Sukabumi, Bidik-kasusnews.com Reses ke 2 dari komisi 4 ,DPRD kabupaten sukabumi ,Dilla Nurdian pada hari Rabu 7 Mei 2025, mengadakan reses di komisi 4 bidang kesehatan bertempat diaula desa cikakak kecamatan cikakak kabupaten sukabumi . “Dihadiri kepala desa cikakak H Dede Mulyadi, Babinsa Serma Ray K, Bhabinmas Polsek cikakak Aipda Ridwan,ketua Bpd Irwan sutiawan,Ketua Karng taruna U.suryana,ketua Lpmd,tokoh masyarak perangkat desa ,tokoh agama dan unsur masyrakat. “Dalam hal ini Dilla Nurdian anggota dewan menyampikan kepada masyarakat terkait dibidang kesehatan kegunaan Bpjs terhadap pelayanan kesehatan semua tentang pembiayaan ditanggung sama pemerintah daerah, Karena banyak keluhan dari masyarakat terkait pelayanan dari rumah sakit sering diabaikan, Bahkan pihak rumah sakitseolah olah harus membeli obat diluar rumah sakit, Diduga dengan alasan obat tersebut tidak ada “tuturnya ” dilla Nurdian saat dikompermasi awak media mengatakan, Untuk pelayanan Bpjs ,Dilla akan bekerjasama dengan Tim untuk memberikan peningkatan pelayanan terhadapat pasien,Karena kegunaan Bpjs ini sidah dibayar oleh pemerintah daerah,Kareena impormasi di luar pasien harus membeli obat diluar rumah sakit “tandasnya (pewarta Wahyu p )

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara — Pemerintah Kabupaten Jepara menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung percepatan pembangunan desa melalui keikutsertaannya dalam program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-124 Tahun 2025 yang digelar di Desa Kecapi, Kecamatan Tahunan. Program lintas sektor ini tak hanya menjadi agenda rutin, tetapi menjadi simbol kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mengatasi tantangan pembangunan. Bupati Jepara, H. Witiarso Utomo, menegaskan bahwa TMMD membawa semangat kebersamaan dan gotong royong, yang sejalan dengan visi besar Kabupaten Jepara menuju daerah yang Makmur, Unggul, Lestari, dan Religius (Jepara MULUS). “TMMD adalah bagian dari langkah besar kita dalam mengakselerasi pemerataan pembangunan. Ini adalah kerja kolektif untuk kesejahteraan masyarakat. Kita harus terus gas pol untuk mewujudkan Jepara yang lebih mulus,” ujar Mas Wiwit. Salah satu proyek fisik utama TMMD kali ini adalah pembangunan jalan rabat beton sepanjang 1.490 meter. Pembangunan tersebut didukung anggaran sebesar Rp925 juta, yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah (Rp150 juta) dan APBD Kabupaten Jepara melalui Bantuan Keuangan Khusus (Rp755 juta). Selain itu, TMMD juga menyentuh sisi sosial dan kemanusiaan. Melalui kerja sama dengan perangkat daerah dan BUMD, dialokasikan anggaran Rp97,7 juta untuk berbagai kegiatan pendukung seperti: Rehabilitasi 3 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Penyaluran bantuan sembako dan bibit tanaman Pemeriksaan kesehatan Edukasi kebangsaan dan bela negara Pembagian bibit ikan serta penyuluhan dari berbagai instansi Dandim 0719/Jepara, Letkol Arm Khoirul Cahyadi, menambahkan bahwa TMMD merupakan upaya strategis dalam memperkuat ketahanan wilayah dan mendorong pembangunan dari akar rumput. “Kekuatan kita ada di desa. Jika desa kuat, negara akan kuat,” tegasnya. Program ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk masyarakat setempat yang merasakan langsung manfaatnya. Hadir dalam pembukaan kegiatan TMMD antara lain Danrem 073 Makutarama Kolonel Inf Ari Prasetya, jajaran Forkompinda, serta tokoh masyarakat. Dengan pendekatan kolaboratif seperti ini, Jepara terus membuktikan bahwa pembangunan yang merata dan berkelanjutan adalah hal yang bisa dicapai bersama.(Wely-jateng) Sumber: Diskominfo jepara

