SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) yang dibiayai melalui APBN Tahun Anggaran 2026 di wilayah Pajampangan, Kabupaten Sukabumi, tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, muncul dugaan adanya kewajiban setoran uang puluhan juta rupiah dari sejumlah kelompok penerima program kepada pihak yang diduga berperan dalam proses pengusulan. Program yang dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Citarum tersebut, masing-masing mengalokasikan anggaran sekitar Rp195 juta per kelompok. Di wilayah Pajampangan, program itu tersebar pada sembilan kecamatan. Rinciannya, Kecamatan Jampangkulon sebanyak 14 kelompok, Surade 18 kelompok, Ciracap 6 kelompok, Cibitung 10 kelompok, Cimanggu 5 kelompok, Kalibunder 11 kelompok, Waluran 7 kelompok, Ciemas 6 kelompok, dan Tegalbuleud 12 kelompok. Namun, di balik besarnya anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersebut, menghembus desas-desus mengenai dugaan adanya permintaan uang jasa yang nilainya mencapai puluhan juta rupiah untuk setiap kelompok. Sumber yang merupakan salah satu pengurus kelompok penerima program, dan meminta identitasnya tidak dipublikasikan, mengungkapkan bahwa pihaknya diduga diminta menyerahkan uang sekitar Rp80 juta hingga Rp90 juta. Bahkan, menurut sumber tersebut, terdapat kelompok yang disebut-sebut menyerahkan nominal lebih besar. Menurut pengakuannya, pembayaran tersebut bukan bagian dari kebutuhan pembangunan irigasi. Setoran dilakukan setelah anggaran masuk ke rekening kelompok dan disebut berkaitan dengan pihak yang sebelumnya membantu mengakomodir pengajuan program. “Kami menyetornya mau tidak mau karena sebelumnya sudah ada kesepakatan,” ujar sumber tersebut. Jika informasi tersebut benar, kondisi itu tentu menjadi persoalan serius. Sebab, anggaran yang seharusnya dimanfaatkan untuk pekerjaan fisik berpotensi berkurang secara signifikan sebelum kegiatan pembangunan dilaksanakan. Dampaknya pun mulai dirasakan di lapangan. Sumber tersebut mengaku kelompoknya harus mencari cara agar pekerjaan tetap berjalan, termasuk dengan berutang untuk memenuhi kebutuhan material seperti pasir dan batu pecah serta membayar tenaga kerja. Pembayaran kepada pihak-pihak tersebut, menurutnya, ditangguhkan hingga pencairan anggaran tahap berikutnya. Yang menjadi pertanyaan, apakah kewajiban menyetorkan uang tersebut memiliki dasar hukum dan tercantum dalam petunjuk teknis pelaksanaan P3TGAI maupun pakta integritas yang ditandatangani kelompok penerima? “Tidak ada sama sekali,” tegas sumber tersebut ketika ditanya mengenai keberadaan ketentuan setoran tersebut dalam dokumen resmi program. Skema pencairan P3TGAI sendiri dilakukan secara bertahap, dengan pencairan awal sebesar 70 persen dan sisanya 30 persen setelah pekerjaan tahap awal dinyatakan mencapai progres yang dipersyaratkan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran apabila dana yang tersedia untuk pembangunan telah berkurang akibat setoran di luar ketentuan. Pertanyaan lain juga muncul terkait fungsi pengawasan. Pihak pendamping maupun unsur Satuan Kerja (Satker) yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan program dituntut tidak hanya memastikan pekerjaan fisik berjalan, tetapi juga memastikan seluruh penggunaan anggaran sesuai ketentuan. Ketua Perguruan Sapu Jagat Wilayah Pajampangan Yudi Pratama alias Si Peci Merah Ti Jampang menilai dugaan praktik tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif biasa. Menurutnya, apabila benar terdapat permintaan dan pemberian uang di luar ketentuan program, maka persoalannya harus ditelusuri secara serius. “Pihak yang meminta maupun yang memberikan sama-sama tidak dibenarkan apabila uang tersebut memang tidak memiliki dasar dalam aturan program. Jangan sampai praktik seperti ini dianggap biasa hanya karena sudah menjadi kesepakatan,” ujarnya. Ia juga mempertanyakan efektivitas pengawasan apabila dugaan pemotongan dana terjadi setelah anggaran dicairkan ke rekening kelompok. Masih kata sumber yang sama pengawasan seharusnya mencakup seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari proses pengusulan, pencairan, penggunaan dana hingga penyelesaian pekerjaan. “Kalau yang diawasi hanya hasil fisiknya, sementara dugaan penyimpangan penggunaan anggarannya tidak disentuh, tentu publik berhak bertanya. Ada apa sebenarnya di balik persoalan ini?” katanya. Atas munculnya