SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kota Sukabumi kembali mengingatkan para pelaku usaha yang menjadi wajib pajak (WP) agar tidak menganggap pajak yang dipungut dari konsumen sebagai bagian dari pendapatan usaha. Pajak tersebut merupakan amanah yang harus disetorkan kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi, Sandra Utama Teguh, menegaskan kepatuhan pelaku usaha dalam menyetorkan pajak memiliki peran strategis terhadap keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik. Menurut Sandra, setiap konsumen yang membayar produk atau jasa dengan komponen pajak sejatinya telah menitipkan kewajiban tersebut kepada pelaku usaha. Karena itu, uang pajak yang telah dipungut tidak semestinya berhenti di kas usaha. “Untuk para WP yang sudah amanah menjalankan tugas sesuai yang diamanahkan dari pelanggan atau konsumen, saya ucapkan terima kasih banyak,” ujar Sandra saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Selasa (18/8/2026). Ia menegaskan, pajak yang disetorkan masyarakat melalui pelaku usaha pada akhirnya akan dikembalikan pemerintah dalam bentuk program pembangunan maupun pelayanan yang manfaatnya dirasakan masyarakat luas. “Insyaallah, apa yang diamanahkan atau diberikan disampaikan lagi oleh pemerintah untuk kemaslahatan masyarakat dan pembangunan. Saya yakin usaha-usaha mereka juga akan lebih baik, berkah dunia dan akhirat,” katanya. Sandra menilai kepatuhan membayar pajak bukan sekadar persoalan administrasi antara pemerintah dan wajib pajak. Lebih dari itu, terdapat kepercayaan konsumen yang harus dijaga oleh setiap pelaku usaha. Di tengah upaya meningkatkan penerimaan daerah, Pemkot Sukabumi juga terus mendorong perputaran ekonomi melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan dan event. Strategi tersebut dinilai dapat membuka ruang lebih besar bagi pelaku usaha untuk berkembang. Kehadiran pengunjung dari luar daerah, misalnya, akan memberikan dampak berantai terhadap berbagai sektor usaha, mulai dari perhotelan, restoran, tempat hiburan, kuliner hingga usaha jasa lainnya. “Artinya hotelnya naik, konsumennya naik dan semuanya ikut bergerak. Pak Wali dan Pak Wakil juga ada event-event, salah satunya di Surya Kencana, untuk peningkatan pajak-pajak yang ada di pemerintah kota,” tutur Sandra. Ia mencontohkan kegiatan yang mampu menarik masyarakat dari luar daerah, termasuk event batu akik. Menurutnya, ketika sebuah kegiatan berhasil mendatangkan pengunjung, manfaat ekonominya tidak berhenti pada penyelenggara, tetapi turut mengalir kepada pelaku usaha di berbagai sektor. Untuk memastikan transaksi usaha tercatat secara transparan, BPKPD Kota Sukabumi juga terus memperkuat pengawasan melalui pemasangan tapping box pada sejumlah wajib pajak. Perangkat tersebut menjadi salah satu instrumen untuk mencatat transaksi sekaligus membantu pemerintah daerah memperoleh gambaran penerimaan pajak secara lebih akurat. Sandra mengakui, respons pelaku usaha terhadap kebijakan tersebut sejauh ini cukup positif. Kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajak juga mulai menunjukkan perkembangan. “Alhamdulillah, para WP cenderung sama-sama menyetorkan pajak-pajaknya kepada kita. Untuk Kota Sukabumi, penerimaan pajaknya juga naik meskipun memang belum semuanya,” ungkapnya. Bagi BPKPD, peningkatan penerimaan pajak bukan semata-mata soal bertambahnya angka pendapatan daerah. Di balik angka tersebut terdapat gambaran mengenai aktivitas ekonomi masyarakat yang terus bergerak. Kondisi itu menjadi semakin penting di tengah terbatasnya Transfer ke Daerah (TKD). Pemerintah daerah dituntut mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangannya agar roda pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan. “TKD kita sekarang sedang minimal. Tetapi dengan para WP yang memberikan pajaknya kepada kita, kita jadi bisa membangun Kota Sukabumi,” tegas Sandra. Karena itu, BPKPD mengajak seluruh pelaku usaha untuk menjaga kepercayaan konsumen dengan menyetorkan pajak yang telah dipungut tepat waktu dan sesuai ketentuan. Sebab, semakin tertib transaksi dicatat dan pajak disetorkan, semakin kuat pula kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan. Pajak pun tidak berhenti sebagai kewajiban. Ketika dikelola secara benar, pajak menjadi bagian dari mata rantai ekonomi yang kembali kepada masyarakat melalui pembangunan, pelayanan publik dan berbagai kebutuhan daerah. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak bukan hanya membantu pemerintah meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga menjadi bentuk nyata kontribusi dunia usaha dalam menjaga keberlanjutan pembangunan Kota Sukabumi. (Reno)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Ribuan masyarakat memadati Lapangan Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Sukabumi, Senin (17/8/2026), untuk mengikuti dan menyaksikan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Suasana berlangsung khidmat sekaligus meriah dengan mengangkat tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.” Camat Cimanggu, Dusep Sadeli, S.IP., bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur pemerintahan, pelajar, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, serta warga yang telah berpartisipasi sehingga pelaksanaan upacara dapat berlangsung tertib dan lancar. “Prosesi pengibaran bendera menjadi salah satu bagian utama yang berlangsung penuh penghormatan. Saya mengapresiasi kekompakan seluruh pengisi acara hari ini yang telah melakukan rangkaian kegiatan dengan baik,” ujarnya. Sejumlah petugas dari berbagai unsur dilibatkan, di antaranya Sertu Andri Sugiri dari Koramil Jampangkulon sebagai Perwira Upacara, Iyus Kusuma Atmaja, S.Pd., sebagai pembaca Pancasila, serta Pelda Jamjam Ependi yang membacakan Pembukaan UUD 1945. Sementara teks Proklamasi dibacakan tokoh masyarakat Cimanggu, Mad Isak, S.Pd.I. Adapun doa dipimpin Kepala KUA Kecamatan Cimanggu, Humaeni Johari, S.HI., M.H., yang turut menambah kekhidmatan rangkaian peringatan kemerdekaan tersebut. Semangat generasi muda juga mendapat ruang dalam pelaksanaan upacara melalui keterlibatan pasukan pengibar bendera. Paskibra berasal dari sejumlah sekolah, yakni Al-Aman Cimanggu, MA Sifaul Mu’min, Karang Mekar, dan SMA, dengan membawa nama Ceetabramata, pasukan yang mencerminkan kecerdasan dan semangat membara. Kemeriahan kemudian terasa semakin kuat dengan penampilan drumband para pelajar. Iringan musik tersebut menyambut antusiasme warga sekaligus memperlihatkan keterlibatan generasi muda dalam menghidupkan suasana perayaan kemerdekaan. Upacara turut dihadiri unsur Muspika, anggota Polsek Jampangkulon dan Koramil Jampangkulon, para kepala desa se-Kecamatan Cimanggu, serta kepala sekolah dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK. Ratusan guru juga hadir mengikuti rangkaian kegiatan yang digelar setiap 17 Agustus tersebut. Tak hanya unsur pemerintahan dan pendidikan, berbagai elemen masyarakat ikut mengambil bagian. Di antaranya perwakilan OKP, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda, Ketua KNPI, Ketua PGRI, Ketua Pemuda Pancasila, serta Ketua Karang Taruna Kecamatan Cimanggu. Padatnya kehadiran masyarakat menunjukkan bahwa peringatan kemerdekaan masih menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan. Kebersamaan antara pemerintah, pelajar, organisasi, tokoh masyarakat dan warga terlihat sepanjang pelaksanaan kegiatan. Peringatan HUT ke-81 RI di Cimanggu pun menjadi momentum untuk meneruskan semangat perjuangan dalam bentuk karya dan pengabdian. Dengan semangat kebersamaan tersebut, masyarakat diharapkan terus berkontribusi mewujudkan kehidupan yang berdaulat, adil, dan makmur sesuai tema kemerdekaan tahun ini. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, berlangsung khidmat dan meriah di Lapangan Lodaya Serta, Senin (17/8/2026). Mengusung semangat “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, kegiatan tersebut diikuti berbagai unsur pemerintahan, TNI-Polri, pelajar, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat hingga ribuan warga. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Camat Surade Usep Supelita, S.E., M.Si. