JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara – Polres Jepara | Kepolisian Resor (Polres) Jepara, Polda Jawa Tengah, menerjunkan Polwan di Dapur Umum guna membantu proses penanganan bencana longsor dan banjir, seperti Desa Tempur Kecamatan Keling, Sumberejo Kecamatan Donorojo, dan beberapa daerah lainnya. Dapur umum ini didirikan untuk menyuplai kebutuhan makanan siap santap ke daerah bencana. Selain dapur umum, Kepolisian Resor (Polres) Jepara, Polda Jawa Tengah, juga menerjunkan personel Pleton Siaga Bhayangkara Pasukan Siaga Bencana untuk mengevakuasi warga terdampak bencana alam tersebut. Saat dikonfirmasi, Kapolres Jepara AKBP Erick Budi Santoso melalui Kasihumas AKP Dwi Prayitna mengatakan, bahwa dalam penanganan bencana alam ini, pihaknya mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki, tidak hanya evakuasi tetapi juga penyiapan anggota pada posko pengungsian maupun dapur umum. “Kita pastikan semua kebutuhan penunjang bagi para warga terdampak bisa terpenuhi. Oleh sebab itu, kita libatkan juga personel Polwan untuk membantu,” kata AKP Dwi, Minggu (11/1/2026). Polwan-polwan tersebut membantu memasak hingga membagikan makanan kepada masyarakat yang mengungsi. “Dalam penanganan bencana alam ini, pihaknya mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Tidak hanya evakuasi tetapi juga penyiapan anggota pada posko pengungsian maupun dapur umum. Kita upayakan semua kebutuhan penunjang bagi para warga terdampak bisa terpenuhi. Oleh sebab itu, kita libatkan juga personel Polwan untuk membantu,” tutur Kasihumas. Ia juga menegaskan bahwa kehadiran Polri di tengah bencana merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. “Kami hadir bukan hanya menjaga kamtibmas, tetapi memastikan warga bisa kembali beraktivitas dengan aman setelah bencana,” ucapnya. Seperti diketahui, Akibat akses menuju Desa Tempur terputus akibat longsor, BPBD Jepara mendirikan dapur umum dan posko terpadu di Desa Damarwulan sebagai pusat logistik, distribusi makanan, serta kendali respons darurat untuk dua wilayah terdampak sekaligus. Dari posko di Damarwulan, nantinya akan mendistribusikan minimal 100 bungkus makanan per sekali makan untuk masing-masing lokasi yaitu Desa Tempur dan Sumberejo, untuk memastikan kebutuhan dasar warga. Selain itu, satu unit truk tangki air juga disiagakan di Sumberejo untuk pembersihan lumpur pasca banjir. (Wely-jateng) Sumber:humas polres jepara

Bidik-kasusnews.com,Singkawang Kalimantan Barat Aktivitas penambangan pasir ilegal di Kelurahan Sagatani RT 03/01, Kecamatan Singkawang Selatan kalbar, tepatnya di lokasi Sungai Pinang, masih terus berlangsung tanpa henti. Penambangan pasir ilegal ini dikelola oleh seorang warga yang bernama Al Nizam, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, yang tidak memiliki izin resmi.   Informasi yang dihimpun oleh awak media di lapangan, aktivitas penambangan pasir ilegal ini menggunakan alat berat ekskavator dan berjalan secara masif dan terstruktur, meskipun tidak memiliki satu pun izin resmi,aktifitas tambang pasir ilegal ini seolah kebal hukum ,udah beberapa kali dimuat dimedia onlin maupun sosial . Masyarakat sekitar sangat mengeluh karena jalan rusak akibat mobil bermuatan pasir yang setiap hari lewat kompoi bahkan ugal-ugalan tanpa pengawasan,sehingga menyebabkan kemacetan,jelas kegiatan penambangan ini sangat merugikan pemerintah dan masyarakat. Jalan rusak, lingkungan tercemar, dan pendapatan daerah tidak masuk. Kami meminta aparat penegak hukum dan intansi terkait untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap penambangan pasir ilegal ini,” ungkap seorang warga Sagatani yang tidak mau disebutkan