JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara — Suasana Pengadilan Negeri (PN) Jepara pada Senin pagi (01/12/2025) tampak lebih sibuk dari biasanya. Sebanyak 26 tahanan dari Rutan Jepara dijadwalkan menghadiri persidangan, sehingga aparat gabungan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jepara dan Polres Jepara memperketat pengamanan di seluruh area pengadilan. Tahanan diberangkatkan dari Rutan Jepara menggunakan kendaraan operasional Kejari dan tiba sekitar pukul 08.30 WIB. Setiap tahanan langsung diarahkan menuju ruang sidang dengan pengawasan ketat oleh petugas yang dilengkapi perlengkapan pengamanan standar. Penjagaan tidak hanya difokuskan pada pergerakan tahanan, tetapi juga pada pintu masuk, koridor pengadilan, hingga halaman PN Jepara. Kepala Rutan Jepara, Renza Maisetyo, menjelaskan bahwa pengamanan ekstra ini dilakukan sebagai langkah antisipatif, terutama karena jumlah tahanan yang mengikuti persidangan cukup banyak dalam satu hari. “Pengamanan terpadu ini merupakan bentuk kerja sama kami dengan Kejari dan Polres Jepara. Dengan banyaknya tahanan yang disidangkan, pengawasan harus betul-betul maksimal agar proses berjalan aman dan lancar,” ujarnya. Persidangan berlangsung dalam beberapa sesi untuk menghindari kepadatan di ruang sidang. Agenda yang dijalani para tahanan mencakup pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi, hingga tahap tuntutan, sesuai dengan perkara masing-masing. Meski pengamanan diperketat, seluruh rangkaian persidangan berjalan kondusif. Pengunjung dan masyarakat yang hadir tetap dapat memasuki area pengadilan dengan pengawasan tambahan dari aparat keamanan. Pihak Kejari dan Polres Jepara memastikan bahwa koordinasi pengamanan seperti ini akan terus ditingkatkan, terutama untuk persidangan dengan jumlah tahanan besar, demi menjaga stabilitas dan kelancaran proses hukum di wilayah Jepara.(Wely-jateng) Sumber:Humas Rutan jepara

Bidik-kasusnews.com Ponorogo — Upaya pengungkapan dugaan praktik suap pengurusan jabatan, suap proyek, dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo terus berlanjut. Pada Senin (1/12/2025), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi guna memperkuat bukti dalam penyidikan perkara tersebut. Informasi ini disampaikan langsung oleh juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada Bidik-kasusnews melalui pesan WhatsApp Senin 1/12/2025. Ia menyebutkan bahwa pemeriksaan dilaksanakan di Polres Madiun, dengan total 13 saksi dari berbagai organisasi perangkat daerah. “Tim penyidik hari ini memeriksa para pejabat dan aparatur di sejumlah dinas untuk mendalami alur dugaan penerimaan suap serta mekanisme penentuan jabatan dan proyek di lingkungan Pemkab Ponorogo,” ujar Budi. Nama-nama saksi yang dipanggil KPK antara lain: 1. BA – Kabid Aplikasi dan Informatika, Dinas Kominfo Ponorogo 2. DS – Kabid Destinasi dan Industri Pariwisata, Disbudparpora Ponorogo 3. YH – Kabid Kebudayaan, Disbudparpora Ponorogo 4. LS – Kabid Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Ponorogo 5. IM – Kabid Mutasi dan Promosi, BKP SDM Ponorogo 6. YR – Kabid Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja Ponorogo 7. YS – Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Dinsos P3A Ponorogo 8. VN – Kabid Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Ponorogo 9. AFS – Kabid Pengelolaan Sampah dan Pertamanan, Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo 10. HS – Kabid Perekonomian dan SDA, Bapperida Ponorogo 11. MSZ – Kabid Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan Ponorogo 12. AH – Sekretaris Kecamatan Balong 13. CA – Sekretaris Kecamatan Sawoo Menurut