SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kota Sukabumi mengambil langkah progresif dengan memperluas kerja sama strategis bersama Universitas Nusa Putra untuk Tahun Akademik 2026/2027. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat Program Beasiswa Sukabumi Bercahaya, tetapi juga menghadirkan terobosan layanan Migran Care di lingkungan kampus. Penandatanganan nota kesepahaman digelar di Balai Kota Sukabumi, Senin (2/3/2026), menjadi sinyal bahwa sektor pendidikan kini diarahkan lebih terintegrasi dengan kebutuhan pasar kerja. Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menegaskan bahwa pembangunan SDM harus berdampak langsung terhadap penurunan angka pengangguran. Karena itu, perguruan tinggi tidak hanya menjadi pusat akademik, tetapi juga simpul penyiapan tenaga kerja profesional. “Kita ingin lulusan kampus memiliki kompetensi, karakter, dan jalur karier yang jelas. Pendidikan harus linier dengan kebutuhan industri,” tegasnya. Rektor Universitas Nusa Putra, Prof. Kurniawan, menyebut kerja sama yang telah terjalin sejak 2021 kini memasuki fase penguatan. Tahun akademik mendatang difokuskan pada peningkatan kualitas penerima beasiswa, pendampingan karier, hingga konektivitas dengan dunia usaha. Salah satu agenda utama adalah pembentukan layanan Migran Care. Program ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan bahasa asing, pemahaman regulasi kerja luar negeri, serta akses ke Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang kredibel. Selain menggandeng Universitas Nusa Putra, Pemkot Sukabumi juga memperluas kemitraan dengan sejumlah kampus lain seperti Universitas Muhammadiyah Sukabumi, STAI Syamsul ‘Ulum, STIE PASIM, Universitas Linggabuana, dan Politeknik Sukabumi. Langkah itu disebut sebagai strategi kolaboratif untuk memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus memperkuat daya saing lulusan. Di sisi pembiayaan, Pemkot turut mengoptimalkan skema Wakaf dan Qordul Hasan sebagai sumber dukungan pendidikan alternatif. Skema tersebut dinilai mampu memperluas akses pendidikan tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD. Dengan pendekatan terintegrasi antara beasiswa, penguatan kompetensi, dan koneksi kerja global, Sukabumi menargetkan lahirnya generasi baru yang tidak hanya sarjana, tetapi juga siap bersaing di level nasional hingga internasional. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Polres Sukabumi bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Bidang Operasional Tingkat Menteri secara virtual di Aula Mapolres Sukabumi, Senin (2/3/2026). Rakor bertema “Mudik Aman, Keluarga Bahagia” itu dipimpin langsung oleh Kapolri, Listyo Sigit Prabowo. Kegiatan tersebut turut diikuti jajaran Kodim 0622/Kabupaten Sukabumi, anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, serta unsur Forkopimda dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam arahannya, Kapolri menegaskan bahwa Operasi Ketupat 2026 harus berjalan optimal guna menjamin keamanan dan kelancaran arus mudik maupun arus balik Lebaran. Operasi akan digelar pada 13–25 Maret 2026 dengan fokus pengamanan di masjid, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, hingga lokasi wisata. Kapolri menekankan pentingnya manajemen rekayasa lalu lintas secara matang, khususnya di ruas tol. Strategi yang disiapkan meliputi penempatan personel di titik rawan kemacetan, pengaturan arus kendaraan, serta penerapan sistem one way dan contra flow sesuai tahapan. Selain itu, akan diberlakukan pembatasan kendaraan angkutan barang sumbu tiga ke atas, sistem ganjil-genap, serta optimalisasi gardu tol berdasarkan tingkat kepadatan. Dua jam sebelum rekayasa arus diterapkan, petugas diwajibkan melakukan penyisiran untuk memastikan jalur aman. Penguatan pos pengamanan (Pospam) dan layanan posko terpadu juga menjadi perhatian, mengingat potensi lonjakan mobilitas masyarakat selama Lebaran. Pengawasan