SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Misteri penemuan jasad pria yang terbungkus plastik dan karung di dasar jurang bawah Jembatan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) KM 69, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, akhirnya terungkap. Polres Sukabumi berhasil menangkap tiga orang yang diduga terlibat dalam pembunuhan tersebut setelah melakukan penyelidikan intensif. Pengungkapan kasus ini disampaikan Wakapolres Sukabumi Kompol Agus Susanto, didampingi Kasat Reskrim Iptu Dudi Suharyana, dalam konferensi pers di Mapolres Sukabumi, Jumat (16/10/2026). Polisi mengungkap bahwa perkara tersebut melibatkan tiga tersangka berinisial AS, AP, dan N yang ditangkap di lokasi berbeda. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, korban berinisial A.B. diduga menjadi korban pembunuhan pada 22 September 2026. Polisi menduga tindakan tersebut dipicu persoalan sakit hati dan dendam. Setelah korban meninggal dunia, jasadnya diduga dibungkus menggunakan plastik dan karung, kemudian dibuang ke dasar jurang di kawasan Tol Bocimi KM 69. Untuk mengungkap perkara tersebut, penyidik melakukan serangkaian penelusuran, mulai dari pemeriksaan saksi hingga analisis bukti digital dan rekaman kamera pengawas atau CCTV. Hasil pengembangan penyelidikan itu mengarah pada identitas tiga orang yang kini telah diamankan sebagai tersangka. Penangkapan dilakukan pada 13 Oktober 2026 di tiga wilayah berbeda, yakni Bandung, Jakarta Utara, dan Tangerang Selatan. Perbedaan lokasi penangkapan tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian menelusuri keberadaan para terduga pelaku hingga akhirnya berhasil mengamankan ketiganya. Wakapolres Sukabumi menegaskan, pengungkapan kasus ini merupakan tindak lanjut arahan Kapolres Sukabumi AKBP Dr. Benny Cahyadi, S.H., S.I.K., M.H. Penanganan perkara. Menurutnya, dilakukan secara profesional, transparan, serta mengedepankan pendekatan scientific crime investigation atau penyidikan berbasis metode ilmiah. Dalam proses penyidikan, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Barang bukti itu meliputi satu unit mobil Toyota Rush berwarna biru, rekaman CCTV, telepon genggam, pakaian korban, serta sejumlah barang lainnya yang kini menjadi bagian dari pendalaman perkara. Barang bukti tersebut akan digunakan penyidik untuk memperkuat konstruksi perkara dan mendalami keterlibatan masing-masing tersangka. Meski demikian, proses penyidikan tetap diperlukan untuk mengungkap secara menyeluruh rangkaian peristiwa, peran setiap pihak, serta motif yang melatarbelakangi dugaan pembunuhan tersebut. Atas perbuatannya, ketiga tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara sesuai pasal yang disangkakan. Polres Sukabumi menegaskan akan melanjutkan proses penyidikan secara profesional agar perkara ini dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Terungkapnya kasus tersebut menjadi titik penting dalam penyelidikan penemuan jasad di jurang Tol Bocimi KM 69. “Proses hukum masih harus berjalan untuk memastikan seluruh fakta terungkap dan pertanggungjawaban pidana para tersangka ditentukan melalui mekanisme peradilan,” Kompol Agus. (Dicky)

Cirebon Kota – Bidik-kasusnews.com                Beraksi saat lingkungan sepi pada malam hingga dini hari, dua residivis pencurian kendaraan bermotor (curanmor) berinisial S dan A, warga Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, ditangkap polisi. Salah satu pelaku terpaksa ditembak dengan tindakan tegas terukur karena melawan petugas saat hendak diamankan. Kapolres Cirebon Kota AKBP Bimantoro Kurniawan mengatakan, kedua pelaku diduga mencuri sepeda motor menggunakan kunci T. Mereka menyasar kendaraan yang terparkir di luar rumah atau di pekarangan tanpa pengawasan pemilik. “Modusnya menggunakan kunci T, memanfaatkan situasi pada malam hari dan tidak adanya pengawasan dari pemilik motor,” kata Bimantoro, Jumat (16/10/2026). Menurutnya, kedua pelaku merupakan residivis asal Kabupaten Indramayu. Mereka diduga menyasar sepeda motor secara acak dengan mengamati kondisi lingkungan yang sepi dan minim pengawasan. Polisi menduga jumlah kendaraan yang dicuri lebih dari dua unit. Hingga kini, penyidik masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap lokasi kejadian lainnya serta kemungkinan keterlibatan pelaku tambahan. Nomor Rangka Motor Dirusak untuk Hilangkan Jejak Dalam menjalankan aksinya, para pelaku diduga tidak hanya mencuri kendaraan, tetapi juga berupaya menghilangkan jejak agar motor hasil curian sulit dikenali. Bimantoro mengungkapkan, kendaraan hasil curian dibawa ke sebuah lokasi di wilayah Indramayu. (Asep Rusliman)

