Jakarta, Bidik-kasusnews.com – Kejaksaan Agung Republik Indonesia terus mendalami kasus dugaan korupsi yang menyeret nama-nama penting dalam lingkup peradilan. Pada Kamis (17/4/2025), Tim Jaksa Penyidik dari Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa tiga orang saksi terkait perkara suap dan/atau gratifikasi penanganan perkara di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Tiga saksi yang diperiksa memiliki latar belakang berbeda namun berkaitan erat dengan kasus tersebut, yakni: BM, pegawai pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan EI, sopir pribadi Wakil Ketua PN Jakarta Pusat IS, istri dari Tersangka ASB Ketiganya diperiksa dalam rangka penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Tersangka WG dan beberapa pihak lainnya. “Pemeriksaan terhadap para saksi bertujuan untuk memperkuat pembuktian serta melengkapi pemberkasan penyidikan,” tulis Kejaksaan Agung dalam keterangan resminya. Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyentuh institusi peradilan yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan hukum. Pemeriksaan terhadap sosok-sosok dekat tersangka, termasuk keluarga, menunjukkan keseriusan Kejagung dalam mengungkap praktik suap yang diduga mengintervensi jalannya penegakan hukum. Langkah lanjutan dari penyidikan ini masih akan terus berkembang, seiring dengan pengumpulan alat bukti dan keterangan dari pihak-pihak terkait.(Agus)

Jakarta, Bidik-kasusnews.com — Kejaksaan Agung terus mengintensifkan penyidikan atas kasus dugaan korupsi besar-besaran yang melibatkan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Pada Rabu (16/4), Tim Jaksa Penyidik dari Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa tiga orang saksi penting guna mendalami skema pengelolaan keuangan dan investasi perusahaan tersebut pada periode 2008 hingga 2018.(16/4/2025) Ketiga saksi yang diperiksa terdiri dari: LR, mantan anggota Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) RST, agen lepas dari PT Mirae Asset Sekuritas, yang sebelumnya dikenal dengan nama PT E-Trading Sekuritas dan PT Daewoo MM, asisten pribadi Pieter Resimen, yang diduga membantu transaksi saham bersama tokoh lain bernama Joko H. Tirto Pemeriksaan ini berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara atas nama tersangka IR, yang disebut memiliki peran krusial dalam praktik korupsi pengelolaan dana investasi Jiwasraya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung menegaskan, “Pemeriksaan terhadap para saksi dilakukan untuk memperkuat alat bukti dan melengkapi pemberkasan, sehingga penanganan perkara dapat berjalan optimal dan transparan.” Kasus Jiwasraya menjadi salah satu skandal korupsi keuangan paling disorot dalam satu dekade terakhir, dengan nilai kerugian negara yang ditaksir mencapai triliunan rupiah. Pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terlibat diharapkan bisa membuka lebih banyak tabir dugaan keterlibatan jaringan pelaku lainnya.(Agus

Jakarta, Bidik-kasusnews.com Jakarta — Dalam langkah progresif penegakan hukum yang lebih manusiawi, Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Prof. Dr. Asep Nana Mulyana menyetujui penyelesaian empat perkara narkotika melalui pendekatan Restorative Justice. Keputusan ini diumumkan dalam ekspose virtual yang digelar pada Selasa (15/4/2025). Empat tersangka yang berkasnya disetujui untuk diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif berasal dari dua wilayah hukum, yakni Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Kejaksaan Negeri Pasaman Barat. Mereka adalah: Ambyah Surya Saputra alias PT – Jakarta Timur Wisnu Dwi Laksono bin Kasirun – Jakarta Timur Feri Eka Putra bin Akmam alias Feri – Pasaman Barat M. Al Amin alias Amin bin Bulus Salam – Pasaman Barat Keempat tersangka dijerat dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bukan Bandar, Hanya Pengguna Keputusan untuk menggunakan mekanisme Restorative Justice ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan objektif, antara lain: hasil laboratorium menunjukkan para tersangka positif menggunakan narkoba, namun tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap. Mereka dikategorikan sebagai pengguna akhir, bukan produsen atau pengedar. Lebih lanjut, hasil asesmen terpadu menyebutkan bahwa para tersangka tergolong sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika, dan belum pernah menjalani rehabilitasi lebih dari dua kali. Mereka juga tidak masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). “Penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif ini menjadi bentuk pelaksanaan asas Dominus Litis oleh jaksa, dengan tetap mengacu pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021,” tegas JAM-Pidum Prof. Asep. Langkah Humanis dan Reformatif Pendekatan ini sejalan dengan semangat reformasi penegakan hukum di Indonesia, yang tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga memulihkan individu dan mengurangi beban lembaga pemasyarakatan. Para tersangka akan diarahkan ke jalur rehabilitasi agar dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Kepala Kejaksaan Negeri di masing-masing wilayah diminta segera menerbitkan surat ketetapan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif sebagai tindak lanjut dari persetujuan ini. (Agus)

