen masyarakat menjadi bagian penting dalam menyukseskan setiap kegiatan yang akan digelar. Aom berharap seluruh rangkaian kegiatan tidak hanya berlangsung meriah, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan sosial, meningkatkan kebersamaan, serta memperkuat semangat persatuan dan persaudaraan di tengah masyarakat. “Kita berharap Desa Tanjungsari terus maju dan masyarakatnya semakin sejahtera. Mari bersama-sama bersinergi dan berkontribusi dalam setiap kegiatan yang memberikan manfaat, sekaligus mempererat tali persaudaraan demi kemaslahatan bersama,” katanya. Dengan terbangunnya koordinasi dan kesepahaman antarunsur masyarakat, persiapan PHBN dan PHBI di Desa Tanjungsari diharapkan dapat berjalan optimal. Seluruh kegiatan pun diharapkan terlaksana secara tertib, lancar, serta mampu memperkokoh kerukunan dan kebersamaan masyarakat Desa Tanjungsari. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM– Kepedulian terhadap warga yang hidup dalam keterbatasan kembali ditunjukkan jajaran Polres Sukabumi. Kapolres Sukabumi AKBP Dr. Benny Cahyadi, S.H., S.I.K., M.H., turun langsung menyambangi seorang lansia yang hidup seorang diri di Kampung Simpang RT 01/02, Desa Wangunsari, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Senin (10/8/2026). Lansia tersebut diketahui bernama Mak Yani. Di usia senjanya, Ma Yani harus menjalani kehidupan tanpa sanak saudara yang tinggal bersamanya. Ia bahkan menumpang di rumah warga dan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari masih mengandalkan uluran tangan para tetangga. Kondisi semakin memprihatinkan lantaran kesehatan Mak Yani mulai menurun. Ia diketahui kerap mengalami sakit sehingga membutuhkan perhatian dan pendampingan dari lingkungan sekitar. Melihat kondisi tersebut, Kapolres Sukabumi bersama Tim Sidokkes Polres Sukabumi melakukan anjangsana sekaligus memastikan kondisi kesehatan Mak Yani. Pemeriksaan kesehatan dilakukan sebagai bentuk pelayanan langsung kepolisian kepada masyarakat, khususnya warga lanjut usia yang membutuhkan perhatian. Tak hanya datang untuk melihat kondisi, rombongan Polres Sukabumi juga membawa bantuan sosial berupa kebutuhan sehari-hari. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar Ma Yani sekaligus meringankan beban yang selama ini harus dijalani seorang diri. Kehadiran Kapolres Sukabumi menjadi gambaran bahwa tugas kepolisian tidak semata-mata berkaitan dengan keamanan dan ketertiban. Di tengah masyarakat, polisi juga dituntut mampu hadir, mendengar, membantu, sekaligus memberikan rasa aman bagi warga yang berada dalam kondisi rentan. Kapolres Sukabumi AKBP Benny Cahyadi menegaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polres Sukabumi melalui semangat “Bhayangkara Jaga dan Rawat Sukabumi.” “Kami ingin memastikan bahwa Polri hadir bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga untuk merawat dan memberikan perhatian kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya para lansia yang hidup dalam keterbatasan,” ujar Benny, Selasa (11/8/2026) Menurutnya, kepedulian terhadap warga bukan hanya menjadi tugas satu pihak. Dibutuhkan keterlibatan bersama antara kepolisian, pemerintah, serta masyarakat agar warga yang hidup dalam keterbatasan tetap mendapatkan perhatian dan tidak merasa sendirian. “Semoga kunjungan dan bantuan yang kami berikan dapat sedikit meringankan kebutuhan sehari-hari serta memberikan semangat dan dukungan moril kepada Ibu Ma Yani,” katanya. Benny juga mengajak masyarakat untuk terus memperkuat kepedulian sosial di lingkungan masing-masing. Menurutnya, perhatian sederhana terhadap