MAJALENGKA-BIDIK-KASUSNEWS.COM – BAZNAS Kabupaten Majalengka terus mendorong peningkatan kualitas pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) melalui penguatan tata kelola dan inovasi program. Upaya tersebut diwujudkan lewat kunjungan kerja ke BAZNAS Kabupaten Garut pada Kamis (23/4/2026), dalam rangka mendampingi agenda Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Majalengka. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk bertukar pengalaman sekaligus menggali praktik terbaik antar daerah dalam pengelolaan zakat yang lebih efektif dan berdampak. Rombongan dipimpin Ketua BAZNAS Majalengka, Agus Asri Sabana, bersama jajaran pimpinan dan struktural. Pertemuan yang berlangsung di kantor BAZNAS Garut membahas sejumlah isu penting, mulai dari penguatan regulasi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, hingga inovasi pendayagunaan zakat berbasis produktivitas. Agus menegaskan, kunjungan ini menjadi bagian dari langkah berkelanjutan dalam meningkatkan profesionalisme lembaga. “Ini momentum untuk belajar dan mengadopsi praktik terbaik, agar pengelolaan zakat di Majalengka semakin adaptif, transparan, dan memberi dampak luas bagi masyarakat,” ujarnya. Keterlibatan Komisi IV DPRD Kabupaten Majalengka juga mencerminkan dukungan legislatif dalam memperkuat peran BAZNAS sebagai lembaga resmi pengelola zakat di daerah. Ke depan, BAZNAS Majalengka berkomitmen mengimplementasikan berbagai inovasi yang diperoleh, guna meningkatkan kualitas layanan serta memperluas manfaat bagi masyarakat. Dengan mengedepankan prinsip transparansi dan profesionalisme, BAZNAS Majalengka optimistis dapat terus menjaga kepercayaan publik sekaligus berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan umat yang berkelanjutan. (Asep Rusliman)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Komitmen keselamatan kerja kembali ditunjukkan oleh PT AQUA Babakanpari, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Selasa (21/4/2026), pihak perusahaan bergerak cepat menutup lubang jalan yang berpotensi membahayakan di akses menuju Kampung Pojok. Perbaikan ini bermula dari adanya laporan terkait lubang jalan yang kerap memicu kecelakaan, khususnya bagi pengendara roda dua. Menindaklanjuti hal tersebut, Komandan Security Irfan Muspasir segera melaporkan kondisi ke manajemen. Laporan kemudian direspons cepat oleh Kanit Yayi R dan ditindaklanjuti oleh HRD Andri Pebrianto melalui koordinasi internal yang intensif. Hasilnya, perbaikan langsung dilakukan pada hari yang sama. Tim Engineering pun turun tangan dengan memasang penutup berupa plat besi yang dipastikan kuat, aman, dan sesuai standar keselamatan. Langkah sigap ini mencerminkan sinergi solid antarbagian di lingkungan perusahaan, sekaligus menjadi bukti nyata bahwa aspek keselamatan menjadi prioritas utama, baik bagi karyawan maupun masyarakat sekitar. Upaya ini juga mendapat apresiasi dari warga sekitar yang selama ini melintasi jalur tersebut untuk aktivitas sehari-hari. Mereka menilai langkah cepat perusahaan telah memberikan rasa aman dan mengurangi potensi risiko kecelakaan di titik rawan tersebut. Selain penanganan cepat, pihak perusahaan juga mendorong peningkatan kewaspadaan bersama, baik bagi pengguna jalan maupun internal karyawan, agar selalu melaporkan potensi bahaya sekecil apa pun sebagai bagian dari budaya keselamatan. Ke depan, perusahaan berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan berkala terhadap kondisi infrastruktur di sekitar area operasional. Hal tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab sosial serta upaya menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. (Reno)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Momentum halal bihalal di Kelurahan Citamiang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, dimanfaatkan sebagai ajang konsolidasi sekaligus pemilihan Ketua Forum Komunikasi RT/RW (FK-RW), Jumat (17/4/2026). Kegiatan yang diikuti para ketua RT dan RW se-Citamiang ini berlangsung dalam suasana