JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara – Pemerintah Kabupaten Jepara menunjukkan keseriusannya dalam menjaga keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan DPD Asosiasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) NKRI. Acara ini berlangsung pada Kamis (24/4/2025) di Aula Michelle Resto and Bakery Jepara, sebagai upaya memperkuat pelestarian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) yang berasal dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Rakor ini menghadirkan sejumlah tokoh penting, termasuk Bupati Jepara H. Witiarso Utomo, Kepala Dinsospermades Edy Marwoto, Staf Ahli Bupati Rini Patmini, serta Asisten I Sekda Jepara Ratib Zaini. Dalam forum tersebut, dibahas strategi dan capaian pengelolaan dana sosial yang ditinggalkan program PNPM yang resmi berakhir pada 2014. Salah satu pembicara, Badrudin, mengungkapkan bahwa hingga saat ini dana sosial yang dikelola telah mencapai Rp6,91 miliar. Untuk tahun berjalan, dialokasikan sebesar Rp560 juta. Ia juga menyampaikan bahwa sejak masa alokasi 2007–2014, sebanyak 63,6% dana SPP telah berhasil disalurkan ke masyarakat. Yang paling menonjol adalah capaian Kecamatan Bangsri yang dinilai berhasil menjaga dan mengembangkan dana amanah tersebut. Kecamatan ini mencatat lonjakan aset hingga 649%, dengan nilai akumulasi perguliran dana mencapai Rp186,7 miliar, memberi manfaat nyata bagi 3.903 warga dalam 286 kelompok penerima manfaat. Dalam sambutannya, Bupati Jepara menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menjaga semangat pemberdayaan di tingkat desa, meskipun program induk PNPM telah lama berakhir. Ia mendorong kecamatan lain untuk meniru model keberhasilan Bangsri dalam pengelolaan DAPM. “Saya berharap semangat kolaboratif ini terus dijaga. Sinergi antara pemerintah daerah, BKAD, dan UPK sangat penting untuk memastikan bahwa program ini tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang, terutama dalam upaya kita bersama menanggulangi kemiskinan,” ujar Witiarso. Rakor ini menjadi penanda bahwa Kabupaten Jepara tidak hanya ingin mempertahankan warisan program PNPM, tetapi juga mengembangkannya menjadi gerakan yang lebih luas demi peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. (Wely-jateng) Sumber: Diskominfo

JATENG:Bidik-kasusnews.com Kabupaten Jepara menapaki jalur baru dalam pembangunan daerah. Di bawah kepemimpinan Bupati H. Witiarso Utomo, atau yang akrab disapa Mas Wiwit, desa tidak lagi dipandang sebagai objek pembangunan, melainkan subjek utama yang menjadi motor penggerak perubahan. Pada Kamis (24/4/2025), suasana ruang kerja bupati berubah menjadi forum gagasan. Delapan desa terbaik yang masuk nominasi Lomba Desa 2025 hadir menyampaikan inovasi mereka. Para petinggi desa dari Banjaragung, Nalumsari, Rengging, Lebak, Karanggondang, Ngabul, Bantrung, dan Kelet secara bergantian memaparkan strategi mereka dalam membangun tata kelola yang inklusif, meningkatkan pelayanan masyarakat, dan menerapkan teknologi digital yang relevan dengan kebutuhan lokal. Mas Wiwit menyimak dengan penuh perhatian. “Kalau desa-desa ini bisa menyelesaikan persoalannya sendiri dengan inovasi, tugas kami di kabupaten akan menjadi lebih ringan. Kita tinggal mendukung dan memperkuat,” ungkapnya. Dalam pandangannya, kekuatan Jepara masa depan akan ditentukan oleh ketangguhan desa hari ini. Rencana pembangunan ke depan akan lebih menyentuh sisi ekonomi rakyat, khususnya melalui penguatan pariwisata berbasis potensi lokal dan pemberdayaan UMKM. Dana dari hadiah lomba desa akan dialokasikan untuk mendukung program ini secara konkret. Tak hanya itu, Pemkab Jepara tengah menggagas program lintas desa—sebuah inisiatif untuk membuka ruang interaksi antarwarga dari desa ke desa, tanpa biaya transportasi. “Kalau bisa saling kunjung, masyarakat bisa saling belajar. Potensi desa bisa dikenal lebih luas, bahkan bisa jadi