JATENG:Bidik-kasusnews.com **Semarang, 10 Mei 2025** – Sebagai upaya terpadu untuk memerangi premanisme dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi warga dan pelaku usaha, Polrestabes Semarang telah meluncurkan ‘Ops Aman Candi 2025’ menyusul pengumuman ‘Ops Aman Nusa 2025’ secara nasional oleh Mabes Polri. Operasi nasional yang dimulai pada 1 Mei tersebut bertujuan untuk memberantas kegiatan terkait premanisme yang mengganggu ketertiban umum, mengancam stabilitas keamanan, dan berdampak negatif terhadap iklim investasi nasional. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol M Syahduddi secara langsung memimpin operasi tersebut, dengan fokus pada area-area utama di Kota Semarang terkait tindak kejahatan. Apel KRYD digelar di pos zebra Simpang Lima yang dihadiri seluruh Perwira Utama (PJU) Polrestabes Semarang, anggota TNI, dan Satpol-PP Kota Semarang. Kekompakan ini menjadi bukti komitmen berbagai lembaga penegak hukum untuk bahu-membahu menanggulangi masalah ini. Dalam apel tersebut, Kombes Pol M Syahduddi menekankan pentingnya keselamatan petugas sekaligus menghimbau personel untuk bertindak profesional dan sesuai aturan. “Selama bertugas, utamakan keselamatan dalam menjalankan tugas,” tegasnya. “Perhatian! Seluruh personel diingatkan untuk tidak melakukan tindakan yang melampaui batas, tidak sesuai aturan, arogan, dan sebagainya.” Operasi ini diharapkan terus berlangsung siang dan malam sesuai kebutuhan untuk mencapai target yang sudah ditetapkan. Sementara itu, Melalui Kasatreskrim AKBP Andika Dharma Sena pada malam ini, petugas telah mengamankan 27 orang.”Kami menangkap 26 orang yang diduga melakukan tindak pidana premanisme dengan melakukan parkir liar dan menjadi ‘pak ogah’ (penyeberang jalan tanpa izin),” kata AKBP Andika. “Selain itu, satu orang kedapatan membawa senjata tajam (sajam) untuk motifnya masih kita dalami” Selain melakukan pengamanan, operasi ini juga fokus pada penertiban parkir liar. AKBP Andika menyoroti upaya yang tengah dilakukan untuk mengatasi parkir liar, untuk mematuhi kepastian hukum juruparkir liar ini harusnya mendaftarkan juru parkir ke Dinas Perhubungan Tambak Aji guna memastikan legalitas dan kepatuhan terhadap tarif parkir yang ditetapkan. Ia menegaskan bahwa kenaikan harga yang sewenang-wenang, terutama pada hari libur dan akhir pekan, tidak akan ditoleransi. ‘Ops Aman Candi 2025’ memberikan pesan yang jelas bahwa premanisme tidak akan ditoleransi di Kota Semarang dan di seluruh Indonesia. Operasi ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan tenteram kepada warga dan pelaku usaha. Aparat menghimbau masyarakat untuk aktif bekerja sama dengan penegak hukum dengan melaporkan setiap kejadian premanisme atau kegiatan yang mencurigakan. Keberhasilan ‘Ops Aman Candi 2025’ bergantung pada upaya kolaboratif antara kepolisian, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menciptakan Semarang yang lebih aman dan tertib(wely-jateng) Sumber:humas polda jateng

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara – 11 Mei 2025 Warga Desa Jerukwangi, Kecamatan Bangsri, digemparkan oleh penemuan seorang pria yang ditemukan meninggal dunia dalam keadaan gantung diri di sebuah rumah kosong milik almarhum Bapak Sulisno, pada Minggu dini hari (11/5/2025). kapolsek Bangsri IPTU Sukresno Saat dikonfirmasi Bidik-kasusnews Menyapaikan korban sebelumnya sempat mampir ke rumah seorang warga bernama Bapak Mulyono pada Sabtu sore (10/5), sekitar pukul 17.00 WIB. Korban menyampaikan bahwa ia baru saja pulang dari mengunjungi saudaranya di Desa Plajan dan mengaku merasa kelelahan. Saat ditawari untuk bermalam di rumah Bapak Mulyono, korban menolak dan memilih tidur di rumah kosong yang bersebelahan dengan kediaman Saksi 1.ujar IPTU Sukresno Sekitar