namanya . Dampak dari penambangan pasir ilegal ini sangat besar, antara lain: – Kerusakan lingkungan hidup, seperti perubahan ekosistem sungai dan penurunan kualitas air – Kerusakan infrastruktur jalan, seperti jalan rusak dan jembatan yang tidak stabil – Gangguan kesehatan masyarakat, seperti polusi udara dan air yang tercemar – Kerugian ekonomi, seperti penurunan pendapatan daerah dan kerugian bagi masyarakat sekitar. Penambangan pasir ilegal ini diduga dibekingi oleh oknum aparat penegak hukum, sehingga membuat penambangan ini berjalan lancar tanpa ada gangguan. Harapan masyarakat disekitar agar penambangan pasir ilegal ini bisa ditutup permanen oleh pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menghentikan aktivitaspenambangan pasir ilegal ini. Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar. Selain itu, Pasal 40 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur tentang sanksi bagi pelaku kerusakan lingkungan hidup. Pewarta Lapangan :DM MPGI (Team/read)

Bidik-kasusnews.com,Lamongan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Lamongan menegaskan konsistensinya menjalankan fungsi legislatif sebagai representasi kepentingan rakyat sejak awal masa jabatan 2024 hingga memasuki 2026. Fraksi ini mengklaim fokus pada kerja-kerja substantif yang berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Minggu,11 Januari 2026 Anggota DPRD Lamongan Fraksi PDI Perjuangan, Erna Sujarwati, mengatakan seluruh kerja politik fraksi diarahkan agar kebijakan daerah benar-benar menyentuh kebutuhan riil warga. “Sejak awal kami berkomitmen bahwa fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan harus berpijak pada kepentingan rakyat kecil, bukan sekadar formalitas politik,” ujar Erna. Sejumlah sektor menjadi prioritas utama perjuangan Fraksi PDI Perjuangan, di antaranya sosial, kesehatan, pertanian, sektor infrastruktur, pendidkan. Melalui fungsi legislasi, fraksi aktif mendorong lahirnya regulasi yang berangkat dari aspirasi warga. Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Lamongan sikapi Inpres No. 4/2025 mendorong BPS reformasi Metodologi Data Kemiskinan di Lamongan, Pemberlakuan Inpres No.4 Tahun 2025 (DTSEN) dinilai gagal memotret realitas lapangan karena banyak warga miskin (Desil1-5) justru kehilangan akses bantuan (Bansos dan KIS), Fraksi mendorong BPS dan lembaga independen harus merombak metodologi pendataan agar objektif, transparan dan bebas kepentingan politik dari RT sampai Kabupaten, dinsos harus melakukan jemput bola dan percepatan koordinasi untuk memulihkan bantuan yang terputus, bukan hanya sekedar menunggu laporan. Perbaikan data BPJS, JKN tidak boleh ditunda karena menyangkut nyawa dan hak konstitusional warga sesuai UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023. Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Lamongan desak Reformasi Layanan Kesehatan dan Penanganan Stunting di Kabupaten Lamongan, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa kemiskinan di Lamongan berdampak serius pada akses kesehatan masyarakat, sehingga diperlukan koordinasi ketat antara instansi kesehatan, dinsos, BPS dan BPJS Kesehatan untuk memperbaiki sistem rujukan dan validasi data masyarakat yang terdampak, mereka menuntut untuk penguatan fasilitas di Puskesmas untuk mengangani 144 jenis penyakit, sosialisasi masif terkait aktifasi BPJS dan JKN yang sering terputus serta penghapusan antrean layanan yang terlalu lama demi keselamatan pasien. Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Lamongan Perjuangkan Perlindungan Petani Gurem dan Tata Niaga Tembakau di Kabupaten Lamongan, Fraksi PDI Perjuangan Lamongan mendorong Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk lebih nyata dalam memfasilitasi kebutuhan petani padi, jagung dan tembakau melalui kecukupan air, bibit, pupuk hingga pembangunan infrastruktur jalan pertanian, perhatian khusus ditekankan bagi petani gurem dengan lahan dibawah 0,3 Hektare. “Petani harus mendapat perlindungan yang jelas dari hulu ke hilir. Mulai dari pupuk, sarana produksi, hingga perlindungan ketika gagal panen. Ini yang sedang kami perjuangkan melalui perda,” kata Erna. Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Lamongan Dorong Regulasi Khusus demi Kesejahteraan Peternak Ayam, Fraksi merespon keluhan para peternak ayam broiler yang mendatangi Rumah Rakyat, Fraksi PDI Perjuangan mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan untuk segera menghadirkan perlindungan nyata melalui regulasi daerah guna memitigasi persoalan peternak, sejalan dengan misi mewujudkan peternak Lamongan yang lebih mandiri dan sejahtera. Dalam fungsi penganggaran, Fraksi PDI Perjuangan menekankan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak boleh sekadar mengejar target serapan, tetapi harus dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, fraksi secara konsisten memperjuangkan alokasi anggaran untuk bantuan pupuk dan sarana produksi pertanian, penguatan UMKM dan koperasi, serta pembangunan infrastruktur desa seperti Jalan Usaha Tani, irigasi, dan pasar rakyat. Erna menegaskan, keberpihakan APBD harus jelas arahnya. “APBD harus menjadi instrumen keadilan sosial. Bukan hanya habis dibelanjakan, tapi benar-benar menyelesaikan persoalan masyarakat,” tegasnya. Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Peningkatan PAD dinilai penting guna memperkuat layanan publik, termasuk sektor kesehatan, pendidikan, dan program pengentasan kemiskinan. Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Lamongan soroti ketimpangan pendidikan: 7553 anak di Kabupaten Lamongan tidak sekolah, Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Lamongan menuntut Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan untuk lebih peduli terhadap ketimpangan sosial dengan memprioritaskan pengentasan angka anak putus sekolah dan anak tidak lanjut sekolah berdasarkan data PUSDATIN Juli 2025. Dalam fungsi pengawasan, fraksi menyoroti persoalan ketidaktepatan data kemiskinan yang berdampak pada penyaluran bantuan sosial dan kesehatan. Fraksi mendesak pemerintah daerah melakukan pembaruan data secara menyeluruh agar warga miskin tidak kehilangan hak atas layanan KIS maupun BPJS Kesehatan. “Masalah data ini sangat krusial. Jangan sampai warga yang seharusnya menerima bantuan justru terpinggirkan karena data yang tidak akurat,” ujar Erna. Pengawasan juga dilakukan melalui inspeksi mendadak (sidak) lapangan, khususnya terkait stabilitas harga kebutuhan pokok, ketersediaan pupuk bersubsidi, serta kondisi infrastruktur pertanian dan perikanan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, fraksi menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada organisasi perangkat daerah terkait. Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan mendorong respons cepat terhadap bencana melalui penguatan anggaran penanggulangan bencana dan pembentukan Tim Reaksi Cepat berbasis gotong royong. Tim ini bergerak langsung membantu warga terdampak bencana dengan dana swadaya anggota fraksi. Pada tahun anggaran 2025, Fraksi PDI Perjuangan mengawal sedikitnya 72 titik usulan pembangunan hasil serap aspirasi masyarakat. Fraksi juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal janji politik kepala daerah, termasuk program Jalan Mulus Lamongan (Jamula), demi memperkuat konektivitas wilayah dan pemerataan ekonomi, selaras dengan semangat APBD untuk rakyat tahun 2026, Fraksi juga siap untuk mengalokasikan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD di setiap daerah pemilihan guna mempercepat pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Wartawan Basori