inspirasi bagi desa lain,” ujar Mas Wiwit. Pemerintah akan menyediakan angkutan gratis, bahkan siap menyewa jika perlu. Pendanaan inovatif juga menjadi perhatian. Selain APBD, Pemkab mengajukan skema CSR dari berbagai perusahaan. Salah satu capaian terbaru adalah komitmen Rp2 miliar dari PGN untuk mendukung program ini. Kepala Dinsospermasdes, Edy Marwoto, menyebut forum presentasi ini sebagai ruang pembelajaran penting bagi para petinggi desa. Mereka dilatih tidak hanya menjalankan administrasi, tetapi juga mengkomunikasikan visi pembangunan secara langsung dan terukur. Meski nilai hadiah tahun ini dikurangi menjadi Rp500 juta, antusiasme peserta tetap tinggi. “Yang kita nilai bukan hanya hasil, tapi juga proses dan dampaknya ke masyarakat,” kata Edy. Dengan visi membangun dari desa, Jepara mengambil posisi unik di tengah arus pembangunan nasional. Di bawah kepemimpinan Mas Wiwit, desa tak lagi menjadi latar belakang, melainkan panggung utama bagi perubahan. (Wely-jateng) Sumber: Diskominfo jepara

SUKABUMI,Bidik-Kasusnews.com SUKABUMI – Pemerintah Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, mulai merealisasikan penggunaan Dana Desa (DD) tahap I tahun 2025 untuk pengaspalan jalan desa di Kampung Tugu. Proyek pemeliharaan jalan ini memiliki panjang 320 meter dan lebar 3 meter, dengan anggaran sebesar Rp135.592.000. Pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) dan mulai dikerjakan. Kepala Desa Cikahuripan, Heri Suryana atau yang akrab disapa Kang Midun, menyampaikan bahwa proyek ini merupakan hasil dari usulan Musrenbangdes tahun sebelumnya dan sangat penting bagi aktivitas warga. “Jalan ini jadi akses utama masyarakat, menunjang ekonomi, dan mempermudah mobilitas warga. Kami akan terus berupaya memberikan yang terbaik untuk desa,” ujarnya Kamis (24/4/2025). Sejumlah pihak hadir dalam kegiatan tersebut, termasuk pendamping desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Ketua Karang Taruna, Ketua BPD, Ketua LPMD, Linmas, serta tokoh masyarakat dan pemuda setempat. Pendamping Desa Agus S.IP menambahkan, proyek ini merupakan bagian dari pelaksanaan program Dana Desa yang harus diawasi bersama agar sesuai dengan aturan dan kebutuhan warga. Menurut Agus, proyek fisik seperti ini wajib mengacu pada petunjuk teknis dari Kementerian Desa dan Permendagri, mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaporan. Babinsa Serda Rudi dan Bhabinkamtibmas Aipda Dian juga menyatakan dukungannya terhadap pembangunan desa yang transparan dan partisipatif. Mereka mengingatkan pentingnya sinergi antar unsur dalam menjaga kualitas dan keamanan pelaksanaan kegiatan. Warga Kampung Tugu menyambut baik proyek ini karena kondisi jalan sebelumnya rusak dan menyulitkan akses kendaraan, terutama saat musim hujan. Mereka berharap pekerjaan berjalan lancar dan hasilnya bisa dinikmati dalam jangka panjang. ( WAHYU )

Bidik-kasusnews.com,Sintang kalimantan Barat Dampak negatif dirasakan oleh Panti Asuhan Insan Jemelak. Sebelumnya, panti asuhan tersebut tidak pernah mengalami permasalahan banjir. Namun, situasi berubah drastis pada akhir tahun 2023, ketika dugaan penyebab dari banjir ini adalah penutupan gorong-gorong oleh pihak pelaksana proyek preservasi. Menanggapi permasalahan yang dialami panti asuhan insan jemelak, Syamsuardi, Sekretaris Umum Badan Pertimbangan Pusat LSM PISIDA di Sintang, telah mengungkapkan kekhawatiran yang mendalam terkait dengan situasi ini. Ia menegaskan bahwa seharusnya pihak berwenang, dalam hal ini BPJN (Badan Pelaksana Jaringan Nasional), segera merespons keluhan dari warga dan pengurus panti. Jangan sampai masalah ini berlarut-larut dan berpotensi menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi panti asuhan insan jemelak. Ketika gorong-gorong ditutup, aliran air menjadi terhambat. Akibatnya, genangan air mulai merendam halaman panti asuhan dan bahkan salah satu bangunan di