BIDIK-KASUSNEWS.COM Ho Chi Minh City, Vietnam – Tim voli Jakarta Bhayangkara Presisi (JBP) berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih gelar juara pada International Police Volleyball Tournament 2025 yang berlangsung pada 26–30 Agustus 2025 di National Defense Sports Stadium II, Military Region 7, Ho Chi Minh City, Vietnam. Turnamen bergengsi ini diikuti enam tim kuat dari empat negara ASEAN, yakni: Vietnam: Public Security (CAND), Army “The Cong – Tan Cang”, dan Hanoi Club Indonesia: Jakarta Bhayangkara Presisi Laos: Lao Ministry of Public Security Kamboja: Ministry of Interior / Visakha Sejak fase penyisihan, JBP tampil dominan tanpa sekalipun menelan kekalahan. Puncaknya, di partai final, mereka sukses menundukkan tim tuan rumah Vietnam Public Security (CAND) dengan skor 3-1 (18-25, 25-20, 27-25, 25-23). Tidak hanya meraih trofi utama, dua pemain JBP juga berhasil menyabet penghargaan individu. Nizar Zulfikar dinobatkan sebagai Best Setter, sementara Agil Angga Anggara meraih gelar Best Outside Hitter. Keberhasilan ini tak lepas dari kepemimpinan Irjen Pol. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H., selaku Ketua PBV Polri sekaligus Manajer Tim. Ia menegaskan bahwa prestasi tersebut menjadi bukti nyata semangat juang dan kerja keras para atlet Polri. “Kemenangan bukan hanya soal siapa yang tercepat, tetapi siapa yang tidak pernah menyerah. Prestasi ini membuktikan Polri mampu mengharumkan nama bangsa di kancah internasional melalui olahraga,” ujar Irjen Pol. Pipit Rismanto. Ia juga menekankan bahwa turnamen ini bukan sekadar kompetisi, tetapi menjadi sarana diplomasi olahraga yang dapat mempererat hubungan antarnegara ASEAN, khususnya di kalangan institusi keamanan. Dengan kemenangan ini, Jakarta Bhayangkara Presisi sekali lagi menunjukkan eksistensinya sebagai klub voli profesional yang tak hanya berjaya di dalam negeri, tetapi juga mampu bersaing di level internasional. Selain itu, prestasi tersebut turut memperkuat citra positif Polri dalam mendukung perkembangan olahraga nasional. (Agus)

Amuntai, Bidik-kasusnews.com – Upaya memperkuat sinergi TNI-Polri sekaligus mendorong pembangunan desa terus digencarkan di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). Hal ini terlihat saat Kapolres HSU AKBP Agus Nuryanto, S.I.K., M.Si. bersama Dandim 1001/Amuntai–Balangan Letkol Kav Gunantyo Ady Wiryawan, S.Hub.Int menggelar kegiatan Coffee Break bertajuk Expose Potensi Desa di Desa Karias Dalam, Kecamatan Banjang, Selasa (2/9/2025) sore. Acara yang berlangsung di kebun milik warga bernama Maidi itu dihadiri sejumlah pejabat daerah, di antaranya Kepala Dinas Perikanan HSU Khairi Hana, Koordinator UPT Pertanian Banjang Dasuki, Kapolsek Banjang AKP Robby Ansharie Bahasuan, Kapolsek Amuntai Kota IPDA Sulistyono, Danramil Amuntai Tengah–Banjang Peltu Abdul Wahid, pendamping desa Fakhrizal Abdi, serta Kepala Desa Karias Dalam Hipni. Turut hadir pula anggota TNI-Polri dan tokoh masyarakat setempat. Dalam forum tersebut, berbagai potensi desa dipaparkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, hutan, sungai, perikanan, hingga ketahanan pangan. Tak hanya membahas sumber daya alam, diskusi juga menyoroti pentingnya pengembangan keterampilan dan kreativitas masyarakat desa sebagai modal pembangunan berkelanjutan. Kapolres HSU melalui PS. Kasi Humas IPTU Asep Hudzainur menegaskan, kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor. “Potensi desa harus dimaksimalkan agar benar-benar memberi manfaat bagi kesejahteraan warga. Dengan sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat, Desa Karias Dalam bisa menjadi contoh pengelolaan sumber daya yang produktif dan berkelanjutan,” jelasnya. IPTU Asep menambahkan, Coffee Break tersebut tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga ruang silaturahmi yang mampu melahirkan ide-ide