terhadap pengemudi, termasuk pemeriksaan konsumsi alkohol, dilakukan untuk menekan angka kecelakaan. Lonjakan wisatawan ke sejumlah destinasi seperti kawasan Puncak Bogor dan kebun binatang turut menjadi atensi. Aparat diminta mengatur sistem keluar masuk kendaraan, menyiapkan kantong parkir tambahan, serta membentuk tim evakuasi di titik rawan kepadatan. Selain pengamanan arus mudik, Kapolri mengingatkan kewaspadaan terhadap potensi terorisme dan tindak kejahatan lainnya. Wilayah rawan bencana seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur diminta menyiapkan jalur alternatif serta memperkuat imbauan kepada masyarakat. Aparat juga harus menguasai tahapan penanganan mulai dari pra-bencana, saat bencana, hingga pascabencana dan pemulihan. Pemerintah daerah turut diminta aktif memantau stabilitas harga kebutuhan pokok dan memastikan distribusi berjalan lancar. Kapolri menegaskan, kunci keberhasilan Operasi Ketupat 2026 terletak pada sinergi seluruh unsur pemerintah dan stakeholder terkait. “Keberhasilan pengamanan ini adalah keberhasilan bersama. Sinergi yang kuat menjadi penentu utama,” tegasnya. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kota Sukabumi mulai mengakselerasi penanganan kawasan kumuh pasca disahkannya Perda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Regulasi tersebut diproyeksikan bukan sekadar payung hukum, melainkan instrumen percepatan penataan kota yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kota Sukabumi, Frendy Yuwono, menegaskan bahwa arah kebijakan kini tidak lagi bertumpu pada pola tambal sulam pembangunan fisik. “Perda tersebut mendorong pendekatan sistematis dari hulu ke hilir, mulai dari penanganan kawasan eksisting hingga strategi pencegahan agar tidak muncul titik kumuh baru,” kata Frendy, Senin (2/3/2026). Ia menjelaskan, data dalam SK Kumuh Tahun 2021 mencatat luas kawasan kumuh mencapai 260 hektare. Hingga 2025, sekitar 100 hektare telah tertangani, menyisakan kurang lebih 160 hektare yang menjadi target lanjutan. Capaian ini menunjukkan progres signifikan, namun tetap membutuhkan percepatan lintas sektor. Menurut Frendy, tantangan terbesar bukan hanya pada keterbatasan anggaran, tetapi pada menjaga konsistensi kualitas kawasan yang telah ditata. Karena itu, Perda 2025 secara tegas memisahkan dua fokus besar, yakni peningkatan kualitas dan pencegahan. Pendekatan peningkatan kualitas diarahkan pada pembenahan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, drainase, dan sanitasi. Sementara pencegahan diarahkan pada penguatan tata kelola, pengawasan, serta perubahan pola pikir masyarakat agar kawasan yang sudah tertata tidak kembali kumuh. “Yang kita dorong sekarang adalah keberlanjutan. Jangan sampai selesai dibangun, lalu tidak ada pengawasan dan pemeliharaan,” tegasnya. Dalam implementasinya, pemerintah akan mengoptimalkan Forum Perumahan Kawasan Permukiman sebagai ruang kolaborasi multipihak, melibatkan perangkat daerah, unsur masyarakat, lembaga, hingga NGO. Model ini diharapkan mampu memperkuat sinergi perencanaan dan pengawasan di lapangan. Selain itu, pada setiap proyek infrastruktur yang digarap DPUTR, dibentuk Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara dari unsur masyarakat. Kelompok ini berperan sebagai garda terdepan dalam memastikan fasilitas publik tetap berfungsi dan terawat. Dukungan pembiayaan juga datang dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya untuk kawasan dengan luasan di atas 10 hektare seperti Benteng dan Cipanengah. Sementara wilayah di bawah 10 hektare tetap menjadi tanggung jawab Pemkot melalui APBD, termasuk penanganan di Kelurahan Selabatu yang tahun ini mendapat alokasi provinsi. Dengan strategi yang lebih progresif, Pemkot Sukabumi menargetkan penanganan kumuh tidak hanya berorientasi pada pengurangan luasan semata, tetapi juga transformasi kualitas lingkungan dan penguatan partisipasi warga sebagai fondasi kota yang lebih tertata dan berdaya saing. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKB, Zainul Munasichin, bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Minggu (1/3/2026) di GOR Surade, Kabupaten Sukabumi. Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan BGN Ramzi, S.STP, Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi H. Dadang Hermawan, kader PKB se-Dapil VI, serta masyarakat setempat. Sosialisasi ini bertujuan memastikan implementasi program berjalan sesuai ketentuan, khususnya di wilayah Dapil VI. Dalam pemaparannya, Zainul menyampaikan bahwa pihaknya menerima sejumlah keluhan masyarakat terkait menu MBG selama Ramadan. Ia menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh agar kualitas makanan tetap terjaga. “Badan Gizi Nasional melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis di wilayah Dapil VI. Kita ingin melihat langsung implementasinya di lapangan, apalagi ada komplain masyarakat soal menu Ramadan,” ujarnya. Menurutnya, selama Ramadan menu yang dibagikan berupa makanan kering dan didistribusikan dua hari sekali. Namun, muncul keluhan terkait kualitas, komposisi, hingga harga yang dinilai belum sesuai standar. Zainul menegaskan, BGN akan terus melakukan evaluasi serta memberikan peringatan keras kepada pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar tidak mengurangi kualitas makanan, termasuk dari sisi anggaran. Ia juga mengingatkan agar pengelola SPPG bersikap terbuka terhadap kritik. Program ini, kata dia, harus dijalankan secara transparan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. “SPPG harus welcome terhadap kritik dan saran. Jangan alergi. Kalau ada komplain, beri ruang dialog. Siapa tahu setelah dijelaskan masyarakat bisa memahami,” tegasnya. Terkait sanksi, Zainul menyebut tindakan tegas layak dipertimbangkan apabila pelanggaran terjadi berulang dan tidak ada perbaikan dalam jangka waktu tertentu. “Kalau satu-dua hari ada kekurangan dan langsung diperbaiki masih bisa dimaklumi. Tapi kalau sudah diingatkan dan seminggu tidak berubah, patut dipertimbangkan sanksi,” ujarnya. Ia berharap program MBG ke depan tidak hanya berfokus pada kualitas menu, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian warga melalui pelibatan dalam rantai pasok bahan baku. “Jangan sampai masyarakat hanya jadi penonton. Potensi ekonominya besar jika mereka dilibatkan sebagai pemasok,” tandasnya. Sementara itu, Ramzi dari BGN menegaskan pihaknya membuka ruang pengaduan seluas-luasnya bagi masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program. Aduan dapat disampaikan kepada Kepala SPPG, KPPG, maupun melalui media sosial resmi. Ia juga menyebut masyarakat dapat melapor melalui layanan Sahabat Gizi (SAGI) di hotline 127 yang terhubung langsung ke BGN pusat. “Kami butuh pengawasan dari masyarakat untuk memastikan program MBG berjalan sesuai ketentuan,” ujarnya. Terkait sanksi, Ramzi mengungkapkan bahwa hingga saat ini sudah ada 47 SPPG di berbagai wilayah yang dihentikan operasionalnya berdasarkan aduan masyarakat yang terbukti. Melalui sosialisasi ini, DPR RI bersama BGN berharap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sukabumi semakin optimal, transparan, dan partisipatif dengan dukungan pengawasan aktif dari masyarakat. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PKS, Erpa Aris Purnama, menyapa warga Kampung Cibojong, Desa Mekarmukti, Kecamatan Waluran, Minggu (1/3/2026). Dalam kegiatan tersebut, Erpa membagikan takjil kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan di bulan suci Ramadan. Agenda kemudian dilanjutkan dengan buka puasa bersama serta salat tarawih di masjid setempat. “Alhamdulillah, kami bisa berbagi takjil dan buka bersama dengan warga. Semoga kita semua dapat merasakan kebahagiaan dan keberkahan di bulan Ramadan ini,” ujar Erpa. Kehadiran wakil rakyat itu disambut hangat oleh warga. Mereka mengapresiasi perhatian yang diberikan serta berharap silaturahmi dan sinergi antara masyarakat dan DPRD terus terjalin. “Kami sangat bersyukur dan mengapresiasi kegiatan ini. Semoga kebersamaan seperti ini terus berlanjut demi kebaikan masyarakat,” kata Imas, salah seorang warga. Kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat, sekaligus memperkuat nilai kebersamaan di bulan penuh berkah. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Aksi solidaritas pascakebakaran yang menghanguskan rumah milik Atih Atikah (70) di Kelurahan Sukakarya, Sabtu (28/2/2026), terus mengalir. Lurah Sukakarya Kecamatan Warudoyong, Lina Yuliana Supriatin, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun kembali rumah korban agar segera layak dihuni. Dia menegaskan, dalam waktu dekat pihak kelurahan bersama jajaran, relawan, serta berbagai komunitas akan bergotong royong memperbaiki rumah yang porak-poranda akibat amukan api tersebut. “Alhamdulillah, bantuan terus berdatangan, termasuk dari para dermawan yang ikut merasakan duka korban. Ini bukti kepedulian masyarakat Sukakarya sangat luar biasa,” ujar Lina, Minggu (1/3/2026). Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Sukabumi yang telah bergerak cepat dengan mengutus OPD terkait untuk melakukan asesmen serta menyalurkan bantuan awal bagi korban. Dukungan konkret datang dari PT Nura Travel. Perwakilannya, Agus, menyatakan pihaknya siap membantu pembangunan bagian atap rumah yang menjadi kebutuhan mendesak saat ini. “Kami akan fokus memperbaiki bagian atap sesuai permintaan Ibu Lurah. Alhamdulillah, pimpinan sudah menyetujui,” katanya. Sementara itu, perwakilan Komunitas Siaga Bencana Persatuan Islam (Persis), Rudi Harlan, mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai unsur, termasuk BPBD Kota dan Kabupaten Sukabumi, untuk mempercepat proses perbaikan. “Saat ini kami masih melakukan asesmen kebutuhan. Kami ingin memastikan bantuan tepat sasaran dan pengerjaan bisa segera dimulai,” ucap Rudi. Ia menambahkan, komunitasnya siap mengambil peran sesuai kebutuhan di lapangan. Pengalaman membangun rumah korban bencana di wilayah Kabupaten Sukabumi tahun lalu menjadi bekal untuk bergerak lebih cepat. Hal senada disampaikan Ketua Yayasan Yatim Piatu Dhuafa Zakaria yang menegaskan komitmennya membantu pembangunan rumah warga kurang mampu. “Kami terbiasa membantu pembangunan rumah yatim dan dhuafa. InsyaAllah kami akan turut berkontribusi. Tidak banyak janji, yang penting bergerak,” ujarnya. Aksi gotong royong ini menjadi potret kuatnya solidaritas sosial di tengah musibah. Harapannya, rumah Atih Atikah dapat segera berdiri kembali dan menjadi tempat berteduh yang aman serta nyaman. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Kepala Perwakilan Wilayah (Kaperwil) Jawa Barat Usep Mulyana menyerahkan bantuan yang berasal dari donasi jajaran Redaksi dan wartawan. Usep mengatakan, bantuan tersebut diterima langsung oleh korban Atih Atikah warga Kampung Tegalwangi RT 04 RW 02 Kelurahan Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, Minggu (1/3/2026). Dia menambahkan, bantuan tersebut sebagai bentuk rasa empatik dari media online BIDIK-KASUSNEWS.COM kepada korban yang baru saja mengalami cobaan di pagi hari kemarin. “Saya sampaikan dukacita mendalam atas musibah yang dialami oleh bu Atih. Semoga beliau diberikan kekuatan dan ketabahan menerima cobaan ini,” kata Usep. Dia juga berharap kepada semua pihak yang mengetahui informasi ini untuk segera mengulurkan bantuan baik dalam bentuk materi, tenaga dan pikiran untuk membantu meringankan beban yang dipikul korban. “Alhamdulillah, sehari setelah kejadian, bantuan datang silih berganti baik dari pemerintah setempat yang diinstruksikan langsung oleh pak wali lewat dinas terkait,” ujarnya. Sementara itu, Atih, mengungkapkan rasa syukur terhadap Allah SWT dan menyatakan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak termasuk pemerintah, para relawan dan donatur. “Saya mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang memberikan perhatian dan bantuan untuk membangun kembali rumah yang hancur karena kebakaran,” pungkasnya. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIKKASUSNEWS.COM – Suasana pagi yang semula tenang di Kampung Tegalwangi RT 04 RW 02, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi mendadak gempar. Sebuah rumah milik lansia, Atih Atikah (70), ludes dilalap si jago merah, Sabtu (28/2/2026) sekitar pukul 06.00 WIB. Ironisnya, kebakaran terjadi saat rumah dalam keadaan kosong. Atih tengah mengikuti tadarus Alquran di masjid tak jauh dari kediamannya ketika api mulai berkobar. “Alhamdulillah saya sedang tadarus di masjid saat kejadian,” ujarnya lirih, menahan kesedihan melihat rumahnya porak-poranda. Perempuan lanjut usia itu mengetahui musibah tersebut dari pengumuman melalui pengeras suara masjid. Warga mengabarkan bahwa rumah berukuran sekitar 4×3 meter miliknya terbakar hebat. Bangunan dua lantai itu tak mampu diselamatkan dari amukan api. Lantai pertama yang difungsikan sebagai ruang keluarga dan lantai dua atau loteng yang menjadi kamar anaknya hangus terbakar. Tak hanya bangunan, sejumlah dokumen penting ikut musnah. Surat rumah, KTP, KK hingga kartu BPJS tak tersisa. Kerugian material pun ditaksir cukup besar. Saksi mata di lokasi, Asep, menyebut api pertama kali terlihat dari bagian atap rumah. Ia menduga kebakaran dipicu korsleting listrik, mengingat kondisi atap dan instalasi yang sudah termakan usia. “Api cepat sekali membesar. Lokasinya di gang sempit, jadi warga sempat kesulitan membantu pemadaman,” katanya. Beberapa menit kemudian, tiga unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi dan langsung berjibaku memadamkan api serta melakukan sterilisasi untuk mencegah kebakaran merembet ke rumah lain. Kanit Binmas Polsek Warudoyong, Iptu Bambang Sujana, mengingatkan warga agar lebih waspada terhadap potensi kebakaran, terutama dengan rutin memeriksa instalasi listrik. “Periksa kabel dan stop kontak secara berkala. Instalasi listrik juga ada masa pakainya,” tegasnya. Ia juga mengimbau masyarakat, khususnya di bulan Ramadan, untuk lebih berhati-hati saat memasak sahur dan berbuka agar tidak lalai mematikan kompor setelah digunakan. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki menegaskan akan berupaya memutus mata rantai penyanyi sosial dengan membangun ekosistem sosial berkelanjutan. Hal itu disampaikan dalam kegiatan Hari Bhakti Sosial dengan mengundang 20 anak yatim di ruang pertemuan Kelurahan Baros Kecamatan Baros, Jumat (27/2/2026). ‘Kita akan membangun sebuah ekosistem sosial untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di tengah masyarakat,” kata Ayep. Ia juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah tidak boleh sekadar seremonial tapi jauh dari itu memberikan secercah harapan pada masyarakat untuk menyongsong kehidupan lebih baik lagi ke depan. Dia bertekad, akan menyelesaikan persoalan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, stunting, hingga rumah tidak layak huni benar-benar ditangani sampai ke akar. “Kita tidak bisa bergerak setengah-setengah. Ini bukan program sesaat, tapi gerakan berkelanjutan. Kita ingin memutus rantai masalah sosial secara bertahap dan terukur,” ujarnya. Menurut Ayep, membangun kota bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga membangun harapan dan optimisme pada warganya. Karena itu, Pemkot Sukabumi merancang langkah terintegrasi melalui dua jalur, yakni penguatan program pemerintah dan kolaborasi dengan elemen masyarakat. Salah satu wujud nyatanya adalah pemberian beasiswa rutin sebesar Rp500 ribu per bulan kepada enam siswa sekolah dasar. Meski jumlahnya belum besar, ia menyebut langkah itu sebagai ikhtiar menjaga mimpi anak-anak agar tidak padam karena keterbatasan ekonomi. Tak