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mempersiapkan serta mendukung pelaksanaan upacara sehingga dapat berjalan tertib dan lancar. Rangkaian upacara melibatkan sejumlah petugas dari unsur TNI, Polri, pemerintahan dan pendidikan. Perwira Upacara dipercayakan kepada Sertu Asep, S.E., sedangkan Komandan Upacara dijabat Serda Muslim Khalifatullah, keduanya dari Koramil Surade. Prosesi kenegaraan berlangsung khidmat dengan pembacaan Pancasila oleh Bripda Reszkhy Rafaela dari Polsek Surade, Pembukaan UUD 1945 oleh Muhamad Febi Romdani, S.Ap., S.Pd. dari SDN Citaritih, serta teks Proklamasi yang dibacakan anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Erpa Aris Purnama, S.Si. Suasana semakin semarak dengan penampilan drumband pelajar Kecamatan Surade. Pengibaran Sang Merah Putih dilaksanakan Paskibra Ceetabramata dengan penuh disiplin dan semangat. Sementara doa dipimpin Drs. H. Solihin Mansur, M.Ag. dari KUA Kecamatan Surade dan Ajudan Inspektur Upacara dijabat Ade Budiman dari Satpol PP Surade. Sejumlah pejabat dan unsur pimpinan wilayah turut hadir, di antaranya Kapolsek Surade Iptu Ade Hendra, Danramil Surade Kapten Inf Didik. Tampak pula para kepala desa se-Kecamatan Surade, serta kepala sekolah dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK bersama ratusan tenaga pendidik. Kemeriahan juga terlihat dari kehadiran unsur organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat serta tokoh pemuda. Ketua Umum Paguyuban Jampang Tandang Makalangan H. Hendra Permana, S.Sos., M.M., Ketua KNPI Kecamatan Surade, Ketua PGRI, Ketua Pemuda Pancasila dan Ketua Karang Taruna Kecamatan Surade turut mengikuti kegiatan tersebut. Ketua panitia PHBN sekaligus Ketua PGRI Kecamatan Surade, Iwan Gunawan, S.Pd., mengatakan seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana berkat dukungan dan sinergi berbagai pihak. Antusiasme masyarakat, menurutnya, menjadi bagian penting dalam memaknai peringatan kemerdekaan sekaligus memperkuat semangat kebersamaan di Kecamatan Surade. (Dicky)

CIREBON,-Bidik-kasusnews.com,.13 Agustus 2026 — Ketua Umum Fast Respon Indonesia Center (FRIC), H. Dian Surahman, menyampaikan rasa bangga sekaligus apresiasi kepada seluruh jajaran FRIC DPW Jawa Barat yang dinilai telah menunjukkan kinerja nyata, kepedulian, serta respons cepat dalam membantu masyarakat. Apresiasi tersebut disampaikan menyusul keberhasilan jajaran FRIC di lapangan dalam membantu proses penemuan masyarakat yang sebelumnya dilaporkan hilang. Langkah cepat dan kerja sama yang dilakukan jajaran FRIC DPW Jawa Barat menjadi bukti bahwa organisasi mampu hadir ketika masyarakat membutuhkan bantuan. Ketum FRIC H. Dian Surahman secara khusus memberikan penghargaan moral kepada seluruh jajaran FRIC DPW Jawa Barat, baik yang terlibat langsung di lapangan maupun yang mendukung proses pencarian dan koordinasi. “Saya memberikan apresiasi dan rasa bangga kepada seluruh jajaran FRIC DPW Jawa Barat. Apa yang telah dilakukan di lapangan merupakan bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat. Ini bukan hanya tentang berhasil menemukan orang yang hilang, tetapi bagaimana kita menunjukkan bahwa FRIC benar-benar hadir ketika masyarakat membutuhkan.” H. Dian Surahman menegaskan bahwa setiap anggota FRIC harus memegang teguh prinsip pelayanan kemanusiaan tanpa pandang bulu. “Saya berpesan kepada seluruh jajaran FRIC, siapa pun masyarakat yang datang meminta bantuan, layani dengan baik. Jangan pernah melihat latar belakang, status sosial, ataupun siapa orangnya. Selagi FRIC mampu menjalankan dan membantu, maka laksanakan dengan sebaik-baiknya.” Menurutnya, kepercayaan masyarakat merupakan amanah yang tidak boleh disia-siakan. Karena itu, seluruh jajaran, termasuk FRIC DPW Jawa Barat, diharapkan terus menjaga soliditas, meningkatkan koordinasi, serta mengedepankan sikap profesional dan humanis dalam setiap kegiatan. “Kepercayaan masyarakat kepada FRIC harus kita jaga bersama. Jangan sampai kepercayaan itu hilang karena kita tidak peduli. Selama kita mampu