Jakarta, Bidik-kasusnews.com — Kejaksaan Agung kembali memperkuat langkah penegakan hukum di sektor energi. Kali ini, enam orang saksi diperiksa dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang mencuat dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) beserta anak usahanya, selama periode 2018 hingga 2023.(15/4/2025) Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Jaksa Penyidik Direktorat Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS), terhadap sejumlah tokoh kunci dari berbagai unit strategis dalam tubuh Pertamina dan mitra kerjanya. Enam nama yang diperiksa di antaranya: DPR, mantan Direktur Utama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) Persero periode 2015–2016; FTR, Manager Market Research & Data Analysis PT Kilang Pertamina Internasional; ABN, General Manager PT KPI Refinery Unit VI Balikpapan; YT, General Manager PT KPI Refinery Unit IV Balongan; WSW, General Manager PT KPI Refinery Unit IV Cilacap; EJU, Vice President Process and Facility PT Kilang Pertamina Internasional. Pemeriksaan ini terkait dengan kasus yang menjerat Tersangka YF dan sejumlah pihak lain. Dugaan korupsi tersebut meliputi penyimpangan dalam pengadaan, distribusi, hingga pengelolaan hasil produksi minyak mentah dan produk kilang, yang berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi negara. Langkah pemeriksaan ini menjadi bagian dari strategi Kejaksaan untuk mengungkap keterlibatan para pengambil kebijakan maupun pihak operasional yang diduga mengetahui atau terlibat dalam proses yang menyimpang. Pihak Kejaksaan menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini secara transparan dan akuntabel, mengingat sektor energi merupakan hulu strategis yang memengaruhi hajat hidup masyarakat luas.(Agus)

Jakarta, Bidik-kasusnews.com — Penyidikan perkara korupsi tata niaga timah yang melibatkan sejumlah korporasi besar terus bergulir. Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan JAM PIDSUS memeriksa dua orang saksi penting guna memperkuat pembuktian dalam perkara yang menyedot perhatian publik tersebut.(15/4/2025) Dua saksi berinisial FTR yang diketahui menjabat sebagai marketing, serta LG selaku karyawan swasta, dimintai keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Timah Tbk, yang berlangsung sejak tahun 2015 hingga 2022. Keduanya diperiksa dalam rangka penyidikan terhadap perkara besar yang menyeret nama Tersangka Korporasi Refined Bangka Tin dan sejumlah pihak lainnya. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya penyidik untuk melengkapi berkas perkara dan mengungkap alur distribusi serta potensi kerugian negara dalam tata kelola komoditas strategis tersebut. Skema dugaan korupsi di sektor pertambangan ini menjadi perhatian karena menyangkut komoditas bernilai tinggi yang menjadi salah satu tulang punggung ekspor nasional. Kejaksaan Agung menyampaikan bahwa penyidikan akan terus dikembangkan hingga seluruh pihak yang terlibat, baik individu maupun korporasi, dimintai pertanggungjawaban hukumnya. Kasus ini juga menegaskan pentingnya reformasi tata niaga di sektor pertambangan agar tidak menjadi ladang subur praktik kecurangan dan penyalahgunaan wewenang. (Agus)