warga yang membutuhkan dapat menjadi kekuatan besar dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih hangat dan penuh kebersamaan. Anjangsana tersebut pun mendapat respons positif dari Ma Yani dan warga sekitar. Kehadiran Kapolres bersama Tim Sidokkes bukan hanya menghadirkan pemeriksaan kesehatan dan bantuan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memberikan perhatian serta dukungan moril bagi seorang lansia yang selama ini menjalani kehidupan seorang diri. Melalui kegiatan tersebut, Polres Sukabumi kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan sosok Bhayangkara yang tidak hanya menjaga, tetapi juga merawat. Semangat “Bhayangkara Jaga dan Rawat Sukabumi” diwujudkan melalui kepedulian nyata agar keamanan, pelayanan, dan rasa kemanusiaan dapat berjalan beriringan di tengah masyarakat. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUS.NEWS.COM – Arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukabumi kembali diuji melalui pembahasan dua rancangan peraturan daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna ke-14 Tahun Sidang 2026 DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (10/8/2026). Dua Raperda yang dibahas menyangkut penyertaan modal kepada Perumda Pesona Pariwisata dan perubahan regulasi penyelenggaraan ketenagakerjaan. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi dan dipimpin Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali, S.IP. Hadir mendampingi Wakil Ketua I Yudha Sukmagara, Wakil Ketua II H. Usep, serta Wakil Ketua III Ramzi Akbar Yusuf, SM. Turut hadir Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas, S.E., jajaran Forkopimda, anggota DPRD, kepala perangkat daerah, camat dan undangan lainnya turut mengikuti jalannya paripurna. Pada agenda pertama, DPRD mendengarkan pandangan umum tujuh fraksi terhadap Raperda Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Pesona Pariwisata. Penyampaian pandangan fraksi menjadi tahapan penting untuk menginventarisasi sikap, pertimbangan dan masukan sebelum Raperda memasuki pembahasan lebih lanjut. Fraksi Golkar dan PAN melalui H. M. Loka Tresnajaya, S.E., membuka penyampaian pandangan. Setelah itu secara berurutan disampaikan Fraksi Gerindra oleh Syarif Hidayat, Fraksi PKB oleh Aang Erlan Hudaya, Fraksi PKS oleh Hj. Leni Liawati, S.Si. Pandangan Fraksi PDI Perjuangan oleh Sendi A. Maulana, Fraksi Demokrat oleh Jalil Abdillah, dan Fraksi PPP oleh H. Apep Saepul Mahdan. Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali mengatakan, tujuh fraksi telah menyampaikan berbagai pandangan, termasuk saran dan masukan yang akan menjadi bahan pembahasan bersama Pemerintah Daerah. Menurutnya, proses tersebut belum memasuki tahap penetapan nilai penyertaan modal. “Semua sudah disampaikan oleh tujuh fraksi. Ada saran, pendapat, masukan dan sebagainya,” ujar Budi. Ia menegaskan, DPRD masih akan mengkaji secara mendalam mengenai tujuan dan kebutuhan penyertaan modal sebelum menentukan besaran anggaran. Dengan demikian, angka penyertaan modal belum menjadi keputusan dalam rapat paripurna tersebut. “Belum, nilainya belum. Nanti disepakati dulu seperti apa maksud, tujuan dan sebagainya. Kita kaji, kemudian kita dalami melalui pembahasan,” jelasnya. Berlanjut pada agenda kedua, Pemerintah Daerah menyampaikan pendapat atas Nota Penjelasan DPRD terkait Raperda perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Penyampaian pendapat tersebut dilakukan Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas. Andreas menyatakan Pemerintah Daerah memberikan apresiasi terhadap inisiatif DPRD dalam