dalamnya. Kejadian ini tentu tidak bisa dianggap sepele, terutama mengingat dampak yang ditimbulkan terhadap anak-anak yang tinggal di panti asuhan tersebut. Banjir bukan hanya merusak fisik bangunan, tetapi juga menciptakan risiko kesehatan bagi para penghuni panti. Anak-anak yang harusnya mendapatkan perlindungan dan perhatian, kini terancam akibat situasi yang tidak terduga ini. Menghadapi situasi yang kritis seperti ini, langkah-langkah konkrit harus diambil untuk meminimalisir risiko yang mungkin timbul dari proyek-proyek infrastruktur yang tidak memperhatikan kepentingan lokal, Selain itu, perlindungan terhadap anak-anak di Panti Asuhan Insan Jemelak menjadi prioritas utama. Kesehatan dan keselamatan mereka harus dijaga agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, Kejadian ini seharusnya menjadi pelajaran bagi semua pemangku kepentingan untuk lebih peka terhadap suara dari masyarakat. Agar kejadian serupa tidak terjadi di masa depan, Tutupnya. Sampai berita ini diterbitkan awak media belum berhasil mengkonfirmasi pelaksana proyek preservasi pada tahun 2023, namun awak media akan terus berusaha mencari tau agar pelaksana bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami panti asuhan insan jemelak. (Team/read)

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara – Pemerintah Kabupaten Jepara terus mendorong pengembangan potensi lokal di berbagai wilayah, termasuk di Kecamatan Kalinyamatan. Melalui program “Bupati Ngantor di Desa”, Bupati Jepara H. Witiarso Utomo atau yang akrab disapa Mas Wiwit, mengangkat Kalinyamatan sebagai kawasan strategis untuk pengembangan destinasi wisata berbasis kearifan lokal. Dalam kunjungannya ke Balai Desa Banyuputih pada Selasa (22/4/2025), Mas Wiwit menegaskan pentingnya menjaring aspirasi langsung dari masyarakat sebagai dasar perumusan arah pembangunan. Ia menyampaikan bahwa kolaborasi antar-desa di Kalinyamatan perlu diperkuat guna membentuk kelompok destinasi wisata yang memiliki ciri khas dan daya tarik tersendiri. “Kalau ingin wisatawan tinggal lebih lama, tentu harus tersedia lebih banyak tempat menarik untuk dikunjungi,” ujarnya. Ia menargetkan pembentukan 16 sentra wisata di seluruh wilayah Jepara untuk meningkatkan durasi kunjungan wisatawan dari rata-rata 1,5 hari menjadi tiga hari. Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Bupati Muhammad Ibnu Hajar (Gus Hajar), Penjabat Sekda Ary Bachtiar, dan sejumlah pimpinan perangkat daerah. Kehadiran mereka merupakan bentuk nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam mendengar dan merespons langsung kebutuhan warga. Usai kegiatan penjaringan aspirasi, forum diskusi terpumpun digelar untuk mengidentifikasi potensi ekonomi desa-desa di Kalinyamatan. Bupati menilai sektor UMKM dan pertanian memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai motor penggerak ekonomi lokal. “Kita akan bangun UMKM dan pertanian di Kalinyamatan. Saya yakin ke depannya akan cukup sukses,” tegasnya. Mas Wiwit juga menekankan pentingnya menghadirkan etalase yang mampu merepresentasikan potensi daerah, terutama saat menerima tamu dari kementerian maupun luar negeri. “Sering kali kita bingung mau menunjukkan apa. Ini perlu dipikirkan bersama,” tuturnya. Sebagai langkah konkret, Bupati mendorong pembentukan jejaring promosi potensi lokal secara terpadu antar-kecamatan, yang akan didukung oleh sistem transportasi lintas wilayah. Menurutnya, dengan populasi sekitar 1,2 juta jiwa, Jepara memiliki kekuatan ekonomi lokal yang besar jika masyarakat saling mendukung melalui kunjungan dan belanja antardaerah. Sebelum forum ditutup, Mas Wiwit kembali menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus menunjang sektor-sektor penggerak ekonomi rakyat, salah satunya melalui pariwisata. “Melestarikan budaya itu penting, tapi kalau tidak ada yang melihat, hasilnya akan sia-sia. Potensi lokal harus diberikan ruang dan perhatian agar memiliki nilai ekonomi,” pungkasnya.(Wely-jateng) Sumber: Diskominfo