Jakarta, Bidik-kasusnews.com — Penegakan hukum terhadap praktik korupsi di sektor peradilan kembali mendapat sorotan. Tim Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung menetapkan MSY, Legal Corporate PT Wilmar, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.(15/4/2025) Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan Surat TAP-28/F/2/Fd.2/04/2025 dan PRIN-30/F.2/Fd.2/04/2025 yang diterbitkan pada 15 April 2025. MSY diduga berperan penting dalam menyiapkan dana sebesar Rp60 miliar dalam bentuk mata uang asing untuk mempengaruhi hasil putusan perkara minyak goreng yang ditangani korporasinya. Pengungkapan kasus ini bermula dari penggeledahan yang dilakukan penyidik JAM PIDSUS di tiga lokasi pada Sabtu, 12 April 2025, yang tersebar di dua provinsi. Dari operasi tersebut, penyidik menyita sejumlah aset mewah berupa dua unit mobil Mercedes Benz, satu unit Honda CRV, dua unit motor Vespa, serta empat unit sepeda Brompton. Penyidikan pun berkembang setelah pemeriksaan terhadap lima saksi, termasuk MSY dan dua tersangka lainnya, yaitu WG dan MS. Berdasarkan keterangan yang dihimpun, skenario suap bermula dari permintaan bantuan “pengurusan perkara” oleh WG, yang kemudian disampaikan kepada MS dan diteruskan ke MSY. Pertemuan-pertemuan krusial terjadi, salah satunya di restoran Daun Muda, Jakarta Selatan, dan Layar Seafood, Kelapa Gading. Dalam pertemuan tersebut, nominal suap yang awalnya Rp20 miliar meningkat menjadi Rp60 miliar, dengan janji hasil putusan yang menguntungkan pihak korporasi. Uang tersebut akhirnya diserahkan secara bertahap dan diduga mengalir ke tangan pihak yang memiliki kewenangan atas putusan perkara. Salah satu lokasi serah terima uang diduga terjadi di kawasan SCBD, Jakarta. Atas perbuatannya, MSY dikenakan Pasal 6 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 5 Ayat (1) jo. Pasal 13 jo. Pasal 18 UU Tipikor, serta Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Saat ini, tersangka MSY telah ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan untuk proses penyidikan lanjutan. Kejaksaan Agung menegaskan akan menindak tegas segala bentuk intervensi terhadap proses hukum, termasuk dari kalangan korporasi besar. Kasus ini menjadi peringatan keras bagi para pelaku usaha agar tidak bermain api dengan sistem peradilan.(Agus)

Jakarta, Bidik-kasusnews.com— Komitmen penegakan hukum yang adil dan terpadu antara aparat penegak hukum sipil dan militer kembali ditegaskan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAM-Pidmil) Mayjen TNI Dr. M. Ali Ridho dalam forum Gathering Penerima Beasiswa Eka Tjipta Foundation 2024 yang digelar di Sinar Mas Land Plaza, Jakarta Pusat.(15/4/2025) Dalam paparannya, JAM-Pidmil menekankan pentingnya penanganan perkara koneksitas secara profesional dan sinergis, sebagai bentuk keseriusan Kejaksaan RI dalam menjamin kepastian hukum lintas yuridiksi. Perkara koneksitas sendiri merupakan jenis perkara yang melibatkan pelaku dari lingkungan peradilan umum dan peradilan militer secara bersamaan. “Penanganan perkara koneksitas harus berpijak pada prinsip due process of law dan dilaksanakan melalui kolaborasi yang terstruktur antara Polisi Militer, Oditur, Penyidik, dan Jaksa,” ujar Mayjen TNI Ali Ridho. Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2025, penanganan perkara koneksitas tidak hanya mempertimbangkan unsur kerugian negara yang besar, tetapi juga kepentingan publik, lintas wilayah kerja, dan keterlibatan pelaku dari luar negeri atau tokoh publik. Langkah ini bertujuan untuk mencegah disparitas hukum serta memastikan keadilan substantif. Penanganan perkara dilakukan melalui tim gabungan, mulai dari tahap penyidikan hingga eksekusi putusan. Tim Tetap Penyidikan dan Tim Penuntutan Koneksitas dibentuk berdasarkan SKB Menhan, Jaksa Agung, dan Panglima TNI. JAM-Pidmil juga menjalankan peran sebagai pengendali mutu dalam proses eksaminasi perkara. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Tenaga Ahli Jaksa Agung Laksamana Muda TNI (Purn) Anwar Saadi yang merupakan JAM-Pidmil pertama. Ia menambahkan bahwa sinergi sipil-militer dalam perkara koneksitas mencerminkan langkah strategis reformasi birokrasi penegakan hukum di Indonesia. “Ini bukan hanya soal prosedur hukum, tapi soal membangun integritas hukum nasional yang adil dan menyeluruh,” ungkap Anwar Saadi. Dengan landasan hukum yang kuat dan koordinasi antar lembaga yang semakin solid, Kejaksaan RI melalui JAM PIDMIL siap menjawab tantangan penegakan hukum koneksitas di era modern—demi mewujudkan supremasi hukum yang tidak memihak dan dapat dipercaya oleh seluruh elemen bangsa.(Agus)