mengusulkan perubahan regulasi ketenagakerjaan. Dia menambahkan, langkah tersebut mencerminkan perhatian terhadap kepentingan dan kesejahteraan pekerja di Kabupaten Sukabumi. “Pemerintah daerah mengapresiasi usulan dari DPRD Kabupaten Sukabumi yang menunjukkan bahwa DPRD mementingkan kesejahteraan bagi para pekerja,” kata Andreas. Meski mendukung proses pembahasan, Pemerintah Daerah mengingatkan pentingnya sinkronisasi regulasi. Setiap materi perubahan harus tetap mengacu pada ketentuan hukum yang lebih tinggi agar tidak menimbulkan persoalan dalam penerapannya. “Kita juga menyampaikan saran agar memperhatikan kekuatan hukum yang lebih tinggi, sehingga tidak bertabrakan dengan aturan yang ada di atasnya,” ungkapnya. Selanjutnya, pandangan tujuh fraksi terhadap Raperda Penyertaan Modal Perumda Pesona Pariwisata akan ditindaklanjuti Pemerintah Daerah melalui jawaban resmi dalam rapat paripurna berikutnya. DPRD dan Pemerintah Daerah kemudian akan memasuki tahapan pembahasan yang lebih mendalam sebelum menentukan substansi akhir kedua Raperda tersebut. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Tantangan besar menanti 327 pejabat administrator dan pengawas yang baru saja menerima amanah jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Bupati Sukabumi H. Asep Japar meminta mereka tidak sekadar menduduki kursi jabatan, tetapi mampu membuktikan kinerja melalui pelayanan yang semakin cepat, efektif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Pesan tersebut disampaikan H. Asep saat memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah 327 pejabat administrator dan pengawas di Alun-alun Gadobangkong, Palabuhanratu, Senin (10/8/2026). Menurut Asep, penataan jajaran pejabat pemerintahan merupakan bagian dari upaya membangun organisasi perangkat daerah yang semakin solid. Kekuatan birokrasi menjadi salah satu faktor penting untuk menerjemahkan berbagai program pembangunan menuju terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah (Mubarakah). Asep menegaskan, jabatan yang diberikan kepada seorang ASN harus dipandang sebagai amanah, bukan semata-mata prestise. Karena itu, setiap pejabat dituntut menunjukkan integritas, kedisiplinan, profesionalisme dan rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Ia memastikan proses rotasi, mutasi dan promosi jabatan dilakukan dengan mempertimbangkan sistem merit. Rekam jejak, kompetensi serta kinerja menjadi sejumlah aspek yang diperhatikan dalam menentukan penempatan aparatur, dengan tetap mengacu pada aturan yang berlaku. Lebih jauh, Asep meminta pejabat yang baru dilantik membangun kepemimpinan yang terbuka dan mampu menciptakan suasana kerja yang harmonis. Hubungan antara pimpinan dan bawahan, kata dia, harus dibangun atas dasar kerja sama untuk mencapai tujuan organisasi, bukan berdasarkan sekat jabatan. “Jangan merasa lebih tinggi dari bawahan. Kita semua punya tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya. Tantangan birokrasi juga semakin berat ketika pemerintah daerah harus bekerja dalam kondisi anggaran yang terbatas. Namun, Asep meminta persoalan fiskal tidak dijadikan pembenaran untuk mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebaliknya, keterbatasan anggaran harus melahirkan pola kerja yang lebih efisien. Para pejabat dituntut mampu mengembangkan kreativitas, inovasi dan strategi kerja agar program pemerintah tetap berjalan optimal dengan sumber daya yang tersedia. “Efisiensi harus berjalan beriringan dengan kreativitas dan inovasi. Jangan sampai keterbatasan anggaran menjadi alasan pelayanan kepada masyarakat menurun,” tegasnya. Di