kebersamaan pasca Idulfitri. Selain mempererat silaturahmi, forum tersebut juga menjadi ruang demokrasi untuk menentukan kepengurusan baru. Pemilihan diikuti tiga kandidat dengan melibatkan perwakilan dari 7 RW dan 42 RT. Sekitar 80 peserta memberikan hak suara melalui mekanisme pencoblosan langsung yang dirancang menyerupai sistem pemilu guna menjamin transparansi. Hasilnya, Dadang Setiawan keluar sebagai pemenang dengan perolehan 26 suara, unggul dari kandidat lainnya, yakni Ade Kamaludin dan Ginanjar Kurnia Adi yang memperoleh 5 suara. Ketua panitia Jamaludin menyebut proses pemilihan berjalan tertib dan terbuka. Ia menilai partisipasi aktif peserta menjadi kunci terselenggaranya kegiatan secara demokratis. Sementara itu, Dadang Setiawan menegaskan komitmennya untuk segera menyusun arah kerja organisasi. Dalam waktu dekat, pihaknya akan menggelar rapat lanjutan guna merumuskan program kerja lima tahun ke depan. Ia juga menyampaikan bahwa kepengurusan baru akan melanjutkan program yang sudah berjalan, sekaligus mengevaluasi kegiatan yang belum optimal. Penentuan skala prioritas menjadi fokus utama, mengingat perbedaan kebutuhan di tiap wilayah RW. “Ke depan kita akan fokus pada program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ujarnya. Didukung oleh tokoh masyarakat dan perwakilan wilayah, Dadang diharapkan mampu membawa FK-RW Citamiang menjadi wadah komunikasi yang lebih solid, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan di tingkat kelurahan hingga kota. (Usep)

CIREBON-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Dalam upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok, BUMDes Berkah Maju Bersama Desa Dawuan menggelar kegiatan bazar sembako murah tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program Gerakan Pangan Murah yang menyasar langsung masyarakat. Bazar berlangsung di halaman Kantor Kuwu Desa Dawuan, Kecamatan Tengahtani, Kabupaten Cirebon, Rabu (15/4/2026). Kegiatan itu mendapat antusiasme tinggi dari warga setempat yang memanfaatkan kesempatan untuk membeli bahan pokok dengan harga terjangkau. Dalam pelaksanaannya, BUMDes Berkah Maju Bersama menggandeng Badan Pangan Nasional serta didukung berbagai instansi dari Pemerintah Kabupaten Cirebon, di antaranya Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perikanan. Selain itu, kegiatan ini turut melibatkan sejumlah mitra dan pelaku usaha, seperti produsen pangan, distributor, hingga pelaku UMKM lokal di wilayah Kecamatan Tengahtani. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap bahan pangan berkualitas dengan harga yang lebih stabil. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, Sudiharjo, menjelaskan bahwa kegiatan ini juga bertepatan dengan momentum Hari Jadi Kabupaten Cirebon ke-544. Program Gerakan Pangan Murah, kata dia, merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. “Ini bagian dari upaya kami untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dengan harga yang wajar, terutama di tengah fluktuasi harga pasar,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Desa Dawuan, H. Amir, berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan sembako dengan harga lebih ringan. “Semoga kegiatan ini bisa membantu warga mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau,” ungkapnya. Ketua BUMDes Berkah Maju Bersama Dawuan, Ir. H. Bastoni, menambahkan bahwa bazar sembako murah ini merupakan kegiatan ketiga yang diselenggarakan sepanjang tahun 2026. Pihaknya juga terus melibatkan UMKM lokal sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. “Selain membantu warga, kegiatan ini juga menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk berkembang dan memperluas pasar,” pungkasnya. (Asep Rusliman)

