SUKABUMI-BIDIK-KSUSNEWS.COM – Pemerintah Kota Sukabumi tengah mempersiapkan penetapan luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang akan menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus mengendalikan alih fungsi lahan di tengah perkembangan perkotaan. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Frendy Yuwono penetapan tersebut mengacu pada Lahan Baku Sawah (LBS) yang sebelumnya ditetapkan melalui Surat Keputusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dalam ketetapan tersebut, Kota Sukabumi memiliki LBS seluas sekitar 1.059 hektare. “Pemerintah menyadari kondisi perkotaan yang terus berkembang membuat seluruh luasan LBS tidak mungkin dipertahankan sebagai lahan pertanian secara keseluruhan,” kata Frendy, Selasa (11/8/2026). Karena itu, kata dia, pemerintah melakukan pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat terkait persentase lahan yang harus dipertahankan. “Dari hasil pembahasan tersebut, disepakati luasan yang dipertahankan berada di kisaran 65 persen dari total LBS Kota Sukabumi,” ujarnya. Dia menambahkan, angka tersebut setara dengan sekitar 650 hingga 690 hektare yang nantinya akan ditetapkan sebagai LP2B. Luasan tersebut selanjutnya akan menjadi bagian dari Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), yang memiliki ketentuan perlindungan lebih kuat dan tidak dapat dengan mudah dialihfungsikan untuk kepentingan lain. Pemerintah Kota Sukabumi juga telah melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi, termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, serta Kantor Pertanahan. “Koordinasi dilakukan untuk memastikan lahan yang masuk dalam LP2B tidak menjadi lokasi pengajuan izin pembangunan,” kata Frendy. Dengan demikian, ketika LP2B tersebut telah ditetapkan melalui keputusan Wali Kota, keberadaannya akan menjadi salah satu acuan dalam proses perizinan. Pengembang maupun pihak swasta yang hendak membangun perumahan, pusat bisnis, pertokoan atau fasilitas lainnya wajib memperhatikan ketentuan tata ruang tersebut. “Kebijakan ini sekaligus meningkatkan luasan LP2B dibandingkan ketentuan dalam RTRW sebelumnya yang tercatat sekitar 425 hektare,” ungkapnya. Peningkatan tersebut dinilai sejalan dengan kebijakan strategis nasional dalam memperkuat ketahanan pangan. Dalam hal ini pemerintah juga memastikan lahan yang akan ditetapkan sebagai LP2B saat ini masih aktif dan dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Karena itu, perlindungan lahan tersebut nantinya perlu diikuti dengan pemberian insentif kepada para petani atau pengelola lahan. Pemberian insentif tersebut akan dikoordinasikan melalui perangkat daerah terkait, khususnya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3), termasuk melalui pendataan terhadap lahan dan petani yang masuk dalam kawasan LP2B. Penetapan LP2B tersebut ditargetkan dilakukan tahun ini setelah proses penetapan dari pemerintah pusat selesai. Setelah keputusan dari kementerian diterbitkan, Pemerintah Kota Sukabumi akan menindaklanjutinya melalui SK Wali Kota sebagai dasar penetapan luasan LP2B yang berlaku di wilayah Kota Sukabumi. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan perkotaan dengan kepentingan perlindungan lahan pertanian dan ketahanan pangan di Kota Sukabumi. (Usep)

Cirebon,-Bidik-kasusnews.com,. …– Cirebon tanda tanya besar kini menyelimuti pelaksanaan proyek yang tertulis sebagai Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Cirebon, yang tertulis di atas kertas rencananya jelas adalah pemeliharaan jalan, namun yang tampak dikerjakan di lapangan ternyata jauh berbeda dari yang dijanjikan. Padahal, anggaran yang disiapkan tidaklah sedikit, yaitu Rp581.850.000 (lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang dilaksanakan oleh CV. Seruni Jaya Abadi. Berdasarkan informasi yang berkembang dan dilihat langsung di lokasi pekerjaan, pelaksanaan yang dilakukan justru tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang seharusnya. Yang seharusnya dikerjakan