sisi lain, Asep mengingatkan seluruh ASN agar tidak berhenti mengembangkan kapasitas diri. Ia menyebut sejumlah jabatan diperkirakan akan kosong pada 2027 mendatang sehingga aparatur perlu mempersiapkan diri sejak sekarang dengan meningkatkan kompetensi, menjaga integritas dan memperlihatkan kinerja yang konsisten. “Siapkan diri, tingkatkan kemampuan dan tunjukkan kinerja. Hal itu harus dilakukan secara baik dan sesuai ketentuan,” pungkas Asep. Pelantikan ratusan pejabat tersebut diharapkan menjadi momentum mempercepat konsolidasi birokrasi Kabupaten Sukabumi. Dengan aparatur yang kompeten dan berorientasi pada hasil, pemerintah daerah diharapkan semakin mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas sekaligus mengakselerasi agenda pembangunan daerah. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Prestasi membanggakan kembali datang dari Kota Sukabumi. Nadia Putri Ramadhani, siswi SMPN 2 Kota Sukabumi, sukses mencuri perhatian di panggung Grand Final Miss Bintang Indonesia 2026 dengan memborong tiga penghargaan sekaligus. Nadia berhasil menyandang gelar Winner Miss Bintang Preteen Indonesia 2026. Tak berhenti di mahkota utama, putri pasangan Ucup Supriatna dan Epi Sumanti tersebut juga dinobatkan sebagai peraih Best National Costume dan Best Personality. Capaian tiga gelar dalam satu ajang itu menjadi torehan istimewa bagi Nadia sekaligus mengangkat nama Sukabumi di tengah persaingan talenta muda dari berbagai daerah di Indonesia. Dengan usia yang masih belia, Nadia mampu menunjukkan keberanian, kepercayaan diri, kepribadian, serta kemampuan tampil di panggung nasional. Perjalanan menuju kemenangan tersebut ditempa melalui rangkaian karantina yang berlangsung pada 4–8 Agustus 2026. Bersama para finalis dari berbagai provinsi, Nadia mengikuti pembekalan, penilaian, hingga berbagai tahapan kompetisi sebelum akhirnya tampil dalam malam Grand Final di Jakarta. Kerja keras selama proses tersebut berbuah manis. Nadia mampu melewati setiap tahapan dengan performa yang konsisten hingga akhirnya tiga penghargaan sekaligus berada dalam genggamannya. Prestasi itu sekaligus menjadi momentum penting bagi perjalanan Nadia dalam mengembangkan bakatnya di dunia modeling dan ajang kecantikan. “Alhamdulillah, saya sangat bersyukur bisa mendapatkan Winner Miss Bintang Preteen Indonesia 2026, Best National Costume, dan Best Personality. Terima kasih kepada orang tua, coach, keluarga, dan semua yang sudah memberikan dukungan serta doa,” kata Nadia Minggu (9/8/2026). Di balik kemenangan tersebut, Nadia menyadari bahwa mahkota bukan sekadar simbol kemenangan. Gelar yang diraihnya justru menjadi tanggung jawab baru untuk terus belajar, menjaga sikap, meningkatkan kemampuan, dan memberikan prestasi yang lebih besar. “Saya ingin terus berkembang dan semoga bisa membawa nama Jawa Barat serta Indonesia ke tingkat internasional,” ungkapnya. Harapan tersebut segera diwujudkan. Nadia dijadwalkan kembali tampil dalam ajang Miss Teen of the Years di Malaysia pada 24–29 Agustus 2026. Panggung internasional itu menjadi tantangan berikutnya sekaligus kesempatan bagi Nadia untuk kembali membawa nama Indonesia setelah sukses mengharumkan Sukabumi di tingkat nasional. Owner sekaligus coach Kamino Modeling, Kamino, menyebut pencapaian Nadia merupakan hasil dari proses panjang yang tidak hanya mengasah kemampuan tampil di atas panggung, tetapi juga membentuk karakter. “Prestasi bukan hanya soal mahkota, tetapi juga proses membentuk pribadi yang percaya diri, disiplin, rendah hati, dan mampu memberi inspirasi,” kata