SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Kepemimpinan kepala sekolah dinilai menjadi salah satu kunci dalam menentukan arah dan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi. Karena itu, Bupati Sukabumi H. Asep Japar meminta para kepala sekolah memastikan seluruh kebijakan dan pengelolaan satuan pendidikan tetap berorientasi pada kepentingan peserta didik. Pesan tersebut disampaikan Asep Japar saat memberikan pembinaan dan pengarahan kepada 210 kepala sekolah jenjang TK hingga SMP di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Selasa (15/9/2026). Bupati menekankan, kepala sekolah tidak cukup hanya mampu menjalankan administrasi sekolah. Mereka harus memiliki kemampuan manajerial, kewirausahaan, dan supervisi agar mampu membawa satuan pendidikan berkembang secara profesional. “Guru dan kepala sekolah adalah profesi yang sangat penting dan mulia. Di tangan bapak dan ibu sekalian, masa depan anak-anak Kabupaten Sukabumi ditentukan,” tegas Asep Japar. Bupati menegaskan, tantangan pendidikan ke depan semakin besar. Kepala sekolah memiliki tanggung jawab strategis dalam mempersiapkan generasi emas 2045. Untuk itu, pengelolaan sekolah harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Asep Japar juga meminta kepala sekolah tidak bekerja sendiri. Komunikasi dan koordinasi dengan guru, tenaga kependidikan serta orang tua siswa harus terus diperkuat. “Koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan pemerintah daerah juga perlu ditingkatkan,” pintanya. Di tengah upaya meningkatkan kualitas pendidikan tersebut, keberadaan AKSI Kabupaten Sukabumi diharapkan dapat menjadi bagian dari penguatan kolaborasi. Bupati menilai organisasi tersebut dapat mengambil peran dalam membangun kerja sama untuk mendorong kemajuan pendidikan di daerah. “Semoga AKSI mampu ikut mendukung terwujudnya Kabupaten Sukabumi Mubarokah,” harapnya. Pembinaan ini juga menjadi momentum penguatan jajaran kepemimpinan sekolah. Sebanyak 53 guru menerima SK pemberian tugas sebagai kepala sekolah, dengan rincian 47 kepala SDN dan enam kepala SMPN. Selain penyerahan SK, kegiatan tersebut diwarnai pemberian penghargaan kepada para inisiator DPC AKSI Kabupaten Sukabumi. Buku karya Ketua DPP AKSI Jawa Barat Dudung Nurullah Koswara turut diserahkan kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Sukabumi, Sekda, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala BKPSDM, Ketua Dewan Pendidikan, Ketua DPD AKSI Jawa Barat, Ketua DPC AKSI Kabupaten Sukabumi, serta sejumlah instansi terkait. Dengan pembinaan tersebut, kepala sekolah diharapkan tidak hanya menjadi pengelola administrasi satuan pendidikan, tetapi mampu tampil sebagai pemimpin yang memastikan sekolah benar-benar menjadi ruang tumbuh bagi anak-anak Kabupaten Sukabumi. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM — Kondisi infrastruktur di wilayah terisolir Kampung Cikaung, Desa Cidahu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi, menjadi perhatian serius Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PKB, H. Dadang Hermawan. Sorotan tersebut disampaikan setelah Dadang memenuhi undangan mahasiswa STKIP Surade yang tengah melaksanakan Bhakti Mahasiswa sekaligus Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kampung Cikaung pada Sabtu, 5 September 2026 lalu. Menurut Dadang, kondisi akses menuju Kampung Cikaung masih menjadi persoalan besar yang harus segera dituntaskan. Dari jalan nasional, perjalanan menuju wilayah tersebut membutuhkan waktu hingga dua jam dengan jarak sekitar 17 kilometer. Medan yang ditempuh pun cukup berat karena kondisi jalan yang terjal. “Perjalanan menuju Cikaung