pukul 20.00 WIB, korban terlihat sedang bersantai di rumah kosong tersebut. Tidak ada tanda-tanda mencurigakan, sehingga saksi 1 kemudian kembali ke rumahnya untuk beristirahat. Namun pada pukul 03.30 WIB keesokan harinya, saat hendak berangkat salat Subuh, Saksi 1 berniat mengajak korban untuk berjamaah ke masjid. Karena kondisi rumah kosong tersebut gelap, Saksi 1 menggunakan senter untuk mencarinya. Alangkah terkejutnya ia saat menemukan korban telah tewas dengan posisi tergantung di blandar rumah menggunakan seutas tali.beriinisial MT(40)yang diketahui beralamat di desa treguli Rt04/03 kecamatan wonosalam kabupaten demak.tambahnya Saksi 1 segera memberitahu Saksi 2 dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bangsri. Tak lama berselang, pihak kepolisian bersama tim medis dari Puskesmas Bangsri 1 tiba di lokasi untuk melakukan pemeriksaan visum luar terhadap jenazah korban sekitar pukul 06.00 WIB. Pukul 08.00 WIB, jenazah korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju Puskesmas Bangsri 1 sambil menunggu kedatangan pihak keluarga dari Demak. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui secara pasti motif di balik tindakan tragis tersebut. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut.(Wely-jateng)

JATENG:Bidik-kasusnwes.com Jepara – Polres Jepara | Kepolisian Resor (Polres) Jepara, Polda Jawa Tengah, kembali menggelar kegiatan Jumat Curhat dalam rangka menjalin silaturahmi antara Polri dengan masyarakat sekaligus menyampaikan imbauan terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Pendopo Balai Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan, pada Jumat (9/5/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Jepara AKBP Erick Budi Santoso yang diwakili oleh Wakapolres Jepara Kompol Edy Sutrisno dengan diikuti oleh pejabat utama dan personel Polres Jepara, Forkopimcam Tahunan, Petinggi Desa Tahunan beserta perangkat, Tomas, Toga, Toda hingga masyarakat desa setempat. Mengawali sambutannya, Wakapolres Jepara Kompol Edy Sutrisno mengatakan, bahwa Jumat Curhat merupakan sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mendekatkan Polri dengan masyarakat serta memberikan wadah bagi warga untuk menyampaikan keluhan, saran, dan masukan terkait berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat. Kegiatan ini menjadi salah satu wujud nyata komitmen Polres Jepara dalam melayani dan menyerap aspirasi warga. “Jumat Curhat ini merupakan sarana mendekatkan Polri dengan masyarakat, menyerap keluhan, saran dan masukan dari warga terhadap berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat,” ujar Kompol Edy Sutrisno. Tak hanya itu, Wakapolres Jepara juga menekankan pentingnya sinergi antara kepolisian dan masyarakat untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Dengan sinergi yang kuat antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat, potensi gangguan keamanan dapat diminimalisir. “Kolaborasi adalah kunci utama. Melalui program ini, kami berharap dapat menyerap langsung aspirasi dan keluhan masyarakat sehingga bisa mencari solusi bersama,” tandasnya. Kompol Edy Sutrisno juga menuturkan, bahwa saat ini, Polres Jepara telah meluncurkan hotline call center 110 Polri atau saluran siaga melalui nomor WhatsApp dengan julukan Siraju atau ‘Polisi Jepara Juara’ untuk melayani permintaan informasi kepolisian atau aduan permasalahan. Masyarakat bisa menghubungi melalui pesan Chatbot Siraju pada aplikasi WhatsApp di nomor 08112894040 yang aktif 24 jam. “Silahkan dilaporkan bila temukan kegiatan-kegiatan mencurigakan, di lingkungan tempat tinggalnya. Apalagi saat ini, Polres Jepara telah meluncurkan hotline call center Polri 110 atau saluran siaga melalui nomor WhatsApp dengan julukan Siraju atau ‘Polisi Jepara Juara’ untuk melayani