Cirebon Kota – Bidik-kasusnews.com                  Polres Cirebon Kota (Ciko) mengungkap kasus dugaan pencurian dengan pemberatan yang menyasar sejumlah tempat usaha di wilayah Kabupaten Cirebon. Dalam aksinya, para pelaku diduga lebih dulu mematikan saklar listrik untuk menonaktifkan kamera pengawas atau CCTV. Namun, polisi berhasil menemukan rekaman aktivitas mereka sebelum aliran listrik diputus, sehingga rekaman tersebut menjadi salah satu petunjuk penting dalam pengungkapan kasus. Kapolres Cirebon Kota AKBP Bimantoro Kurniawan, S.I.K., M.M., Jum’at (16/10/2026), menjelaskan bahwa para pelaku diduga masuk ke lokasi melalui bagian atap maupun akses depan bangunan. Sebelum melakukan pencurian, mereka terlebih dahulu mematikan saklar listrik yang diduga bertujuan menonaktifkan CCTV di tempat kejadian perkara (TKP). Salah satu kasus yang berhasil diungkap terjadi di sebuah toko vape di kawasan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Akibat kejadian tersebut, korban diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp30 juta. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi mengidentifikasi sedikitnya dua TKP yang diduga berkaitan dengan kelompok tersebut, yakni toko vape dan tempat penyewaan PlayStation (PS) di wilayah Kabupaten Cirebon. Dalam keterangannya, Kapolres menyebut sejumlah inisial terduga pelaku, yaitu MA, A, RS, MN, AF, dan IAS. Namun, jumlah pasti tersangka serta status masing-masing orang, termasuk pihak yang masuk daftar pencarian orang (DPO), masih perlu dikonfirmasi kembali kepada kepolisian. Polisi juga menduga barang hasil pencurian, khususnya vape, akan dijual kembali. Penjualan tersebut disebut dilakukan secara acak, baik secara langsung kepada calon pembeli maupun melalui media sosial. Kapolres Cirebon Kota mengimbau para pemilik toko dan tempat usaha untuk meningkatkan sistem keamanan dengan memasang CCTV serta memperketat pengawasan terhadap akses masuk bangunan. Selain itu, masyarakat yang hendak membeli barang, baik melalui transaksi langsung maupun media sosial, diminta lebih waspada dan teliti dalam memastikan asal-usul barang yang ditawarkan. Imbauan tersebut disampaikan sebagai langkah pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban tindak kejahatan maupun membeli barang yang diduga berasal dari hasil pencurian. Adapun pasal yang dikenakan kepada para terduga pelaku perlu dikonfirmasi kembali kepada penyidik untuk memastikan ketepatan nomor pasal dan ancaman pidananya sebelum dipublikasikan. (Asep Rusliman)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM — Penunjukan suami Kepala Sekolah Kelompok Bermain (KB) Rahayu sebagai Ketua Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dalam proyek revitalisasi senilai Rp573.123.600 di Kampung Karet Jajar, Desa Pasiripis, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, menuai tanda tanya. Pasalnya, Ketua Pengurus Himpaudi Kecamatan Surade, Didi, secara tegas membantah telah memberikan persetujuan atas penunjukan tersebut. Bantahan itu sekaligus memunculkan pertanyaan terhadap pernyataan Kepala Sekolah KB Rahayu, Yuliawati, yang sebelumnya menyebut penunjukan suaminya sebagai Ketua P2SP telah disetujui pihak Himpaudi dan Dinas terkait. Saat dikonfirmasi melalui telepon seluler pada Jumat (16/10/2026), Didi menegaskan bahwa Himpaudi Kecamatan Surade belum memberikan persetujuan atas penunjukan suami kepala sekolah tersebut sebagai Ketua P2SP. “Belum ada persetujuan dari pihak kami,” tandas Didi singkat. Pernyataan tersebut menjadi poin penting dalam mencermati proses penetapan pengurus pembangunan di lembaga pendidikan penerima program revitalisasi. Terlebih, proyek yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 itu memiliki nilai anggaran lebih dari Rp573 juta, sehingga proses pelaksanaan dan pertanggungjawabannya perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebelumnya, Kepala Sekolah KB Rahayu, Yuliawati, membenarkan