JATENG:Bidik-kasusnews.com
Jepara, 26 Oktober 2025 — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara kembali mempertegas aturan larangan bagi pedagang kaki lima (PKL) dan pelaku UMKM berjualan di kawasan Alun-Alun 1 Jepara. Kebijakan tersebut menjadi langkah lanjutan dalam menjaga ketertiban dan estetika ruang publik setelah rampungnya revitalisasi alun-alun.
pemerintah menegaskan bahwa larangan ini bersifat permanen dan mencakup seluruh area Alun-Alun 1, Jalan Kartini, serta jalan-jalan protokol di sekitarnya. Pemerintah daerah menetapkan kawasan itu sebagai zona bebas PKL, bagian dari upaya menata kota agar lebih bersih, tertib, dan indah.
> “Penataan ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi utama alun-alun sebagai ruang terbuka hijau dan tempat warga beraktivitas tanpa gangguan aktivitas niaga yang tidak teratur,”dikutip dari Liputandesa.id 26/10/2025.
Kebijakan tersebut berlandaskan tiga aturan utama, yaitu Perda Nomor 20 Tahun 2012 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3), Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan PKL, serta SK Bupati Jepara Nomor 51.3/372 Tahun 2017 yang mengatur tata kelola kawasan Alun-Alun 1.
Pemkab melalui Satpol PP Jepara berwenang melakukan penertiban terhadap pedagang yang melanggar. Barang dagangan yang disita dapat dikembalikan setelah pedagang membuat surat pernyataan tidak mengulangi pelanggaran. Sementara bagi pelanggar berulang, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha.
Warga Dukung Kebijakan, Tapi Kritik Kegiatan Hiburan
Sejumlah warga mendukung langkah tegas Pemkab tersebut. Mereka berharap penataan ini dijalankan secara berkelanjutan, tidak hanya saat ada kegiatan besar atau kunjungan pejabat.
Namun, perhatian publik justru beralih ke kerusakan parah rumput Alun-Alun Jepara usai Konser ANTV Rame Jepara, yang digelar Sabtu malam (25/10/2025). Ribuan penonton memadati area tengah alun-alun, menyebabkan rumput yang baru ditanam rusak berat dan berubah menjadi lumpur.
> “Dulu saja anak-anak kecil ditegur kalau menginjak rumput. Sekarang malah buat konser besar sampai rusak begini,” kata Rifani (42), warga Jepara kota, Minggu (26/10/2025).
Unggahan foto kondisi alun-alun setelah konser yang viral di media sosial memicu kritik warganet. Banyak yang menilai kebijakan pemerintah tidak sejalan dengan aturan ketat yang diterapkan terhadap PKL.
> “Kalau pemerintah tegas melarang PKL demi menjaga taman, seharusnya acara besar seperti konser juga tidak boleh merusak fasilitas umum,” ujar Slamet, pedagang di kawasan Jalan Pemuda.
Konsistensi Kebijakan Jadi Sorotan
Kerusakan rumput di Alun-Alun Jepara menimbulkan pertanyaan soal konsistensi penerapan aturan ruang publik. Sebab, di satu sisi pemerintah melarang pedagang untuk menjaga kebersihan, namun di sisi lain kegiatan besar yang merusak taman tetap diizinkan.
> “Larangan PKL dimaksudkan untuk menjaga ketertiban dan keindahan kota, tetapi pengawasan terhadap kegiatan hiburan juga perlu diperketat agar tujuan kebijakan tidak kontradiktif,” dilansir dari Liputandesa.id.
Masyarakat berharap Pemkab Jepara segera melakukan perbaikan rumput yang rusak dan mengevaluasi izin kegiatan di kawasan alun-alun agar tidak mengulangi kejadian serupa.
Selain menjaga ketertiban, warga juga meminta pemerintah lebih transparan dalam pengelolaan ruang publik dan tidak tebang pilih dalam penegakan aturan, agar fungsi utama Alun-Alun Jepara sebagai ruang hijau dan tempat rekreasi masyarakat benar-benar dapat terwujud.
> Kerusakan parah rumput Alun-Alun Jepara usai konser ANTV menuai kritik warga. Mereka mempertanyakan konsistensi Pemkab yang sebelumnya melarang PKL dengan alasan menjaga keindahan taman.
(Wely-jateng)