kreatif. “Pendekatan informal seperti ini sering kali justru menghasilkan gagasan baru yang lebih segar untuk kemajuan desa,” tambahnya. Senada, Dandim 1001/Amuntai–Balangan Letkol Kav Gunantyo Ady Wiryawan mengapresiasi inisiatif kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa TNI siap mendukung penuh program pembangunan desa, khususnya di bidang ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat. Acara kemudian ditutup dengan ramah tamah serta peninjauan langsung ke kebun warga sebagai bagian dari identifikasi potensi pertanian dan perkebunan. Kegiatan berlangsung penuh keakraban dan menjadi bukti nyata sinergitas TNI-Polri bersama masyarakat dalam membangun desa yang mandiri dan sejahtera.(Agus)

Magelang, Bidik-kasusnews.com – Dugaan pemasangan kabel jaringan internet yang dinilai semrawut dan tanpa koordinasi dengan lingkungan memicu protes dari Gerakan Pemuda Ka’bah Aliansi Tepi Barat (GPK ATB). Puluhan perwakilan GPK ATB menggelar audiensi dengan pihak Telkomsel di Ruang 5C Lantai II Kantor Telkomsel Kota Magelang, Selasa (2/9/2025). Komandan GPK ATB, Yanto Pethok’s, menilai pemasangan tiang serta kabel jaringan Indihome dilakukan tanpa izin resmi dari perangkat desa maupun warga pemilik lahan. “Dari RT, RW, hingga kepala desa tidak dimintai izin, apalagi pemilik tanah. Tiang berdiri, kabel dibiarkan bergelantungan semrawut. Apakah sudah ada sosialisasi dengan masyarakat terdampak?” tegas Yanto. Menanggapi hal itu, Manager ACC, Optima, MNTNCE, QE, dan Daman, Gunarso Efendi, menyebut pihaknya sudah melakukan sosialisasi meski baru sebagian. Namun, pernyataan tersebut kembali dipertanyakan GPK ATB. “Kalau memang ada sosialisasi, mana buktinya? Tolong tunjukkan data resminya,” desak Yanto Pethok’s. Pernyataan lebih tegas datang dari Manager BGES, MBB, GBB Access, dan SVC OPS Magelang, Kurnia Triningsih. Ia mengakui bahwa pihaknya memang belum sepenuhnya melakukan sosialisasi ke masyarakat desa. “Kami belum pernah minta izin ke desa, tapi sudah mengajukan izin ke pihak terkait lahan. Untuk jalur nasional ke Bina Marga, kalau desa atau pribadi langsung ke pemilik lahan. Data sampling ada, namun belum menyeluruh,” ungkapnya. Selain persoalan izin, GPK ATB juga menuntut transparansi mengenai jumlah dan nama vendor yang mengerjakan proyek jaringan tersebut. Menurut mereka, kerap terjadi pelanggaran teknis dalam pemasangan tiang hingga pembangunan menara di lapangan. Manager TA Wilayah Magelang, Taufik Aji Hidayat, menjawab bahwa Telkomsel telah bekerja sama dengan mitra konstruksi sejak 11 tahun lalu. “Semua pengerjaan dilakukan oleh vendor resmi dan tetap mengacu pada standar teknis yang berlaku,” jelasnya. Audiensi ini berlangsung cukup tegang namun kondusif. GPK ATB menegaskan akan kembali melakukan pengecekan langsung ke masyarakat terkait klaim sosialisasi yang disampaikan pihak Telkomsel. Mereka berharap ke depan pemasangan jaringan dapat dilakukan lebih transparan, tertib, dan menghargai hak-hak warga terdampak. (Trimo)

Amuntai, Bidik-kasusnews.com – Momentum peringatan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-80 menjadi ajang mempererat sinergi antar aparat penegak hukum di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). Pada Selasa (2/9/2025) pukul 09.00 WITA, jajaran Polres HSU menghadiri acara syukuran yang digelar di Kejaksaan Negeri (Kejari) HSU. Kehadiran rombongan Polres HSU dipimpin sejumlah pejabat utama, di antaranya Kasat Reskrim AKP Teguh Kuatman, S.H., Kasat Narkoba AKP Sutargo, serta AKP Yuwono. Mereka disambut langsung oleh Kepala Kejari HSU, Dr. Albertinus P. Napitupulu, S.H., M.H., bersama jajaran pegawai dan tokoh masyarakat setempat. Kapolres HSU AKBP Agus Nuryanto, S.I.K., M.Si., melalui PS. Kasi Humas Polres HSU IPTU Asep Hudzainur menyampaikan apresiasi atas peran penting Kejaksaan dalam sistem peradilan. “Kami