permintaan informasi kepolisian atau aduan permasalahan. Masyarakat bisa menghubungi melalui pesan Chatbot Siraju pada aplikasi WhatsApp di nomor 08112894040 yang aktif 24 jam,” jelasnya. Selama kegiatan Jumat Curhat, berbagai keluhan dan masukan dari warga disampaikan dengan lugas. Wakapolres Jepara Kompol Edy Sutrisno bersama pejabat utama Polres secara cermat mencatat setiap keluhan yang disampaikan warga dan memberikan penjelasan terkait langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan program seperti ‘Jumat Curhat’, diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya peran mereka dalam menjaga Kamtibmas serta mempererat hubungan antara Polri dan warga. Sementara itu, Petinggi Desa Tahunan, Muhadi mengapresiasi kegiaran Jumat Curhat dari Polres Jepara. Menurutnya, kegiatan ini sangat berguna bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi dan aduan secara langsung. “Terima kasih pak Polisi dari Polres Jepara yang telah datang langsung ke tempat kami, semoga kedatangan bapak-bapak dapat membawa kebaikan untuk kita semua,” tandas Petinggi Desa Tahunan.(Wely-jateng) Sumber:Humas Polda jateng

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara – Suasana berbeda terasa di Desa Kecapi, Kecamatan Tahunan, pada Jumat (9/5/2025). Masyarakat terlihat bersemangat menyambut kegiatan sosial bertajuk Jumat Berkah yang digelar oleh Kodim 0719/Jepara. Aksi ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan TMMD Reguler ke-124, sebagai wujud nyata kedekatan TNI dengan rakyat. Dipimpin langsung oleh Dandim 0719/Jepara, Letkol Arm Khoirul Cahyadi, bersama Forkompincam Tahunan dan perwakilan perangkat daerah, kegiatan ini menebar manfaat bagi warga, khususnya yang membutuhkan. Program pertama yang digulirkan adalah Warung Berkah, sebuah inisiatif unik di mana warga bisa makan dan minum dengan sistem “bayar seikhlasnya”. Konsep ini tidak hanya membantu warga yang kekurangan, tapi juga mendorong perputaran ekonomi pelaku UMKM lokal. “Kita ingin ekonomi warga kecil tetap bergerak. Dengan Warung Berkah ini, kita ajak semua lapisan masyarakat berbagi keberkahan,” ujar Letkol Khoirul. Tak berhenti di situ, Kodim 0719/Jepara juga menggalang Dompet Peduli, sebuah wadah donasi yang disalurkan langsung kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Di sisi lain, kepedulian terhadap rumah ibadah juga diperlihatkan melalui kegiatan resik-resik masjid bersama Komunitas Resik-Resik Masjid (RMM) Jepara, menumbuhkan semangat gotong royong di lingkungan sekitar. Kegiatan berlanjut ke program prioritas lainnya: peninjauan pengecoran jalan rabat beton dalam rangka TMMD, pembagian makanan tambahan (PMT) bagi anak-anak stunting—12 anak menerima secara simbolis dari total 100 sasaran penerima—serta kunjungan ke pembangunan tiga rumah tidak layak huni (RTLH) yang kini sedang direnovasi agar lebih layak huni. Ketulusan TNI dalam membantu masyarakat turut diapresiasi oleh Pemkab Jepara. Staf Ahli Bupati, Rini Patmini, mewakili Bupati Witiarso Utomo, menyatakan dukungan penuh terhadap kegiatan ini. “Program ini sejalan dengan visi kami mewujudkan Jepara yang Makmur, Unggul, Lestari, dan Religius. Kami siap bersinergi dengan TNI,” tuturnya. Jumat Berkah bukan sekadar slogan, melainkan gerakan nyata yang menunjukkan wajah humanis TNI dalam membangun desa dan menjangkau hati masyarakat. (Wely-jateng) Sumber: Diskominfo jepara