KUNINGAN-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) mengukuhkan kepengurusan Saka Kencana Kwartir Cabang Kuningan masa bakti 2026–2028, di Bumi Perkemahan Tenjo Laut, Cisantana Cigugur, Sabtu (11/4/2026). Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris DPPKBP3A Kabupaten Kuningan selaku Ketua Pimpinan Saka Kencana Kabupaten Kuningan, Kepala Bidang Keluarga Sejahtera (KS), Kepala UPT Dalduk Cigugur, perwakilan Kwarcab Kuningan selaku narasumber, anggota Saka Kencana Kabupaten Kuningan, serta undangan lainnya. Rangkaian acara diawali dengan registrasi peserta, dilanjutkan study tour ke UPPKA Cisantana, hingga prosesi pengukuhan sebagai agenda utama. Kegiatan juga diisi dengan penyampaian materi, penguatan kapasitas peserta, serta fun games yang bertujuan membangun kekompakan dan jiwa kepemimpinan. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPPKBP3A Kabupaten Kuningan, dr. H. Edi Martono, MARS, dalam sambutannya menyampaikan, pengukuhan ini bukan sekadar seremoni, melainkan amanah besar yang mengandung tanggung jawab dan pengabdian. Ia menegaskan bahwa Saka Kencana memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang berkualitas di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks. Para pengurus yang baru dikukuhkan diharapkan mampu menjadi agen perubahan di lingkungan sebayanya. “Pengurus yang baru dikukuhkan diharapkan mampu menerjemahkan konsep keluarga berkualitas ke dalam bahasa yang mudah dipahami oleh generasi muda melalui pendekatan yang kreatif dan relevan, seperti melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R),” ujarnya. Lebih lanjut, Kepala DPPKBP3A menekankan pentingnya pembentukan karakter ketahanan remaja sebagai fondasi utama dalam menciptakan generasi yang tangguh, memiliki perencanaan hidup yang jelas, serta mampu menghadapi tekanan sosial dan perkembangan teknologi. Dalam arahannya, dr. Edi juga menyampaikan tiga pesan penting kepada kepengurusan yang baru, yakni agar tidak terjebak dalam rutinitas, memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk BKKBN, serta menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai Dasa Darma Pramuka dalam kehidupan sehari-hari. Usai pengukuhan berlangsung, dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Keluarga Sejahtera, Anwar Nasihin, S.Kom., M.Si, turut memberikan pemaparan terkait program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang dikenalkan kepada peserta melalui kegiatan study tour. Anwar menjelaskan, UPPKA merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga, khususnya bagi peserta Keluarga Berencana (KB), melalui pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi produktif. “UPPKA merupakan program pemerintah dalam memberikan pembinaan kepada keluarga peserta KB agar mampu meningkatkan pendapatan keluarga, sehingga dapat mewujudkan keluarga yang mandiri dan sejahtera,” jelasnya. “Kami berharap para anggota Saka Kencana dapat memahami sekaligus turut menyosialisasikan program tersebut kepada masyarakat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas.” Pungkasnya. Melalui pengukuhan ini, diharapkan kepengurusan Saka Kencana Kwartir Cabang Kuningan masa bakti 2026–2028 mampu menjalankan perannya secara optimal sebagai wadah pembinaan generasi muda yang tidak hanya aktif dalam kepramukaan, tetapi juga memiliki perencanaan hidup yang matang, berkarakter kuat, dan berkontribusi nyata dalam pembangunan keluarga serta masyarakat. (Asep Rusliman)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Prestasi gemilang kembali ditorehkan talenta muda Kota Sukabumi di kancah modeling internasional. Kepala Disbudporapar, Rahmat Sukandar, menilai capaian ini menjadi sinyal kuat bahwa generasi muda daerah mampu bersaing di level global. Nama Nadia Putri Ramadhani, Rafa Elviana Supriatna dan Aurin Julianti mencuri perhatian setelah sukses menorehkan prestasi di berbagai ajang. Mereka adalah putri dari pasangan Ucup Supriatna dan Evi Sumanti. “Ini bukan sekadar prestasi, tapi bukti bahwa anak-anak Sukabumi punya kualitas untuk tampil di panggung dunia,” tegas Rahmat, Kamis (9/4/2026). Menurutnya, keberhasilan tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan dan membuka lebih banyak ruang bagi talenta muda berkembang. Ia juga menekankan pentingnya dukungan