ini memang cukup berat. Jalan berada di kawasan Perhutani sehingga menjadi salah satu kendala pemerintah dalam melakukan pembangunan infrastruktur,” ujar Dadang saat memberikan keterangan, Selasa (15/9/2026). Ia menilai persoalan tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Sebab, keterbatasan akses turut berdampak terhadap mobilitas dan pelayanan masyarakat di wilayah tersebut. Salah satu pekerjaan rumah yang menjadi perhatian adalah keberadaan dua jembatan gantung yang menjadi penghubung antara Desa Cidahu, Kecamatan Cibitung, dengan Desa Sukatani, Kecamatan Surade. “Ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan untuk menjangkau wilayah ini. Di antaranya dua jembatan gantung yang menghubungkan Desa Cidahu dengan Desa Sukatani,” ungkapnya. Selain persoalan infrastruktur, Dadang juga mendorong masyarakat agar memiliki kelembagaan yang dapat menjadi pintu masuk untuk pengembangan potensi wilayah. Di antaranya melalui pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Kelompok Tani. Masih kata dia, keberadaan kelompok tersebut penting agar masyarakat memiliki wadah resmi untuk mengakses berbagai program bantuan maupun pengembangan ekonomi masyarakat. Di tengah berbagai persoalan tersebut, kondisi SDN Cikaung menjadi perhatian paling utama Dadang Hermawan. Bangunan sekolah dasar yang menjadi tumpuan pendidikan anak-anak di wilayah tersebut dinilai sudah sangat memprihatinkan. Sekolah itu hanya memiliki empat ruang kelas dan satu ruang guru. “Kami akan memperjuangkan agar sekolah ini dibangun kembali, supaya kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan layak,” tegas Dadang. Ia memastikan persoalan tersebut telah dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Komunikasi dilakukan dengan Bupati Sukabumi H. Asep Japar, Wakil Bupati H. Andreas, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi. Hasilnya, kata Dadang, sudah terdapat respons positif dari pemerintah daerah terkait kondisi SDN Cikaung. “Alhamdulillah sudah ada respons yang baik. Insya Allah pada awal tahun mendatang, SDN Cikaung masuk dalam program rehabilitasi dan revitalisasi sekolah,” jelasnya. Dadang berharap perhatian pemerintah tidak berhenti pada pembangunan gedung sekolah semata, tetapi juga menyentuh persoalan akses dan sarana pendukung lainnya. Sebab, menurutnya, pemerataan pembangunan harus dirasakan masyarakat hingga wilayah yang selama ini sulit dijangkau. “Wilayah seperti Cikaung juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pembangunan dan pelayanan pemerintah,” tandasnya. Diketahui, kawasan tersebut mencakup dua kedusunan, yakni Kedusunan Ciraoyom di Desa Cibitung dan Kedusunan Cikaung di Desa Cidahu. Sementara alternatif akses menuju kawasan tersebut juga dapat ditempuh dari Desa Sukatani, Kecamatan Surade, dengan melintasi jembatan gantung yang saat ini membutuhkan pembangunan dan perbaikan. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Persiapan peringatan Hari Santri Nasional (HSN) ke-11 tingkat Kecamatan Ciracap mulai ditata sedemikian rupa karena momen penting membangkitkan semangat ukhuwah. Panglima Santri Kecamatan Ciracap yang juga Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Dadang Hermawan, turut hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan pelaksanaan HSN yang dijadwalkan berlangsung pada 22 Oktober 2026 mendatang. Rakor digelar di Aula Kantor Desa Ciracap, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Selasa (15/9/2026). Pertemuan tersebut dipimpin Ketua Panitia Pelaksana sekaligus Ketua MWC NU Kecamatan Ciracap, KH. Badrudin, dengan melibatkan berbagai unsur pemerintahan, keagamaan, keamanan, kesehatan, serta tokoh masyarakat. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala KUA Kecamatan Ciracap Sulaeman Jamal, unsur Forkopimcam yang diwakili Sekretaris Camat Ciracap Jenal Abidin. Selain itu hadir Bhabinkamtibmas Polsek Ciracap, Kepala Puskesmas Ciracap, Tim Dalduk, tokoh agama, tokoh masyarakat, jajaran Banser, Kepala Desa Ciracap Sopandi, serta Kepala Desa Purwasedar. Dalam kesempatan itu, H. Dadang Hermawan memberikan apresiasi kepada seluruh panitia yang telah bekerja mempersiapkan rangkaian kegiatan, khususnya kepada KH. Badrudin selaku ketua panitia. Menurutnya, peringatan Hari Santri bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi momentum untuk memperkuat kebersamaan serta peran santri dan ulama di tengah masyarakat. “Semoga seluruh rangkaian acara peringatan Hari Santri Nasional ini dapat terselenggara dengan sukses, lancar, dan penuh berkah,” ujar H. Dadang Hermawan. Sementara itu, KH. Badrudin memaparkan berbagai kebutuhan yang harus dipersiapkan untuk menunjang seluruh rangkaian kegiatan. Berdasarkan hasil pembahasan, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp99 juta. Besarnya kebutuhan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Rakor, mengingat kesiapan pendanaan menjadi bagian penting agar seluruh agenda HSN ke-11 dapat terlaksana sesuai rencana. Kepala KUA Kecamatan Ciracap, Sulaeman Jamal, menyampaikan dukungan terhadap rencana tersebut. Ia berharap seluruh pihak dapat bersama-sama membantu kelancaran persiapan, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan pendanaan. “Semoga rencana mulia ini senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, khususnya terkait pemenuhan kebutuhan pendanaan,” ungkapnya. Dukungan juga disampaikan Sekretaris Camat Ciracap, Jenal Abidin. Ia mengapresiasi keterlibatan berbagai unsur dalam persiapan HSN dan berharap pelaksanaannya nanti berlangsung tertib, aman, serta mampu memperkuat persatuan masyarakat. Rakor tersebut menjadi bagian dari konsolidasi awal untuk memastikan seluruh kebutuhan, teknis pelaksanaan, hingga dukungan lintas unsur dapat dipersiapkan secara matang menjelang puncak peringatan Hari Santri Nasional ke-11 tingkat Kecamatan Ciracap pada 22 Oktober 2026. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Sejumlah program prioritas dan program nasional di Kota Sukabumi kini berada dalam bayang-bayang penundaan. Kondisi serupa juga mengancam sejumlah alokasi belanja wajib pemerintah daerah, mulai dari belanja pegawai, jaminan kesehatan masyarakat, hingga pengelolaan sampah. Bahkan, kondisi keuangan daerah yang tertekan akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp159 miliar memunculkan kekhawatiran terhadap kemampuan Pemkot Sukabumi memenuhi sejumlah kebutuhan anggaran yang telah dialokasikan dalam APBD 2026. Tak menutup kemungkinan, belanja pegawai yang sebelumnya telah masuk dalam APBD 2026 ikut terdampak apabila kondisi fiskal tersebut tidak segera mendapatkan solusi. Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, mengakui pemotongan TKD tersebut memberikan tekanan yang cukup besar terhadap kemampuan keuangan daerah. “Kota Sukabumi dengan APBD hanya Rp1,3 triliun, potongan Rp159 miliar itu sangat terasa. Apalagi kebutuhan APBD kita memang lebih banyak untuk belanja pegawai,” ujar Bobby, Selasa (13/9). Menurutnya, dampak pemotongan tersebut tergambar dalam pembahasan Raperda Perubahan APBD bersama DPRD Kota Sukabumi. Dalam pembahasan itu, sempat tercatat kondisi defisit atau angka minus mencapai sekitar Rp40,7 miliar. Situasi tersebut membuat Pemkot Sukabumi harus berhitung ulang terhadap kemampuan anggaran untuk membiayai berbagai