membantu, kita harus hadir. Itulah bentuk tanggung jawab kita sebagai bagian dari FRIC.” Ketum FRIC juga berharap keberhasilan jajaran FRIC DPW Jawa Barat ini menjadi motivasi bagi seluruh anggota di berbagai daerah untuk terus memberikan kontribusi positif dan menghadirkan manfaat nyata di tengah masyarakat. FRIC bukan sekadar nama, tetapi sebuah komitmen untuk hadir, bergerak, dan membantu masyarakat. Fast Respon Indonesia Center (FRIC) H. Dian Surahman — Ketua Umum Apresiasi untuk FRIC DPW Jawa Barat. Terus bergerak, terus mengabdi, dan terus jaga kepercayaan masyarakat. (Asep Rusliman)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Sebanyak 150 mahasiswa Universitas Indonesia (UI) melakukan kunjungan edukatif ke Museum Megalodon atau Museum Sri Asih Pakidulan di Desa Gunungsungging, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Rabu (12/8/2026). Kunjungan tersebut menjadi momentum bagi para mahasiswa untuk mengenal lebih dekat sejarah, kekayaan geologi, serta berbagai peninggalan alam yang tersimpan di kawasan Pakidulan Sukabumi. Rombongan mahasiswa disambut Kepala Desa Gunungsungging Nanang bersama pengelola Museum Megalodon, Mansur dan Eli Yulianti. Dalam kesempatan itu, Nanang menyampaikan apresiasi atas kedatangan para mahasiswa sekaligus memaparkan keberadaan dan perkembangan museum kepada rombongan. Menurut Nanang, Museum Megalodon memiliki nilai edukasi dan potensi yang cukup besar untuk memperkenalkan kekayaan alam serta sejarah geologi Sukabumi kepada masyarakat luas, termasuk kalangan akademisi. Sementara itu, pengelola museum Mansur memberikan penjelasan mengenai koleksi serta berbagai informasi yang berkaitan dengan geologi dan peninggalan alam yang menjadi bagian penting dari keberadaan Museum Megalodon. Mansur mengaku bersyukur karena museum tersebut mendapat kunjungan dari kalangan mahasiswa. Menurutnya, kunjungan itu menjadi bentuk perhatian sekaligus dorongan agar keberadaan museum dapat terus dikembangkan. “Alhamdulillah kami sangat bersyukur museum ini dapat dikunjungi. Kami juga mohon maaf apabila tempat yang ada saat ini belum sepenuhnya memuaskan pengunjung,” ujar Mansur. Ia berharap Pemerintah dapat memberikan dukungan terhadap pembangunan gedung Museum Megalodon. Saat ini, kegiatan museum masih memanfaatkan bangunan milik Pemerintah Desa Gunungsungging. “Tanah untuk pembangunan gedung khusus Alhamdulillah sudah tersedia. Kami sangat berharap adanya perhatian dan dukungan dari Pemerintah agar segera dapat dibangunkan gedung yang layak dan memadai,” katanya. Kunjungan 150 mahasiswa tersebut diharapkan tidak hanya menambah wawasan akademik, tetapi juga memperluas pengenalan terhadap potensi geologi dan kekayaan alam Desa Gunungsungging. Di sisi lain, keberadaan museum diharapkan semakin mendapat perhatian sehingga dapat berkembang menjadi ruang edukasi yang representatif bagi masyarakat dan dunia pendidikan. (Dicky)

MAJALENGKA,-Bidik-kasusnews.com,. Pemerintah Kabupaten Majalengka terus memperkuat infrastruktur pertanian sebagai langkah strategis menjaga produktivitas pangan di tengah ancaman perubahan iklim dan potensi kekeringan. Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Irigasi Perpompaan dan Irigasi Perpipaan Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Aula Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Majalengka, Rabu (12/8/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Majalengka, Wakil Bupati, Asisten Administrasi, Kepala DKP3, Kepala Dinas PUTR, Kepala BKPSDM, Kepala Disdukcapil, para penyuluh pertanian, serta perwakilan kelompok tani dan Gapoktan dari berbagai wilayah di Kabupaten Majalengka. Dalam arahannya, Bupati Majalengka, Eman Suherman menegaskan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga produksi pertanian sekaligus memperkuat swasembada pangan daerah. Menurutnya, penguatan jaringan irigasi, pompanisasi, hingga pemanfaatan teknologi energi terbarukan harus terus dilakukan, terutama untuk membantu petani di wilayah yang mengandalkan sawah tadah hujan. “Hari ini saya bersama Pak Wakil Bupati dan jajaran OPD bersilaturahmi dengan para petani, kelompok tani, Gapoktan, dan penyuluh. Mengingat kondisi berdasarkan BMKG El Nino sedang tinggi-tingginya, saya tidak ingin teman-teman petani mengalami gagal panen,” ujar Bupati. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pemkab Majalengka telah menjalankan sejumlah program penguatan pengairan pertanian. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penyaluran 119 unit Irigasi Perpompaan (Irpom) dan 37 unit Irigasi Perpipaan (Irpip) ke sejumlah wilayah yang membutuhkan. Sarana tersebut diharapkan mampu membantu petani menghadapi kebutuhan air, khususnya pada Musim Tanam II (MT2), sekaligus mengurangi risiko kekeringan yang dapat mengganggu produktivitas tanaman. Pemkab juga terus mengoptimalkan jaringan pengairan melalui pembangunan dan penanganan sodetan di sejumlah wilayah. Bupati menyebut, penanganan sodetan di wilayah utara telah memberikan dampak signifikan terhadap luas lahan yang dapat dipanen. “Biasanya dari 2.000 hektar di wilayah utara, hanya 500 hektar yang bisa dipanen karena ancaman gagal panen. Sekarang dengan adanya sodetan yang disetujui BBWS, seluruh 2.000 hektar tersebut sudah bisa dipanen,” katanya. Pemkab Majalengka juga menyiapkan solusi untuk wilayah Ligung, Bantarwaru dan Leuweunghapit, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek, pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi pompa berbasis solar cell atau tenaga surya melalui kerja sama dengan BBWS. Teknologi tersebut diharapkan dapat menekan biaya operasional petani, khususnya penggunaan bahan bakar solar. Sementara untuk jangka panjang, Pemkab Majalengka mengusulkan pembangunan sodetan baru sepanjang sekitar 700 meter di Saluran Sindupraja. Pemkab menyatakan siap mendukung proses pembebasan lahan agar pembangunan sodetan tersebut dapat direalisasikan dan mampu memastikan pasokan air menuju wilayah Bantarwaru dan Leuweunghapit. Selain itu, rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan teknis yang mengalami kerusakan terus didorong. Pemkab juga mengusulkan pembangunan sejumlah embung, termasuk di wilayah Mekarjaya, kepada Kementerian Pertanian. LP2B Dikunci 40.700 Hektare Upaya memperkuat ketahanan pangan tidak hanya dilakukan melalui penyediaan air, tetapi juga dengan menjaga keberadaan lahan pertanian. Pemkab Majalengka bersama ATR/BPN telah menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 40.700 hektare sebagai bagian dari komitmen melindungi lahan pangan agar tidak mudah beralih fungsi. Kebijakan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan produksi pertanian sekaligus memperkuat posisi Majalengka sebagai salah satu daerah penyangga pangan di Jawa Barat. Kepala DKP3 Kabupaten Majalengka, Gatot Sulaeman mengatakan kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan seluruh sarana Irpom dan Irpip yang telah disalurkan benar-benar berfungsi dan memberikan manfaat bagi kelompok tani. DKP3 bersama jajaran penyuluh pertanian juga terus melakukan pendampingan kepada kelompok tani, termasuk memetakan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan kekeringan tinggi. Pemetaan tersebut penting agar intervensi pemerintah, baik berupa pompa, jaringan perpipaan, perbaikan irigasi maupun dukungan lainnya, dapat diberikan secara tepat sasaran. Petani Sambut Positif Penguatan Irigasi. Program penguatan irigasi dan pompanisasi mendapat sambutan positif dari para petani. Selain membantu memastikan ketersediaan air, pemanfaatan teknologi pompa berbasis energi surya juga dinilai berpotensi mengurangi beban biaya operasional. “Kami sangat berterima kasih kepada Pak Bupati dan Pemkab Majalengka. Dulu setiap kali El Nino atau musim kemarau datang, kami selalu cemas sawah tadah hujan akan kekeringan dan gagal panen. Bantuan pompa, sodetan, dan fasilitas pompa listrik ini sangat membantu kami mengurangi biaya operasional solar,” ujar Kohar petani asal Ligung. Menurutnya, ketersediaan air yang semakin baik memberikan optimisme bagi petani untuk menghadapi MT2. “Air sekarang bisa mengalir lancar sampai ke ujung sawah. Kami makin optimistis swasembada dan hasil panen MT2 ini bisa sukses melimpah,” katanya. Melalui kolaborasi antara Pemkab Majalengka, BBWS, DKP3, para penyuluh, kelompok tani dan Gapoktan, penguatan sistem pengairan pertanian diharapkan mampu menjaga produktivitas lahan sekaligus mengantisipasi dampak perubahan iklim. Dengan dukungan infrastruktur irigasi yang semakin kuat dan perlindungan terhadap lahan pertanian berkelanjutan, Majalengka optimistis dapat mempertahankan perannya sebagai salah satu lumbung pangan andalan Jawa Barat. (Asep Rusliman)