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara – Pemerintah Kabupaten Jepara kembali menunjukkan komitmennya dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui program “Bupati Ngantor di Desa”. Pada Selasa (22/4/2025), Desa Banyuputih, Kecamatan Kalinyamatan, menjadi lokasi kegiatan. Dalam kunjungan ini, Bupati Jepara H. Witiarso Utomo, didampingi Wakil Bupati Muhammad Ibnu Hajar dan jajaran kepala perangkat daerah, mendengarkan langsung keluhan serta aspirasi warga. Dalam forum serap aspirasi yang digelar di balai desa, Petinggi Banyuputih, Joko Prakoso, menyampaikan sejumlah persoalan mendasar yang dihadapi warganya. Isu utama yang disoroti yakni kondisi jalan desa yang semakin padat dan minimnya saluran drainase. Kepadatan lalu lintas terjadi setiap pagi, terutama saat musim hujan, karena desa tersebut menjadi lokasi berbagai industri padat karya seperti PT HWI yang mempekerjakan lebih dari 22 ribu orang. Joko juga mengusulkan percepatan pembangunan jalan dan drainase, serta mengingatkan kembali rencana pembangunan jembatan penghubung antara Desa Banyuputih dan Pendosawalan yang sudah diajukan sejak tahun 2020 namun belum terealisasi. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sekaligus Penjabat Sekretaris Daerah Jepara, Ary Bachtiar, menyampaikan bahwa pembangunan jembatan telah masuk dalam perencanaan tahun ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp4 miliar. “Pembangunan sempat tertunda karena refocusing anggaran. Namun tahun ini, proyek tersebut akan kembali diprioritaskan,” jelas Ary. Ia menambahkan, pembangunan jalan di kawasan Banyuputih direncanakan dimulai paling lambat tahun 2026, dengan opsi pengerjaan menggunakan konstruksi beton agar lebih tahan lama dan sesuai dengan kondisi kawasan industri. Selain persoalan infrastruktur, warga juga menyinggung belum adanya program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari industri yang beroperasi di wilayah tersebut. Hingga saat ini, belum ada kontribusi CSR yang diterima oleh desa. Menanggapi hal ini, Bupati Jepara Mas Wiwit menekankan pentingnya perencanaan program CSR yang terstruktur. Ia meminta pemerintah desa untuk menyusun daftar kebutuhan konkret yang dapat diajukan kepada perusahaan, sesuai dengan tema CSR yang mereka miliki. “Setiap perusahaan memiliki fokus CSR yang berbeda, mulai dari sosial, lingkungan, hingga pendidikan. Jika usulan kita jelas dan sesuai tema, mereka pasti bisa menindaklanjuti. Pemerintah siap menjembatani komunikasi tersebut,” tegasnya. Mas Wiwit juga mengungkapkan bahwa Pemkab Jepara telah menjadwalkan pertemuan rutin dengan pihak perusahaan setiap dua hingga tiga bulan untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi. Sementara itu, Wakil Bupati Jepara, Muhammad Ibnu Hajar atau Gus Hajar, menyampaikan apresiasinya terhadap program “Bupati Ngantor di Desa” yang dinilainya mampu menjangkau langsung kebutuhan dan keluhan warga. Ia menyebut program ini sebagai wujud nyata kepemimpinan yang dekat dengan rakyat. “Bupati hadir secara langsung dan mendengarkan masyarakat. Ini sejalan dengan prinsip ‘Khoirunnas anfa’uhum linnas’—sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya,” ungkap Gus Hajar. Ia juga menyoroti pentingnya peran guru ngaji dan tokoh agama dalam menjaga nilai religius masyarakat di tengah derasnya arus investasi asing. Pemerintah daerah, lanjutnya, berkomitmen memperkuat aspek religius sebagai bagian dari identitas dan karakter Kabupaten Jepara. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan aspirasi warga dapat segera ditindaklanjuti melalui program pembangunan yang konkret, terencana, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta. Mas Wiwit menutup kegiatan dengan mengajak seluruh petinggi desa untuk aktif menyusun arah pembangunan yang selaras antara infrastruktur, sosial kemasyarakatan, dan kearifan lokal. (Wely-jateng) Sumber: Diskominfo