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara, 9 Mei 2025 – Di balik geliat aktivitas nelayan di pesisir Jepara, tersembunyi praktik yang mencederai keadilan distribusi bahan bakar bersubsidi. Solar subsidi yang seharusnya menjadi penopang utama bagi nelayan kecil justru mengalir ke tangan yang salah. Ironisnya, kebocoran ini terjadi nyaris tanpa hambatan. Hampir setiap hari, kendaraan roda tiga (tosa) bermuatan jeriken tampak keluar masuk kampung nelayan. Mereka bukan membawa hasil tangkapan laut, melainkan mengangkut solar subsidi dalam jumlah besar. Warga setempat menyebut para pelaku sebagai “pengangsu” — sebutan bagi oknum yang membeli solar dari nelayan untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi. “Sudah seperti aktivitas resmi saja, padahal jelas-jelas ilegal,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya. Ia mengaku lelah menyaksikan pemandangan tersebut setiap hari, tanpa ada tindakan dari pihak berwenang. Penyelewengan ini memanfaatkan celah distribusi SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan), fasilitas resmi pemerintah yang diperuntukkan khusus bagi nelayan. SPBN hanya boleh melayani nelayan yang memenuhi syarat, termasuk terdaftar resmi dan memiliki kapal dengan mesin maksimal 30 GT. Namun, alih-alih digunakan untuk melaut, sebagian solar subsidi berakhir di tangan tengkulak bahan bakar. Modusnya: nelayan yang menerima kuota menjual sebagian solar kepada pengangsu. Jalur distribusi ilegal bahkan mengarah ke wilayah tetangga, Kabupaten Demak. Dampak Sosial Ekonomi Pola ini menimbulkan kesenjangan di kalangan nelayan. Nelayan jujur yang benar-benar bergantung pada solar subsidi untuk melaut terpaksa antre lebih lama atau bahkan tidak mendapatkan jatah sama sekali. Harga solar di pasar liar pun melonjak, memperparah beban operasional melaut. “Kami harus membeli solar eceran di luar karena jatah SPBN habis, dan itu mahal sekali,” keluh seorang nelayan di wilayah Kedung. Kondisi ini tidak hanya merugikan negara dari sisi subsidi yang bocor, tetapi juga mengancam keberlanjutan usaha nelayan kecil yang rentan terhadap fluktuasi harga. Payung Hukum yang Diabaikan Padahal, pelanggaran terhadap distribusi BBM bersubsidi telah diatur dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang mengancam pelaku dengan pidana maksimal enam tahun penjara dan denda hingga Rp60 miliar. Sayangnya, penegakan hukum di lapangan belum terlihat nyata. Dugaan adanya pembiaran atau keterlibatan oknum menambah panjang daftar persoalan. Seruan Aksi Tegas Masyarakat mendesak agar pihak kepolisian, BPH Migas, dan Kementerian ESDM segera turun tangan. Penelusuran distribusi, audit kuota SPBN, hingga tindakan hukum terhadap pengangsu dan oknum nelayan yang terlibat menjadi tuntutan utama. “Kalau dibiarkan, nelayan kecil akan mati pelan-pelan, sementara pelaku penyelewengan makin kaya,” tutup warga.(Rubianto) Sumber:newsbidik.com(9 Mei 2025)

JATENG:Bidik-kasusnews.com Karimunjawa – Pemerintah Kabupaten Jepara terus menunjukkan komitmennya dalam pemerataan pembangunan hingga wilayah kepulauan. Salah satu langkah konkretnya terlihat dalam program “Bupati Ngantor di Desa” yang dilaksanakan di Desa Parang, Kecamatan Karimunjawa, Jumat (9/5/2025). Dalam kunjungan tersebut, Bupati Jepara H. Witiarso Utomo (Mas Wiwit) bersama jajaran pimpinan daerah menyampaikan berbagai proyek strategis yang akan dilaksanakan di kawasan Parang dan sekitarnya. Fokus Layanan Dasar dan Infrastruktur Kesehatan menjadi perhatian utama. Pemerintah daerah berencana membangun Puskesmas Pembantu (Pustu) di Desa Parang, namun pelaksanaannya menunggu kepastian status lahan sebagai aset pemkab. “Pemerintah siap membangun, tetapi status tanah harus jelas,” tegas Bupati Wiwit. Tak hanya itu, pelabuhan sandar kapal juga akan segera dibangun guna memperkuat konektivitas laut dan logistik antar pulau. Fasilitas ini diharapkan memperlancar distribusi kebutuhan pokok dan pelayanan publik di kawasan kepulauan. Desa Parang juga akan menerima hibah kapal multifungsi senilai Rp200 juta. Kapal tersebut dirancang untuk berfungsi sebagai ambulans laut dan transportasi umum, menjawab kebutuhan