bahwa Ketua P2SP merupakan suaminya. Ketika dikonfirmasi mengenai penunjukan tersebut, ia menyatakan bahwa keputusan itu telah disetujui Himpaudi dan Dinas terkait. “Kenapa emang, Pak? Ya ketua dia, ini sudah disetujui pihak Himpaudi dan Dinas, mereka tidak mempermasalahkan. Sekolah lain pun banyak, pertanyaan itu basi, Pak,” ujar Yuliawati. Namun, keterangan tersebut berbeda dengan pernyataan Didi yang menyebut belum ada persetujuan dari Himpaudi Kecamatan Surade. Perbedaan keterangan ini menyisakan persoalan yang perlu diklarifikasi, terutama mengenai pihak yang berwenang memberikan persetujuan serta mekanisme penetapan Ketua P2SP. Di sisi lain, Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal Kabupaten Sukabumi, Cecep Supriadi, SE, sebelumnya turut menyoroti potensi konflik kepentingan apabila suami kepala sekolah menjadi Ketua P2SP. “Jika suami Kepala Sekolah menjadi Ketua P2SP, secara aturan itu tidak boleh. Kalaupun tidak ada larangan tertulis, hal itu sangat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan,” tegas Cecep. Proyek revitalisasi KB Rahayu mencakup pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya, rehabilitasi toilet, penataan lingkungan, dan sanitasi. Pekerjaan tersebut dijadwalkan berlangsung selama 90 hari kalender, terhitung sejak 5 September hingga 3 Desember 2026. Dengan adanya perbedaan keterangan tersebut, klarifikasi dari pihak terkait diperlukan untuk memastikan bagaimana penunjukan Ketua P2SP dilakukan dan apakah seluruh prosedur telah dipenuhi. Pengawasan juga penting agar pelaksanaan program revitalisasi berjalan sesuai ketentuan, menjaga kualitas pekerjaan, serta menjamin penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan. Hingga berita ini disusun, pokok persoalan yang mengemuka adalah perbedaan pernyataan mengenai persetujuan Himpaudi. Karena itu, penjelasan lebih lanjut dari pihak sekolah, Himpaudi, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi diperlukan agar duduk perkara menjadi terang dan tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi di masyarakat. (Dicky)

Muara Teweh, Bidik-kasusnews.com              Kesepakatan pembagian dana tali asih antara dua kepala desa dinilai cacat hukum dan tidak sah. Rencana pembagian yang menetapkan: Desa Muara Pari 40%, Desa Karendan 40%, dan 20% untuk investasi, dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat, karena dana tersebut bukan dana CSR maupun dana santunan, melainkan dana tali asih yang harus diperuntukkan secara sah kepada pemilik hak kelola yang berhak. (16/10/2026) PEMBAGIAN DI ATAS MEJA TANPA PROSES TERBUKA. Heri dan John Kenedy menegaskan bahwa pembagian tersebut tidak melalui proses yang benar: PERTAMA: Tidak ada pengukuran dan verifikasi di lapangan KEDUA: Tidak dibuka untuk umum dan tidak ada masa publikasi KETIGA: Masing-masing pihak tidak diminta menunjukkan bukti hak kelola melalui uji lapangan KEEMPAT: 20% dialokasikan untuk “investasi” tanpa dasar hukum yang jelas “Ini bukan dana yang bisa dibagi sesuka dua Kepala Desa. Ini hak masyarakat adat yang harus diverifikasi secara terbuka dan transparan di lokasi, bukan diputuskan di ruang rapat tertutup,” ungkap Heri. PERNYATAAN TEGAS PRIANTO DALAM JUMPA PERS. Dalam jumpa pers di cafe Jakarta, Prianto Bin Samsuri selaku tokoh muda masyarakat Karendan sekaligus pemilik kebun kelola menegaskan sikapnya secara tegas kepada penegak hukum: “Kepada Polda Kalimantan Tengah dan Kejaksaan Tinggi Palangkaraya, kami mohon: TINDAK TEGAS PARA PELANGGAR HUKUM INI SEKARANG JUGA!” “Kesepakatan yang cacat hukum tidak boleh dijalankan. Panggil semua pihak, turun ke lapangan, verifikasi satu per satu siapa yang benar-benar memiliki hak kelola. Jangan biarkan dana milik warga adat diperjualbelikan oleh pihak yang tidak berwenang.” “Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Siapa pun yang terbukti melanggar, harus bertanggung jawab – tidak peduli itu Pejabat Desa maupun pihak perusahaan.” LAPORAN SUDAH DIAJUKAN Heri dan John Kenedy telah secara resmi melaporkan oknum Kepala Desa Muara Pari beserta pihak-pihak terkait ke instansi berwenang. Bukti lengkap termasuk dokumen, rekaman video, dan berita acara rapat siap diserahkan kapan saja diminta penegak hukum. “Kami siap menghadirkan bukti lengkap di hadapan penyidik. Yang kami minta satu hal saja: Keadilan untuk warga yang haknya dirampas di atas meja negosiasi yang tidak sah.” Prianto Bin Samsuri Sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999 – Berita ini disusun berdasarkan bukti Video jumpa Pers Prianto Bin Samsuri, Heri dan Ketua LPKP John Kenedy. Ruang tanggapan diberikan kepada para pihak, Pemerintah Desa, PT NPR, serta pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi maupun tanggapan resmi. (RED)