lintas sektor agar potensi yang ada tidak berhenti di satu pencapaian saja. “Kita ingin mereka terus naik level. Harus ada kesinambungan, baik dari sisi latihan, mental, hingga peluang tampil di event yang lebih besar,” ujarnya. Sebagai tindak lanjut, pihaknya akan segera menyampaikan capaian ini kepada Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, guna mendorong dukungan kebijakan dan fasilitasi bagi para talenta muda tersebut. Sementara itu, pembina modeling Mino Triyanto Ahya mengungkapkan, kiprah anak didiknya terus meluas. Setelah tampil di Vietnam dan Singapura, mereka dijadwalkan kembali berkompetisi di Bangkok, Thailand pada 26 April 2026. “Di Vietnam, kami berhasil unggul dari sembilan negara. Itu bukan hal mudah, karena persaingan sangat ketat,” jelasnya. Ia menambahkan, di balik capaian tersebut ada proses panjang yang menuntut disiplin tinggi, latihan intensif, serta pembentukan karakter yang kuat. Bahkan ke depan, para talenta ini tidak hanya difokuskan di modeling, tetapi juga diarahkan merambah industri film. “Kami siapkan mereka tidak hanya jadi model, tapi juga punya peluang di dunia hiburan yang lebih luas,” pungkasnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Suasana hangat dan penuh kebersamaan mewarnai kegiatan Halalbihalal tingkat Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi, yang digelar di Aula Kecamatan Jampangkulon, Kamis (9/4/2026). Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat pasca Idulfitri 1447 Hijriah. Acara tersebut dihadiri unsur Forkopimcam Jampangkulon, Ketua PKK, Kepala KUA, para kepala UPTD, organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi kepemudaan (OKP). Turut hadir Ketua MUI, para kepala desa se-Kecamatan Jampangkulon, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta berbagai elemen lainnya. Camat Jampangkulon, Dading, dalam sambutannya menegaskan bahwa Halalbihalal bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan sarana untuk membersihkan hati dan memperbaiki hubungan antarsesama. Ia mengajak seluruh peserta untuk menghadirkan ketulusan dalam saling memaafkan. “Halalbihalal bukan hanya tradisi seremonial, tetapi momentum untuk memperbaiki diri. Tidak semua orang berani meminta maaf, dan tidak semua orang mampu memaafkan. Di situlah letak kemuliaan, ketika kita mampu melakukannya dengan tulus,” ujarnya. Menurutnya, tradisi Halalbihalal merupakan kearifan lokal bangsa Indonesia yang efektif dalam meredam konflik dan mempererat persaudaraan di tengah masyarakat. “Halalbihalal mengajarkan kita untuk meluruskan yang kusut, menjernihkan yang keruh, dan melebur kesalahan agar hubungan kembali harmonis,” tambahnya. Mengusung tagline “NYATE BOS” (Nyaman, Tentram, Barudakna Someah), Dading juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga nilai-nilai kebaikan yang telah dibangun selama bulan Ramadan, termasuk memperkuat hubungan spiritual dengan Allah SWT. “Jangan berhenti berdoa, karena doa adalah kekuatan kita dalam menjaga ketenangan dan kebersamaan,” pesannya. Dengan tema “Perekat Kebersamaan”, kegiatan ini diharapkan menjadi titik awal dalam memperkuat persatuan, meningkatkan kepedulian sosial, serta mewujudkan kehidupan masyarakat Kecamatan Jampangkulon yang harmonis, rukun, dan penuh toleransi. (Dicky)

KUNINGAN,Bidik-kasusnews.com,. Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) menyampaikan terkait kondisi ruas jalan Cidahu–Luragung. Kepala Dinas PUTR Kabupaten Kuningan Ir. I. Putu Bagiasna, M.T. menjelaskan, bahwa ruas jalan Cidahu–Luragung memiliki panjang kurang lebih 10,3 kilometer. Secara historis, Putu mengatakan, kondisi jalan tersebut memang mengalami kerusakan, salah satunya disebabkan oleh tingginya aktivitas kendaraan berat dari operasional galian C yang melintasi jalur tersebut. “Adapun untuk segmen Cidahu, khususnya dari Blok Getrak hingga Gunung Karung, pekerjaan perbaikan telah diselesaikan melalui program Inpres Jalan Daerah dan baru rampung dalam waktu dekat,” katanya. Secara umum, menurutnya