JAKARTA, Bidik-kasusnews.com – Seorang warga Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, bernama Muhajirin Siringoringo, secara resmi melaporkan Bupati Rokan Hilir, Bustamam, ke Bareskrim Polri, pada Senin (5/5/2025) atas dugaan penggunaan ijazah palsu. Laporan ini dilakukan atas dasar berbagai kejanggalan yang ditemukan dalam dokumen ijazah yang digunakan oleh sang bupati. Muhajirin mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara nama dan tanda tangan yang tertera dalam ijazah dengan data pada KTP Bupati Bustamam. Dalam ijazah yang diterbitkan oleh SMEA PGRI Kota Pekanbaru tahun 1968, nama yang tercantum adalah “Bistamam Hanafi”, sedangkan pada KTP tertulis nama “Bistamam”. Selain itu, tanda tangan dalam ijazah juga dinilai tidak sesuai dengan yang tertera di KTP. “Kejanggalan lainnya adalah tinta tulisan di ijazah tampak sangat baru, tidak sebanding dengan usia kertas yang sudah tua. Selain itu, blangko ijazah yang digunakan masih memakai ejaan lama, sedangkan tulisan tangan di dalamnya sudah memakai ejaan yang disempurnakan. Ini menambah kecurigaan kami bahwa ijazah tersebut palsu,” jelas Muhajirin, di Lobby Gedung Bareskrim Polri, Senin (5/5). Ia juga menambahkan bahwa tidak ditemukan ijazah SD dan SMP atas nama yang bersangkutan. Sebagai gantinya, hanya ada surat keterangan pengganti ijazah (SKPI) yang diterbitkan oleh dinas terkait, yang disebut-sebut sebagai dokumen pengganti karena ijazah aslinya hilang. Muhajirin menegaskan bahwa laporannya merupakan langkah pribadi sebagai warga negara yang merasa prihatin terhadap integritas kepemimpinan di daerahnya. “Kami tidak ingin pemimpin lahir dari rahim kebohongan. Karena pemimpin adalah cerminan rakyatnya,” ujarnya. Ia juga menyinggung kebijakan kontroversial Bupati Bustamam yang baru saja menjabat, termasuk pemecatan lebih dari 2.800 tenaga honorer hanya melalui sambungan telepon. Kebijakan ini memicu keresahan di tengah masyarakat Rokan Hilir. Dalam laporannya, Muhajirin menyebut pelanggaran terhadap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan pasal-pasal dalam KUHP terkait pemalsuan dokumen. Ia berharap laporan ini akan diusut tuntas oleh Bareskrim Polri dan dapat menjadi langkah awal untuk membersihkan birokrasi dari unsur-unsur yang tidak berintegritas. Kasus ini tengah menjadi perhatian publik, terutama di Provinsi Riau, dan telah menjadi topik hangat di berbagai media sosial. Sementara itu, pihak Bupati Bustamam belum memberikan klarifikasi resmi, meski disebut telah dihubungi oleh pihak pelapor melalui jalur tidak langsung. (Fahmy)