Budi, pemeriksaan ini bertujuan mengurai rangkaian informasi yang berkaitan dengan dugaan praktik korupsi, terutama terkait keputusan strategis, proyek pemerintah, serta rotasi jabatan yang disinyalir melibatkan transaksi ilegal. “Keterangan seluruh saksi sangat diperlukan untuk memperjelas konstruksi perkara yang sedang disusun,” tambahnya. KPK memastikan proses penyidikan akan terus berjalan sesuai kebutuhan, termasuk pemanggilan saksi tambahan apabila diperlukan. Hingga saat ini, lembaga antirasuah tersebut belum mengumumkan hasil perkembangan lebih lanjut.(Wely)

JATENG:bidik-kasusnews.com Jepara — Rutan Kelas IIB Jepara menggelar upacara bendera untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke-54 KORPRI pada Senin pagi (1/12/2025). Upacara dilaksanakan di halaman rutan dan diikuti oleh seluruh pegawai serta 40 peserta magang yang tengah menjalani pembinaan tugas kehumasan dan administrasi. Peringatan tahun ini mengusung tema nasional “Bersatu, Berdaulat, Bersama KORPRI, Dalam Mewujudkan Indonesia Maju”, yang menjadi pengingat bagi aparatur negara untuk memperkuat dedikasi dan etos kerja. Upacara dimulai pukul 07.30 WIB, berjalan tertib dengan formasi barisan lengkap dan tata upacara sesuai pedoman pusat. Para pegawai tampak mengenakan seragam batik KORPRI, menambah nuansa kehormatan dalam rangkaian kegiatan yang meliputi pengibaran bendera merah putih, pembacaan Panca Prasetya KORPRI, serta penghormatan kepada lambang negara. Atmosfer khidmat terasa kuat sepanjang prosesi. Kepala Rutan Jepara, Renza Maisetyo, yang didapuk sebagai pembina upacara, menyampaikan pesan penting mengenai peran ASN dalam menjaga kepercayaan publik. Ia menekankan bahwa HUT KORPRI setiap tahun harus menjadi refleksi bagi aparatur pemerintahan untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan. > “Mari jadikan momentum ini sebagai sarana memperkokoh komitmen kita dalam mengabdi, sekaligus memperbaiki hal-hal yang masih perlu ditingkatkan,” ujar Renza dalam amanatnya. Keterlibatan para peserta magang turut memberi warna berbeda dalam peringatan tahun ini. Kehadiran mereka dianggap sebagai langkah positif dalam menanamkan nilai-nilai dasar ASN sejak dini, sekaligus menumbuhkan semangat kolaborasi lintas generasi di lingkungan Rutan Jepara. Melalui kegiatan ini, Rutan Jepara tidak hanya ikut serta memperingati ulang tahun KORPRI, tetapi juga mempertegas komitmennya dalam membangun SDM yang berintegritas, bersatu, dan siap berkontribusi untuk kemajuan institusi serta bangsa. (Wely-jateng) Sumber:humas Rutan jepara

Bandar Lampung, Bidik-kasusnews.com Upaya menjaga keamanan wilayah terus diperkuat jajaran TNI bersama masyarakat. Pada Minggu malam, 30 November 2025, Babinsa Kelurahan Kota Baru, Serka Sahari dari Koramil 410-04/Tanjungkarang Timur, memimpin pelaksanaan patroli dan pos kamling terpadu yang digelar di wilayah Kota Baru, Kecamatan TKT. Kegiatan berjalan lancar dan tertib, sekaligus menunjukkan bagaimana kolaborasi antara aparat kewilayahan dan warga dapat menciptakan suasana lingkungan yang lebih aman. Patroli difokuskan untuk memperkuat Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) serta mendorong kewaspadaan warga terhadap potensi tindak kriminalitas. Dalam arahannya, Serka Sahari menekankan pentingnya peran kolektif dalam menjaga keamanan lingkungan. “Keamanan tidak lahir hanya dari tugas aparat, tetapi dari kebersamaan kita semua. Patroli ini menjadi cara kita membangun solidaritas sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan terhadap berbagai potensi kerawanan,” ujarnya. Kegiatan malam itu juga menjadi ajang konsolidasi berbagai elemen masyarakat. Sejumlah tokoh