mobilitas warga di daerah terpencil. Energi, Air, dan Penerangan Jadi Prioritas Di sektor energi, PLN mengusulkan peningkatan kapasitas listrik di Pulau Parang dan akan segera melakukan survei. Sedangkan dalam hal penyediaan air bersih, satu sumur bor sudah tersedia, namun masih dibutuhkan tambahan satu sumur lagi yang direncanakan dibangun pada 2026. Untuk mendukung aktivitas malam hari, Pemkab akan membangun 17 titik Penerangan Jalan Umum (PJU), sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi warga. Penguatan Ekonomi dan Pendidikan Pemkab Jepara juga menaruh perhatian pada penguatan ekonomi lokal. Pelaku UMKM akan mendapatkan bantuan peralatan produksi, sementara kelompok petani yang aktif akan menerima bantuan bibit palawija. Pemerintah juga tengah mendorong pembentukan kelompok petani garam guna memudahkan penyaluran bantuan seperti alat produksi dan membran plastik. Dukungan untuk peternakan pun digulirkan lewat pemeriksaan hewan ternak secara berkala dan rencana pengajuan bantuan sapi dari pemerintah pusat. Di sektor pendidikan, Pemkab melalui Dinas Pendidikan akan mengusulkan kebijakan khusus kepada pemerintah provinsi untuk mempermudah akses pendidikan SMA/SMK bagi siswa dari Desa Parang. Pabrik Es dan Sertifikasi Tanah Salah satu terobosan yang dirancang untuk mendongkrak ekonomi pesisir adalah pembangunan pabrik es yang akan dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih. Fasilitas ini dinilai penting untuk mendukung aktivitas nelayan dan memperkuat rantai dingin hasil laut. Sementara itu, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terus digalakkan. Saat ini, 117 bidang tanah telah bersertifikat dan 700 bidang lainnya akan diupayakan selesai dalam dua tahun ke depan. Komitmen Pemerintah Daerah Bupati Wiwit menegaskan bahwa pemerataan layanan dan pembangunan bukan hanya wacana, tetapi langkah nyata yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. “Desa Parang adalah salah satu contoh bagaimana pembangunan harus merata, termasuk di wilayah kepulauan,” ujarnya. Program “Bupati Ngantor di Desa” kali ini juga diikuti oleh perwakilan dari Desa Kemujan, Nyamuk, dan Karimunjawa, sebagai bentuk inklusivitas dan kolaborasi lintas desa dalam mendorong kemajuan bersama.(Wely-jateng Sumber: Diskominfo jepara

JATENG:Bidik-kasusnews.com PATI – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memacu realisasi Program Kecamatan Berdaya sebagai strategi pemberdayaan masyarakat berbasis desa. Program ini mendapatkan perhatian serius dari Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang kembali menegaskan pentingnya peran kecamatan dalam menyatukan berbagai elemen pembangunan sosial dan ekonomi. Dalam kunjungannya ke Pendapa Kabupaten Pati, Kamis (8/5/2025), Gubernur Luthfi menyampaikan bahwa antusiasme dari berbagai daerah sangat tinggi. “Banyak yang sudah mengajukan dan tinggal menunggu peresmian. Semua daerah berlomba-lomba,” ujarnya. Sejak diluncurkan secara resmi di Kota Surakarta pada 23 April 2025, Kecamatan Berdaya diproyeksikan menjadi simpul sinergi antara desa-desa dalam satu wilayah kecamatan. Melalui pendekatan ini, pemerintah mendorong integrasi program pembangunan dengan pemberdayaan komunitas lokal. Pemprov Jateng juga telah mengedarkan surat resmi yang meminta seluruh bupati dan wali kota segera mengimplementasikan program tersebut. Tujuannya, agar pembangunan berbasis desa bisa dijalankan lebih cepat dan tepat sasaran. Kecamatan Berdaya akan mewadahi berbagai kelompok strategis di masyarakat. Di dalamnya terdapat komunitas disabilitas, perempuan dan lansia yang berdaya, kelompok ekonomi kreatif, petani milenial, hingga ruang ekspresi bagi anak-anak dan generasi muda, termasuk zilenial. “Karena kecamatan terdiri dari desa-desa, maka potensi pemuda dan pelaku ekonomi kreatif harus digerakkan melalui Kecamatan Berdaya,” tegas Luthfi. Program ini diharapkan menjadi katalisator percepatan pembangunan di tingkat lokal, sekaligus membuka ruang kolaborasi lintas kelompok sosial dalam upaya mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya saing tinggi.(Wely-jateng) Sumber:jatengprov.go.id