Bidik-kasusnews.com Jakarta, 11 Januari 2026 – Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membongkar praktik gelap di sektor perpajakan. Kali ini, sejumlah pejabat pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara terjerat dugaan suap pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang nyaris membuat negara kehilangan penerimaan hingga puluhan miliar rupiah. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, perkara ini bermula dari pemeriksaan kewajiban pajak sebuah perusahaan sektor pertambangan untuk tahun pajak 2023. Dari hasil pemeriksaan awal, tim pajak menemukan potensi kekurangan pembayaran yang mencapai sekitar Rp75 miliar. “Temuan tersebut seharusnya menjadi penerimaan negara. Namun dalam perjalanannya, justru diduga dimanfaatkan oleh oknum aparat pajak,” ujar Budi kepada Bidik-kasusnews via WhatsApp Minggu (11/1/2026). Alih-alih menagih penuh kewajiban pajak, para pihak diduga melakukan pengaturan nilai pajak melalui kesepakatan tertentu. Nilai yang awalnya mencapai puluhan miliar rupiah, kemudian turun drastis menjadi sekitar Rp15,7 miliar. Penurunan tajam ini diduga kuat terjadi setelah adanya pemberian uang kepada aparat pajak, sehingga negara berpotensi kehilangan penerimaan hingga sekitar Rp59 miliar. Menurut Juru Bicara KPK Budi Prasetyo,pemberian uang tidak dilakukan secara langsung. Dana tersebut terlebih dahulu dicairkan melalui skema kontrak jasa konsultasi fiktif, lalu ditukarkan ke mata uang asing sebelum diserahkan secara tunai. “Modus ini menunjukkan upaya sistematis untuk menyamarkan aliran dana,” jelasnya. KPK yang telah memantau alur transaksi tersebut kemudian bergerak cepat. Dalam OTT yang dilakukan pada 9–10 Januari 2026 di sejumlah lokasi di wilayah Jabodetabek, penyidik mengamankan delapan orang dari unsur pejabat pajak, konsultan pajak, serta pihak perusahaan. Sejumlah barang bukti turut disita, mulai dari uang tunai rupiah, dolar Singapura, hingga logam mulia dengan total nilai sekitar Rp6,38 miliar. Setelah melakukan pemeriksaan intensif, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dan langsung melakukan penahanan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Para tersangka diduga berperan sebagai penerima dan pemberi suap dalam proses pemeriksaan pajak. KPK juga mengimbau para wajib pajak agar tidak ragu melapor jika menemukan indikasi pemerasan atau penyimpangan dalam proses perpajakan. Lembaga antirasuah memastikan penyidikan akan terus dikembangkan untuk mengungkap pihak lain yang diduga terlibat. (Wely)

Semarang | Bidik-kasusnews.com – Kepolisian Daerah Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas penyelundupan komoditas pertanian ilegal yang berpotensi merugikan petani lokal dan mengancam ketahanan pangan nasional. Penegasan tersebut disampaikan saat Polda Jateng mendampingi Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, meninjau barang bukti bawang bombay ilegal di kawasan pergudangan Semarang Utara, Sabtu (10/1/2026). Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Djoko Julianto, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus tersebut berawal dari operasi penindakan pada Jumat, 2 Januari 2026, sekitar pukul 11.00 WIB di kawasan Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan enam unit truk fuso yang mengangkut bawang bombay ilegal tanpa dokumen resmi. Komoditas tersebut diketahui berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat, dan diangkut menggunakan kapal KM Dharma Kartika VII. “Penyidikan masih terus kami kembangkan. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan, termasuk enam pengemudi kendaraan pengangkut yang saat ini masih berstatus sebagai saksi,” ujar Kombes Pol Djoko Julianto. Ia menambahkan, penyidik juga tengah menelusuri asal-usul barang, kelengkapan dokumen pengiriman, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam jaringan distribusi bawang bombay ilegal tersebut. Proses pendalaman dilakukan dengan berkoordinasi bersama instansi terkait, seperti Bea Cukai dan Karantina. “Barang bukti saat ini diamankan di gudang penyimpanan. Mengingat sifatnya yang mudah rusak dan berpotensi membawa penyakit, pemusnahan akan dilakukan setelah seluruh prosedur hukum dan penetapan pengadilan terpenuhi,” jelasnya. Sementara itu, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat melalui kanal Lapor Pak Amran. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor yang melibatkan unsur TNI, Polri, dan Karantina. “Jumlahnya mencapai 6.172 karung atau sekitar 123 ton. Namun yang terpenting bukan soal kuantitas. Dalam dunia pertanian, satu ton atau seribu ton sama bahayanya jika membawa penyakit. Ini harus ditindak tegas dan diusut sampai ke akar-akarnya,” tegas Menteri Amran. Ia juga menekankan bahwa bawang bombay ilegal berpotensi membawa bakteri dan jamur berbahaya yang belum ada di Indonesia, sehingga dapat menimbulkan dampak serius terhadap ekosistem pertanian nasional. “Sekilas hanya enam truk, tapi jika membawa penyakit, kerugiannya jauh lebih besar daripada nilai ekonominya. Ini yang harus kita cegah bersama,” imbuhnya. Menanggapi hal tersebut, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto menyatakan bahwa Polda Jateng akan terus mendukung langkah pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan serta melindungi masyarakat dari peredaran komoditas ilegal. “Kami berkomitmen menindaklanjuti setiap laporan masyarakat dan menegakkan hukum secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mencegah penyelundupan yang merugikan negara,” pungkasnya. (Yusuf)

HSU | BIDIK-KASUSNEWS.COM — Menjelang pelaksanaan Momen 21 Rajab 1447 Hijriah, Polres Hulu Sungai Utara (HSU) menunjukkan kepedulian sosial dan komitmen pengamanan dengan menyalurkan bantuan hewan ternak serta menyiapkan sarana pendukung bagi jamaah dan petugas di lapangan. Kapolres HSU AKBP Agus Nuryanto, S.I.K., M.Si., bersama Bhayangkari Cabang HSU menyerahkan bantuan berupa tiga ekor sapi pada Sabtu (10/1/2026) sekitar pukul 10.00 WITA. Kegiatan ini menjadi bagian dari dukungan Polri terhadap kelancaran kegiatan keagamaan berskala besar di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Adapun rincian bantuan tersebut terdiri dari satu ekor sapi bantuan Kapolda Kalimantan Selatan yang diserahkan kepada keluarga H. Bain, satu ekor sapi dari Kapolres HSU yang juga diberikan kepada keluarga H. Bain, serta satu ekor sapi diserahkan kepada Ketua Bhayangkari Cabang HSU untuk mendukung operasional dapur lapangan selama rangkaian Momen 21 Rajab berlangsung. Penyaluran bantuan ini bertujuan membantu kebutuhan logistik dan konsumsi bagi jamaah serta petugas pengamanan, sekaligus mempererat hubungan silaturahmi antara Polri dan masyarakat dalam suasana religius dan penuh kebersamaan. Selain bantuan sosial, Polres HSU juga telah menyiapkan enam posko pengamanan dan pelayanan yang ditempatkan di sejumlah titik strategis. Setiap posko dilengkapi personel kesehatan serta petugas gabungan dari unsur Polri, TNI, dan instansi terkait guna memberikan pelayanan cepat dan optimal kepada masyarakat, termasuk penanganan kondisi