SUKABUMI, BIDIK-KASUSnews.com SUKABUMI – Jalan rabat beton di Kampung Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Desa Wanajaya, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, saat ini dikeluhkan warga. Proyek yang dibangun dengan Dana Desa (DD) tahap 2 tahun anggaran 2024 senilai sekitar Rp 93 juta tersebut mulai menunjukkan kerusakan. Jalan yang memiliki panjang 540 meter dan lebar 2 meter tersebut dibangun oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) sebagai akses utama warga menuju lahan pertanian. Namun ironis, hanya kurang dari satu tahun setelah selesai dibangun, permukaan jalan mulai berlubang dan rusak. Warga menilai, rusaknya jalan tersebut diakibatkan oleh faktor alam seperti hujan deras dan kondisi tanah yang labil. Mereka berharap pihak desa segera melakukan rehabilitasi karena jalan ini menjadi satu-satunya akses vital. Kepala Desa Wanajaya, Dedi, mengonfirmasi kondisi tersebut. Ia menyebutkan bahwa kerusakan terjadi akibat kondisi tanah yang kurang stabil serta cuaca ekstrem. ” Terkait pemakaian bambu sebagai penyangga pada pembangunan lalu adalah upaya teknis menyesuaikan karakter tanah,” kata Dedi. Dedi menegaskan, pihak desa berencana mengalokasikan kembali anggaran Dana Desa tahap selanjutnya untuk memperbaiki rabat beton yang rusak agar kembali bisa digunakan warga secara maksimal, pungkasnya . (DICKY/Wahyu )

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara — Pemerintah Kabupaten Jepara kini resmi memiliki Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) baru. Ary Bachtiar dilantik oleh Bupati Jepara, H. Witiarso Utomo, pada Senin (21/4/2025) di Gedung Shima. Pelantikan ini menjadi langkah awal dalam proses pengisian jabatan Sekda secara definitif yang masih menunggu tahapan seleksi. Hadir dalam acara pelantikan, Wakil Bupati Muhammad Ibnu Hajar serta sejumlah pejabat tinggi daerah, seperti Asisten I Ratib Zaini, Asisten II Heri Yulianto, dan Plt Asisten III Aris Setyawan. Ary Bachtiar sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda Jepara selama satu bulan. Kini, sebagai Pj Sekda, ia dipercaya memimpin hingga tiga bulan ke depan atau sampai pejabat definitif ditetapkan melalui proses seleksi yang sedang dalam tahap pembentukan panitia. “Pansel sedang kami siapkan dan akan kami ajukan ke Pak Gubernur serta Kemendagri. Kita ikuti semua prosedur yang berlaku,” ujar Bupati yang akrab disapa Wiwit. Lebih lanjut, Bupati Wiwit menekankan pentingnya posisi Sekda dalam menyukseskan visi Jepara MULUS yang diusungnya. Ia juga memastikan seluruh proses pengisian jabatan dilakukan secara transparan dan fair, tanpa ada intervensi atau praktik transaksional. “Siapa pun ASN yang memenuhi syarat, silakan presentasi. Kita ingin yang profesional dan benar-benar ingin membangun Jepara,” tegasnya. Dalam arahannya, Bupati juga menekankan pentingnya soliditas antarperangkat daerah. Ia berharap, di bawah kepemimpinan Ary Bachtiar, kinerja pemerintahan dapat semakin optimal dan mampu membawa perubahan positif. “Saya tidak melihat latar belakang, yang utama adalah kinerja. Tahun ini, target kita semua jabatan kosong bisa segera terisi,” pungkas Wiwit. Dengan penegasan tersebut, kepemimpinan Wiwit-Hajar menunjukkan komitmen kuat dalam menata birokrasi yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.(Wely-jateng) Sumber: Diskominfo jepara