Palangka Raya, Bidik-kasusnews.com                  Tim hukum Prianto bin Samsuri melalui surat resmi bernomor 16/BSHT-PERM MEN.ESDM/15.IX/2026 tertanggal 15 September 2026, menegaskan dugaan keterlibatan oknum-oknum tertentu yang justru berpihak pada perusahaan, bukan kepada ahli waris dan pemilik lahan adat yang sah. Surat ini dikirimkan kepada Menteri ESDM RI dengan tuntutan tegas: tunda, blokir, hingga cabut persetujuan RKAB PT Nusa Persada Resources (PT NPR) sebelum hukum benar-benar diinjak-injak. (15/10/2026) OKNUM-OKNUM DIDUGA TIDAK MEMIHAKKAN AHLI WARIS Berdasarkan dokumen hukum dan Berita Acara Pertemuan tanggal 12 September 2026, terungkap jelas dugaan ketidakberpihakan pihak-pihak yang seharusnya melindungi hak warga: 1.Oknum Kepala Desa Karendan & Muara Pari – Menyetujui Penambangan Tanpa Sepengetahuan Ahli Waris Dalam pertemuan di RM Banama, Muara Teweh, Kepala Desa Karendan dan Kepala Desa Muara Pari justru mendukung penuh dimulainya operasi pertambangan PT NPR per 15 September 2026 di kawasan PPKH SK 281. Prianto selaku ahli waris dan pemilik lahan adat TIDAK DIUNDANG dan TIDAK DILIBATKAN, padahal perkara hak atas tanah masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung RI (Akta Kasasi No. 29/Pdt.G/2025/PN Mtw, terdaftar 27 Juli 2026). 2.Oknum BPD – Melampaui Kewenangan, Mengurus “Tali Asih” Bukan Tugasnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karendan dan Muara Pari dilibatkan dalam pembahasan serta kesepakatan penyaluran dana tali asih PT NPR – padahal BPD bukan lembaga yang berwenang mengurus pembayaran atau penyaluran ganti rugi lahan kepada ahli waris. Kewenangan tersebut diambil alih sepihak oleh pemerintah desa, sehingga hak ahli waris berisiko disalurkan melalui rekening bersama dan bukan langsung kepada pemilik sah. 3.Pemerintahan Kecamatan & Instansi Terkait – Memfasilitasi Kesepakatan Tanpa Hadirnya Pihak yang Bersengketa Unsur Tripika Kecamatan Lahei dan instansi terkait hadir dalam pertemuan tersebut dan membiarkan kesepakatan berjalan tanpa kehadiran ahli waris. Padahal Kementerian ESDM sendiri telah mengeluarkan surat No. B-14/MB.05/DJB/2026 tanggal 5 Januari 2026 yang meminta menunggu proses hukum selesai sebelum ada aktivitas apa pun. Langkah ini dinilai membangkang terhadap perintah negara sendiri. 4.PT NPR – Melanggar Pasal 136 UU Minerba, Tetap Tambang Meski Sengketa Belum Selesai Perusahaan dengan sengaja mengabaikan proses hukum yang masih berjalan di Mahkamah Agung. Aktivitas pertambangan dipaksakan berjalan sejak 15 September 2026 — secara nyata melanggar Pasal 136 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mewajibkan penyelesaian sengketa lahan sebelum kegiatan produksi dimulai. KUASA HUKUM PRIANTO TEGAS: JANGAN SAMPAI NEGARA MELINDUNGI PELANGGAR HUKUM “Kami melihat pola yang jelas: oknum-oknum tertentu justru berdiri di sisi perusahaan, bukan di sisi ahli waris yang haknya sedang diperjuangkan secara hukum. Mereka menyepakati penambangan, mengatur uang tali asih, menetapkan jadwal operasi – semuanya tanpa mengundang Prianto. Ini bukan lagi sekadar kelalaian, ini sengaja mengabaikan hak sah ahli waris.” tegas Boyamin Saiman, S.H., Kuasa Hukum Prianto bin Samsuri. “Kami mendesain Presiden RI, Kapolri, Jaksa Agung, KPK, dan Komnas HAM turun tangan. Jangan sampai izin negara dijadikan alat untuk merampas hak warga adat. Jika RKAB disetujui dalam kondisi sengketa masih berjalan di MA, berarti negara melegalkan pelanggaran dan ketidakadilan.” tambahnya. TUNTUTAN TEGAS TIM HUKUM 1.Menunda dan memblokir segera persetujuan RKAB PT NPR untuk tahun berjalan dan mendatang; 2.Tidak menerbitkan, atau mencabut RKAB apabila telah terlanjur disetujui; 3.Memeriksa dugaan pelanggaran Pasal 136 UU Minerba dan pembangkangan terhadap surat Kementerian ESDM; 4.Meninjau