kondisi jalan pada segmen tersebut sudah baik dan tidak terdapat kerusakan signifikan. Namun demikian, masih terdapat kerusakan ringan yang menjadi tanggung jawab pihak rekanan, mengingat masa pemeliharaan masih berlangsung hingga Juli 2026. Sementara itu, untuk segmen Gunung Karung hingga Luragung sepanjang kurang lebih 5 kilometer, saat ini kondisinya memang masih mengalami kerusakan cukup berat. Pemerintah Kabupaten Kuningan telah merencanakan penanganan pada tahun ini melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK). Menindaklanjuti hal tersebut, dikatakannya, bahwa Pak Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, telah menginstruksikan agar proses percepatan segera dilakukan. Saat ini tahapan pelelangan sedang dalam proses evaluasi, dan ditargetkan pada bulan April ini sudah dapat memasuki tahap penandatanganan kontrak (SPK) untuk pekerjaan segmen Gunung Karung hingga Luragung. Pemkab Kuningan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas infrastruktur jalan demi menunjang aktivitas masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. (Asep Rusliman)

Indramayu,Bidik-kasusnews.com,. Aksi unjuk rasa yang digelar oleh massa yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) di depan Alun-alun Kabupaten Indramayu berakhir ricuh. Massa aksi yang semula berniat menyampaikan aspirasi terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) Tambak Nila justru melakukan tindakan anarkis dengan merusak sejumlah fasilitas umum di kawasan jantung kota tersebut. Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah fasilitas fas bunga, tiang lampu taman, dan sarana publik lainnya mengalami kerusakan signifikan. Pemerintah Daerah (Pemda) Indramayu memperkirakan kerugian materil akibat ulah oknum demonstran ini mencapai ratusan juta rupiah. Bupati Lucky Hakim Beri Ultimatum Menanggapi insiden tersebut, Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menggelar jumpa pers darurat di Aula Pendopo Kabupaten Indramayu. Dalam pernyataannya, Bupati Lucky sangat menyayangkan tindakan anarkis tersebut, terlebih dirinya telah beriktikad baik dengan menemui massa aksi secara langsung yang diwakilkan. “Sangat disayangkan aksi ini berujung anarkis. Padahal kami sudah membuka diri dan menemui massa untuk berdialog. Fasilitas umum ini dibangun dengan uang rakyat untuk kepentingan masyarakat luas,” ujar Lucky Hakim. Meskipun kecewa, Bupati Lucky Hakim masih memberikan ruang bagi pihak KOMPI untuk menunjukkan tanggung jawab. Ia mendesak koordinator aksi agar segera mengidentifikasi oknum-oknum demonstran yang melakukan perusakan dan bersedia mengganti rugi atas kerusakan yang terjadi. Klarifikasi Status PSN Tambak Nila Dalam kesempatan yang sama, Bupati Lucky Hakim menegaskan kembali duduk perkara proyek yang menjadi pemicu demonstrasi. Ia menjelaskan bahwa Program Revitalisasi Tambak di Kawasan Hutan (Budidaya Ikan Nila Salin) yang melibatkan Perum Perhutani merupakan Program Strategis Nasional (PSN) dari Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, bukan program Pemerintah Daerah Indramayu. “Saya tegaskan kembali, revitalisasi tambak di kawasan Perhutani ini adalah kebijakan Pusat atau program Presiden. Pemda Indramayu dalam hal ini hanya memfasilitasi koordinasi di tingkat daerah,” tegasnya. Langkah Tegas dan Koordinasi dengan Polres Pemerintah Kabupaten Indramayu tidak akan tinggal diam jika ruang tanggung jawab yang diberikan tidak diindahkan oleh pihak KOMPI. Bupati menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Polres Indramayu untuk mengambil langkah hukum tegas. “Jika pihak KOMPI tidak segera membenahi atau bertanggung jawab atas kerusakan fasilitas umum di Alun-alun, kami akan berkoordinasi dengan Polres Indramayu untuk menempuh jalur hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” pungkas Lucky. Hingga berita ini diturunkan, kawasan Alun-alun Indramayu masih dalam proses inventarisir kerusakan oleh dinas terkait, sementara pihak kepolisian informasinya tengah melakukan pendalaman terkait aktor intelektual di balik perusakan tersebut. (Asep Rusliman)