Sanggau, Bidik-kasusnews.com – Sebuah atmosfer penuh semangat menyelimuti Kota Sanggau pada Minggu, 13 April 2025. Ribuan pelari dari berbagai penjuru Indonesia tumpah ruah di jalanan kota dalam ajang Adhyaksa Sanggau City Run 2025, yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-409 Kabupaten Sanggau. Tidak hanya mencetak prestasi olahraga, gelaran ini juga menjadi simbol kolaborasi antarinstansi dan partisipasi masyarakat luas dalam merayakan kebersamaan serta gaya hidup sehat. Kegiatan yang pertama kali digelar ini sukses menyatukan elemen masyarakat, aparatur negara, dan komunitas olahraga dalam satu semangat: membangun Sanggau yang lebih aktif dan sehat. Bupati Sanggau, yang hadir langsung membuka acara, menyampaikan apresiasi mendalam atas antusiasme peserta yang mencapai lebih dari 1.100 orang. Ia menekankan bahwa olahraga harus menjadi bagian dari budaya masyarakat, sekaligus perekat sosial yang kuat di tengah keberagaman. Dukungan besar dari Pemerintah Daerah, jajaran Forkopimda, hingga BUMN/BUMD serta komunitas olahraga menjadikan acara ini bukan sekadar lomba lari biasa, tetapi ajang pemersatu yang berskala nasional. Tak kurang dari perwakilan DPR RI, DPRD Kalbar, Kejaksaan Tinggi Kalbar, Polda Kalbar, hingga TNI ikut ambil bagian dalam meramaikan event ini. Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau, sebagai inisiator acara, mengungkapkan rasa terima kasih kepada Pembina Adhyaksa Runners, Prof. Dr. Reda Manthovani, serta Ketua Adhyaksa Runners, Dr. Sugeng Riyanta. Dukungan mereka dinilai konsisten dalam memasyarakatkan olahraga lari di berbagai daerah, sekaligus mengimplementasikan visi Asta Cita Presiden dalam pembangunan SDM yang unggul dan sehat. Antusiasme peserta semakin membara dengan hadirnya runner profesional dari luar Kalimantan, termasuk dari Jakarta, Bogor, Riau, hingga Singkawang. Ribuan pasang mata menyaksikan perjuangan para pelari dalam lintasan lomba kategori 5K dan 10K yang berlangsung meriah. Berikut ini adalah para juara dari masing-masing kategori: Kategori 10K Putra: Irmansyah – 33:19 Robby Ikbal Siregar – 35:38 Fransisko Rato – 36:08 Abel – 38:40 Kurniawan – 39:54 Kategori 10K Putri: Sri Yuliani – 49:14 Opie Wulandari – 53:52 Rere – 58:17 Agus Sri Wahyuni – 60:08 Saqila – 61:47 Kategori 5K Putra: Musa – 17:17 Ikrama – 18:05 A. Rasul – 18:28 Jemi – 19:16 Forius – 19:28 Kategori 5K Putri: Markarisa Febriana – 24:55 Soedar – 27:33 Aulia – 29:19 Sri Ratna – 30:19 Irma – 30:42 Acara semakin semarak dengan hadiah menarik seperti uang pembinaan, doorprize, dan satu unit sepeda motor persembahan dari Prof. Reda Manthovani yang menjadi magnet tersendiri bagi para peserta. Adhyaksa Sanggau City Run 2025 telah membuktikan bahwa perayaan hari jadi daerah tak melulu bersifat seremonial. Dengan kemasan sportif, kolaboratif, dan inspiratif, ajang ini diharapkan menjadi agenda tahunan yang terus berkembang, sekaligus melahirkan bibit atlet berbakat dari Kabupaten Sanggau.(Agus)