dugaan tersebut, ia mendorong aparat penegak hukum dan lembaga pemeriksa untuk tidak menunggu persoalan menjadi lebih besar. BPK, Kepolisian maupun Kejaksaan dinilai perlu melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, termasuk menelusuri aliran dana dan pihak-pihak yang diduga menerima setoran. Terlebih, apabila nominal yang disebut mencapai Rp80 juta hingga Rp90 juta untuk satu kelompok, maka dugaan tersebut patut diuji secara serius melalui pemeriksaan dokumen, rekening kelompok, bukti transaksi maupun keterangan para pihak terkait. Hingga berita ini diterbitkan, pihak yang disebut-sebut sebagai penerima uang tersebut belum memberikan penjelasan. Identitas pihak yang diduga menerima setoran juga masih dalam proses penelusuran. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebut maupun berkepentingan dalam persoalan ini sebagai bagian dari prinsip keberimbangan pemberitaan. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki mendorong penguatan pengelolaan keuangan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi belanja aparatur. Langkah tersebut disiapkan untuk menjaga kemampuan fiskal pemerintah daerah sekaligus memastikan program pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Ayep Zaki mengatakan, peningkatan PAD menjadi salah satu kunci dalam memperluas kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan. “Potensi pendapatan yang dimiliki Kota Sukabumi perlu terus dioptimalkan melalui pengelolaan yang lebih efektif,” kata Ayep, lewat akun instagramnya, Jumat (14/8). Selain menggenjot pendapatan lanjut dia, Pemkot Sukabumi juga mengambil langkah pengendalian dari sisi belanja. Salah satunya dengan menerapkan moratorium terbatas penerimaan pegawai agar kebutuhan belanja aparatur tetap terkendali. Menurutnya, kebijakan tersebut harus diikuti dengan peningkatan produktivitas kerja. Keterbatasan penambahan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan perlu diimbangi dengan pemanfaatan teknologi yang mampu membantu pekerjaan aparatur. Dalam konteks tersebut ujarnya, pengembangan Sukabumi Smart Artificial Intelligence (SAI) menjadi salah satu instrumen yang dipersiapkan Pemkot Sukabumi. “Pada akhirnya, teknologi berbasis kecerdasan buatan itu diarahkan untuk mendukung pekerjaan pemerintahan sekaligus meningkatkan kecepatan pelayanan publik,” tandasnya. Ayep Zaki menilai transformasi digital dapat menjadi solusi untuk menciptakan pola kerja yang lebih sederhana dan efisien. Dengan dukungan sistem digital, aparatur diharapkan mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal tanpa harus selalu bergantung pada penambahan jumlah pegawai. Langkah tersebut juga mencerminkan upaya pemerintah daerah menyesuaikan tata kelola pemerintahan dengan perkembangan teknologi. Efisiensi tidak hanya dilakukan melalui penghematan anggaran, tetapi juga melalui pembaruan cara kerja. Pemkot Sukabumi pun berupaya menjaga agar kebijakan pengendalian belanja tidak berdampak terhadap kualitas pelayanan. “Justru, efisiensi diarahkan untuk menghasilkan pemerintahan yang lebih responsif dan mampu memberikan pelayanan secara cepat,” kata dia. Dia kembali menegaskan bahwa penguatan fiskal membutuhkan keseimbangan antara peningkatan pendapatan dan pengelolaan belanja. “Keduanya harus berjalan bersama agar keuangan daerah tetap memiliki ruang yang cukup untuk mendukung pembangunan,” tuturnya. Dengan strategi tersebut, Pemkot Sukabumi menargetkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang semakin produktif, efisien, dan adaptif. Optimalisasi PAD dan pemanfaatan teknologi menjadi bagian dari langkah pemerintah menghadapi tantangan fiskal sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Sukabumi dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Tahun 2026, Jumat (14/8/2026). Pidato Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya memperkuat ketahanan pangan dan kemandirian energi sebagai fondasi kedaulatan bangsa. Ayep Zaki mengatakan, arah kebijakan nasional tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Karena ketahanan pangan dan kemandirian energi memiliki kaitan langsung dengan stabilitas ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Ayep berdalih kemandirian nasional harus dibangun melalui kerja bersama dan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. “Ketahanan pangan dan energi adalah bagian penting dari kemandirian