darurat. Mewakili Kapolres HSU, IPTU Asep Hudzainur menyampaikan bahwa kesiapan pengamanan dan dukungan logistik merupakan prioritas utama dalam pengamanan Momen 21 Rajab. “Kami ingin memastikan jamaah dapat melaksanakan ibadah dengan aman dan nyaman. Tidak hanya pengamanan, kami juga menyiapkan pelayanan kesehatan serta dukungan logistik di lapangan,” ujarnya. Berdasarkan hasil pemantauan, IPTU Asep mengungkapkan bahwa sejumlah titik kumpul jamaah terpantau tergenang air setinggi sekitar 15 hingga 20 sentimeter akibat meluapnya air sungai. Kondisi ini menjadi perhatian serius jajaran Polres HSU dalam menyusun langkah-langkah antisipatif demi keselamatan jamaah. Sebagai tindak lanjut, Polres HSU mengintensifkan kewaspadaan dengan melakukan pengaturan jalur aman, memberikan imbauan kepada masyarakat, serta menyiagakan personel untuk membantu jamaah lanjut usia, anak-anak, dan warga yang membutuhkan bantuan di area genangan. IPTU Asep juga mengimbau seluruh jamaah agar senantiasa mengikuti arahan petugas di lapangan. “Kami mengajak masyarakat untuk tetap waspada terhadap kondisi cuaca dan genangan air, serta mematuhi petunjuk petugas demi keselamatan bersama. Sinergi antara aparat dan masyarakat sangat penting agar Momen 21 Rajab dapat berlangsung aman, tertib, dan khidmat,” pungkasnya. (Agus)

Bidik-kasusnews Jakarta –10-januari-2026- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan praktik suap di lingkungan kantor pajak wilayah Jakarta Utara. Dari operasi tersebut, delapan orang diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa penindakan tersebut masih dalam tahap awal penyelidikan. “Sampai dengan saat ini, tim telah mengamankan delapan orang,” ujar Budi kepada wartawan, Sabtu (10/1/2026)dikutip detikNews. Dalam OTT tersebut, KPK tidak hanya mengamankan para pihak, tetapi juga menyita sejumlah uang yang diduga berkaitan dengan perkara. Namun, detail nominal uang sitaan belum disampaikan kepada publik. Wakil Ketua KPK Fitroh Rochyanto mengungkapkan bahwa kasus ini berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan pengurangan nilai pajak. “Ini berkaitan dengan suap pengurangan nilai pajak,” kata Fitroh. Sejumlah pegawai pajak bersama pihak wajib pajak turut diamankan dalam operasi tersebut. Hingga kini, KPK masih mendalami peran masing-masing pihak serta rangkaian peristiwa yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi. “Beberapa pegawai pajak dan beberapa dari pihak wajib pajak,” tambah Budi. Sesuai prosedur, KPK memiliki waktu maksimal 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. (Weli)

HSU | BIDIK-KASUSNEWS.COM – Dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG), Polsek Banjang melakukan pengecekan perkembangan pembangunan Kantor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Rantau Bujur, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Sabtu (10/1/2026) pagi. Pengecekan lapangan tersebut dilaksanakan sekitar pukul 09.30 WITA oleh personel Polsek Banjang, yakni Aipda Heri S, Aipda Sukadi, dan Brigadir Fahmi R. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan progres pembangunan berjalan sesuai rencana serta kesiapan fasilitas pendukung yang nantinya akan digunakan sebagai pusat pelayanan pemenuhan gizi masyarakat. Kapolsek Banjang menyampaikan bahwa kantor SPPG akan difungsikan sebagai sarana pendukung utama dalam pelaksanaan program MBG, khususnya untuk penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat, terutama anak-anak usia sekolah. “Pengecekan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pembangunan serta memastikan kesiapan fasilitas yang akan digunakan dalam mendukung program pemerintah di bidang pemenuhan gizi,” ujar Kapolsek Banjang. Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, pada hari tersebut para pekerja tengah melakukan pemasangan water heater di kamar mandi sebagai bagian dari penyempurnaan fasilitas penunjang kantor SPPG. Kegiatan pengecekan berakhir sekitar pukul 09.50 WITA dan berlangsung dalam situasi aman, tertib, serta kondusif. Polsek Banjang memastikan akan terus melakukan pemantauan secara berkala guna mendukung percepatan penyelesaian pembangunan kantor SPPG agar dapat segera beroperasi sesuai peruntukannya. Melalui kegiatan ini, Polsek Banjang menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh program strategis pemerintah, khususnya dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan generasi sehat menuju Indonesia Emas. (Agus)

JAKARTA, BIDIK-KASUSNEWS.COM  —Kreativitas warga Komplek Taman Buaran Indah RW 13, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, membuahkan hasil manis. Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Munjirin, memimpin langsung kegiatan panen anggur bersama warga pada Jumat (9/1/2026), dengan hasil panen mencapai sekitar 10 kilogram anggur dari kebun yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Kegiatan panen tersebut turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Timur Fauzi, Kepala Bagian Perekonomian Patar Parulian Pakpahan, Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Jakarta Timur Taufik Yulianto, Camat Cakung Rohmad, serta para lurah se-Kecamatan Cakung. Wali Kota Munjirin mengapresiasi inisiatif warga yang mampu mengubah lahan kosong menjadi kebun produktif bernilai ekonomi dan sosial. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong pemanfaatan ruang terbatas di wilayah perkotaan. “Ini contoh nyata pemanfaatan lahan kosong yang sering saya sampaikan kepada warga. Dengan kreativitas dan kemauan, lahan terbatas pun bisa menghasilkan dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar,” ujar Munjirin. Ia menambahkan, keberadaan kebun anggur tidak hanya memperindah kawasan permukiman, tetapi juga memberikan nilai tambah berupa hasil panen yang dapat dinikmati bersama. Munjirin pun mengajak pengurus RT, RW, serta masyarakat untuk mengoptimalkan lahan yang belum termanfaatkan di lingkungannya masing-masing. “Lahan-lahan kosong di sekitar permukiman sebaiknya dimanfaatkan secara maksimal agar memberikan manfaat bagi warga,” katanya sambil mencicipi buah anggur hasil panen. Sementara itu, pengelola kebun anggur, Harismawati Sharifah (50), menjelaskan bahwa kebun tersebut telah dirintis bersama suaminya selama kurang lebih tiga tahun. Ia mengaku mempelajari teknik budidaya anggur secara mandiri melalui berbagai sumber. “Awalnya belajar dari YouTube, lalu berkunjung ke kebun anggur milik orang lain. Prosesnya tidak mudah, sempat gagal, tapi terus belajar sampai akhirnya berhasil,” ungkapnya. Harismawati menuturkan, hasil panen anggur tidak diperjualbelikan, melainkan dibagikan kepada warga sekitar dan tamu yang berkunjung. Kebun tersebut juga terbuka sebagai sarana berbagi pengalaman dan edukasi. “Kalau sudah panen, anggurnya dibagikan ke warga. Tamu yang datang juga dipersilakan memetik langsung,” ujarnya. Adapun varietas anggur yang dibudidayakan meliputi jupiter, trans, adora, tamaki, serta beberapa jenis lainnya. Keberhasilan kebun anggur di Taman Buaran Indah ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat Jakarta Timur untuk mengelola lahan kosong menjadi ruang produktif yang bernilai dan berkelanjutan. (Heri)