Jakarta, Bidik-kasusnews.com – Penegakan hukum kembali tercoreng. Tiga hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara korupsi tiga korporasi minyak goreng. Tak tanggung-tanggung, nilai uang suap yang mengalir demi ‘mempengaruhi’ putusan disebut mencapai Rp60 miliar. Sabtu (12/4), penyidik dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan serentak di tiga lokasi—Jepara, Sukabumi, dan Jakarta—untuk mengembangkan penyidikan kasus ini. Hasilnya mencengangkan: uang tunai dalam berbagai mata uang asing dan rupiah, mobil-mobil mewah, hingga puluhan sepeda motor dan sepeda disita dari para tersangka. Penggeledahan ini menguatkan bukti keterlibatan para hakim, termasuk DJU, AM, dan ABS, dalam skenario besar pengondisian putusan perkara agar diputus onslag (lepas dari segala tuntutan hukum). Dari hasil pemeriksaan para saksi, terungkap skema permufakatan antara pengacara korporasi minyak goreng berinisial AR dengan tersangka WG. Mereka sepakat mengatur putusan dengan “ongkos” awal Rp20 miliar, yang kemudian naik menjadi Rp60 miliar atas permintaan MAN, Wakil Ketua PN Jakpus saat itu. Uang itu kemudian disalurkan dalam bentuk dolar Amerika dan Singapura, termasuk pembagian ke tiga hakim: DJU, AM, dan ABS, dengan nilai yang bervariasi antara Rp4,5 miliar hingga Rp6 miliar. Uang disamarkan dalam goodie bag, dan bahkan pernah dibagi di depan Bank BRI Pasar Baru. Atas peran masing-masing, Kejaksaan Agung resmi menetapkan DJU, AM, dan ABS sebagai tersangka pada 13 April 2025. Mereka disangkakan melanggar UU Tindak Pidana Korupsi dan kini ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung untuk 20 hari ke depan. Kasus ini menambah daftar panjang catatan kelam integritas aparat peradilan. Masyarakat pun menanti langkah tegas lanjutan, termasuk pengusutan aktor-aktor lain di balik layar yang belum tersentuh. (Agus)

Jakarta, Bidik-kasusnews.com — Kejaksaan Republik Indonesia menerima kunjungan balasan dari delegasi Kejaksaan Agung Republik Rakyat Tiongkok (Supreme People’s Procuratorate) dalam rangka memperkuat kerja sama strategis di bidang hukum dalam forum China-ASEAN Prosecutors-General Conference. Delegasi dari Tiongkok yang dipimpin oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Guangxi Zhuang ini, melakukan serangkaian pertemuan penting dengan sejumlah pejabat tinggi Kejaksaan RI. Di antaranya adalah jamuan makan siang yang dihadiri Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara R. Narendra Jatna. Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk membahas penguatan komunikasi kelembagaan dan inisiatif kolaborasi antarnegara dalam menangani isu-isu hukum lintas batas. Agenda kunjungan dilanjutkan ke Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI (Badiklat) di Ragunan, Jakarta Selatan. Di sana, para delegasi disambut oleh Sekretaris Badiklat, Ade Sutiawarman, dan mengikuti sesi diskusi mengenai pengembangan sumber daya manusia serta pertukaran praktik terbaik. Para tamu juga berkesempatan meninjau fasilitas pelatihan dan museum Kejaksaan. Kunjungan ini merupakan bentuk resiprositas atas hubungan erat yang telah terbangun antara kedua institusi. Sebelumnya, Kejaksaan RI telah mengirimkan sejumlah jaksa untuk mengikuti pelatihan di China-ASEAN Prosecutors Exchange and Training Base di Nanning, Guangxi. Melalui kunjungan ini, Kejaksaan RI menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam memperluas jaringan kerja sama internasional, terutama di sektor penegakan hukum dan penguatan kapasitas kelembagaan. Langkah ini sekaligus menegaskan pentingnya diplomasi hukum dalam menghadapi tantangan kejahatan lintas negara di kawasan Asia Tenggara.(Agus)