JATENG – Bidik-Kasusnews.com | Pati – Sebuah sinergi kuat terjalin di Kabupaten Pati pada Kamis (08/05/2025) dalam kegiatan monitoring terhadap Program Swasembada Pangan “10 Ton Bisa”. Acara yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Pati sejak pukul 10.00 WIB hingga selesai ini menjadi representasi komitmen bersama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting yang menunjukkan betapa seriusnya perhatian terhadap program ini. Tampak hadir Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Ahmad Luthfi. Selain itu, Bupati Pati Bp. H. Sudewo, Kapolresta Pati AKBP Jaka Wahyudi, Dandim 0718/Pati LETKOL INF Jon Young Saragih, serta jajaran Forkopimda Pati, para Camat, Danramil, Kapolsek, Ketua Pasopati, seluruh Bhabinkamtibmas berjumlah 254 personil dan 511 Babinsa di Kabupaten Pati dan tamu undangan lainnya memadati Pendopo Kabupaten. Kapolresta Pati, AKBP Jaka Wahyudi menegaskan bahwa kegiatan ini memiliki tujuan yang sangat strategis. “Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan sinergisitas antara TNI-Polri dan Pemerintah Kabupaten Pati serta Pemrov Jateng dalam pembangunan sektor pertanian,” ujarnya. Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa seluruh Bhabinkamtibmas Polresta Pati yang berjumlah 254 Personil diterjunkan bersama Babinsa TNI turut mendampingi (PPL) penyuluh pertanian lapangan berikan pelatihan kepada Kelompok Tani dan melakukan kegiatan sambang kepada Petani di wilayahnya. Sinergi yang solid ini diharapkan mampu mewujudkan ketersediaan pangan yang strategis di tingkat daerah sekaligus memberikan kontribusi signifikan terhadap program Ketahanan Pangan Nasional yang dicanangkan pemerintah pusat Bupati Pati Bp. H. Sudewo dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas kehadiran Gubernur Ahmad Luthfi serta dukungan yang diberikan oleh jajaran TNI-Polri. Beliau menyatakan keyakinannya bahwa sinergi ini akan menjadi modal penting dalam mewujudkan target produksi 10 ton per hektar. Bupati juga menyoroti perhatian pemerintah pusat terhadap permasalahan mendasar yang dihadapi petani, seperti ketersediaan pupuk dan fluktuasi harga gabah. Tak hanya itu, potensi unggulan daerah di sektor perkebunan, seperti keberadaan sentra durian premium di Kecamatan Gunungwungkal, turut menjadi perhatian dalam upaya diversifikasi ekonomi daerah. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memberikan apresiasi yang tinggi terhadap inisiatif dan komitmen yang ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati dalam mendukung program swasembada pangan. Beliau menekankan bahwa dukungan ini harus diimplementasikan secara konkret di lapangan, dimulai dengan pemetaan wilayah pertanian yang akurat. Instruksi tegas pun diberikan kepada para Kapolres dan Dandim serta ratusan Bhabinkamtibmas dan Babinsa yang mengawal kegiatan tersebut agar proaktif dalam mendampingi para petani secara langsung. Kegiatan monitoring dukungan ini menjadi representasi nyata dari komitmen bersama antara aparat keamanan dan pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Pati. Diharapkan, sinergi yang terjalin dengan baik ini akan menjadi pendorong utama dalam meningkatkan produksi pangan, tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi ketahanan pangan nasional secara keseluruhan.(Kasnadi) Sumber:humas Resta pati