program yang telah direncanakan. Bobby menegaskan, Pemkot Sukabumi hingga kini masih menunggu kepastian terkait kelanjutan penyaluran TKD untuk Kota Sukabumi. Pemerintah daerah belum mengetahui secara pasti apakah dana transfer yang mengalami pemotongan tersebut akan kembali dikucurkan atau tidak. “Jadi kita masih menunggu kepastian, apakah TKD itu akan kembali diberikan atau tidak,” katanya. Jika tambahan dana transfer tidak kunjung diterima, Pemkot Sukabumi harus melakukan penyesuaian terhadap struktur anggaran. Sejumlah program yang telah direncanakan pun berpotensi mengalami penundaan atau penyesuaian sesuai kemampuan fiskal daerah. Besarnya nilai pemotongan menjadi persoalan serius bagi Kota Sukabumi. Dengan total APBD sekitar Rp1,3 triliun, kehilangan Rp159 miliar bukan angka kecil. Dampaknya tidak ringan dan bahkan berpotensi menggerus ruang fiskal pemerintah daerah untuk menjalankan program pembangunan sekaligus memenuhi kebutuhan belanja wajib. Karena itu, kepastian mengenai kembali atau tidaknya alokasi TKD menjadi sangat penting. Sebab, keputusan tersebut akan menentukan sejauh mana Pemkot Sukabumi mampu mempertahankan program prioritas tanpa mengorbankan kebutuhan dasar pemerintahan dan pelayanan publik. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, kini memiliki identitas dan semangat baru. Camat Surade Usep Supelita, SE., Kp., M.Si., menetapkan sebutan “SAKTI” sebagai akronim yang diharapkan menjadi ruh dalam membangun wilayah dan memperkuat kebersamaan masyarakat. SAKTI merupakan singkatan dari Sejahtera, Aman, Kompak, Taqwa, dan Indah. Pernyataan tersebut disampaikan Camat Usep di Rumah Dinas Camat Surade, Senin (14/9/2026), di hadapan jajaran staf Pemerintah Kecamatan Surade. Menurut Usep, sebutan SAKTI bukan sekadar rangkaian kata, melainkan sebuah harapan sekaligus semangat yang harus diwujudkan secara bersama-sama. Nilai-nilai tersebut diharapkan menjadi bagian dari karakter Kecamatan Surade dalam menjalankan pemerintahan maupun memberikan pelayanan kepada masyarakat. “SAKTI itu Sejahtera, Aman, Kompak, Taqwa, dan Indah. Ini menjadi harapan dan semangat kita bersama untuk Surade,” ujar Usep. Camat yang dikenal sederhana, apa adanya dan humoris tersebut juga mengajak seluruh aparatur kecamatan maupun masyarakat untuk tidak berhenti pada penggunaan istilah SAKTI sebagai slogan semata. Sebagai putra asli kelahiran Surade, Usep berharap identitas tersebut dapat menjadi pemantik semangat seluruh elemen masyarakat untuk membangun daerah secara bersama-sama. “Yang terpenting bukan hanya namanya, tetapi bagaimana makna SAKTI ini bisa kita pegang dan diwujudkan bersama,” katanya. Penyampaian tersebut turut diamini Lurah Surade Ahmad Yusuf beserta seluruh staf di lingkungan Kecamatan Surade. Dengan semangat SAKTI, Kecamatan Surade diharapkan terus berkembang menjadi wilayah yang sejahtera, tenteram, solid, religius, serta memiliki lingkungan yang semakin indah. Bagi Usep, kemajuan Surade tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi membutuhkan kekompakan seluruh unsur masyarakat. Karena itu, SAKTI diharapkan menjadi identitas sekaligus semangat bersama dalam membangun Surade ke depan. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Perubahan fungsi lahan yang selama puluhan tahun disebut diperuntukkan bagi fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) di RT 02, RW 10, Kelurahan Nanggeleng, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, menuai sorotan warga. Bangunan MCK yang disebut telah berdiri sejak puluhan telah dibongkar. Ironisnya, lokasi yang selama ini dimanfaatkan masyarakat tersebut kemudian berubah menjadi bangunan rumah yang disebut-sebut sebagai milik pribadi. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius, terutama karena warga menyebut lahan tersebut merupakan tanah wakaf yang sejak awal diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengatakan, status dan peruntukan lahan tersebut sudah diketahui secara turun-temurun. “Berdasarkan sejarah, itu turun-temurun. Semenjak saya menjadi RT pun, sudah jelas itu tanah diwakafkan untuk menjadi MCK,” ujarnya saat ditemui, Senin (14/9/2026). Menurutnya, MCK tersebut telah melewati sedikitnya tujuh kali pergantian kepemimpinan RT maupun RW. Selama itu pula, pengurus lingkungan hanya melakukan rehabilitasi terhadap bangunan karena fungsi lahan memang diketahui sebagai fasilitas MCK. “Kita dulu juga sebagai pengurus RT hanya bisa melakukan rehabilitasi saja. Karena di situ juga ada mata air, jadi dari orang tua dulu (yang mewakafkan) ingin menjadikan ini (MCK) sebagai ladang amal ibadahnya almarhumah,” katanya. Namun, keberadaan MCK tersebut kini tinggal cerita. Bangunan yang selama puluhan tahun digunakan masyarakat telah dibongkar dan lokasi tersebut dimanfaatkan untuk mendirikan rumah pribadi. Perubahan itu disebut sempat menjadi perbincangan warga. Sejumlah masyarakat bahkan datang untuk menanyakan keberadaan MCK sekaligus menyampaikan keberatan atas perubahan fungsi lokasi tersebut. Menurut narasumber, perubahan fasilitas yang telah digunakan masyarakat selama puluhan tahun semestinya tidak dilakukan tanpa terlebih dahulu melibatkan warga dalam musyawarah. “Menurut saya pribadi, harusnya sebelum MCK yang berdiri kokoh tadi dirubuhkan menjadi bangunan rumah pribadi, itu harusnya dimusyawarahkan dulu dengan warga,” ujarnya. “Dan itu sebenarnya sudah menjadi ramai pembicaraan di masyarakat saat MCK tersebut dirubuhkan. Banyak masyarakat yang datang ke saya, baik bertanya ataupun komplain,” sambungnya. Kini, persoalan tersebut tidak sekadar menyangkut pembongkaran sebuah bangunan MCK. Jika keterangan warga mengenai status wakaf benar, maka perlu dipastikan bagaimana status hukum tanah tersebut dan apakah perubahan pemanfaatannya telah melalui mekanisme yang sesuai. Dokumen wakaf, tujuan peruntukan tanah, pihak yang mengelola, hingga dasar perubahan fungsi lahan menjadi hal penting yang perlu ditelusuri. Selain itu, warga menyebut lokasi tersebut berada di kawasan bantaran sungai. Informasi tersebut juga masih perlu diverifikasi untuk memastikan status dan batas kawasan berdasarkan ketentuan tata ruang maupun aturan teknis lainnya. Legalitas bangunan rumah yang kini berdiri di lokasi tersebut turut menjadi pertanyaan. Warga menyebut bangunan itu belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Namun, informasi mengenai perizinan tersebut belum dapat dipastikan dan masih membutuhkan konfirmasi dari instansi terkait serta pihak yang membangun atau menguasai bangunan. Sementara itu, pihak Kelurahan Nanggeleng mengaku belum menerima laporan mengenai persoalan tersebut. Lurah Nanggeleng, Mulyono, mengatakan dirinya justru baru mengetahui adanya persoalan tersebut setelah dikonfirmasi. “Saya belum dapat laporan dari RT atau RW setempat. Justru saya baru dapat kabar ini,” kata Mulyono. Mulyono menambahkan, saat dikonfirmasi dirinya tengah berada di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi untuk mengikuti agenda rapat bersama para lurah. “Sekarang saya sedang di pemda, mau ada rapat dulu bersama semua lurah,” ujarnya. Dengan belum adanya laporan resmi dari RT maupun RW, pihak kelurahan juga belum dapat memberikan penjelasan lebih jauh mengenai dasar perubahan fungsi lahan tersebut. Persoalan ini pun