hanya pendidikan, sektor ekonomi kecil pun disentuh. Program pinjaman tanpa bunga (qardul hasan) sebesar Rp250 ribu tanpa potongan digulirkan dengan biaya administrasi satu persen. Pada Maret ini, sebanyak 400 warga menjadi penerima manfaat, dengan target total 1.600 orang. Bagi sebagian warga, nominal itu mungkin kecil, namun bagi pelaku usaha mikro, suntikan tersebut bisa menjadi penopang dapur keluarga. Di bidang ketenagakerjaan, Pemkot melalui Dinas Tenaga Kerja mulai merilis laporan rutin penempatan tenaga kerja migran. “Sudah ada warga yang diberangkatkan ke luar negeri. Ini bagian dari membuka akses dan peluang yang lebih luas,” kata Ayep. Seluruh rangkaian program itu disebutnya sebagai konsep “pohon wakaf” — sebuah gagasan tentang menanam kebaikan hari ini agar buah manfaatnya terus dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. Sementara itu, Ketua IPSM Kota Sukabumi, Ujang Fahrudin atau Jetli, mengatakan kegiatan bakti sosial kali ini menyasar 20 anak yatim dengan total bantuan Rp3,5 juta. Ia menyadari bantuan tersebut belum menjangkau semua yang membutuhkan, namun menjadi pengingat bahwa kepedulian harus terus dirawat. “Yang terpenting bukan hanya nilainya, tapi kesinambungannya. Kita ingin ini menjadi gerakan bersama,” ujarnya. Lurah Baros Neneng Yuliani pun menyampaikan apresiasi atas kolaborasi tersebut. Ia berharap sinergi antara pemerintah dan masyarakat terus diperkuat agar program yang dirancang benar-benar menyentuh warga hingga lapisan terbawah. Di Baros, siang itu, bukan hanya bantuan yang disalurkan. Ada optimisme yang ditebarkan — bahwa dengan kerja bersama dan langkah berkelanjutan, penyakit sosial bukan tak mungkin perlahan bisa disembuhkan. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Kisruh pembangunan perumahan di Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cibeureum, memasuki babak baru. Atas temuan tersebut DPRD akan menelusuri kepastian administrasi proyek setelah menemukan indikasi aktivitas fisik di lapangan. Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Feri Astrina, menyampaikan bahwa pengawasan dilakukan sebagai respons atas aspirasi masyarakat yang mempertanyakan status perizinan pembangunan tersebut. Dalam peninjauan lapangan, DPRD mencatat adanya alat berat dan area kerja yang menunjukkan tahapan konstruksi telah berjalan. Meski tidak ada aktivitas alat saat kunjungan, kondisi itu dinilai cukup menjadi dasar untuk meminta penjelasan resmi dari perangkat daerah terkait. “Yang kami tekankan bukan soal ada atau tidaknya proyek, tetapi kepastian prosedur. Setiap pembangunan wajib memiliki landasan hukum yang jelas,” ujar Feri, Kamis (26/2/2026). Menurutnya, hingga saat ini DPRD belum menerima pemaparan formal dari dinas teknis mengenai status izin proyek dimaksud. Karena itu, klarifikasi lintas sektor akan segera dilakukan. Tiga instansi dijadwalkan hadir dalam rapat kerja, yakni DPMPTSP Kota Sukabumi, DPUTR Kota Sukabumi, dan DLH Kota Sukabumi. Forum tersebut akan menguji kesesuaian tahapan administrasi, aspek teknis tata ruang, serta potensi dampak lingkungan. Feri menegaskan, pengawasan legislatif merupakan bagian dari fungsi kontrol agar investasi dan pembangunan berjalan selaras dengan aturan. “Investasi penting bagi pertumbuhan daerah. Tapi kepatuhan terhadap regulasi adalah prasyarat utama yang tidak bisa ditawar,” tegasnya. Selain aspek legalitas, DPRD juga menaruh perhatian pada posisi geografis proyek yang berada di sekitar area pertanian. Kajian teknis dinilai perlu memastikan tidak ada potensi gangguan terhadap sistem lingkungan dan tata guna lahan. “Keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan harus dijaga. Itu prinsip dasar yang kami pegang,” tambahnya. DPRD memastikan hasil klarifikasi nantinya akan disampaikan secara terbuka sebagai bentuk akuntabilitas publik, sekaligus memberikan kepastian informasi bagi masyarakat sekitar. UM