hadir, antara lain Kaling II Kelurahan Kota Baru Asikin, perwakilan Ormas Laskar Merah Putih dan FKPPI, Ketua RT 13 LK II Abah Fadli, serta tokoh masyarakat, pemuda, dan anggota Linmas setempat. Kehadiran beragam unsur tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas lingkungan. Kolaborasi antara Babinsa, aparatur kelurahan, ormas, dan masyarakat dinilai menjadi model sinergi yang efektif dalam mencegah gangguan kamtibmas. Patroli terpadu ini menutup akhir pekan warga Kota Baru dengan suasana aman dan terkendali. Melalui kegiatan seperti ini, diharapkan kesadaran kolektif dalam menjaga lingkungan terus tumbuh sehingga tercipta kawasan yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh warga. (Agus)

Hulu Sungai Utara. Bidik-kasusnews.com Polres Hulu Sungai Utara (HSU) melaksanakan Apel Pagi Jam Pimpinan pada Senin, 1 Desember 2025, bertempat di halaman Mapolres HSU. Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 Wita tersebut dipimpin oleh Wakapolres HSU, Kompol Sony F.L. Gaol, S.E., M.M., dengan diikuti oleh seluruh jajaran. Peserta apel meliputi para Pejabat Utama Polres HSU, Kapolsek jajaran, perwira, personel Polres dan Polsek, serta ASN Polres HSU. Apel berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dalam arahannya, Wakapolres menyampaikan bahwa Kapolres HSU AKBP Agus Nuryanto, S.I.K., M.Si. berhalangan hadir karena menghadiri kegiatan HUT Polair di Polda Kalimantan Selatan. Kompol Sony menegaskan bahwa personel mulai hari ini diwajibkan mengenakan pakaian dinas sesuai ketentuan terbaru yang telah dibagikan sebelumnya. “Aturan seragam merupakan petunjuk langsung dari pimpinan tertinggi Polri, sehingga wajib dipedomani,” ujarnya. Wakapolres juga memberikan apresiasi kepada seluruh personel yang telah bekerja dalam Operasi Zebra. Ia menambahkan bahwa pada bulan Desember, Polres HSU akan menghadapi tiga agenda penting, yakni Haul Guru Sekumpulan, Haul Guru Danau, dan Operasi Lilin/Nataru. Seluruh Kapolsek diminta menyiapkan kebutuhan pengamanan sejak dini. Terkait penyerapan anggaran, Kompol Sony mengingatkan agar satuan kerja yang belum optimal segera melakukan percepatan. “Pastikan serapan anggaran berjalan maksimal sesuai ketentuan,” tegasnya. Di akhir arahan, Wakapolres menyampaikan terima kasih kepada seluruh personel karena tetap menjaga nama baik institusi. “Saya mengapresiasi rekan-rekan karena hingga saat ini tidak ada pelanggaran disiplin, kode etik, maupun pidana umum. Pertahankan integritas ini,” tuturnya. Apel pagi ditutup dengan penegasan komitmen Polres HSU untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat sesuai slogan: “Hebat, Sigap, Unggul untuk Masyarakat.” (Agus)

Bidik-kasusnews.com Jakarta — Bidik-kasusnews.com 1 Desember 2025 — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan rangkaian penggeledahan terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Hal itu disampaikan langsung oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya kepada Bidik-kasusnews melalui pesan WhatsApp 1/12/2025. Pernyataan Resmi dari KPK Dalam penjelasannya, Budi Prasetyo menegaskan bahwa penyidik bekerja intensif di sejumlah wilayah selama sepekan terakhir. > “Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi di lingkungan Pemkab Ponorogo, penyidik KPK secara intensif melakukan penggeledahan di beberapa lokasi. Sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik telah kami amankan untuk kepentingan pendalaman penyidikan,” ujar Budi. Penggeledahan di Surabaya Beberapa lokasi di Surabaya menjadi sasaran penggeledahan, antara lain: Rumah SUG, Rumah ELW, Kantor CV. Raya Ilmi, Kantor CV. Rancang Persada. Dari lokasi tersebut, penyidik