bangsa. Pemerintah harus memastikan pembangunan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” tegasnya. Ia menilai penguatan ketahanan pangan tidak dapat dilepaskan dari upaya meningkatkan produktivitas masyarakat dan memperkuat ekonomi lokal. Begitu pula dengan sektor energi yang membutuhkan perencanaan jangka panjang agar Indonesia memiliki ketahanan dalam menghadapi perubahan kondisi global. Selain kedua sektor tersebut, Ayep Zaki menyebut pesan Presiden mengenai pertumbuhan ekonomi, investasi, penciptaan lapangan kerja. Selain ini dia berpesan untuk terus meningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta pembenahan birokrasi merupakan agenda yang saling berkaitan. “Seluruhnya harus diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang semakin mandiri dan sejahtera,” terang dia. Menurut Ayep, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar agenda strategis nasional dapat diterapkan secara efektif. Pemerintah daerah akan terus menjalankan perannya sesuai kewenangan sekaligus memperkuat kolaborasi dengan DPRD dan seluruh elemen masyarakat. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Sukabumi H. Wawan Juanda mengatakan, pidato kenegaraan memberikan gambaran mengenai arah pembangunan Indonesia. “Ketahanan pangan dan energi merupakan isu strategis. DPRD akan terus mengawal kebijakan pembangunan melalui fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Wawan. Wawan menambahkan, penguatan kedua sektor tersebut membutuhkan dukungan lintas sektor. Pemerintah, DPRD, dunia usaha dan masyarakat harus memiliki komitmen yang sama untuk membangun ketahanan daerah yang pada akhirnya turut memperkuat ketahanan nasional. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dalam menjalankan pembangunan. Perbedaan pendapat maupun kepentingan politik hendaknya tidak menghilangkan semangat kebersamaan dan gotong royong dalam membangun daerah. Rapat paripurna yang dipimpin H. Wawan Juanda tersebut diikuti sekitar 120 peserta. Selain Wali Kota dan Ketua DPRD, hadir Wakil Wali Kota Bobby Maulana, unsur Forkopimda, anggota DPRD, Sekretaris Daerah H. Andang Tjahjadi, jajaran perangkat daerah, camat, lurah serta unsur BUMN, BUMD dan BLUD Kota Sukabumi. Rangkaian kegiatan meliputi menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengheningkan cipta, pengesahan kuorum dan agenda rapat, penyampaian pidato Ketua MPR RI dan Ketua DPD RI. Disamping itu di ruang sidang juga dilakukan pemutaran video capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kemudian dilanjutkan Pidato Kenegaraan Presiden RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo turut menyoroti upaya pemerintah memperkuat kemandirian nasional melalui swasembada pangan dan energi. Hal lain yang disampaikan kepala negara yakni mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mempercepat pembangunan desa dan infrastruktur. Pidato tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran bersama bahwa kemandirian pangan dan energi bukan hanya agenda pemerintah pusat, melainkan membutuhkan dukungan seluruh daerah. Sinergi kebijakan nasional dan pembangunan daerah menjadi salah satu kunci untuk menghadapi tantangan global sekaligus memperkuat fondasi menuju Indonesia Emas 2045. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Pramuka ke-65 kepada seluruh keluarga besar Gerakan Pramuka. Ucapan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali, Jumat (14/8) didampingi Wakil Ketua I Yudha Sukmagara, Wakil Ketua II H. Usep, dan Wakil Ketua III Ramzi Akbar Yusup. Peringatan Hari Pramuka ke-65 menjadi momentum untuk memperkuat kembali semangat pengabdian, gotong royong, serta kontribusi generasi muda dalam pembangunan daerah dan nasional. DPRD Kabupaten Sukabumi menilai Gerakan Pramuka memiliki posisi strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang disiplin, mandiri, tangguh, terampil, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karena itu, Pramuka diharapkan tidak hanya menjadi wadah pembinaan generasi muda, tetapi juga mampu mengambil bagian dalam berbagai agenda pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Salah satu kontribusi yang dinilai penting adalah dukungan terhadap terwujudnya swasembada pangan. Semangat kemandirian, kerja sama, dan kepedulian yang menjadi bagian dari nilai-nilai kepramukaan dinilai selaras dengan upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. DPRD Kabupaten Sukabumi berharap anggota Pramuka dapat terus berperan aktif dalam menumbuhkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya sektor pertanian, pemanfaatan lingkungan secara berkelanjutan, serta kemandirian pangan di tengah masyarakat. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mempersiapkan generasi penerus yang mampu menghadapi berbagai tantangan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Melalui momentum Hari Pramuka ke-65, DPRD Kabupaten Sukabumi juga mengajak seluruh jajaran Gerakan Pramuka untuk mempertahankan semangat persatuan, pengabdian, dan kepedulian sosial sebagai kekuatan dalam membangun bangsa. “Selamat Hari Pramuka ke-65. Semoga Gerakan Pramuka semakin maju, terus berkarya dan berbakti, serta mampu memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat, daerah, dan bangsa,” demikian pesan DPRD Kabupaten Sukabumi. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Dua kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Desa Pasiripis, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, mendapat bantuan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026. Program tersebut mendapat sambutan positif dari pemerintah desa dan masyarakat, khususnya para petani yang selama ini bergantung pada jaringan irigasi untuk menunjang aktivitas pertanian. Paket bantuan tersebut diberikan kepada Kelompok P3A Tani Muda yang berada di Daerah Irigasi Cigangsa dengan ketua Saepul Samsudin, serta Kelompok P3A Garda Muda yang juga berada di daerah irigasi yang sama dan diketuai Gusti Persada. Program peningkatan tata guna air irigasi ini dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat karena membantu memperbaiki dan meningkatkan fungsi jaringan irigasi yang menjadi salah satu penunjang produktivitas lahan pertanian. Perwakilan kelompok penerima bantuan, Hadi dan Gusti, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan program. Keduanya secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum. “Atas nama masyarakat, kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Alhamdulillah, selama kegiatan berlangsung semuanya berjalan dengan baik. Kami berharap program seperti ini bisa terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya,” ujar Hadi dan Gusti, Jumat (14/8/2026). Menurut mereka, keberadaan jaringan irigasi yang lebih baik akan memberikan dampak positif terhadap aktivitas para petani. Selain mendukung kelancaran pengairan, pemeliharaan infrastruktur irigasi juga diharapkan mampu menjaga keberlangsungan kegiatan pertanian masyarakat. Kepala Desa Pasiripis, Nandang Saepul Mikdar, turut memberikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh unsur pemerintahan, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat. “Pemerintah Desa Pasiripis mengapresiasi dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian serta membantu pembangunan dan pengembangan desa, termasuk melalui program peningkatan jaringan irigasi ini,” ungkap Nandang. Sementara itu, tokoh masyarakat Desa Pasiripis, Sobirin, menilai bantuan tersebut menjadi kabar baik bagi para petani. Menurutnya, perbaikan jaringan irigasi memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian. Ia berharap program serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. “Para petani tentu bersyukur dengan adanya bantuan ini. Mudah-mudahan perbaikan irigasi dapat mendukung pertanian dan meningkatkan hasil produksi masyarakat,” tutur Sobirin. Dengan dukungan infrastruktur irigasi yang semakin baik, masyarakat Desa Pasiripis berharap sektor pertanian dapat berkembang lebih optimal. Bantuan P3-TGAI pun diharapkan tidak hanya memperbaiki jaringan pengairan, tetapi turut memperkuat produktivitas dan kesejahteraan petani di wilayah tersebut. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Dua kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Desa Pasiripis, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, mendapat bantuan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026. Program tersebut mendapat sambutan positif dari pemerintah desa dan masyarakat, khususnya para petani yang selama ini bergantung pada jaringan irigasi untuk menunjang aktivitas pertanian. Paket bantuan tersebut diberikan kepada Kelompok P3A Tani Muda yang berada di Daerah Irigasi Cigangsa dengan ketua Saepul Samsudin, serta Kelompok P3A Garda Muda yang juga berada di daerah irigasi yang sama dan diketuai Gusti Persada. Program peningkatan tata guna air irigasi ini dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat karena membantu memperbaiki dan meningkatkan fungsi jaringan irigasi yang menjadi salah satu penunjang produktivitas lahan pertanian. Perwakilan kelompok penerima bantuan, Hadi dan Gusti, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan program. Keduanya secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum. “Atas nama masyarakat, kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Alhamdulillah, selama kegiatan berlangsung semuanya berjalan dengan baik. Kami berharap program seperti ini bisa terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya,” ujar Hadi dan Gusti, Jumat (14/8/2026). Menurut mereka, keberadaan jaringan irigasi yang lebih baik akan memberikan dampak positif terhadap aktivitas para petani. Selain mendukung kelancaran pengairan, pemeliharaan infrastruktur irigasi juga diharapkan mampu menjaga keberlangsungan kegiatan pertanian masyarakat. Kepala Desa Pasiripis, Nandang Saepul Mikdar, turut memberikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh unsur pemerintahan, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat. “Pemerintah Desa Pasiripis mengapresiasi dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian serta membantu pembangunan dan pengembangan desa, termasuk melalui program peningkatan jaringan irigasi ini,” ungkap Nandang. Sementara itu, tokoh masyarakat Desa Pasiripis, Sobirin, menilai bantuan tersebut menjadi kabar baik bagi para petani. Menurutnya, perbaikan jaringan irigasi memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian. Ia berharap program serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. “Para petani tentu bersyukur dengan adanya bantuan ini. Mudah-mudahan perbaikan irigasi dapat mendukung pertanian dan meningkatkan hasil produksi masyarakat,” tutur Sobirin. Dengan dukungan infrastruktur irigasi yang semakin baik, masyarakat Desa Pasiripis berharap sektor pertanian dapat berkembang lebih optimal. Bantuan P3-TGAI pun diharapkan tidak hanya memperbaiki jaringan pengairan, tetapi turut memperkuat produktivitas dan kesejahteraan petani di wilayah tersebut. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Polres Sukabumi kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan dengan melepasliarkan sebanyak 59.980 ekor Benih Bening Lobster (BBL) jenis pasir ke habitat alaminya di perairan Pantai Sangrawayang, Desa Sangrawayang, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Kamis (13/8/2026). Pelepasliaran tersebut dilakukan Unit Tipidum Subnit Jatanras Sat Reskrim Polres Sukabumi sebagai bagian dari penanganan barang bukti dalam perkara tindak pidana yang berkaitan dengan BBL. Prosesnya melibatkan Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). Kasat Reskrim Polres Sukabumi, Iptu Dudi Suharyana, S.H., M.H., menjelaskan bahwa sebelum dilepas, seluruh BBL terlebih dahulu dipastikan berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk dikembalikan ke habitat alaminya. “Pelepasan ini merupakan bentuk komitmen kami untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan. Barang bukti yang telah memenuhi ketentuan untuk dilepasliarkan kami kembalikan ke habitat alaminya agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal,” ujar Iptu Dudi. Dalam pelaksanaannya, puluhan ribu BBL tersebut dikemas menggunakan sejumlah box, kemudian dibawa menggunakan perahu menuju lokasi pelepasliaran. Setelah sampai di perairan yang telah ditentukan, seluruh BBL dilepaskan ke laut. Menurut Iptu Dudi, penanganan perkara BBL tidak semata-mata berorientasi pada aspek penegakan hukum. Faktor kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya perikanan juga menjadi perhatian dalam setiap proses penanganannya. “Penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga ekosistem. Kami ingin memastikan bahwa proses hukum yang dilakukan tetap memberikan manfaat bagi kelestarian sumber daya laut dan masyarakat nelayan,” katanya. Dari jumlah keseluruhan barang bukti, sebanyak 20 ekor BBL jenis pasir disisihkan untuk kepentingan penyidikan dan pembuktian perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pelepasliaran tersebut turut dihadiri Dudi Yana dari Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi, H. Dede Ola selaku Ketua HNSI, serta Ipda Majelis Pakpahan, S.H., M.H., C.P.H.R., Kanit Tipidum Polres Sukabumi, bersama jajaran personel Sat Reskrim. Melalui kegiatan ini, Polres Sukabumi menegaskan komitmennya untuk terus memberantas tindak pidana yang berkaitan dengan sumber daya perikanan sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem laut. Langkah tersebut diharapkan turut mendukung keberlanjutan sumber daya kelautan serta kehidupan masyarakat nelayan di wilayah Kabupaten Sukabumi. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi H. Ade Suryaman mengikuti secara virtual peresmian 3.395 Jembatan Garuda dan 3.000 titik air bersih di berbagai wilayah Indonesia yang diresmikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Kamis (13/8/2026). Kegiatan tersebut diikuti Sekda dari kawasan Jembatan Garuda Ariadipa, Kampung Bobojong, Desa Jambenenggang, Kecamatan Kebonpedes. Peresmian serentak ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas pemerataan pembangunan infrastruktur dasar. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan jembatan dan penyediaan titik air bersih merupakan bentuk nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Infrastruktur tersebut ditujukan terutama bagi wilayah yang masih membutuhkan akses dasar untuk menunjang aktivitas dan kesejahteraan warga. Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada TNI, Polri, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi salah satu kunci percepatan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pembangunan ribuan jembatan Garuda di berbagai daerah diharapkan mampu memperkuat konektivitas antarkawasan. Keberadaan jembatan juga menjadi sarana penting dalam membuka akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun aktivitas sosial lainnya. Sementara itu, penyediaan ribuan titik air bersih diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar. Program tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang merata. Peresmian secara serentak ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus mempercepat pembangunan infrastruktur dasar hingga ke berbagai wilayah. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu memastikan pembangunan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat. Di Kabupaten Sukabumi, kegiatan tersebut turut menjadi momentum memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dengan unsur TNI, Polri, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Turut hadir mendampingi Sekda, Dandim 0607/Kota Sukabumi beserta jajaran, perwakilan Polres Sukabumi Kota, perwakilan Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, perangkat daerah, Camat Kebonpedes, serta Kepala Desa Jambenenggang. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Potensi zakat, infak dan sedekah (ZIS) di Kota Sukabumi yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp148 miliar menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Sukabumi dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki mendorong agar potensi tersebut dapat dikelola lebih optimal sehingga tidak hanya menjadi sumber penghimpunan dana sosial, tetapi turut memberikan dampak nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dorongan tersebut disampaikan Ayep Zaki seusai pelantikan pengurus Baznas Kota Sukabumi periode 2026–2031, Rabu (13/8/2026). Ia menilai diperlukan target yang jelas agar peningkatan penghimpunan zakat dapat dilakukan secara bertahap. “Targetnya dalam satu tahun ini zakat kita Rp8 miliar total. Kemudian target kedua Rp12 miliar dan target ketiganya Rp16 miliar,” ujar Ayep Zaki. Menurutnya, Baznas ke depan harus ditempatkan sebagai bagian dari instrumen pembangunan daerah. Pengelolaan zakat dan wakaf diharapkan dapat berjalan beriringan dengan berbagai sumber pembiayaan pemerintah, termasuk APBD, bantuan keuangan provinsi dan PAD. “Baznas dijadikan satu instrumen pembangunan. Mulai dari APBD kita, bantuan keuangan dari provinsi, termasuk PAD kita, Baznas dan wakaf,” jelasnya. Ayep Zaki juga menilai sektor wakaf masih memiliki ruang besar untuk dikembangkan. Saat ini, pengelolaan wakaf di Kota Sukabumi disebut menghasilkan sekitar Rp125 juta per tahun. Untuk memastikan program Baznas berjalan berdasarkan kebutuhan masyarakat, Pemkot Sukabumi akan mengintegrasikan data Baznas ke dalam Sukasai atau Sukabumi Smart Artificial Intelligence. Melalui sistem tersebut, penyusunan