BANDAR LAMPUNG, BIDIK-KASUSNEWS.COM  — Respons cepat Babinsa Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, menjadi kunci utama dalam penanganan tanggul longsor yang terjadi pada Jumat (9/1/2026) dini hari. Kejadian yang berlangsung sekitar pukul 03.00 WIB itu berhasil ditangani tanpa menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan lanjutan. Babinsa Kelurahan Labuhan Ratu dari Koramil 410-06/Kedaton, Sertu Ahmad Fauzi, menjadi salah satu personel pertama yang menerima laporan warga terkait adanya gerakan tanah dan suara keras di sekitar tanggul pada pukul 03.15 WIB. Meski kondisi masih gelap dan hujan mengguyur kawasan tersebut, Babinsa langsung menuju lokasi untuk memastikan situasi di lapangan. Setibanya di lokasi, Sertu Ahmad Fauzi mendapati tanggul telah mengalami kerusakan cukup serius dengan panjang jebol sekitar tiga meter. Ia segera mengambil langkah cepat dengan berkoordinasi bersama Lurah Labuhan Ratu, menghubungi instansi terkait, serta melaporkan kondisi tersebut kepada Koramil guna penanganan lanjutan. “Begitu melihat kondisi tanggul yang rusak, saya langsung melakukan koordinasi agar penanganan bisa segera dilakukan dan potensi bahaya dapat dicegah,” ujar Sertu Ahmad Fauzi saat memantau proses perbaikan di lokasi. Selain berkoordinasi dengan pemerintah setempat, Babinsa juga aktif menyebarkan informasi kepada warga RW 01 dan RT 01 melalui komunikasi langsung dan grup WhatsApp warga. Bersama perangkat lingkungan, ia melakukan patroli untuk memastikan tidak ada aktivitas warga di area berisiko serta mengimbau masyarakat tetap waspada dan menjauhi lokasi longsor. Sebagai langkah antisipasi, pos pantauan sementara didirikan di sekitar lokasi kejadian. Pos tersebut diisi secara bergantian oleh Babinsa, aparat kelurahan, dan relawan warga guna memantau perkembangan kondisi tanggul, memberikan peringatan dini jika terjadi pergerakan tanah susulan, serta mengatur akses di sekitar area perbaikan. Ketika tim dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tiba sekitar pukul 07.00 WIB untuk melakukan perbaikan darurat, Babinsa telah menyiapkan data dan informasi teknis terkait titik kerusakan, jalur akses material, serta area yang dinilai paling rawan. Ia juga membantu pengamanan lokasi agar proses perbaikan berjalan lancar. Lurah Labuhan Ratu, Hj. Siti Nurhaliza, menyampaikan apresiasi atas peran aktif Babinsa dalam penanganan kejadian tersebut. “Peran Babinsa sangat membantu. Koordinasinya cepat dan komunikasinya efektif sehingga penanganan bisa dilakukan tanpa hambatan berarti,” ujarnya. Berdasarkan hasil analisis sementara tim teknis, longsor terjadi akibat curah hujan tinggi yang menyebabkan gerusan air pada pondasi tanggul. Struktur tanah menjadi tidak stabil hingga akhirnya jebol dengan kedalaman sekitar 1,5 meter. Berkat respons cepat dari Babinsa dan pihak terkait, dampak kejadian berhasil ditekan. Sertu Ahmad Fauzi menegaskan bahwa pengawasan akan terus dilakukan pascaperbaikan darurat. Ia juga berencana menggelar sosialisasi kepada warga terkait tanda-tanda awal longsor dan langkah mitigasi bencana, terutama menghadapi potensi hujan lanjutan. “Kami tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga hadir bersama masyarakat saat menghadapi situasi darurat. Kesiapsiagaan adalah kunci,” tegasnya. Sementara itu, Dandim 0410/Kota Bandar Lampung melalui Pasi Intel menyampaikan penghargaan atas dedikasi Babinsa Labuhan Ratu yang dinilai mencerminkan komitmen TNI dalam membantu masyarakat dan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana. Perbaikan darurat tanggul diperkirakan rampung dalam waktu dua hingga tiga hari kerja. Untuk perbaikan permanen, instansi terkait akan melakukan kajian teknis lanjutan dengan pengawasan berkelanjutan, termasuk keterlibatan Babinsa dalam proses pemantauan di lapangan. (Agus)