MAJALENGKA,-Bidik-kasusnews.com,. Anggota DPR RI Dapil SMS (Sumedang, Majalengka, Subang) dari Fraksi PKS, Ateng Sutisna bersama Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, Ledia Hanifa berkesempatan mensosialisasikan Undang Undang Peraturan Presiden (Perpres) No. 87 tahun 2025 tentang Peta Jalan Perlindungan Anak Di Ranah Daring 2025-2029 yang bertempat di Rumah Aspirasi Ateng Sutisna Desa Salagedang pada Senin, 11/08/26). Dikatakan Ateng, bahwa kegiatan tersebut merupakan program sosialisasi yang berkaitan dengan tugasnya sebagai anggota DPR RI dengan peserta ysng hadir dari Dapil Majalengka, Subang dan Sumedang ( tiga kabupaten). “Harapannya, peserta yang hadir dapat meneruskan informasi mengenai perlindungan anak di ruang digital kepada keluarga dan masyarakat di lingkungan masing masing,” tegasnya. Menurut Ateng, media massa meniliki peran yang sangat penting dalam menyebarluaskan informasi mengenai Perpres Nomor 87 tahun 2025 agar masyarakat luas mengetahuinya. Sementara itu, Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, Ledia Hanifa yang menjadi pemateri pada kesempatan tersebut mengatakan perlindungan anak di ruang digital perlu diperkuat karena perkembangan teknologi bergerak lebih cepat dibandingkan kemampuan sebagian anak dalam memahami resiko penggunaan internet. ” Keterbatasan literasi digital dapat membuka peluang terjadinya bentuk kejahatan terhadap anak misalnya eksploitasi anak atau perdagangan ansk dan lainnya sehingga perlu adanya kolaborasi antara orang tua dan masyarakat dalam melibdungi anak dari paparan digital,” terangnya. Para peserta nampak antusias mengikuti kegiatan tersebut dari tiga kabupaten (Dapil SMS). Hadir pula dari Dinas DP4AKB, Dinas Kominfo Kabupaten Majalengka dan undangan lainnya. (Asep Rusliman)

CIREBON,-Bidik-kasusnews.com,.Surat panggilan resmi Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon menjadi sorotan warga. Kuwu Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cirebon Kartini. Selasa, 11/08/2026 Berdasarkan surat yang diterima dan terlihat dalam dokumen, pemanggilan tersebut tertuang dalam Surat Panggilan Saksi KE-II Nomor: SP-450/M.2.11/Fd.2/08/2026. Surat diterbitkan di Cirebon pada 6 Agustus 2026 dan ditandatangani atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus selaku penyidik, Bayu, S.H., M.H., Jaksa Muda. Dalam surat tersebut, Kepala Desa Megu Cilik diminta hadir: Hari: Selasa Tanggal: 11 Agustus 2026 Pukul: 13.00 WIB Tempat: Kantor Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 30, Kota Cirebon Menghadap: Bayu, S.H., M.H. Pemanggilan dilakukan untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cirebon Kartini. Surat tersebut juga menyebut bahwa pemeriksaan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Nomor: PRIN-03/M.2.11/Fd.2/07/2026 tanggal 24 Juli 2026 tentang dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana kredit pada BRI Kantor Cabang Cirebon Kartini. Pemanggilan Kedua, Ada Apa? Yang membuat pemanggilan ini menarik perhatian adalah dokumen tersebut secara tegas mencantumkan status “Surat Panggilan Saksi KE-II”. Artinya, berdasarkan dokumen yang terlihat, pemanggilan tersebut merupakan panggilan kedua terhadap pihak yang bersangkutan. Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan publik mengenai materi perkara serta alasan Kepala Desa Megu Cilik diperlukan keterangannya oleh penyidik dalam perkara dugaan penyalahgunaan dana kredit tersebut. Namun demikian, pemanggilan sebagai saksi tidak serta-merta berarti yang bersangkutan terlibat atau bersalah dalam perkara pidana. Status dan peran masing-masing pihak masih harus didasarkan pada hasil pemeriksaan serta alat bukti yang dimiliki penyidik. Kepala Desa Megu Cilik Belum Beri Penjelasan Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh konfirmasi maupun penjelasan resmi dari Kepala Desa Megu Cilik mengenai pemanggilan tersebut, termasuk mengenai kapasitas dan keterkaitannya sebagai saksi dalam perkara yang sedang ditangani Kejari Kota Cirebon. Publik kini tinggal menunggu bagaimana proses pemeriksaan tersebut berjalan dan apakah keterangan para saksi nantinya mampu membuka secara terang dugaan penyalahgunaan dana kredit yang sedang disidik Kejaksaan Negeri Kota Cirebon. Kejaksaan diharapkan dapat mengusut perkara ini secara transparan, profesional, dan berdasarkan alat bukti, sehingga tidak ada ruang bagi siapa pun untuk berlindung di balik jabatan maupun kepentingan tertentu. (Tim)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Upaya mempercepat penyelesaian betonisasi Jalan Prana di Kota Sukabumi mulai menunjukkan hasil. Hingga Selasa (11/8/2026), pekerjaan pengecoran pada STA 0 sampai STA 600 telah diselesaikan dengan menerapkan metode fast track. Metode percepatan tersebut menjadi pilihan Pemerintah Kota Sukabumi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) untuk menekan durasi pekerjaan di lapangan. Langkah ini sekaligus menjawab harapan masyarakat yang menginginkan akses Jalan Prana dapat kembali dimanfaatkan secepat mungkin. Kepala Bidang Bina Marga DPUTR Kota Sukabumi, Henry Yoswara, menyampaikan bahwa progres pekerjaan hingga saat ini masih berada dalam koridor jadwal yang telah ditetapkan melalui kontrak. “Pengecoran itu sudah selesai untuk pengecoran di STA 0 sampai STA 600 dengan menggunakan beton metode fast track. Itu merupakan hasil keinginan warga yang ingin cepat kembali bisa digunakan jalannya,” kata Henry, Selasa (11/8/2026). Ia menjelaskan, penerapan fast track tidak semata-mata berkaitan dengan percepatan pengerjaan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi teknis agar dampak penutupan atau pembatasan akses jalan terhadap aktivitas masyarakat dapat diminimalkan. “Pemilihan metode pengerjaan itu juga dipilih sedemikian rupa, supaya memangkas waktu pekerjaan itu sendiri,” ujarnya. Meski bagian STA 0–600 telah selesai dicor, DPUTR belum langsung menyatakan hasil pekerjaan tersebut memenuhi seluruh standar mutu. Pemeriksaan terhadap kualitas beton masih harus dilakukan melalui serangkaian pengujian. Henry mengatakan, pengujian akan melibatkan laboratorium independen untuk memastikan mutu beton yang digunakan benar-benar sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan. “Kualitas hasil pengerjaan nantinya akan kami cek. Karena pertama nanti akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh lab yang independen, terkait mutu beton,” jelasnya. Tak hanya itu, pihak penyedia beton juga akan menyerahkan dokumen hasil pengujian laboratorium. Hasil pemeriksaan tersebut nantinya menjadi salah satu bahan evaluasi DPUTR dalam memastikan kualitas pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. “Kemudian dari pihak penyedia beton juga nanti akan menyerahkan hasil pengujian lab-nya,” tambah Henry. Dari sisi pelaksanaan, hingga saat ini DPUTR belum menemukan persoalan atau temuan dalam pekerjaan betonisasi Jalan Prana. Namun, pengawasan tetap dilakukan secara berkala untuk memastikan proses pembangunan tidak hanya memenuhi target progres, tetapi juga standar teknis yang ditetapkan. “Hingga saat ini, alhamdulillah belum ada temuan yang didapatkan terkait pengerjaan betonisasi Jalan Prana tersebut,” ungkapnya. DPUTR berharap seluruh pekerjaan dapat dirampungkan sesuai masa kontrak. Percepatan pembangunan tetap diimbangi dengan pengendalian mutu agar jalan yang telah dibeton tidak hanya cepat selesai, tetapi juga memiliki kualitas konstruksi yang dapat menunjang mobilitas masyarakat dalam jangka panjang. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Media sosial kini bukan sekadar ruang berbagi informasi bagi Lurah Gunungpuyuh, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, Mamat, S.E., M.A.P. Platform digital justru dimanfaatkan sebagai salah satu sarana mendekatkan pemerintah dengan warga sekaligus menggenjot penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Bagi Mamat, perubahan kebiasaan masyarakat yang semakin lekat dengan telepon seluler harus diikuti pola pelayanan pemerintahan. Sosialisasi program tidak cukup hanya dilakukan secara konvensional, tetapi perlu memanfaatkan media sosial agar pesan pemerintah lebih cepat sampai kepada masyarakat. “Zaman sudah berubah. Masyarakat sudah pasti memegang HP. Selain kita sapa warga secara langsung, sekarang banyak jalan untuk menyampaikan informasi, salah satunya melalui media sosial,” ujar Mamat saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (11/8). Pemanfaatan media sosial itu salah satunya terlihat dalam sosialisasi gerai pembayaran PBB. Sebelum pelayanan digelar di lingkungan RW, pihak kelurahan terlebih dahulu menyampaikan informasi melalui media sosial serta grup komunikasi RT dan RW. Warga diberi informasi sekitar dua hari sebelum gerai pelayanan dilaksanakan. Namun, Mamat tidak ingin pelayanan berhenti di dunia digital. Setelah informasi disebarkan melalui media sosial, jajaran Kelurahan Gunungpuyuh turun langsung ke tengah masyarakat dengan pola jemput bola. Gerai pembayaran pajak dibuka di lingkungan warga dengan menyesuaikan aktivitas masyarakat. “Dua hari sebelum pelaksanaan, kita wawar di medsos ataupun di grup RT, RW. Itu salah satu sosialisasi kepada RT dan RW,” katanya. Bahkan, hari Sabtu dimanfaatkan untuk pelayanan jemput bola. Langkah tersebut menjadi solusi bagi warga yang bekerja sebagai karyawan swasta maupun pelaku usaha dan kesulitan menyisihkan waktu pada hari kerja. Pemerintah kelurahan memilih mendatangi warga agar pembayaran pajak menjadi lebih mudah dan tidak menyita waktu. Strategi komunikasi digital yang dipadukan dengan pelayanan langsung tersebut berbuah capaian positif. Hingga akhir Juli 2026, realisasi PBB Kelurahan Gunungpuyuh telah mencapai 99,07 persen. Di tingkat Kecamatan Gunungpuyuh, Kelurahan Gunungpuyuh tercatat berada di peringkat pertama capaian PBB, sedangkan Kecamatan Gunungpuyuh berada di peringkat ketiga tingkat Kota Sukabumi. Capaian hampir 100 persen itu belum membuat Mamat berpuas diri. Proses pembayaran masih berjalan hingga akhir tahun. Pihak kelurahan terus melakukan koordinasi dengan UPT PBB, termasuk menyurati dan berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki kewajiban pajak di wilayah tersebut. Selain mengejar penerimaan, Kelurahan Gunungpuyuh juga melakukan pembaruan data objek pajak. Pendataan lapangan dilakukan untuk mengetahui perubahan kondisi objek pajak, termasuk tanah yang sebelumnya kosong namun kini telah berdiri bangunan. “Selain program pencapaian target PBB, kita juga melaksanakan updating data. Kita dituntut untuk updating data,” ungkapnya. Kelurahan Gunungpuyuh saat ini menangani sekitar 8.000 wajib pajak PBB. Dengan jumlah tersebut, pendekatan pelayanan menjadi bagian penting untuk menjaga capaian penerimaan sekaligus memastikan data potensi pajak terus diperbarui. Mamat menegaskan, pelayanan pemerintahan di tingkat kelurahan memang harus hadir sedekat mungkin dengan masyarakat. Karena itu, media sosial dan kunjungan langsung ke wilayah dipandang sebagai dua pendekatan yang saling melengkapi—media sosial mempercepat informasi, sementara jemput bola memastikan pemerintah benar-benar hadir di tengah warga. “Kalau kita tidak melaksanakan gerai, ya mungkin keteteran,” katanya. Dengan capaian PBB yang telah mencapai 99,07 persen hingga akhir Juli, Kelurahan Gunungpuyuh kini tinggal mempertahankan sekaligus mendorong capaian tersebut hingga penghujung tahun. Bagi Mamat, digitalisasi komunikasi bukan sekadar mengikuti zaman, tetapi menjadi bagian dari cara pemerintah wilayah bekerja lebih dekat, responsif, dan efektif dalam mendukung peningkatan PAD. (Usep)