Bidik-kasusnews.com,Sekadau kalimantan Barat Praktik pengelolaan limbah PT Kalimantan Sanggar Pusaka (PT KSP) di Desa Mentabu, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, menjadi sorotan. Perusahaan perkebunan kelapa sawit ini diduga hanya menggunakan satu kolam terbuka dalam menangani limbah cair hasil produksi. Dugaan itu mencuat usai investigasi lapangan yang dilakukan awak media pada Sabtu, 03 Mei 2025. Temuan tersebut bertentangan dengan prinsip dasar pengelolaan limbah cair sawit yang tercantum dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan standar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Dalam sistem IPAL yang ideal, setidaknya terdapat empat kolam pengolahan bertahap—dikenal sebagai kolam 1 hingga kolam 4—yang dirancang untuk menurunkan kadar bahan pencemar secara bertahap, sebelum air limbah dibuang ke lingkungan. Namun di lapangan, yang tampak hanya satu kolam terbuka. Tak terlihat adanya tahapan pengolahan lanjutan, sebagaimana lazimnya dalam sistem IPAL modern. Hal ini memunculkan kecurigaan bahwa limbah cair jenis Palm Oil Mill Effluent (POME) yang dihasilkan dari proses pengolahan kelapa sawit langsung dialirkan ke lingkungan tanpa pengolahan yang memadai. “Kami menduga kuat limbah dibuang tanpa proses yang memenuhi baku mutu lingkungan. Ini jelas ancaman serius bagi tanah dan air di sekitar areal perusahaan,” kata seorang aktivis lingkungan yang meninjau langsung lokasi, namun enggan disebut namanya. Dugaan pelanggaran ini dinilai bukan perkara teknis semata, melainkan mencerminkan dugaan kelalaian sistematis yang dapat merusak daya dukung lingkungan hidup secara jangka panjang. Apalagi, menurut informasi dari warga setempat, PT KSP merupakan bagian dari konglomerasi bisnis perkebunan di bawah bendera Lyman Agro Group. Upaya mendapatkan konfirmasi dari manajemen perusahaan belum membuahkan hasil. Saat wartawan menyambangi kantor PT KSP, baik manajer bernama Riki maupun staf humas tak tampak. “Pak Riki sedang tidak di kantor,” ujar Alex, seorang petugas keamanan. Berdasarkan regulasi yang berlaku, setiap pelaku usaha di sektor sawit wajib memiliki sistem pengolahan limbah yang sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. Peraturan itu juga mewajibkan perusahaan untuk melakukan pengawasan internal dan melaporkan pengelolaan limbah secara berkala. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak PT KSP maupun tanggapan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau. Namun sejumlah pemerhati lingkungan menuntut agar pemerintah daerah dan aparat penegak hukum turun tangan menyelidiki lebih lanjut dugaan pelanggaran ini. “Kalau benar hanya ada satu kolam dan limbah langsung dibuang, ini bukan lagi kesalahan teknis. Ini pelanggaran serius terhadap Amdal dan hukum lingkungan,” ujarnya. Kasus ini menjadi pengingat bahwa tata kelola limbah dalam industri sawit masih menyisakan banyak pekerjaan rumah, khususnya dalam pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten. Sumber : Tim-Liputan Liputan/Investigasi Redaksi Editor Basori

Bidik-kasusnews.com,Jakarta Ini Baru Heboh, Presiden Prabowo Langsung Memerintahkan Agar Seluruh Tambang Ilegal Se Indonesia Di Tutup. Salah Satu Langkah dilakukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Timur Membuat Aduan Online. Diketahui Pemerintah Pusat mendorong langkah tegas, dan di Kalimantan Timur, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) langsung menindaklanjuti dengan membuka layanan hotline pengaduan untuk masyarakat. Informasi ini disampaikan Kepala Dinas ESDM Kaltim, Bambang Arwanto, melalui Kepala Bidang Mineral dan Batubara (Minerba) ESDM Kaltim, Achmad Prannata, pada Jumat (25/04/2025). Achmad Prannata, atau yang akrab disapa Nata, menjelaskan, hotline ini dibuka sebagai respon cepat terhadap keresahan masyarakat terkait dampak kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal. Laporan bisa dikirimkan langsung ke nomor 0851-8337-5390. “Ini bentuk keterbukaan kami kepada masyarakat. Setiap aktivitas pertambangan tanpa izin yang merusak lingkungan harus segera kami ketahui dan ditindaklanjuti,” tegasnya. Hotline ini terbuka bagi seluruh warga Kaltim yang mengetahui atau melihat langsung aktivitas tambang ilegal, baik di kawasan hutan lindung, ruang terbuka hijau, maupun area penggunaan lain yang dilindungi. Achmad menambahkan, setiap laporan yang masuk akan diverifikasi oleh tim ESDM Kaltim. Bila ditemukan indikasi pelanggaran, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk penindakan. “Masyarakat jangan takut melapor. Identitas pelapor kami jamin aman. Yang penting ada data pendukung seperti foto, video, dan lokasi yang jelas,” imbuhnya. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menjaga kelestarian lingkungan serta menegakkan hukum terhadap tambang ilegal yang selama ini beroperasi sembunyi-sembunyi. ESDM Kaltim berharap, dengan adanya hotline ini, sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam memberantas tambang ilegal bisa lebih kuat, cepat, dan efektif. Wartawan Basori