dari Polres HSU mengucapkan selamat hari lahir ke-80 Kejaksaan RI. Semoga Kejaksaan semakin profesional, berintegritas, dan terus bersinergi dengan Polri dalam penegakan hukum di Hulu Sungai Utara,” ucapnya. Sementara itu, Kajari HSU Dr. Albertinus P. Napitupulu menegaskan bahwa kolaborasi antara Kejaksaan dan Kepolisian menjadi kunci dalam mewujudkan kepastian hukum yang adil serta transparan. “Kebersamaan ini harus terus dijaga agar masyarakat semakin percaya pada aparat penegak hukum,” tuturnya. IPTU Asep menambahkan, koordinasi intensif antara Polres HSU dan Kejari telah berjalan baik, terutama dalam penanganan perkara dari tahap penyidikan hingga proses penuntutan. “Soliditas ini menjadi kunci utama dalam menghadirkan rasa keadilan dan menjaga kepercayaan publik,” jelasnya. Acara syukuran ditutup dengan doa bersama, ramah tamah, dan sesi foto antara jajaran Kejari HSU, Polres HSU, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Suasana penuh kekeluargaan ini meneguhkan komitmen kedua lembaga untuk terus menjaga harmonisasi demi terciptanya penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan di Kabupaten HSU.(Agus)

Jakarta, Bidik-kasusnews.com – Pasca aksi unjuk rasa pada 1 September 2025, Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara menggelar patroli gabungan berskala besar untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Erick Frendriz, S.I.K., M.Si., bersama Wakapolres AKBP James H. Hutajulu, S.I.K., S.H., M.H., M.I.K., serta jajaran pejabat utama Polres, pada Selasa (2/9/2025) malam hingga dini hari. Patroli dimulai dari halaman Mapolres Metro Jakarta Utara di Jalan Yos Sudarso, Koja, tepat pukul 23.50 WIB. Seluruh personel yang terlibat kemudian diberangkatkan menuju sejumlah titik rawan di wilayah hukum Jakarta Utara. Adapun rute patroli meliputi beberapa kawasan strategis, di antaranya Ujung Plumpang Koja, TL Pos 8 Koja, TL Pos 9 Koja, TL Jaya Koja, TL Plumpang Semper, TL Pegangsaan Dua Kelapa Gading, TL Pintu 3 Kelapa Gading, Jalan Hibrida Raya, Jalan Boulevard Raya, hingga Jalan Gading Nias. Selain itu, patroli juga menyambangi Mapolsek Kelapa Gading dan Mapolsek Koja sebelum kembali ke Polres Metro Jakarta Utara. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Erick Frendriz, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan upaya preventif untuk memastikan stabilitas keamanan setelah unjuk rasa. “Kami bersama jajaran melaksanakan patroli skala besar guna menjaga Jakarta, menjaga aturan, dan menjaga amanah keamanan masyarakat,” ujarnya. Dari hasil patroli yang berlangsung hingga dini hari, situasi di wilayah Jakarta Utara terpantau dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif. (Agus)

Jakarta, Bidik-kasusnews.com – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memperkuat langkah strategis untuk menjaga stabilitas keamanan nasional usai kerusuhan di sejumlah wilayah. Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Dedi Prasetyo menegaskan, Polri bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan menggelar patroli gabungan skala besar secara serentak di seluruh Indonesia. Instruksi ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang menekankan pentingnya menjaga ketertiban serta melindungi masyarakat dari ancaman kelompok perusuh maupun pelaku anarkis. “Seluruh jajaran Polda dan Polres kami minta bergerak cepat. Patroli gabungan TNI-Polri tidak hanya di kawasan perkotaan, tetapi juga hingga tingkat RT/RW. Kami ingin memastikan masyarakat merasa terlindungi di lingkungan rumah, tempat usaha, maupun fasilitas umum,” ujar Wakapolri dalam arahannya di Jakarta, Minggu (31/8/2025). Menurut Dedi, keresahan publik soal isu penjarahan menjadi perhatian serius aparat. Ia menegaskan tidak ada toleransi bagi pelaku kejahatan yang memanfaatkan situasi kerusuhan. “Setiap tindakan kriminal seperti