menyita dokumen serta sejumlah perangkat elektronik terkait dugaan suap proyek dan gratifikasi jabatan. Temuan Senjata Api di PT Widya Satria Saat menggeledah kantor PT Widya Satria, penyidik tidak hanya mengamankan dokumen dan barang bukti elektronik, tetapi juga menyita sebuah senjata api. Barang tersebut kini dititipkan ke Polda Jawa Timur untuk penanganan sesuai prosedur. Penggeledahan di Bangkalan Kegiatan berlanjut ke rumah KKH, Tenaga Ahli Bupati Ponorogo, di Kabupaten Bangkalan. Di lokasi ini, penyidik juga menemukan dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan aliran dana dan proyek tertentu. Penggeledahan Meluas di Ponorogo Di Kabupaten Ponorogo sendiri, beberapa lokasi digeledah secara bersamaan, di antaranya: Rumah SUG, Rumah YSD (PPK Proyek Monumen Reog), Rumah MJB (PPK Pembangunan RSUD dr. Harjono), Rumah RLL (Anggota DPRD Ponorogo), Kantor CV. Wahyu Utama. Hasilnya, kembali ditemukan berbagai dokumen penting dan barang bukti elektronik yang kini masuk tahap pemeriksaan lanjutan. KPK Dalami Bukti untuk Ungkap Skema Korupsi Budi menegaskan bahwa seluruh bukti yang ditemukan akan ditelaah untuk mengungkap konstruksi kasus secara menyeluruh. > “Semua barang bukti yang diamankan akan kami dalami untuk membantu mengungkap dugaan tindak pidana korupsi, baik terkait suap jabatan, suap proyek, maupun penerimaan gratifikasi lainnya,” jelasnya. Apresiasi untuk Masyarakat Ponorogo Di akhir penyampaiannya, Budi mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat. > “KPK menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Ponorogo yang terus mendukung pemberantasan korupsi. Dukungan ini sangat penting agar pemerintahan berjalan bersih, transparan, dan hasil pembangunan bisa kembali kepada masyarakat,” tutupnya.(wely)

Cirebon, Bidik-kasusnews.com — Dunia pendidikan kembali tersentak oleh mencuatnya dugaan skandal moral yang melibatkan seorang oknum kepala sekolah berinisial H.M. Informasi yang beredar di lingkungan masyarakat menyebutkan bahwa oknum tersebut diduga menjalin hubungan nikah siri dengan seorang perempuan di wilayah Gara Tengah, Kuningan, sementara persoalan rumah tangganya sendiri dikabarkan belum tuntas. Meski belum ada pernyataan resmi dari pihak berwenang, isu ini telah menyebar luas dan memicu kegelisahan publik. Warga menilai bahwa dugaan tersebut, jika benar, merupakan pukulan telak terhadap integritas dunia pendidikan. Seorang pemerhati pendidikan di Cirebon menyampaikan bahwa kasus ini “bukan sekadar isu rumah tangga, tetapi menyangkut martabat profesi pendidik yang dituntut menjadi teladan. Tiga Luka Etis yang Dipersoalkan Publik Dugaan skandal ini memunculkan tiga bentuk pelanggaran moral yang disorot masyarakat: 1. Luka Moral Pemimpin lembaga pendidikan diharapkan menjadi figur panutan. Dugaan hubungan di luar ketentuan hukum dinilai mencoreng nilai-nilai yang seharusnya dijunjung seorang pendidik. 2. Luka Kepercayaan Staf, orang tua siswa, dan masyarakat merasa dikhianati oleh figur publik yang seharusnya menjaga kehormatan institusi. 3. Luka Institusi Reputasi sekolah dinilai ikut terdampak oleh munculnya dugaan pelanggaran etika tersebut. “Kalau kepala sekolah saja gagal memberi contoh, bagaimana peserta didik bisa menghormati nilai moral?” ujar salah satu warga. Situasi Kian Panas: Istri Sah Masih Berproses Hukum Sumber masyarakat juga menyebutkan bahwa istri sah H.M tengah menjalani proses hukum. Ketidakhadiran figur kepala keluarga pada kondisi demikian menjadi sorotan tambahan bagi publik, yang mempertanyakan sensitivitas moral oknum tersebut. “Ini bukan persoalan privat sepenuhnya. Pejabat publik punya tanggung jawab moral lebih besar,” ujar seorang tokoh masyarakat di Kuningan. Regulasi yang Berpotensi Dilanggar Bila Dugaan Terbukti Sejumlah aturan menjadi rujukan publik dalam menilai dugaan pelanggaran ini: 1. UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Menuntut pendidik menjaga integritas dan etika profesi. 2. UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen Guru wajib menjaga martabat profesi serta menjadi teladan bagi siswa. 3. PP No. 94/2021 tentang Disiplin ASN Jika berstatus ASN, oknum dilarang melakukan perbuatan tercela, merusak kepercayaan publik, atau mencoreng nama instansi. 4. Kode Etik Guru Indonesia (PGRI) Mewajibkan guru berkepribadian luhur dan bermoral. 5. Permendikbud No. 10/2017 tentang Kepala Sekolah Menegaskan pentingnya integritas dan perilaku sosial yang mencerminkan kehormatan lembaga pendidikan. Para pengamat menegaskan bahwa bila dugaan ini terbukti secara formal, maka dapat menjadi pelanggaran etik dan disiplin kedinasan, bukan semata persoalan pribadi. Desakan Publik Menguat: “Periksa, Jangan Tutup Mata!” Gelombang desakan publik semakin besar. Banyak pihak meminta dinas pendidikan setempat untuk segera turun tangan, membuka penyelidikan internal, dan memastikan prosesnya transparan. “Ini adalah ujian bagi integritas institusi. Dinas pendidikan harus bergerak cepat agar kepercayaan publik tidak runtuh,” tegas seorang aktivis pendidikan. Masyarakat juga menuntut agar setiap proses klarifikasi dilakukan secara adil, profesional, dan tidak memihak—baik untuk melindungi korban maupun menghindari fitnah. Kasus ini masih berupa dugaan dan menunggu klarifikasi resmi dari pihak berwenang. Namun tekanan publik agar proses pemeriksaan segera dimulai menunjukkan bahwa masyarakat semakin kritis terhadap integritas pejabat pendidikan. Dunia pendidikan, menurut warga, harus dibersihkan dari oknum-oknum yang berpotensi merusak citra institusi. Sebaliknya, lembaga harus berdiri tegak memastikan bahwa setiap pendidik yang memegang jabatan publik bertindak sesuai etika dan aturan yang berlaku. (Tim)

Bogor, Bidik-kasusnews.com — Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA-IPB) bersiap menggelar Musyawarah Nasional (Munas) pada 20–21 Desember 2025 di Bogor. Perhelatan lima tahunan yang menentukan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal periode 2025–2030 ini mulai memunculkan dinamika politik internal, seiring bermunculannya nama-nama kandidat di berbagai grup WhatsApp hingga media sosial. Sejumlah calon yang digadang-gadang maju sudah mulai turun bertemu pemilik suara, memperkenalkan visi, misi, dan gagasan mereka. Wajar bila atmosfer Munas kali ini terasa politis. Sebab, sebagaimana diungkapkan Muhamad Karim, alumni IPB dan pegiat masyarakat sipil, kontestasi memilih pucuk pimpinan organisasi tetaplah bagian dari proses politik. “Kalau ada yang menganggap ini bukan arena politik, itu kesalahan berpikir. Politik bukan hanya soal partai, tapi soal perebutan kepemimpinan dan gagasan. Yang penting prosesnya tetap beretika dan tidak terjerumus pada kampanye hitam,” tulisnya. Menurut Karim, dinamika gagasan adalah hal lumrah dalam perhelatan seperti ini. Namun ia mengingatkan agar dialektika tidak berubah menjadi praktik Machiavellian—strategi politik yang menghalalkan segala cara, termasuk menyebarkan informasi menyesatkan (post-truth). Di era digital, narasi manipulatif mudah beredar dan sulit dikendalikan, sehingga hanya kesadaran individu yang dapat menjaga agar demokrasi tetap sehat. Siapa Berhak Jadi Ketum dan Sekjen HA-IPB? Karim menegaskan bahwa seluruh alumni IPB, apa pun profesi dan latar belakangnya, memiliki hak yang sama untuk maju