Kamino. Menurutnya, keberhasilan Nadia diharapkan mampu membuka jalan bagi munculnya talenta-talenta muda lainnya dari Sukabumi. Prestasi tersebut menjadi pesan bahwa keterbatasan usia maupun daerah bukan penghalang untuk bersaing dan mengukir prestasi di panggung yang lebih luas. Kini, tiga gelar yang dibawa pulang Nadia bukan sekadar koleksi penghargaan. Di balik mahkota itu terselip nama Sukabumi yang ikut terangkat. Dari panggung Jakarta, Nadia membuktikan bahwa talenta muda Sukabumi mampu tampil percaya diri, bersaing, dan berdiri sejajar dengan talenta terbaik dari berbagai penjuru Indonesia. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Semangat menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 mulai terasa hingga pelosok kampung. Di Kampung Cicariu, RT 08/RW 03, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, warga bergotong royong mempercantik lingkungan sekaligus membangun suasana kemerdekaan, Minggu (9/8/2026). Kegiatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan warga dari berbagai kalangan. Sejumlah ruas jalan dibersihkan, umbul-umbul dipasang, gapura kampung dibangun dan dihiasi bendera Merah Putih. Tidak hanya itu, lingkungan sekitar turut dipercantik, sementara pos ronda dirapikan agar semakin nyaman digunakan. Kekompakan warga terlihat sepanjang kegiatan berlangsung. Pekerjaan yang dilakukan secara gotong royong tersebut diwarnai canda dan tawa, menciptakan suasana akrab sekaligus memperkuat kebersamaan antarwarga. Ketua RT 08 Kampung Cicariu, Ateng, mengatakan kegiatan tersebut bukan sekadar persiapan menyambut perayaan kemerdekaan. Menurutnya, kegiatan itu menjadi bentuk rasa syukur atas kemerdekaan yang telah diwariskan para pejuang bangsa. “Kita tidak ikut berjuang, namun kita menikmati hasil perjuangan para pahlawan kemerdekaan. Semoga para pahlawan bangsa yang telah gugur di medan perang senantiasa ditempatkan di surga-Nya Allah SWT, Amin,” ujar Ateng. Ia menegaskan, menghias dan membersihkan lingkungan menjelang HUT RI merupakan salah satu cara sederhana masyarakat dalam menunjukkan kecintaan kepada Tanah Air. Di balik kegiatan tersebut, terdapat pesan penting agar generasi saat ini tidak melupakan sejarah dan pengorbanan para pahlawan. “Kegiatan ini merupakan wujud kecintaan terhadap tanah air, rasa syukur sekaligus penghormatan yang tulus kepada para pahlawan bangsa yang telah mengorbankan segalanya demi kemerdekaan yang kita nikmati hari ini,” tambahnya. Sementara itu, Kepala Desa Cipeundeuy, Bakang Anwar As’Adi, menyampaikan apresiasi terhadap antusiasme masyarakat yang secara mandiri menghidupkan suasana kemerdekaan di lingkungan masing-masing. Menurut Bakang, kegiatan serupa dilakukan oleh sejumlah RT dan RW di wilayah Desa Cipeundeuy. Semangat warga dalam membersihkan serta menghias lingkungan dinilai menjadi cerminan kuatnya budaya gotong royong di tengah masyarakat. Bahkan, pemerintah desa berencana melakukan penilaian terhadap berbagai persiapan yang dilakukan setiap lingkungan. Warga atau wilayah yang dinilai paling aktif dan kreatif akan mendapatkan penghargaan sebagai bentuk apresiasi. “Penilaian ini diharapkan menjadi motivasi agar tahun mendatang persiapan dan semangat warga dalam menyambut hari kemerdekaan semakin baik dan penuh semangat,” pungkas Bakang. Kemeriahan di Kampung Cicariu pun menjadi gambaran bahwa semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan melalui seremoni. Bagi warga, menjaga kebersihan, memperindah lingkungan dan mempererat persaudaraan menjadi cara sederhana untuk mengisi kemerdekaan sekaligus merawat semangat gotong royong. (Dicky)