penjarahan dan vandalisme akan ditindak tegas, profesional, dan terukur. Kamtibmas adalah harga mati,” tegasnya. Selain patroli rutin, Polri juga memperketat pengamanan di markas, asrama polisi, dan fasilitas vital negara. Langkah ini, kata Dedi, bukan hanya soal menjaga simbol institusi, tetapi juga melindungi keluarga anggota serta aset negara. Wakapolri juga mengajak seluruh elemen masyarakat berperan aktif menjaga keamanan lingkungan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara aparat, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, hingga pemerintah daerah. “Masyarakat adalah mata dan telinga di lapangan. Laporkan setiap hal yang mencurigakan agar segera bisa kami tindaklanjuti,” ucapnya. Menjawab maraknya isu liar di media sosial, Dedi mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi kabar bohong. Ia memastikan aparat tetap bekerja profesional, humanis, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. “Jangan panik, jangan percaya hoaks. TNI-Polri siaga penuh, semua tindakan tegas dilakukan demi melindungi rakyat Indonesia,” ujarnya. Sementara itu, pengamat keamanan nasional dari Universitas Indonesia, Dr. Arif Susanto, menilai patroli gabungan TNI-Polri merupakan strategi tepat untuk meredam potensi kerusuhan lanjutan. Kehadiran aparat, menurutnya, memberi efek psikologis positif bagi masyarakat sekaligus mempersempit ruang gerak kelompok perusuh. Namun ia mengingatkan, operasi keamanan sebaiknya tidak hanya bersifat represif. “Pendekatan persuasif dan komunikasi terbuka penting agar tidak menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat. Transparansi informasi juga kunci untuk melawan hoaks,” jelasnya. Dengan patroli rutin, pendekatan persuasif, serta dukungan seluruh elemen bangsa, TNI-Polri optimistis situasi keamanan nasional segera pulih. “Indonesia adalah rumah kita bersama, dan menjadi tugas kami untuk menjaganya,” pungkas Wakapolri.(Agus)

Jakarta, Bidik-kasusnews.com – Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menetapkan tujuh personel Brimob terlibat pelanggaran etik dalam kasus meninggalnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, yang terlindas kendaraan taktis (rantis) saat kericuhan aksi unjuk rasa di sekitar Gedung DPR RI, kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, pada 28 Agustus 2025. Kepala Biro Wabprof Divpropam Polri, Brigjen Pol. Agus Wijayanto, mengungkapkan hasil pemeriksaan sementara menyimpulkan adanya dua kategori pelanggaran, yakni pelanggaran berat dan pelanggaran sedang. “Dua personel ditetapkan melanggar pelanggaran berat karena berperan langsung sebagai pengemudi dan pendamping di kursi depan kendaraan taktis. Sementara lima lainnya dijerat pelanggaran sedang karena berstatus sebagai penumpang,” kata Brigjen Agus dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (1/9/2025). Dua personel yang diduga melakukan pelanggaran berat adalah Kompol K dan Bripka R. Sedangkan lima lainnya yang dikenakan pelanggaran sedang meliputi Briptu D, Aipda M, Bripda M, Bharaka Y, dan Bharaka J. Agus menegaskan, meski lima personel tersebut tidak mengendalikan laju kendaraan, mereka tetap memiliki kewajiban mengikuti prosedur operasional di lapangan. “Polri berkomitmen memproses kasus ini secara profesional dan transparan. Sidang kode etik untuk pelanggaran berat dijadwalkan Rabu, 3 September 2025, sementara untuk pelanggaran sedang akan digelar pada Kamis, 4 September 2025,” jelasnya. Selain itu, pemeriksaan lanjutan terhadap para personel akan dilakukan pada Selasa, 2 September 2025, sebelum sidang etik dimulai. Polri juga membuka ruang pengawasan bagi Kompolnas dan Komnas HAM untuk memantau jalannya proses penyelidikan. “Kami pastikan tidak ada yang ditutupi. Semua dilakukan sesuai aturan, dan masyarakat dapat memantau transparansi proses ini,” tegas Brigjen Agus. Kasus ini menjadi perhatian publik setelah video insiden rantis Brimob yang melindas korban viral di media sosial dan memicu gelombang simpati serta desakan agar Polri menindak tegas anggotanya. (Agus)