sebagai Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal, selama memenuhi persyaratan AD/ART. Alumni IPB kini tersebar di berbagai sektor: akademisi, birokrat, politisi, pengusaha, aktivis masyarakat sipil, hingga lulusan baru. “Tidak boleh ada diskriminasi atau stereotipe yang menonjolkan primordialisme. Semua alumni punya hak yang sama. Yang penting adalah kapasitas dan komitmennya menjalankan program,” ujar Karim. Ia menilai bahwa perdebatan mengenai latar belakang profesi kandidat—terutama jika berstatus politisi—tidak relevan. Banyak himpunan alumni perguruan tinggi lain yang dipimpin tokoh politik nasional tanpa merusak reputasi kampusnya. Di antaranya IA-ITB (Hatta Rajasa), KAGAMA UGM (Ganjar Pranowo, kemudian Basuki Hadimuljono), IKA-Unhas (Jusuf Kalla, kemudian Amran Sulaiman), IKA-Trisakti (Maman Abdurahman), hingga IKA-Unpad (Ferry Juliantono). “Tidak ada yang merusak citra institusi. Justru mereka memperkuat posisi tawar organisasi, baik secara politik maupun kelembagaan,” tegasnya. Harapan untuk Kepemimpinan HA-IPB ke Depan Karim menilai pimpinan berikutnya harus mampu meningkatkan posisi tawar alumni IPB dalam isu-isu nasional, terutama terkait politik pertanian, tata kelola sumber daya alam, hingga kebijakan pembangunan berkelanjutan. HA-IPB, lanjutnya, harus menjadi institusi yang menawarkan solusi berbasis riset dan pemikiran kritis kepada negara, bukan mendukung kebijakan yang bersifat ekstraktif dan merugikan publik. “Organisasi alumni bukan sekadar penyelenggara acara seremonial. Ia harus menjadi mitra kritis negara untuk membangun demokrasi yang cerdas dan bermartabat,” tulisnya. Munas dan Mekanisme Demokrasi Deliberatif Munas HA-IPB sendiri menggunakan mekanisme demokrasi deliberatif—sebuah proses musyawarah perwakilan untuk mencapai mufakat dalam seluruh agenda, dengan voting sebagai opsi terakhir. Karena itu, Karim mengingatkan agar isu-isu yang mendiskreditkan kandidat tertentu dikesampingkan karena berpotensi mencederai prinsip demokrasi. Menutup ulasannya, Karim berharap Munas HA-IPB 2025 berjalan damai, konstruktif, dan menghasilkan pemimpin yang mampu membawa organisasi alumni menuju peran yang lebih strategis di tingkat nasional hingga internasional.“Selamat ber-Munas!” pungkasnya. (Agus)

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara, 30 November 2025 — Squad Nusantara PUTU SHIMA Keling kembali menunjukkan kekompakan dan kepedulian sosial melalui kegiatan gotong royong yang digelar pada Minggu pagi (30/11/2025) sekitar pukul 08.00 WIB. Kegiatan dilaksanakan di rumah salah satu anggota Srikandi aktif, Ibu Sukarti, yang beralamat di Dukuh Gedong RT 01 RW 03, Kecamatan Keling, Jepara. Acara gotong royong tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Squad Nusantara PUTU SHIMA Keling, Saudara Prayitno. Ia bersama anggota dan para Srikandi turun langsung membantu berbagai keperluan di lingkungan rumah Ibu Sukarti. Prayitno menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud solidaritas dan kepedulian antaranggota. “Kami ingin menjaga rasa kebersamaan dan menunjukkan bahwa Squad Nusantara selalu hadir untuk anggotanya, terutama ketika membutuhkan bantuan,” ujarnya. Kegiatan berlangsung dengan penuh semangat dan keakraban. Para anggota berharap kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut untuk mempererat hubungan antaranggota serta menjaga tradisi gotong royong di masyarakat. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Squad Nusantara PUTU SHIMA Keling semakin menegaskan komitmennya dalam menjaga kekuatan persaudaraan dan kepedulian sosial di lingkungan masyarakat.(Wely-jateng)