kembali keterlibatan oknum desa dan BPD yang diduga melampaui kewenangan dan tidak memihak ahli waris; 5.Menjamin kehadiran ahli waris dalam setiap pembahasan terkait lahan yang disengketakan. “Hak ahli waris tidak boleh diatur oleh pihak yang tidak berwenang. Hukum harus ditegakkan – untuk siapa yang benar, bukan untuk siapa yang berkuasa.” SURAT INI DISAMPAIKAN DENGAN TEMBUSAN KEPADA: -.Presiden Republik Indonesia -.Jaksa Agung RI -.Kepala Kepolisian Negara RI (Mabes Polri) -.Ketua KPK RI -.Ketua Komnas HAM RI -.Komisi I DPR RI -.Menteri ESDM RI Sesuai UU Pers No. 40 tahun 1999, Redaksi menerima Berita ini, disusun berdasarkan pernyataan resmi dari Tim Kuasa Hukum Prianto bin Samsuri. Ruang tanggapan diberikan kepada pihak PT NPR, pemerintah daerah, serta lembaga-lembaga yang disebutkan untuk memberikan klarifikasi maupun tanggapan resmi. (Red)

PALANGKA RAYA, Bidik-kasusnews.com            Surat pengaduan resmi bertanggal 12 Oktober 2026 telah disampaikan kepada Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, perihal Pengaduan Penggelapan/Perampasan Hak Masyarakat Hukum Kelola Adat Secara Paksa dan Penyalahgunaan Wewenang. (15/10/2026) Laporan ini menunjuk Kepala Desa Muara Pari, Mukti Ali, bersama Oknum AS selaku Kuasa PT Nusa Persada Resources (NPR/ITM), serta Kades Karendan Ricy, Anton, Susilo, Matius, dan Tawani Napiah, sebagai pihak-pihak yang diduga bersama-sama melakukan pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat adat. Laporan juga ditembuskan kepada: Gubernur Kalimantan Tengah, Ketua DPRD Provinsi Kalteng, Kepala Kejaksaan Provinsi Kalteng, Bupati Barito Utara, Kejaksaan Negeri Muara Teweh, Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara, Media Cetak dan Elektronik, PT NPR, serta Ketua Ormas Dayak se-Kalimantan Tengah. Laporan menegaskan bahwa Surat Kesepakatan Bersama tanggal 14 Juli 2026 tentang mekanisme penyelesaian dan pembagian tali asih di lahan seluas 388,67 hektare (SK 100/PPKH/281) tidak dilaksanakan sesuai arahan Pemerintah Daerah Barito Utara (Surat No. 500/97/Ek.SDA, 14 Juli 2026). Proses pembagian dilakukan tanpa: Pengukuran resmi di lapangan dan data overlay, Verifikasi pemilik hak kelola yang sah, Masa publikasi minimal 21–30 hari kerja dan Undangan kepada pemilik hak kelola, saksi, dan masyarakat umum “Papan pengumuman hasil survey yang seharusnya ditempelkan di desa-desa tidak pernah dilaksanakan. Keputusan diambil di atas meja, bukan berdasarkan fakta lapangan,” ungkap Heri, pelapor. Laporan menyoroti adanya dugaan kuat mufakat jahat dan kerja sama antara oknum PT NPR dengan oknum pemerintah desa, diperkuat oleh notulen rapat kelompok Desa Muara Pari yang ditandatangani inisial AS, serta rekaman video sebagai bukti. Rencana pembagian dana tali asih kembali disepakati di Kantor Desa Karendan pada 12 Oktober 2026 – tanpa dasar pengukuran resmi dan verifikasi terbuka. “Yang menerima dana bukan pemilik hak kelola tanah adat. Banyak orang luar Desa Muara Pari yang namanya tercantum dalam dokumen penyerahan. Ini salah sasaran pembayaran dan kami berani membuktikannya,” tegas Heri. Pernyataan ini telah dibuktikan dan diberitakan oleh berbagai media sejak April–Mei 2025, antara lain: Lintasakrawalanews, Mediapolis.com, Kaltengnews, Sudut Kalteng, Teropongnews, Kabarbenuakita.com, dan Tewenews.id – di mana Mukti Ali tidak mampu menunjukkan dokumen sah kepemilikan lahan saat diklarifikasi media pada 22 Mei 2025. Dasar Hukum Yang Diduga Dilanggar 1.UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa — Pasal 29 -Merugikan kepentingan umum -Membuat keputusan menguntungkan diri sendiri, keluarga, dan pihak tertentu -Menyalahgunakan wewenang -Tindakan diskriminatif terhadap warga -Diduga korupsi, gratifikasi, suap, dan nepotisme — menerima uang/barang/jasa yang memengaruhi keputusan 2.UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang Tipikor – Pasal 2 & 3 Adanya dugaan persekongkolan yang merugikan keuangan negara dan hak masyarakat. 3.KUHP – Pasal 55 & 56 Oknum AS selaku kuasa PT NPR diduga bersama-sama membantu dan memfasilitasi tindak pidana korupsi/gratifikasi/suap – dapat dijerat sebagai penyertaan dan pembantuan. 4.UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Koordinasi perusahaan yang melawan hukum. 