Indramayu,Bidik-kasusnews.com,. Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022 menjadi salah satu regulasi penting yang mengubah sistem pendanaan daerah di Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak langsung pada struktur anggaran pemerintah daerah, termasuk pada nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ancaman Pemutusan Massal PPPK Menguat, DPR Minta Pemerintah Tunda Pembatasan Belanja Pegawai Melalui UU HKPD, pemerintah pusat melakukan reformasi besar terhadap skema Transfer ke Daerah (TKD), termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Tujuan utamanya adalah meningkatkan kemandirian fiskal daerah sekaligus memastikan anggaran daerah selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Namun di balik tujuan tersebut, muncul tantangan serius yang dihadapi pemerintah daerah. Penyaluran dana dari pusat kini dilakukan secara lebih selektif dan diarahkan untuk mendukung program strategis nasional. Akibatnya, ruang fiskal daerah untuk membiayai kebutuhan rutin, seperti gaji pegawai, menjadi semakin terbatas. Dilema Anggaran Daerah dan Tekanan Fiskal Kondisi ini menimbulkan dilema nyata bagi pemerintah daerah. Di satu sisi, mereka harus menjalankan program prioritas nasional yang didorong melalui kebijakan pusat. Di sisi lain, mereka juga memiliki kewajiban membayar belanja rutin, termasuk gaji PPPK yang jumlahnya terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Ketika terjadi defisit anggaran atau realokasi kebijakan, belanja rutin sering kali menjadi pos yang paling rentan terdampak. Terlebih bagi daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah, ketergantungan terhadap dana transfer pusat membuat posisi fiskal semakin terjepit. Situasi ini memunculkan kekhawatiran akan potensi pemutusan kontrak PPPK secara massal. Ancaman tersebut bukan sekadar isu, melainkan konsekuensi dari tekanan fiskal yang dihadapi daerah dalam menyesuaikan struktur anggarannya. Apa Itu UU HKPD dan Dampaknya bagi Daerah? UU HKPD dirancang untuk menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih disiplin dan efisien. Pemerintah pusat ingin memastikan bahwa setiap alokasi anggaran daerah benar-benar mendukung target pembangunan nasional secara terukur. Dalam implementasinya, terdapat beberapa perubahan penting, di antaranya: Penajaman penggunaan DAU dan DAK agar lebih fokus pada program prioritas Dorongan efisiensi belanja daerah, khususnya belanja rutin Peningkatan peran daerah dalam mengoptimalkan PAD sebagai sumber utama pembiayaan Kebijakan ini secara tidak langsung memaksa pemerintah daerah untuk lebih mandiri secara fiskal. Namun, tidak semua daerah memiliki kapasitas yang sama dalam meningkatkan pendapatan lokal. Dampak Langsung terhadap PPPK Dalam konteks tenaga PPPK, kebijakan ini memiliki implikasi yang cukup signifikan. Setidaknya ada tiga faktor utama yang memengaruhi: Prioritas Anggaran Nasional Dana transfer dari pusat kini lebih difokuskan pada program strategis, sehingga alokasi untuk belanja pegawai menjadi terbatas. Efisiensi Belanja Rutin Pemerintah daerah didorong untuk menekan pengeluaran rutin, termasuk gaji pegawai, demi menjaga keseimbangan anggaran. Keterbatasan PAD Daerah dengan PAD rendah akan kesulitan menutupi kebutuhan belanja pegawai, sehingga PPPK berpotensi menjadi opsi penyesuaian anggaran. Dalam kondisi tertentu, gaji PPPK yang relatif besar dapat menjadi beban fiskal yang harus disesuaikan. Hal inilah yang memunculkan kekhawatiran bahwa tenaga PPPK bisa menjadi pihak yang paling terdampak dalam proses penyeimbangan anggaran. Reformasi Fiskal atau Ancaman Sosial? Perlu dipahami bahwa kondisi ini bukan semata-mata disebabkan oleh satu kebijakan atau kepemimpinan tertentu, melainkan bagian dilematis suatu pemerintahan,kalau tidak rekrut PPPK kurang SDM untuk pelayanan masyarakat kalau direkrut pemerintah harus menyiapkan anggaran tetap,dengan menggali PAD. (Asep Rusliman)