JAKARTA, BIDIK-KASUSNEWS.COM — TNI Angkatan Darat memperkuat respons cepat menghadapi bencana alam yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatera. Hingga Minggu (30/11/2025), sebanyak 21.707 personel berikut alutsista pendukung telah diterjunkan ke wilayah terdampak banjir bandang, tanah longsor, dan cuaca ekstrem di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dukungan besar ini dikoordinasikan melalui jajaran Kodam dan satuan teritorial untuk memastikan percepatan penanganan darurat, mulai dari evakuasi warga, distribusi logistik, pembangunan dapur lapangan, pemulihan sarana publik, hingga pembukaan akses wilayah terisolasi. Materiel bantuan yang dikirim ke daerah terdampak mencakup obat-obatan, tenda pengungsian, makanan siap saji, perlengkapan sanitasi, LCR, alat penjernih air portable, selimut, tenda serbaguna, hingga alat rigging untuk mengangkat beban berat. Dukungan Tahap Awal dan Lanjutan Kadispenad Kolonel Inf Donny Pramono, S.E., M.Han. menegaskan bahwa pengerahan besar ini merupakan bentuk kehadiran TNI AD di tengah masyarakat. “TNI AD terus memantau perkembangan di tiga wilayah terdampak. Bantuan yang dikirim merupakan tahap awal dan akan ditambah sesuai kebutuhan di lapangan. Prajurit juga membantu evakuasi, pembukaan jalur, serta memastikan distribusi logistik berjalan lancar,” jelasnya. Di Aceh, personel Kodam Iskandar Muda bergerak melakukan evakuasi dan pembersihan material longsor. Kodam XX/TIB di Sumatera Barat memperkuat dukungan alat berat dan posko banjir bandang. Sementara Kodam I/BB fokus pada pemulihan fasilitas umum serta distribusi logistik ke wilayah terisolasi. Pengiriman Logistik Besar-Besaran Lewat Udara dan Laut Bantuan lanjutan diberangkatkan menggunakan pesawat Hercules dan Kapal KRI pada Minggu (30/11/2025), meliputi tenda serbaguna, velbed, genset, kompor lapangan, OBM, alat penjernih air, aki, ban truk, kantong jenazah, hingga perangkat komunikasi Starlink. Pengiriman tambahan melalui KRI pada Senin (1/12/2025) mengangkut mobil Reverse Osmosis, excavator, jembatan Bailey, dan buldoser. Selanjutnya pada Selasa (2/12/2025), Kapal ADRI membawa perlengkapan kesehatan, matras, pakaian layak pakai, perlengkapan bayi dan wanita, alat dapur lapangan, hingga kendaraan taktis Maung. Selain itu, Kepala Staf Angkatan Darat juga memberikan bantuan bahan makanan senilai Rp200 juta untuk Aceh, Rp250 juta untuk Sumatera Utara, dan Rp200 juta untuk Sumatera Barat. Pengerahan Alutsista dan Personel per Wilayah Untuk mendukung mobilitas dan percepatan operasi, TNI AD turut mengerahkan alutsista udara berupa 3 Heli Bell 412, 2 Heli Mi-17, dan 1 Pesawat CASA. Rincian pengerahan per Kodam sebagai berikut: • Kodam IM (Aceh): 6.922 personel, 36 truk, 150 SPM, 9 fiber boat, 10 LCR, serta 2 heli (Mi-17 dan Bell 412). • Kodam I/BB (Sumatera Utara): 7.529 personel, alat berat, dump truck, kendaraan single cabin, 30 SPM, 7 LCR, 4 heli (Mi-17 dan Bell 412 melalui BNPB), serta 1 CASA dan 1 Bell 412 di Lanud Suwondo. • Kodam XX/TIB (Sumatera Barat): 5.731 personel, 39 truk/strada, 7 ambulans, 6 LCR, 1 heli Caracal TNI AU, dan 1 heli Dauphin Basarnas. Operasi Kemanusiaan Berkelanjutan Kadispenad menegaskan bahwa seluruh langkah ini merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang dilakukan secara terpadu bersama pemerintah daerah, BNPB, Basarnas, Polri, dan unsur terkait lainnya. “Prioritas kami adalah keselamatan warga. Gelombang bantuan berikutnya sudah disiapkan dan akan terus dikirim sesuai perkembangan situasi di lapangan,” tegasnya. TNI AD memastikan akan terus hadir dan bekerja tanpa henti untuk membantu masyarakat di wilayah bencana hingga kondisi pulih sepenuhnya. (Agus)