5.UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan – Pasal 136 PT NPR dinilai tetap melakukan aktivitas pertambangan sejak 15 September 2026 meskipun sengketa lahan belum terselesaikan secara hukum dan masih berjalan di Mahkamah Agung. 6.Perpres No. 5 Tahun 2026 tentang Satgas PKH – Pasal 11 ayat (2) Masyarakat hukum adat telah menguasai kawasan hutan jauh sebelum penetapan kawasan hutan negara – hak ini wajib dilindungi oleh Satgas PKH. “Kami mohon Bapak Kapolda Kalimantan Tengah untuk memproses secara hukum Kepala Desa Muara Pari Sdr. Mukti Ali beserta Oknum AS selaku kuasa PT NPR. Kami menolak pembagian di atas kertas tanpa fakta lapangan. Jika terbukti mereka bersekongkol menghilangkan hak kami, hukum harus berjalan tanpa pandang bulu!” “Panggil kami, kami siap hadirkan bukti lengkap – dokumen, video, berita acara rapat, saksi, dan data media. Hak tanah adat kami tidak boleh dirampas dengan cara apa pun.” Heri, Pemilik Hak Kelola & Perwakilan Masyarakat Adat Tuntutan Ringkas: 1.Usut tuntas dugaan mufakat jahat, penggelapan, dan persekongkolan 2.Panggil semua pihak – Mukti Ali, Oknum AS Selaku Kuasa PT NPR, dan Kades terkait – bawa ke lapangan, minta buktikan hak kelola 3.Tahan sementara pembayaran tali asih hingga verifikasi dan pengukuran ulang selesai 4.Pastikan dana hanya diterima oleh pemilik hak kelola yang sah, bukan pihak yang ditunjuk sepihak 5.Lindungi hak masyarakat adat yang telah mendiami wilayah tersebut jauh sebelum ada penetapan kawasan hutan Sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999 – Berita ini disusun berdasarkan bukti laporan Heri dan Ketua LPKP John Kenedy. Ruang tanggapan diberikan kepada para pihak, Pemerintah Desa, PT NPR, serta pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi maupun tanggapan resmi. (RED)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Jajaran Polsek Jampangkulon, Polres Sukabumi, berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang terjadi di Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap tiga orang tersangka yang diduga terlibat dalam aksi pencurian hingga penjualan kembali kendaraan hasil kejahatan. Ketiga tersangka diamankan di lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Garut pada Rabu (14/10/2026). Masing-masing diduga memiliki peran berbeda, mulai dari merencanakan dan mengambil sepeda motor, menjadi joki sekaligus menjual kendaraan curian, hingga menampung dan memperdagangkan kembali hasil kejahatan tersebut. Kasus ini berawal dari hilangnya sepeda motor Honda Beat warna merah hitam bernomor polisi F 6459 UBP milik Sujatman bin Ijun. Peristiwa itu terjadi pada Selasa (1/9/2026) sekitar pukul 15.16 WIB, di depan Apotek Rahmat Farma, Jalan Raya Cinagen, Desa Bojonggenteng, Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan keterangan saksi bernama Akmal Mauladi, kejadian bermula ketika dirinya mendatangi apotek sekitar pukul 15.00 WIB untuk membeli obat. Saat tiba di lokasi, ia memarkirkan sepeda motor dengan kondisi kunci kontak masih menggantung pada kendaraan. Seusai menyelesaikan transaksi di dalam apotek, saksi keluar untuk mengambil uang yang disimpan di dalam jok sepeda motor. Namun, ia mendapati kendaraan tersebut sudah tidak berada di tempat semula. Kejadian itu kemudian dilaporkan kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti. Pengungkapan kasus tersebut mengacu pada Laporan Polisi Nomor LP/B/27/IX/2026/SPKT/POLSEK JAMPANGKULON/POLRES SUKABUMI/POLDA JAWA BARAT tertanggal 26 September 2026, dengan pelapor atas nama Sujatman bin Ijun. Berdasarkan laporan tersebut, Unit Reskrim Polsek Jampangkulon melakukan penyelidikan hingga berhasil mengidentifikasi tiga orang yang diduga terlibat. Tersangka pertama berinisial A, berusia 30 tahun, ditangkap sekitar pukul 03.00 WIB di sebuah rumah kontrakan di Kampung Pasir Angin, Desa Damar, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur. Ia diduga berperan merencanakan aksi pencurian sekaligus mengambil sepeda motor milik korban. Berikutnya, tersangka berinisial S, berusia 20 tahun, diamankan sekitar pukul 04.30 WIB di kediamannya di Kampung Datar Lapang, Desa Mekarlaksana, Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur. Polisi menduga tersangka tersebut bertindak sebagai joki dan turut menjual sepeda motor hasil curian kepada