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara — Suasana berbeda terasa di Hotel D’Season, Jepara, pada Sabtu (03/05), saat Pemerintah Kabupaten Jepara bersinergi dengan PT Penerbit Erlangga untuk menggelar Edu Day dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Mengusung tema “Empowering Education in the Digital Era; Sebagai Strategi Efektif Pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka”, acara ini menyatukan pemikiran dan semangat dari berbagai pihak demi masa depan pendidikan yang lebih relevan dan adaptif. Bintang tamu Shahnaz Haque membuka sesi inspirasional dengan pandangan yang menyentuh: pendidikan bukan hanya soal angka dan nilai, melainkan tentang bagaimana membentuk karakter dan membuka potensi manusia secara utuh. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan pendekatan inovatif yang berpihak pada kebutuhan siswa. > “Kita harus memahami bagaimana otak bekerja agar proses belajar bisa diarahkan sesuai potensi alami anak. Ini penting agar pendidikan tak lagi seragam, tapi personal dan bermakna,” ujarnya. PT Penerbit Erlangga dalam kesempatan ini juga memperkenalkan Erklika, platform digital yang menawarkan video pembelajaran fleksibel dan berkualitas tinggi. Langkah ini dianggap selaras dengan semangat Kurikulum Merdeka, yang mendorong pembelajaran kontekstual dan berbasis minat siswa. Tak hanya dari sisi teknologi, acara ini juga membawa pesan kuat tentang pentingnya identitas budaya dalam pendidikan. Bupati Jepara, Witiarso Utomo, mengingatkan bahwa pendidikan digital tidak boleh mengabaikan akar lokal dan nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa. > “Pendidikan harus memerdekakan, bukan membatasi. Budaya ukir, membatik, dan semangat gotong royong yang menjadi warisan Jepara harus kita bawa ke dalam kelas, ke dalam hati anak-anak kita,” katanya. Edu Day bukan hanya panggung diskusi, tetapi juga momentum kebangkitan. Di tengah arus digitalisasi yang deras, acara ini menunjukkan bahwa dengan kolaborasi, inovasi, dan kesadaran budaya, pendidikan Indonesia dapat terus tumbuh menjadi lebih adaptif, manusiawi, dan bermakna. (Wely-jateng) Sumber: Diskominfo jepara

SUKABUMI, Bidik-kasusnews.com, – Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 di Kota Sukabumi menjadi momentum penegasan komitmen pemerintah daerah terhadap sektor pendidikan. Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda, menyatakan dukungannya terhadap kemajuan pendidikan di daerah. “Kami berkomitmen untuk terus mendorong kemajuan dunia pendidikan di Kota Sukabumi,” ujarnya, Jumat (2/5/2025). Ia menambahkan, kehadirannya dalam peringatan Hardiknas adalah bagian dari komitmen tersebut. Kehadiran unsur legislatif, menurutnya, penting sebagai bentuk sinergi antara pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan dalam memperjuangkan pendidikan yang lebih baik. Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa pendidikan tidak hanya berkutat pada akademik, melainkan juga menyangkut pembentukan karakter dan nilai-nilai kehidupan. Ia menegaskan bahwa guru memegang peran penting dalam proses itu. “Pendidikan sejati adalah yang memanusiakan manusia. Guru adalah aktor utama dalam membentuk kepribadian anak bangsa,” jelasnya. Menurutnya, peringatan Hardiknas juga menjadi pengingat akan pentingnya keteladanan dan penghargaan terhadap guru. Pemerintah Kota, lanjutnya, akan terus memperkuat pendidikan karakter sebagai fondasi utama dalam membangun generasi yang berintegritas. Dalam kesempatan itu, ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta menjaga ekosistem pendidikan yang sehat. “Pendidikan tidak hanya menjadi tugas sekolah dan guru, tetapi tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah,” pungkasnya. (Dadang)