JAKARTA, Bidik-kasusnews.com -Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi DKI Jakarta, atau PWI Jaya, sukses menggelar Anugerah Jurnalistik Muhammad Hoesni Thamrin (MHT Awards) 51-2025. Malam puncak berupa penyerahan piala dan plakat kepada para pemenang dilaksanakan di Auditorium Abdulrahman Saleh, RRI Jakarta, Jumat (29/8) baru lalu. Piala dan plakat diserahkan kepada tujuh pemenang dan 14 nominee dari tujuh kategori yang dilombakan. Mereka juga memperoleh hadiah uang, dari dukungan para mitra strategis PWI Jaya. Hadiah uang akan dikirim ke seluruh pemenang. “Selamat kepada para pemenang dan 14 nominee. PWI Jaya berterima kasih atas perhatian dan loyalitasnya untuk terus berpartisipasi di lomba karya jurnalistik bergengsi ini,” ungkap Ketua PWI Jaya Kesit Budi Handoyo dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/9). Kesit B Handoyo mengapresiasi kehadiran para peraih penghargaan MHT Awards 51-2025, para undangan, perwakilan sponsor, serta para pengurus PWI Jaya di tengah situasi kota Jakarta yang mencekam saat itu. Apalagi, tempat acara, RRI Jakarta, berada di kawasan Ring-1 dan dekat istana. “Alhamdulillah, keseluruhan acara berjalan lancar, seluruh undangan terhibur. Sajian dari Nendia Primarasa juga menggugah selera,” ujar Kesit. Terkait perolehan hadiah uang, piala dan plakat kepada para peraih penghargaan, Indra Utama selaku Ketua Panitia MHT Awards 2025 juga menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada para mitra usaha PWI Jaya. Baik tokoh-tokoh perorangan serta instansi negeri dan perusahaan swasta. “Terima kasih kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, pimpinan TNI Angkatan Laut, pimpinan Badan Narkotika Nasional (BNN), pimpinan Polda Metro Jaya, serta Direktorat Film, Musik, dan New Media dari Dirjen Pengembangan Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan,” papar Indra Utama. Direktorat Film, Musik, dan New Media dari Dirjen Pengembangan Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan memberi donasi sebesar Rp35 juta, yang diperuntukkan bagi ke-14 nominasi dari tujuh kategori lomba. Tokoh masyarakat lain yang memberi dukungan adalah anggota DPD RI asal Jabar,  Alfiansyah, yang populer dengan nama Komeng. Juga anggota DPR Nico Siahaan dan Wali Kota Jakarta Pusat, Drs.Arifin, M.A.P. Di luar aprediasi dari perorangan dan instansi lain yang telah disebutkan di atas, gelaran MHT Award 51-2025 mendapatkan dukungan dari puluhan mitra kerja. Yakni, Djarum Foundation, JAPFA Comfeed  Indonesia, PLN UID Jakarta Raya, One Globe Capital, Corporate Secretary Bank BTN, Pegadaian, PT ASDP Indonesia Ferry, Indosat Ooredoo Hutchison, Eigerindo Multi Produk Industri, PT Pelabuhan Indonesia, PT Gajah Tunggal Tbk, Terminal Petikemas Koja, PELNI, Dompet Dhuafa, Tangkas Motor, Oasis, Samsung, BP Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat), Prudential, Blue Bird, Jakarta Exeperience Board (JXB), Ancol, Nestle, Bank Jakarta, serta PT Sarana Jaya, Nusa Halmahera Mineral (NHM) dan Nibelth Medical Centre. PERAIH MHT AWARDS 2025 1. KATEGORI TEKS: Pemenang : Kompas.id Nominee: – TVOnenews.com – Suarakarya.id II..KATEGORI INFOGRAFIS: Pemenang : iNews.id Nominee: – RRI.co.id – Nationalgeographic Grid.id III. KATEGORI FOTO: Pemenang : Poskotanews.co.id Nominee: – Kumparan.com – Antarafoto.com IV. KATEGORI RADIO: Pemenang : RRI Jakarta Nominee : – Sonora – Elshinta V. KATEGORI TV TERESTRIAL: Pemenang : Kompas TV Nominee: – Metro TV – Trans 7 VI. KATEGORI TV STREAMING: Pemenang : Tempodotco Nominee: – Koran Jakarta – Kompas.com VII. KATEGORI TAJUK RENCANA: Pemenang : Kompas.id Nomonee: -Indonesiamaritimenews.com – Propertytime.id (Red)