Bidik-kasusnews.com Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri dan menjadi keynote speech pada Program Mentoring Berbasis Resiko (Promensisko) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme (TPPT) dari kejahatan siber. Kegiatan mentoring tersebut digelar di Auditorium Yunus Husein Gedung Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta Pusat, pada Kamis (8/5). Dalam amanatnya, Kapolri berharap program mentoring tersebut akan dapat mampu meningkatkan pemahaman, kapasitas hingga penanganan TPPU dan TPPT yang berawal dari kejahatan siber. “Sekaligus menjadi momentum untuk bersinergi dalam memerangi kejahatan siber. Perjudian dan Penipuan Online menempati posisi teratas kejahatan siber yang ada di Indonesia,” ujar Sigit. Sigit menegaskan keamanan di ruang siber merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak. Oleh karenanya, ia menekankan sinergitas antar stakeholder terkait menjadi peran penting untuk menangani kejahatan siber. “Polri, PPATK, Kejaksaan, Hakim, Kemenkomdigi, Kemenkeu, Bank Indonesia, Penyedia Jasa Keuangan, OJK, Civil Society, dan Organisasi Internasional memegang peran penting dalam upaya pemberantasan kejahatan siber, terutama penipuan dan perjudian online,” tegasnya. Ia menambahkan kehadiran ruang siber yang aman bagi masyarakat menjadi sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, kata dia, juga untuk mencegah agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban tindak pidana judi online ataupun penipuan. “Juga untuk mencegah mengalirnya dana masyarakat ke luar negeri seperti yang terjadi pada tindak pidana penipuan dan perjudian online,” tutup Sigit.(Wely) Sumber:humas polda jateng

JATENG:Bidik-kasusnews.com Semarang, 6 Mei 2025 – Gerakan ekonomi desa di Jawa Tengah mulai menunjukkan babak baru. Ribuan kepala desa dan lurah dari seluruh penjuru provinsi berkumpul dalam semangat yang sama: menjalankan Koperasi Merah Putih. Program nasional ini menjadi angin segar bagi pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal yang selama ini kerap terhambat birokrasi dan distribusi yang tidak merata. Dalam acara Dialog Percepatan Musyawarah Desa Khusus Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diselenggarakan di Holy Stadium, Semarang, terlihat antusiasme luar biasa dari para pemimpin desa. Program yang didorong oleh Presiden Prabowo Subianto ini mendapatkan dukungan penuh dari berbagai kementerian dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kepala Desa Kendengsidialit, Kahono Wibowo, menilai kehadiran koperasi di tingkat desa dapat menjadi solusi konkret atas kendala klasik seperti distribusi pupuk. “Kami ingin jalur distribusi dipangkas, supaya petani bisa langsung mendapatkan pupuk dari koperasi desa,” ujarnya penuh harap. Sementara itu, Tuti Irawati dari Desa Linggasari tengah fokus membentuk struktur koperasi yang kuat dan transparan. “Kami butuh pendampingan dari pusat dan daerah. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga tentang membangun kepercayaan masyarakat,” katanya. Heni Pranyoto dari Karangsoko menekankan perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia. “Kami butuh pelatihan dan pengawasan agar koperasi bisa dikelola secara profesional dan berkelanjutan,” ujarnya. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan komitmennya untuk mendampingi tiap langkah pembentukan koperasi di 8.567 desa. “Kalau ekonomi desa bergerak, maka daerah akan kuat. Kami siap memetakan potensi setiap desa agar koperasi berdiri bukan sekadar formalitas, tapi menjadi penggerak kesejahteraan,” tegasnya. Koperasi Merah Putih diharapkan tak sekadar menjadi badan usaha, melainkan simbol kemandirian ekonomi desa. Dengan semangat gotong royong dan pendampingan yang terstruktur, desa-desa di Jawa Tengah siap mengambil peran lebih besar dalam pembangunan ekonomi nasional.(Wely-jateng) Sumber:jatengprov.go.id