adalah pemeliharaan jalan raya, namun yang berlangsung di lapangan justru berupa pembangunan atau normalisasi saluran drainase (selokan) di pinggir jalan. Lebih mencurigakan lagi, yang dipasang adalah Saluran U-Ditch, yaitu beton pracetak berbentuk huruf U yang berfungsi mengalirkan air hujan. Bukan perbaikan badan jalan, bukan pengaspalan, bukan pemadatan, melainkan pembuatan saluran air yang sama sekali berbeda dari maksud awal anggaran. Ini tentu sangat janggal dan memprihatinkan. Di atas kertas tertulis jelas Pemeliharaan Berkala Jalan Bobos–Cikalahang. Artinya, uang ratusan juta rupiah itu dialokasikan khusus untuk memperbaiki, memelihara, dan meningkatkan kualitas jalan raya yang dilalui warga setiap hari. Namun kenyataannya, pekerjaan yang berjalan adalah pemasangan saluran beton U-Ditch yang seharusnya masuk dalam kategori lain, misalnya pembangunan drainase atau normalisasi saluran, bukan pemeliharaan jalan raya. Ini jelas menunjukkan ketidaksesuaian yang nyata antara rencana anggaran dengan pelaksanaan di lapangan. Mengapa anggaran yang ditujukan untuk jalan dialihkan untuk membuat selokan? Apakah memang sengaja direncanakan demikian dengan mengubah nama proyek demi menyesuaikan anggaran? Ataukah ada kesalahan perencanaan yang fatal sehingga spesifikasi pekerjaan tidak sesuai dengan judul dan maksud anggarannya? Atau yang lebih parah lagi, apakah ini sekadar kedok agar anggaran cair, lalu pelaksanaannya diubah sesuka hati demi keuntungan sendiri tanpa mempedulikan peruntukan yang sebenarnya? Jika memang benar demikian, maka hal ini sangat merugikan masyarakat. Pasalnya, warga sudah lama berharap jalan Bobos–Cikalahang yang kondisinya memprihatinkan akhirnya diperbaiki dengan anggaran Rp. 581.850.000 juta tersebut. Namun ternyata, yang dikerjakan bukan perbaikan jalan, melainkan hal lain yang sama sekali berbeda dari yang dijanjikan. Artinya, warga tetap harus menelan kenyataan pahit melintas di jalan yang belum tentu membaik, sementara uang ratusan juta rupiah rakyat telah habis digunakan untuk pekerjaan yang tidak sesuai peruntukannya. Padahal, pembangunan saluran drainase itu sendiri adalah pekerjaan yang terpisah dan seharusnya memiliki anggaran tersendiri, bukan “dipaksakan” masuk ke dalam anggaran pemeliharaan jalan. Jika memang butuh selokan, seharusnya diusulkan dan dianggarkan sebagai proyek pembangunan drainase, bukan menyamarkan namanya sebagai pemeliharaan jalan agar anggarannya bisa didapatkan. Cara seperti ini sangat meragukan transparansi dan kejujuran dalam pengelolaan keuangan daerah. Terkesan seolah-olah anggaran jalan dipakai untuk membiayai pekerjaan lain yang seharusnya tidak dibiayai dari pos itu. Kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Cirebon selaku pemegang program, masyarakat menuntut penjelasan yang terbuka dan jujur. Mengapa pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan spesifikasi dan maksud anggaran? Apakah ada perubahan perencanaan yang sah? Jika ada, mengapa tidak diinformasikan kepada publik? Jika tidak ada perubahan resmi, berarti pelaksanaan ini menyimpang dari ketentuan dan wajib diluruskan, bahkan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku. Jangan sampai anggaran yang tercatat untuk pemeliharaan jalan justru habis untuk hal lain, sementara jalan tetap rusak dan warga tertipu oleh laporan yang tidak sesuai kenyataan. Begitu juga kepada pihak pelaksana CV. Seruni Jaya Abadi, sudah menjadi kewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan spesifikasi yang telah disepakati. Jika yang dikerjakan berbeda dari perjanjian, maka itu merupakan pelanggaran yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jangan menerima pekerjaan yang bukan ranahnya, apalagi dibayari dari anggaran yang bukan peruntukannya. Hal ini dapat merugikan negara dan masyarakat luas, yang pada akhirnya nama baik pelaksana pun ikut tercemar. Masyarakat berhak waspada dan mengawasi pelaksanaan proyek ini. Jangan biarkan anggaran sebesar Rp. 581.850.000 