penadah. Sementara itu, tersangka kedua berinisial A, berusia 24 tahun, ditangkap sekitar pukul 19.00 WIB di Kampung Babakan Limus, Desa Purbayani, Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut. Ia diduga berperan sebagai penadah yang membeli sepeda motor dari tersangka S sebelum menjualnya kembali kepada pihak lain yang identitasnya disebut sebagai Mr. X. Dari hasil penyelidikan, para tersangka diduga menjalankan aksinya dengan terlebih dahulu mengamati situasi di sekitar kendaraan yang menjadi sasaran. Setelah menilai keadaan aman, pelaku mengambil sepeda motor dan berupaya membawa kabur kendaraan menggunakan kunci kontak atau alat bantu berupa kunci letter T. Kendaraan hasil curian selanjutnya dijual untuk memperoleh keuntungan. Dalam pengungkapan tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya satu lembar STNK Honda Beat bernomor polisi F 6459 UBP atas nama Sujatman, satu unit sepeda motor Honda Beat warna pink hitam tanpa nomor polisi, dua buah gagang kunci letter T, lima buah anak kunci palsu letter T, serta beberapa kunci kontak sepeda motor. Atas dugaan perbuatannya, para tersangka pencurian disangkakan melanggar Pasal 476 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda kategori V. Adapun tersangka yang diduga berperan sebagai penadah disangkakan melanggar Pasal 591 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau denda kategori V. Pengungkapan ini menjadi bagian dari upaya kepolisian dalam memberantas pencurian kendaraan bermotor, termasuk menelusuri jalur penjualan dan peredaran kendaraan yang diduga berasal dari tindak kejahatan. Kepolisian juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada ketika memarkirkan kendaraan. Pengendara diingatkan untuk selalu mencabut kunci kontak, memastikan kendaraan terkunci dengan baik, serta tidak meninggalkan sepeda motor dalam kondisi yang memudahkan orang lain mengambilnya. (Dicky)

MUARA TEWEH, Bidik-kasusnews.com                Prianto Bin Samsuri mendampingi Heri dan John Kenedy, selaku penerima kuasa dari masyarakat pemilik hak kelola, melakukan pelaporan resmi ke Kejaksaan Negeri Barito Utara, Selasa (13/10/2026). Langkah ini menyusul laporan yang sebelumnya telah disampaikan ke Mabes Polri, Polda Kalteng, Kejaksaan Tinggi Palangkaraya, Kejaksaan Agung, dan Polres Barito Utara, terkait dugaan pelanggaran hukum dalam mekanisme realisasi tali asih dari PT Nusa Persada Resources (NPR) yang telah berjalan beberapa tahun terakhir.(13/10/2026) Surat Edaran Bupati Diabaikan Narasumber yang telah berada di lokasi sejak tahun 2010 menyampaikan bahwa masyarakat telah berulang kali mengingatkan pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa agar proses pemberian tali asih mengikuti ketentuan dalam Surat Edaran Bupati Barito Utara. Namun hingga saat ini, tahapan-tahapan tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh pihak kecamatan, Pemerintah Desa Karendan, maupun Pemerintah Desa Muara Pari. “Kita berharap prosesnya benar-benar sesuai dengan prosedur arahan surat edaran Bapak Bupati Barito Utara, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan — baik pihak Pak John Kenedy, Pak Heri, maupun masyarakat lainnya.” Dugaan Gratifikasi dan Suap Laporan menegaskan adanya dugaan kuat bahwa pemerintah desa telah menerima gratifikasi dan suap dari pihak perusahaan. Hal ini didukung dengan lampiran bukti, rekaman video, serta berita acara rapat. “Pembagian dilakukan di atas meja tanpa pengukuran dan tanpa melibatkan pemilik lahan. Pihak-pihak yang diundang hanya bikin surat-surat saja, mengaku-ngaku, tapi tidak ada fakta lapangan.” Pembagian yang disepakati tanpa verifikasi:  – Pihak Desa Muara Pari: 40% – Pihak Desa Karendan: 40% – Pihak lainnya: Tidak dijelaskan secara rinci  Validasi Lahan Belum Ada Tindak Lanjut Penerima kuasa masyarakat Desa Karendan telah melayangkan surat resmi kepada Bupati Barito Utara memohon dilakukan validasi dan verifikasi pemilik lahan di Sain Putih. Namun hingga saat ini, belum ada tindak lanjut. “Surat tersebut sudah sampai kepada beliau, dan sampai hari ini belum ada tindak lanjut. Namun, beliau menyatakan berdasarkan informasi dari dinas terkait, bahwa itu harus dilakukan – apa namanya – clean and clear.” Prianto Bin Samsuri, tokoh muda Desa Karendan sekaligus pemilik lahan