Amuntai, Bidik-Kasusnews.com — Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menggelar peringatan Hari Kartini ke-146 dengan khidmat dan penuh inspirasi di Aula DR. KH. Idham Chalid, Kecamatan Amuntai Tengah, Senin pagi (22/4). Acara yang mengangkat tema “Semangat Perjuangan Perempuan Indonesia” ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda dan tokoh-tokoh penting daerah.(22/4/2025) Turut hadir Kapolres HSU AKBP Agus Nuryanto, S.I.K., M.Si., bersama Bupati HSU H. Sahrujani, Sekda H. Adi Lesmana, Ketua DPRD H. Fadilah, Dandim 1001/HSU-BLG Letkol Kav Gunantyo Ady Wiryawan, serta sejumlah pejabat dari Kejaksaan, lembaga peradilan, dan organisasi perempuan di wilayah HSU. Acara dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan sejarah perjuangan RA Kartini, serta penampilan puisi dan drama bertema “Habis Gelap Terbitlah Terang” yang menggugah semangat para hadirin. Sebagai bentuk apresiasi terhadap peran perempuan di daerah, dua tokoh perempuan inspiratif dianugerahi penghargaan: Ibu Khadijah sebagai “Kartini Banua”, dan Ibu Marsinah, seorang petugas kebersihan sekaligus kepala keluarga yang menjadi teladan ketangguhan dan dedikasi. Dalam sambutannya, Bupati HSU menekankan pentingnya peran perempuan dalam kemajuan daerah. “Semangat Kartini harus hidup dalam diri setiap perempuan, agar terus tangguh, mandiri, dan berdaya dalam berbagai aspek kehidupan,” ujarnya. Kapolres HSU AKBP Agus Nuryanto menyampaikan dukungan penuh terhadap pemberdayaan perempuan. “Peringatan ini bukan hanya bentuk penghormatan pada RA Kartini, tapi juga momentum refleksi dalam memperkuat kesetaraan dan peran perempuan di segala lini. Kami dari Polres HSU siap bersinergi dalam mewujudkan masyarakat inklusif dan adil gender,” ungkapnya melalui Kasi Humas. Acara ditutup dengan pemotongan nasi tumpeng, hiburan, dan sesi foto bersama. Suasana penuh semangat dan kebersamaan menandai suksesnya peringatan Hari Kartini tahun ini. (Agus)

Sukabumi, Bidik-Kasusnews.com SUKABUMI – Sebuah langkah nyata dalam mendukung program ketahanan pangan nasional kembali ditunjukkan oleh TNI Angkatan Darat. Bertempat di Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Senin (21/ 4/2025 ) Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc meresmikan sarana pengairan pertanian yang digagas sebagai solusi konkret bagi kebutuhan irigasi lahan sawah masyarakat. Dengan menggunakan helikopter, Kasad beserta rombongan tiba di Helipad Ciwaru pada pukul 08.30 WIB dan disambut langsung oleh Dandim 0622 Kab Sukabumi, Letkol Kav Andhi Ardana Valeriandra, SH,M.Si, Jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sukabumi. Perjalanan dilanjutkan menuju lokasi peresmian, diiringi penyambutan tarian tradisional yang penuh makna budaya. Dalam sambutannya, Kasad menyampaikan bahwa pembangunan sarana pengairan ini merupakan bentuk sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memperkuat sektor pertanian. “TNI AD akan terus berada di garda depan dalam membantu rakyat, terutama di sektor-sektor strategis seperti pertanian. Air adalah kehidupan. Maka, memastikan air mengalir ke lahan petani adalah bagian dari pengabdian kami,” ujarnya. Peresmian dilakukan secara simbolis dengan memutar tuas pengatur (get valve) pada Bak Utama Pipanisasi, yang langsung mengalirkan air ke lahan sawah. Momen ini menjadi simbol harapan baru bagi petani setempat. Usai peresmian, Kasad juga melakukan penanaman padi secara simbolis sebagai penegasan komitmen terhadap ketahanan pangan. Kegiatan berlanjut dengan pemberian bantuan sembako kepada perwakilan masyarakat serta sesi video conference (vicon) bersama petani penerima manfaat pengairan dari berbagai daerah seperti Brebes, Magetan, Nganjuk, Sukabumi, Pandeglang, Gayo Lues, Aceh Tenggara, dan Simeulue. Hal ini menunjukkan bahwa semangat pelayanan TNI tidak terbatas pada satu wilayah, melainkan menjangkau seluruh pelosok negeri. Acara ditutup dengan doa bersama dan ramah tamah yang penuh keakraban. Masyarakat Ciwaru menyambut hangat kehadiran Kasad dan rombongan, sekaligus mengapresiasi dukungan nyata yang diberikan terhadap sektor pertanian mereka. Dengan peresmian ini, diharapkan produksi pertanian masyarakat Desa Ciwaru dan sekitarnya semakin meningkat, sekaligus menjadi bukti bahwa kolaborasi antara TNI dan rakyat dapat melahirkan solusi nyata untuk kemajuan bangsa. ( DICKY, S )