juta itu ludes untuk pekerjaan yang seharusnya tidak dibiayai dari pos pemeliharaan jalan. Jangan biarkan nama pemeliharaan jalan hanya dijadikan kedok untuk mencairkan dana, padahal yang dibangun adalah selokan yang seharusnya diurus dari anggaran lain. Rakyat sudah semakin pintar membedakan mana perbaikan jalan dan mana pembuatan saluran air. Jangan mencoba membodohi publik dengan menyamarkan dua hal yang berbeda menjadi satu nama yang mengelabui. Kami berharap pihak berwenang segera turun tangan, memeriksa kesesuaian antara kontrak kerja dan pelaksanaan di lapangan. Jika memang terbukti tidak sesuai, maka harus ada tindak lanjut yang tegas: pekerjaan dikembalikan sesuai peruntukannya, atau ada penyesuaian anggaran yang sah dan terbuka. Uang rakyat Rp. 581.850.000 juta lebih itu bukan mainan yang boleh dialihkan sesuka hati tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Jangan sampai jalan tetap rusak, selokan pun belum tentu selesai baiknya, sementara uang ratusan juta rupiah sudah terlanjur habis tak berbekas. Semoga hal ini segera diluruskan demi keadilan dan kepercayaan masyarakat Kabupaten Cirebon. (Asep Rusliman)

MAJALENGKA,-Bidik-kasusnews.com,. Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Ateng Sutisna dan Bobotoh Persib di Majalengka bersama Komunitas Viking Alengka berkumpul bersama nobar final Piala Presiden 2026 tidak ketinggalan Bupati Majalengka Eman Suherman dan jajaran, Kapolres Majalengka AKBP Muhammad Aldy Sulaiman dan jajaran yang bertempat di Saung Nganteur Kahayang Desa Salagedang Kecamatan Sukahaji Majalengka pada Kamis malam, (06/08/26). “Alhamdulillah nobar final Persib vs Persebaya dihadiri Bupati Majalengka dan jajaran serta Kapolres Majalengka dan jajaran, walaupun hasilnya kalah Namun kita semua tetap semangat, tempat ini, Saung Nganteur Kahayang Salagedang tetap untuk kita semua untuk melakukan kreatifitas,” ujar Anggota DPR RI, Ateng Sutisna usai nobar kepada sejumlah media. Maaih kata Ateng, tidak menyangka Persib kalah, saya tadinya optimis Persib menang. “Pesan yangdisampaikan untuk viking alengka Majalengka tetap semangat, tentu kita akan jadi juara lagi,” paparnya. Sementara itu Kapolres Majalengka AKBP Muhammad Aldy Sulaiman mengajak viking alengka untuk tetap santun, semangat dan berkreatifitas. Nobar di Saung Nganteur Kahayang ini diikuti 500 an penonton dengan layar raksana lebar dan dijaga oleh pihak kepolisian. Di sela sela acara Kapilres Majalengka memberikan beberapa helm kepada penonton yang bisa menjawab pertanyaan dan ada kaos kaos menarik Persib Bandung. Kemudian ada hadiah dari quiz yang digelar panitia. Di hari sebelumnya juga dilaksanakan nobar Persib vs Tampines Rovers dengan berbagai hiburan yang dilaksanakan mulai dari seni Sunda Rancage, penampilan DJ, festival UMKM, dialog interaktif hingga menikmati alam terbuka. Kegiatan nobar final Persib vs Persebaya berlangsung aan dan tenang tidak ada keributan sehingga kondusif. (Asep Rusliman)

MAJALENGKA,-Bidik-kasusnews.com,. Suasana penuh semangat dan kehangatan menyelimuti acara Nonton Bareng (Nobar) laga final Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya dalam ajang sepakbola Piala Presiden tahun 2026. Acara berlangsung meriah di Saung Nganteur Kahayang Ateng Sutisna, anggota DPR RI dari Fraksi PKS yang beralamat di Desa Salagedang, Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka pada Kamis malam, (06/08/26), acara dilaksanakan dengan kerjasama bersama komunitas Bobotoh Persib Viking Alengka Majalengka. Kegiatan ini turut dihadiri langsung Anggota DPR RI Bapak Ateng Sutisna, Bupati Majalengka, Eman Suherman serta Kapolres Majalengka, AKBP Muhammad Aldy Sulaiman serta anggota DPRD Majalengka fraksi PKS dan undangan lainnya. Kehadiran para tokoh pimpinan daerah semakin menambah semarak dan kebersamaan seluruh pendukung yang hadir. Dalam sambutannya, Ateng Sutisna menyampaikan apresiasi kepada panitia dan masyarakat. “Semoga laga ini berjalan indah dan penuh sportivitas. Dukung