strategi, program hingga rencana aksi Baznas dapat dilakukan berdasarkan data. Realisasi program juga nantinya dapat dipantau secara digital. “Kita akan menyusun satu strategi kerja, program kerja dan action plan Baznas. Realisasi kerjanya akan dimonitor oleh Sukasai. Jadi semua data Baznas akan kita masukkan ke Sukasai,” kata Ayep Zaki. Sementara itu, Ketua Baznas Kota Sukabumi Aceng Najmudin Nawawi menyebut realisasi penghimpunan ZIS saat ini masih berada di kisaran Rp5 miliar. Angka tersebut masih jauh dibandingkan potensi yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp148 miliar. Menurut Aceng, kesenjangan antara potensi dan realisasi tersebut menjadi tantangan yang harus segera dijawab melalui strategi penghimpunan yang lebih kuat. “Ke depan barangkali penguatan regulasi dulu dan pemutakhiran digitalisasi. Sehingga kita bisa menganalisis seperti apa dan harus bagaimana untuk mengoptimalisasikan zakat, infak, dan sedekah di Kota Sukabumi,” ujarnya. Baznas Kota Sukabumi pun akan mendorong penguatan regulasi sekaligus memperbarui sistem digitalisasi. Langkah ini diharapkan mampu menghasilkan basis data yang lebih akurat untuk memetakan potensi muzaki sekaligus meningkatkan penghimpunan ZIS secara bertahap. Dengan dukungan pemerintah dan pemanfaatan teknologi, potensi ZIS yang selama ini belum tergarap maksimal diharapkan dapat dioptimalkan menjadi kekuatan sosial-ekonomi baru bagi masyarakat Kota Sukabumi. Kegiatan diakhiri dengan serah terima jabatan dari Miftah Amir kepada Aceng Aceng Najmudin Nawawi. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Di tengah pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) Tahun Anggaran 2026, muncul dugaan adanya pemotongan dana bantuan yang diterima kelompok penerima di wilayah Pajampangan, Kabupaten Sukabumi. Program yang dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Wilayah Sungai Citarum dan Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Citarum tersebut diketahui memberikan bantuan sekitar Rp195 juta untuk setiap kelompok. Sejumlah wilayah di Pajampangan menjadi sasaran program, di antaranya Kecamatan Jampangkulon, Cibitung, Cimanggu, Kalibunder, Waluran dan Tegalbuleud. Namun, di balik pelaksanaan pembangunan jaringan irigasi itu, muncul informasi mengenai dugaan pungutan atau pemotongan dana dalam jumlah cukup besar. Seorang pengurus kelompok yang meminta namanya tidak dipublikasikan mengungkapkan, pihaknya diduga diminta menyerahkan uang tunai sekitar Rp80 juta hingga Rp90 juta. Besaran tersebut bahkan disebut dapat berbeda di sejumlah kelompok. Menurut sumber tersebut, uang yang disetorkan disebut sebagai jasa atau biaya perantara dalam proses pengajuan dan pengakomodasian kelompok penerima program. Ia mengaku kelompoknya berada dalam posisi sulit karena harus memenuhi permintaan tersebut setelah dana bantuan dicairkan. “Kami terpaksa berutang untuk membeli pasir dan batu pecah. Untuk upah tenaga kerja juga dijanjikan dibayarkan setelah pencairan tahap kedua,” kata sumber yang sama, Rabu (13/8). Ia menegaskan, kewajiban menyetorkan uang tersebut tidak tercantum dalam petunjuk teknis maupun pakta integritas yang ditandatangani kelompok penerima. “Hal itu sama sekali tidak ada tertulis dalam aturan maupun pernyataan integritas yang kami tandatangani,” ujarnya. Jika dugaan tersebut benar, praktik pemotongan dana dalam jumlah besar berpotensi memengaruhi kualitas pekerjaan. Sebab, dana yang semestinya digunakan untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur irigasi menjadi berkurang sebelum seluruh kegiatan fisik dilaksanakan. Seorang pengamat dari unsur lembaga swadaya masyarakat menilai dugaan tersebut perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, seluruh penggunaan anggaran program pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Pihak yang meminta maupun yang memberikan sama-sama tidak dibenarkan apabila praktik tersebut memang terjadi. Karena itu, perlu ada pemeriksaan agar persoalannya menjadi terang,” tegasnya. Masyarakat pun berharap aparat pengawas serta penegak hukum dapat melakukan klarifikasi dan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap dugaan tersebut. Langkah itu dinilai penting untuk memastikan bantuan P3TGAI benar-benar digunakan sesuai peruntukannya, sekaligus menjaga kualitas pembangunan irigasi dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara. (Dicky)