Lampung, Bidik-kasusnews.com – Suasana unjuk rasa ribuan massa di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung berlangsung berbeda ketika Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Pangdam XXI/Raden Intan Mayjen TNI Kristomei Sianturi, serta Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika turun langsung menemui para pengunjuk rasa. Ketiganya memilih duduk lesehan bersama massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan untuk mendengarkan aspirasi sekaligus melakukan dialog terbuka. Tampak juga Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar serta beberapa tokoh agama dan adat Provinsi Lampung. Awalnya, kedatangan para pejabat ini disambut dengan teriakan protes. Namun, situasi berangsur mereda setelah mereka menyampaikan niat untuk menampung seluruh aspirasi mahasiswa dan masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan mahasiswa menyampaikan 10 tuntutan, antara lain mendesak pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset, pemangkasan gaji serta tunjangan anggota DPR sebagai bentuk efisiensi dan tanggung jawab moral, hingga evaluasi menyeluruh terhadap institusi Polri. Gubernur Rahmat mengapresiasi aksi yang berlangsung tertib dan menyatakan komitmennya untuk menyampaikan aspirasi tersebut. “Terima kasih adik-adik mahasiswa yang telah menyuarakan aspirasi dengan tertib. Kami turun kesini untuk mendengarkan semuanya,” ujar Rahmat, Senin (1/9/2025). Sementara itu, Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika menyampaikan permohonan maaf atas insiden di Jakarta yang menewaskan seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, akibat terlindas kendaraan taktis Brimob. “Atas nama Kepolisian Daerah Lampung, saya memohon maaf kepada masyarakat atas peristiwa itu. Kami akan terus berbenah agar lebih baik lagi dalam melayani masyarakat,” ucapnya. “Berikan ruang seluas-luasnya untuk tim yang bekerja dalam pengusutan kasus tersebut agar bisa terungkap secepat-cepatnya dan seterang-terangnya ke publik,” Pernyataan tersebut mendapat tepuk tangan dari ribuan massa sebagai bentuk apresiasi. Usai dialog, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib pukul 14.00 WIB.(Mg)

Bandar Lampung, Bidik-kasusnews.com – Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gerbang Kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Lampung, Senin (1/9/2025). Aksi yang sempat diwarnai ketegangan itu akhirnya berlangsung kondusif dan berakhir damai. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), turun langsung menemui massa aksi. Kehadiran gubernur membuat suasana berangsur tenang. Para pengunjuk rasa kemudian duduk bersila di jalan aspal dan berdialog secara terbuka dengan pemerintah. “Kami hadir bukan untuk memadamkan suara kalian, tapi untuk mendengarkan dan bersama mencari solusi,” ujar Gubernur Rahmat Mirzani Djausal di hadapan mahasiswa. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan bahwa pemerintah sejak awal mengedepankan pendekatan persuasif. “Mahasiswa adalah bagian dari keluarga besar Lampung. Mereka generasi penerus yang akan mewarisi tongkat estafet kepemimpinan daerah ini,” katanya. Sehari sebelumnya, seruan aksi sempat ramai di media sosial. Menariknya, ajakan demonstrasi itu juga disambut sejumlah akun resmi pemerintah dan influencer lokal yang mendorong agar aksi berlangsung damai dan tertib. Hal tersebut menunjukkan adanya kesadaran bersama untuk menjaga iklim demokrasi yang sehat. Langkah simpatik Pemprov Lampung, termasuk mendengarkan aspirasi secara langsung, terbukti efektif meredam potensi kericuhan. Massa aksi akhirnya membubarkan diri dengan tertib setelah menyampaikan tuntutan. Aksi damai ini menjadi catatan penting bahwa Provinsi Lampung mampu menghadirkan praktik demokrasi yang matang, dengan ruang dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat.(Agus)