SUKABUMI, Bidiki-kasusnews.com – Upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 Tingkat Kabupaten Sukabumi berlangsung khidmat di Alun-alun Palabuhanratu, Jumat (2/5/2025). Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali, S.IP turut hadir bersama Bupati Sukabumi Drs. H. Asep Japar, MM yang bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara ini dihadiri berbagai unsur, mulai dari Wakil Bupati, Sekda, Forkopimda, Forkopimcam, hingga jajaran tenaga pendidik. Dalam amanat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang dibacakan Bupati, ditekankan bahwa pendidikan harus mampu membentuk karakter, meningkatkan keterampilan, dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Presiden RI menetapkan pendidikan sebagai prioritas strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam upaya menyiapkan SDM unggul yang mampu membawa bangsa keluar dari kemiskinan struktural. Peran guru kembali ditegaskan sebagai elemen kunci dalam transformasi pendidikan. Mereka diharapkan menjadi pendidik yang mampu membangun peradaban, tidak sekadar pengajar di ruang kelas. Ketua DPRD menilai Hardiknas sebagai momen evaluasi dan penguatan komitmen bersama. Ia menekankan pentingnya penguasaan literasi digital, pembentukan karakter, dan keterampilan kolaborasi lintas budaya. “Ini merupakan modal bagi generasi muda menyongsong masa depan yang lebih cerah. DPRD, lanjutnya, akan terus mengawal kebijakan dan anggaran pendidikan yang inklusif dan berkeadilan,” kata Budi. Rangkaian acara ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama pembangunan pendidikan istimewa dan penyerahan simbolis beasiswa tahfidz kepada siswa SD dan SMP terpilih. (DICKY)

Kampung, Bidik-Kasusnews.com Lampung Selatan –Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) helat sosialisasi pembentukan Koperasi Merah Putih perdana di Kecamatan Bakauheni, pada Rabu (30/4/2025). Giat tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 yang berisi strategi nasional untuk membentuk 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Camat Bakauheni Furqonuddin mengungkapkan bahwa tujuannya Koperasi Merah Putih untuk memperkuat swasembada pangan dan pemerataan ekonomi, serta menjadikan Desa sebagai pilar pembangunan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. “Ini merupakan program nasional yang harus kita laksanakan, dan kita siap mendukung program pemerintah dalam pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh Desa terutama yang ada di Kecamatan Bakauheni,” ucapnya. Ia juga menyebut, pembentukan pengurus Koperasi Merah Putih di Desa yang ada di Kecamatan Bakauheni akan Minggu depan “Sekarang kita masih fokus dengan pembentukan pengurusnya. Dan untuk apa yang akan di laksanakan nanti, akan kita sesuaikan dengan potensi di Desa masing-masing,” tutur Camat Bakauheni. Furqonuddin yang juga pernah menjabat Lurah di Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Kalianda ini juga berharap program ini akan benar-benar berjalan sehingga perekonomian di Kecamatan Bakauheni akan jauh lebih meningkat.(Mgr)

SUKABUMI, bidik-kasusnews.com – Sebanyak 80 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berasal dari anggota Korpri Kabupaten Sukabumi akan menunaikan ibadah haji tahun ini. Menyambut momen tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukabumi menggelar walimatussafar dan pelepasan secara simbolis di Aula Sekretariat Daerah, Palabuhanratu, Rabu (30/4/25). Acara yang diinisiasi Badan Pembina Rohani (Babinroh) Korpri bersama Panitia Pemberangkatan Haji Daerah (PPHD) ini berlangsung dengan suasana religius dan penuh haru. Doa bersama serta nasihat spiritual menjadi bagian dari rangkaian yang menguatkan tekad para jemaah dalam menunaikan rukun Islam kelima. Bupati Sukabumi, Asep Japar, berpesan agar ibadah ini dijalani dengan keikhlasan dan niat yang lurus semata-mata berharap keridhoan Allah SWT. “Ibadah haji bukan hanya fisik, tapi juga ujian hati. Jadikan ini perjalanan yang memperkuat iman dan menjadi ladang doa, termasuk untuk daerah kita tercinta,” ujarnya. Kepala Bagian Kesra Setda, Wawan Setiawan, mengungkapkan bahwa jumlah CJH Korpri tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Meski begitu, kekhusyukan dan semangat spiritual para ASN tetap terjaga tinggi. Pelepasan juga ditandai dengan penyerahan kadeudeuh oleh Bupati dan Sekda kepada dua perwakilan CJH. Gestur ini menjadi simbol dukungan pemerintah daerah bagi para ASN yang sedang menapaki perjalanan suci menuju Tanah Suci. (DICKY)