tim kesayangan dengan semangat, tetap jaga ketertiban, keamanan, serta kebersamaan,” ucapnya disambut tepuk tangan meriah. Bupati Majalengka Eman Suherman menyampaikan harapan agar kegiatan ini makin mempererat persaudaraan. “Sepak bola bukan sekadar pertandingan, melainkan sarana menyatukan hati. Tetap rukun, saling menghormati, dan jaga nama baik daerah,” ujarnya. Sementara itu, Kapolres Majalengka, AKBP Muhammad Aldy Sulaiman mengajak seluruh pendukung untuk tetap santun, menjaga ketertiban, dan menjamin suasana aman hingga acara selesai. Sejak sore hari warga mulai berdatangan dengan penuh semangat. Selama pertandingan sorak-sorai bergema, namun suasana tetap tertib dan akrab — menunjukkan persatuan yang kuat di tengah masyarakat Majalengka. Panitia dari Viking Alengka Majalengka menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ateng Sutisna, Bupati, Kapolres, dan seluruh warga yang hadir. “Semoga kebersamaan ini terus terjalin dan semoga Persib meraih hasil terbaik, menang atau kalah tetap kompak, ” ujar perwakilan panitia. Acara pun berakhir dengan penuh kehangatan, meninggalkan kesan mendalam bagi seluruh warga di Saung Nganteur Kahayang, Salagedang, Majalengka. (Asep Rusliman)

Kuningan,-Bidik-kasusnews.com,.Dalam upaya memperkuat sinergitas antara instansi pemerintah dan insan pers, perwakilan Humas Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, Eska Nata Suryana, menerima kunjungan silaturahmi dari jajaran Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI) Korwil Kuningan yang dipimpin oleh Ketua Korwil Ahmad Nurcahya, pada Rabu, 5 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung di kantor Balai TNGC yang beralamat di Jalan Raya Kuningan–Cirebon KM.9 No.1, Manislor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, menjadi momentum penting untuk membangun komunikasi yang lebih erat antara Balai TNGC dan insan pers di Kabupaten Kuningan. Dalam suasana penuh keakraban, kedua belah pihak membahas pentingnya kolaborasi dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat, khususnya mengenai upaya pelestarian lingkungan, konservasi kawasan hutan, edukasi kepada masyarakat, serta berbagai program yang dijalankan Balai TNGC. Perwakilan Humas Balai TNGC, Eska Nata Suryana, menyampaikan bahwa media memiliki peran strategis sebagai mitra dalam menyampaikan informasi yang akurat, edukatif, dan membangun kepada masyarakat. Melalui hubungan yang harmonis dengan wartawan, diharapkan berbagai program konservasi dapat lebih dikenal dan mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Sementara itu, Ketua FWJI Korwil Kuningan, Ahmad Nurcahya, mengapresiasi sambutan hangat dari jajaran Balai TNGC. Menurutnya, kunjungan tersebut merupakan bentuk komitmen FWJI untuk terus menjalin kerja sama yang positif dengan berbagai instansi, termasuk Balai TNGC, dalam menyampaikan informasi yang berimbang, profesional, dan bermanfaat bagi masyarakat. Ia menambahkan bahwa FWJI Korwil Kuningan siap mendukung publikasi berbagai kegiatan positif Balai TNGC, terutama yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup, perlindungan kawasan konservasi, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, serta edukasi mengenai pentingnya menjaga kelestarian alam. Pertemuan tersebut diakhiri dengan sesi diskusi dan foto bersama sebagai simbol terjalinnya sinergitas antara Balai TNGC dan FWJI Korwil Kuningan. Diharapkan, kolaborasi yang telah terbangun dapat terus berlanjut dan memberikan kontribusi nyata dalam penyampaian informasi yang berkualitas sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai sebagai salah satu aset lingkungan yang sangat berharga di Jawa Barat. (Asep Rusliman)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, H. Aep Majmudin, melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Ciracap, Kamis (6/8/2026). Kunjungan Aep untuk berdialog langsung dengan para petani sekaligus meninjau berbagai persoalan yang dihadapi sektor pertanian di wilayah tersebut. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat produksi pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Aep didampingi jajaran Dinas Pertanian dan disambut Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Ciracap Miftah, Kepala UPTD Wilayah VI Jampangkulon Yayat, serta para penyuluh dan perwakilan kelompok tani. Forum dialog dimanfaatkan petani untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang masih dihadapi di lapangan. Berbagai aspirasi tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan program pembinaan dan pendampingan pertanian di Kabupaten Sukabumi. Aep Majmudin mengatakan, pemerintah daerah saat ini memprioritaskan peningkatan produksi padi. Ia berharap para petani dapat mempersiapkan musim tanam dengan baik sehingga pada akhir tahun seluruh areal yang telah direncanakan bisa ditanami dan hasil panennya terserap oleh Bulog. Selain mendorong peningkatan produksi padi, ia mengajak petani mulai mengembangkan pola usaha tani yang lebih beragam. Menurutnya, komoditas seperti bawang merah, semangka, kopi, kelapa, singkong hingga kedelai memiliki potensi ekonomi yang dapat menambah pendapatan masyarakat. “Jangan hanya bergantung pada satu komoditas. Diversifikasi tanaman akan memberikan peluang ekonomi yang lebih baik bagi petani,” ujarnya, Kamis (6/8/2026). Dalam kesempatan tersebut, Aep juga mengingatkan pentingnya perawatan alat dan mesin pertanian yang telah diterima kelompok tani melalui program bantuan pemerintah. Menurutnya, alat seperti combine harvester harus dimanfaatkan secara optimal serta dirawat agar umur pakainya lebih panjang. Ia juga meminta petani lebih cepat melaporkan apabila menemukan serangan organisme pengganggu tanaman. Dokumentasi berupa foto atau video dapat dikirimkan kepada petugas BPP maupun Dinas Pertanian agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Kegiatan tersebut turut dihadiri Nani selaku perwakilan Kementerian Pertanian sebagai Penanggung Jawab Swasembada Pangan Kabupaten Sukabumi. Sementara itu, Ketua Gapoktan Desa Cikangkung, Nurhaman, menyampaikan berbagai masukan dan harapan petani agar dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian terus ditingkatkan, baik melalui pembinaan, sarana produksi, maupun pendampingan di lapangan. (Dicky)

Majalengka,-Bidik-kasusnews.com,.‎Majalengka saat ini berada pada fase penting dalam perjalanan pemerintahannya. Berbagai upaya pembenahan birokrasi terus dilakukan setelah sekian lama publik menilai adanya kerusakan tata kelola yang diwariskan dari masa sebelumnya. Harapan masyarakat sesungguhnya sederhana: lahirnya pemerintahan yang bersih, profesional, dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik. ‎ ‎Namun di tengah proses pembenahan tersebut, ruang publik justru diramaikan oleh isu rotasi dan pengangkatan aparatur sipil negara (ASN). Percakapan mengenai adanya “titipan jabatan” hingga dugaan jual beli posisi kembali mencuat dan menyebar luas, terutama melalui media sosial. Berbagai unggahan, komentar, dan narasi yang beredar seolah membentuk opini bahwa rotasi jabatan kali ini tidak sepenuhnya berjalan berdasarkan kompetensi. ‎ ‎Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: mampukah Pemerintah Kabupaten Majalengka menahan guncingan tersebut? ‎ ‎Di era digital, persepsi publik sering kali terbentuk lebih cepat daripada klarifikasi pemerintah. Ketika media sosial terus memframing bahwa pengangkatan dan rotasi ASN dipengaruhi oleh oknum tertentu, kepercayaan masyarakat dapat tergerus apabila pemerintah tidak segera menjawabnya dengan keterbukaan. Transparansi menjadi kata kunci. Publik ingin mengetahui apakah proses seleksi pejabat benar-benar didasarkan pada kemampuan, rekam jejak, inovasi, dan integritas. ‎ ‎Pemerintah tentu memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa keadaan saat ini lebih baik dibanding sebelumnya. Salah satunya dengan membuka mekanisme penjaringan pejabat secara jelas, menyampaikan indikator penilaian, serta memastikan setiap ASN memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang. Jika langkah-langkah tersebut dilakukan secara konsisten, isu miring perlahan akan kehilangan ruang. ‎ ‎Meski demikian, gonjang-ganjing yang terus beredar tidak bisa dianggap remeh. Pemerintahan Kabupaten Majalengka kini mendekati dua tahun masa kepemimpinan. Pada fase ini masyarakat mulai menilai bukan lagi janji, melainkan hasil nyata. Karena itu, isu rotasi jabatan berpotensi memengaruhi elektabilitas pemerintah apabila dibiarkan tanpa penjelasan yang memadai. ‎ ‎Masyarakat tentu berharap cita-cita yang disampaikan dalam kampanye dan janji politik dapat diwujudkan dengan baik. Pembenahan birokrasi tidak cukup hanya dengan mengganti pejabat, tetapi juga harus diikuti perubahan budaya kerja, peningkatan pelayanan, serta pengelolaan pemerintahan yang tertib dan profesional. ‎ ‎Lalu, masihkah pengelolaan pemerintahan kita semrawut? Jawabannya akan terlihat dari keberanian pemerintah membangun sistem yang akuntabel dan bebas intervensi. Publik akan menilai dari fakta, bukan sekadar slogan. ‎ ‎Sebagai masyarakat Majalengka, kami menantikan yang terbaik. Kami berharap pemerintah mampu menghadirkan suasana yang nyaman dan tenteram sehingga warga dapat menjalankan kehidupan sehari-hari tanpa dihantui kecurigaan terhadap birokrasi. Majalengka membutuhkan pemerintahan yang dipercaya rakyat, karena dari kepercayaan itulah pembangunan dapat berjalan dengan tenang, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. ‎(Asep Rusliman) PJI Majalengka

MAJALENGKA,-Bidik-kasusnews.com,. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka, Efrans Galuh Setiawan, melakukan kunjungan kerja dan peninjauan langsung ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Majalengka. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat secara dekat berbagai program pembinaan bagi para warga binaan serta fasilitas pelayanan dasar di dalam Lapas pada Selasa, 4 Agustus 2026. Dalam kunjungannya, rombongan Anggota DPRD diawali dengan meninjau program pembinaan kepribadian. Suasana khusyuk terlihat saat menyaksikan langsung kegiatan keagamaan warga binaan, salah satunya Program Pesantren Bina Santri Al-Awwabin di masjid Lapas Majalengka. Tak hanya fokus pada pembinaan rohani, Efrans juga menyempatkan diri untuk melihat langsung Klinik Pratama Lapas Majalengka. Dalam kesempatan tersebut, ia bahkan ikut melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, seperti pengecekan tekanan darah. Peninjauan kemudian dilanjutkan ke area pembinaan kemandirian yang menjadi wadah pemulihan serta pembekalan keterampilan kerja. Rombongan melihat langsung proses produksi di bidang tata boga, keterampilan merajut, menjahit, hingga pembuatan kerajinan rotan. Peninjauan dilanjutkan ke area Sarana Asimilasi dan Edukasi yang mencakup sektor pertanian, perikanan, serta peternakan yang dikelola secara terpadu oleh warga binaan. Efrans menyampaikan apresiasi atas dedikasi jajaran Lapas Majalengka dalam mengelola program pembinaan yang berjalan. Diharapkan pembinaan ini dapat menjadi bekal bagi para warga binaan saat bebas nanti. (Asep Rusliman)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kota Sukabumi mulai memperkuat penataan kawasan Jalan Ahmad Yani sebagai pusat aktivitas kuliner malam melalui monitoring rutin yang difokuskan pada kebersihan lingkungan, pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL), serta ketertiban parkir. Kegiatan tersebut dilakukan setiap akhir pekan saat jumlah pengunjung mengalami lonjakan. Peninjauan dilakukan langsung Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana dengan menyusuri sepanjang kawasan pedestrian dan berdialog langsung dengan para pedagang. Pemerintah kata Bobby ingin memastikan penataan dilakukan dengan pendekatan yang humanis sehingga aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan tanpa mengabaikan fungsi ruang publik dan keselamatan pengguna jalan. Dalam kebijakan yang diterapkan, PKL tetap diberikan ruang untuk berjualan di