di area yang dipermasalahkan, menegaskan: “Kepada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan seluruh penegak hukum, saya minta: TURUNKAN TIM GABUNGAN KE LAPANGAN SEKARANG JUGA! Lakukan pengukuran, verifikasi, dan publikasi yang sah sesuai surat edaran Bupati. Jangan biarkan keputusan diambil hanya berdasarkan surat-surat di atas kertas tanpa bukti nyata di lapangan.” “Jika para pihak tidak dapat menunjukkan bukti hak kelolanya secara langsung di lokasi, maka pembagian tersebut bukan sekadar tidak sah itu adalah PERAMPASAN HAK masyarakat adat yang sah!” “Kami tidak menuntut hal lain hanya keadilan. Ukur, verifikasi, dan bayarkan kepada yang benar-benar berhak. Itu saja.” Tuntutan Masyarakat: 1. Turunkan tim gabungan untuk memverifikasi hak-hak masyarakat secara langsung di lapangan 2. Proses hukum pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran jika bukti memperkuat laporan 3. Lakukan investigasi menyeluruh ke lokasi sengketa 4. Cegah konflik meluas ke wilayah Desa Karendan, Kecamatan Lahei 5. Ambil tindakan tegas terhadap pemerintah desa yang terbukti melanggar prosedur dan ketentuan hukum “Kami menunggu proses selanjutnya. Semoga tim pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kejaksaan Negeri Barito Utara, dan penegak hukum lainnya segera melakukan investigasi ke lapangan yang jadi permasalahan saat ini.” Prianto Bin Samsuri Sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999 – Berita ini disusun berdasarkan bukti video dari saudara Prianto Bin Samsuri dan Ketua LPKP John Kenedy. Ruang tanggapan diberikan kepada para pihak, Pemerintah Desa, PT NPR, serta pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi maupun tanggapan resmi. (RED)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM — Polsek Jampangkulon Polres Sukabumi menyerahkan sementara satu unit sepeda motor yang menjadi barang bukti dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan. Penyerahan barang bukti tersebut dipimpin langsung Kapolsek Jampangkulon AKP Muhlis, S.IP., M.M., di Markas Komando Polsek Jampangkulon, Jumat (2/10/2026) sekitar pukul 15.00 WIB. Perkara tersebut ditangani berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/30/IX/2026/Polsek Jampangkulon/Polres Sukabumi tertanggal 21 September 2026. Perkara dimaksud berkaitan dengan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 KUHPidana dan/atau Pasal 486 KUHPidana. Barang bukti yang diserahkan berupa satu unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi F 2758 UAK, lengkap dengan satu lembar STNK asli dan satu buah kunci kontak. Kendaraan tersebut merupakan milik Maryati, warga Kampung Lingkungsari RT 005/002, Desa Padajaya, Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi. Dalam perkara tersebut, Seldy Firmansyah Bin Sigit Firmansyah tercatat sebagai korban. Penyerahan kendaraan dilakukan setelah adanya permohonan pinjam pakai barang bukti dari korban dan pemilik kendaraan kepada Kanit Reskrim serta Kapolsek Jampangkulon. Meski kendaraan telah diserahkan kepada pemilik untuk sementara waktu, proses penanganan perkara masih terus berjalan. Penyerahan tersebut tidak berarti perkara telah selesai, sebab kendaraan tetap berstatus sebagai barang bukti dan wajib dikembalikan apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk kepentingan proses hukum. Ketentuan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang Bukti tertanggal 2 Oktober 2026. Pemilik kendaraan juga berkewajiban menjaga dan memelihara kendaraan serta memastikan barang bukti dapat dihadirkan kembali apabila dibutuhkan penyidik. Kapolsek Jampangkulon AKP Muhlis memimpin langsung kegiatan tersebut dengan didampingi Plt. Kanit Reskrim Bripka Ade Murdani. Sejumlah personel turut hadir, di antaranya Aipda Jajang A.W., Brigadir Ristian, S.H., dan Bripda Sony Leston serta Bripda Sandi Kusuma. Selain itu, hadir pula Maryati selaku pemilik kendaraan dan Epi Nurpipah sebagai saksi. AKP Muhlis menegaskan bahwa seluruh proses penyerahan barang bukti dilakukan secara administratif dan dituangkan dalam berita acara sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penanganan perkara. “Demikian kegiatan penyerahan barang bukti ini dilaksanakan dan dibuatkan dokumentasi sebagai bukti pertanggungjawaban,” pungkas AKP Muhlis. (Dicky)