atas area trotoar yang telah ditentukan. “Pemerintah tidak ada mentolerir para pedagang yang memanfaatkan badan jalan karena berpotensi mengganggu kelancaran arus kendaraan maupun membahayakan pengguna jalan,” kata Bobby, Senin (3/8). Dia menambahkan, penataan juga menyasar sistem parkir kendaraan pengunjung. Untuk menghindari kemacetan, kendaraan hanya diperbolehkan parkir di satu sisi jalan, sedangkan sisi lainnya dijaga tetap steril melalui pemasangan water barrier sebagai pembatas. Selain penataan fisik kawasan, Pemerintah Kota Sukabumi mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah. Pedagang dan pengunjung diminta menerapkan prinsip carry in, carry out dengan membawa kembali atau membuang sampah pada tempat yang telah disediakan sehingga kebersihan kawasan tetap terjaga. Hasil monitoring menunjukkan kesadaran pedagang terhadap pengelolaan sampah mulai meningkat. Sebagian besar telah melakukan pemilahan sampah organik dan nonorganik sebelum diangkut oleh petugas kebersihan, sesuai standar operasional yang diterapkan pemerintah. Untuk mempercepat penanganan sampah, Dinas Lingkungan Hidup melalui Tim Saber menambah jam operasional pengangkutan pada malam hari. Langkah tersebut dinilai efektif mengurangi penumpukan sampah setelah aktivitas kuliner berakhir. “Kami juga telah menyiapkan gerobak tempat sampah berbahan fiber yang akan ditempatkan di beberapa akses masuk kawasan, seperti Gang Tekwat, Gang Lipur, dan Gang Perniagaan. Setiap gerobak akan dilengkapi tempat terpisah untuk sampah organik, nonorganik, dan residu agar proses pengangkutan menjadi lebih mudah,” ungkapnya. Di sisi lain, pemerintah mengimbau pelaku usaha skala besar, termasuk rumah makan dan hotel, agar mengolah sampah organik secara mandiri sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan pengelolaan lingkungan sekaligus mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Melalui penataan yang dilakukan secara berkelanjutan, Pemerintah Kota Sukabumi berharap kawasan Jalan Ahmad Yani dapat berkembang sebagai sentra kuliner malam yang bersih. Selain itu juga menciptakan suasana tertib, aman, sekaligus memberikan kenyamanan bagi pedagang, pengunjung, dan seluruh masyarakat yang memanfaatkan ruang publik tersebut. (Usep)

Majalengka,-Bidik-kasusnews.com,.Guna memastikan stabilitas keamanan, kelancaran acara adat budaya, serta mempererat tali silaturahmi dan sinergitas antarinstansi di wilayah Kabupaten Majalengka, Kepolisian Resor (Polres) Majalengka Polda Jabar mengoptimalkan kehadiran dan pengamanan kegiatan masyarakat. Langkah proaktif yang dikemas dalam wujud pelayanan prima kepolisian di bidang kemitraan masyarakat dan pengamanan objek tradisi daerah ini difokuskan pada pengawalan prosesi adat hingga berjalan khidmat, aman, dan lancar, Senin (03/08/2026). Dalam pelaksanaannya di lapangan, Kapolres Majalengka AKBP M. Aldy Sulaiman, S.I.K., M.Si. menghadiri secara langsung kegiatan Peresmian Wajah Baru Ruang Museum Talaga Manggung sekaligus Prosesi Nyiramkeun Pusaka Talaga Manggung yang berlokasi di Museum Talaga Manggung, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka. Acara adat sakral dan peresmian tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Majalengka Drs. H. Eman Suherman, M.M. Turut hadir mendampingi yakni Wakil Bupati Majalengka Dena Muhammad Ramdhan, Sekda Majalengka Aeron Randi, serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat Dr. H. Dedi Supandi, S.STP., M.Si. (mantan Pj. Bupati Majalengka), beserta jajaran Forkopimda dan tokoh adat setempat. Sinergitas yang terjalin antara jajaran kepolisian, pemerintah daerah, dan para pemangku adat ini bertujuan nyata untuk melestarikan cagar budaya sekaligus memberikan rasa aman bagi para tamu undangan dan masyarakat yang menyaksikan jalannya prosesi tradisi tahunan tersebut. Kehadiran pimpinan daerah dan kepolisian di tengah-tengah acara tradisi ini menjadi momentum penting dalam merawat nilai sejarah serta memperkuat persatuan warga. (Asep Rusliman)