menyisakan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab secara terang yaitu benarkah lahan tersebut merupakan tanah wakaf? Lalu muncul pertanyaan lain apa peruntukan wakafnya, siapa yang berwenang mengelola dan mengubah pemanfaatannya, serta apakah pembangunan rumah tersebut telah memenuhi ketentuan perizinan dan tata ruang? Kepastian mengenai hal tersebut penting agar persoalan tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat. Jika status tanah wakaf dapat dibuktikan, maka perubahan pemanfaatannya tentu perlu dilihat berdasarkan dokumen wakaf dan ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, jika terdapat dokumen atau dasar lain yang membenarkan perubahan fungsi tersebut, hal itu juga perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Desa Ubrug, Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, didorong untuk mengembangkan berbagai potensi lokal yang dimilikinya menjadi kekuatan ekonomi masyarakat. Pengembangan sektor pangan, pariwisata, kuliner, hingga usaha masyarakat dinilai dapat dikemas menjadi satu kesatuan yang saling menguatkan. Hal tersebut disampaikan Bupati Sukabumi H Asep Japar saat melepas Jalan Santai dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sukabumi (HJKS) ke-156 di Desa Ubrug, Kecamatan Warungkiara, Sabtu (12/9/2026). Asep Japar melihat Desa Ubrug memiliki modal potensi yang cukup untuk dikembangkan lebih jauh. Keberadaan potensi alam dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat menjadi bagian dari daya tarik desa apabila dikelola secara terarah dan dikemas secara menarik. Menurutnya, pengembangan Ubrug tidak harus dilakukan dengan membangun sesuatu yang baru. Potensi yang sudah ada di masyarakat justru perlu dipetakan, diperkuat, kemudian dikembangkan menjadi produk unggulan desa. “Potensi ini bisa dikemas menjadi paket wisata terpadu sehingga kunjungan wisatawan turut memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya. Konsep tersebut, kata Bupati, dapat menghubungkan berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari potensi wisata, kuliner, produk UMKM hingga sektor pangan. Dengan demikian, wisatawan yang datang tidak sekadar berkunjung, tetapi juga memiliki pengalaman sekaligus memberikan perputaran ekonomi bagi masyarakat setempat. Asep Japar juga menaruh perhatian terhadap penguatan sektor pangan di wilayah Warungkiara. Ia mengapresiasi program yang dijalankan melalui BUMDes di 12 desa, termasuk bagaimana potensi desa dapat dikelola menjadi kegiatan usaha yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. “Pariwisata kita kembangkan, pangan kita kuatkan, BUMDes kita berdayakan, dan masyarakat kita sejahtera,” tegasnya. Bupati berharap pengembangan potensi Desa Ubrug tidak berjalan sendiri. BUMDes, pemerintah desa, pelaku UMKM dan masyarakat perlu membangun kolaborasi sehingga setiap potensi yang dimiliki dapat menghasilkan nilai tambah. Ia juga mendorong BUMDes antardesa di Kecamatan Warungkiara untuk membangun jejaring usaha. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar produk dan potensi lokal memiliki pasar yang lebih luas sekaligus memperkuat perekonomian kawasan. Bagi Asep Japar, desa memiliki peran strategis dalam membangun kekuatan ekonomi Kabupaten Sukabumi. Karena itu, potensi lokal seperti yang dimiliki Ubrug harus terus didorong agar mampu menjadi sumber kesejahteraan masyarakat dan bagian dari upaya mewujudkan Sukabumi Mubarokah. Rangkaian kegiatan di Desa Ubrug kemudian dilanjutkan dengan peletakan batu pertama pembangunan Tugu Selamat Datang Kecamatan Warungkiara. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Perbaikan ruas Jalan Mareleng–Cikadal yang melintasi Desa Cibenda, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, mendapat sambutan positif dari masyarakat. Akses yang selama ini menjadi jalur penting bagi mobilitas warga kini mulai menunjukkan perubahan setelah dilakukan pengerjaan dari lapisan lapen hingga hotmix. Kepala Desa Cibenda, Adi Rizwan yang akrab disapa Hurung, bersama sejumlah warga meninjau langsung kondisi ruas jalan tersebut, Sabtu (12/9/2026). Suasana peninjauan berlangsung penuh antusias. Diawali salam “Salam Mubarokah” yang disambut warga dengan seruan “Aamiin”, kemudian “Sampurasun” yang dijawab kompak “Rampes”. Menurutnya, perbaikan jalan tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat Desa Cibenda. Selain membuat perjalanan lebih nyaman, kondisi jalan yang semakin baik dinilai akan memberikan dampak langsung terhadap aktivitas warga, termasuk akses pendidikan bagi anak-anak. “Atas nama masyarakat Desa Cibenda, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung perbaikan jalan ini,” kata Hurung. Ia secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Bupati Sukabumi H. Asep Japar, Wakil Bupati H. Andreas, Sekda Kabupaten Sukabumi H. Ade Suryaman, serta Kepala Dinas PU Kabupaten Sukabumi Uus Firdaus. Apresiasi juga disampaikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi H. Ujang Abdurrochim Rochmi yang selama ini dikenal dengan sapaan Dewan Batmen. Hurung menilai dukungan tersebut turut mendorong terealisasinya penanganan ruas jalan yang memiliki arti penting bagi masyarakat di wilayah Ciemas tersebut. “Alhamdulillah, proses perbaikan jalan ini berjalan lancar, mulai dari pengerjaan lapen sampai dilanjutkan dengan lapisan hotmix. Kami tentu sangat mengapresiasi perhatian dan alokasi anggaran untuk jalan ini,” ujarnya. Ia menyebut, perubahan kondisi jalan mulai dirasakan masyarakat. Warga yang sehari-hari menggunakan jalur tersebut kini memiliki akses yang lebih nyaman untuk menjalankan berbagai aktivitas. “Warga sangat senang dan sumringah. Jalan yang bagus tentu memudahkan aktivitas sehari-hari, termasuk anak-anak kita yang pergi dan pulang sekolah,” ungkapnya. Bagi pemerintah desa, perbaikan infrastruktur jalan bukan sekadar memperbaiki permukaan jalan. Infrastruktur yang memadai juga menjadi bagian penting dalam membuka akses ekonomi, pendidikan, pelayanan masyarakat, serta memperkuat konektivitas antarwilayah. Karena itu, Hurung berharap penanganan infrastruktur di wilayahnya tidak berhenti pada satu ruas jalan saja. Ia mendorong agar pembangunan dan pemeliharaan jalan dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. “Atas nama seluruh masyarakat Desa Cibenda, kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pembangunan seperti ini terus berlanjut dan berkesinambungan,” pungkasnya. Ia berharap pembangunan infrastruktur tersebut semakin memperkuat upaya mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang Mubarokah yaitu Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah, sejalan dengan semangat Jawa Barat Istimewa dan Indonesia Emas. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM-DPP Paguyuban Jampang Tandang Makalangan (PJTM) di bawah kepemimpinan Ketua Umum, H. Hendra Permana, S.Sos., M.M., menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako serta pakaian layak pakai. Bantuan diperuntukkan bagi warga Kampung Cigadog, Desa Kertajaya, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, yang menjadi korban kebakaran. Kegiatan berlangsung pada Jumat, 11 September 2026. Bantuan tersebut diserahkan kepada 7 Kepala Keluarga (KK) yang mencakup 19 jiwa yang terdampak langsung peristiwa kebakaran dua hari lalu, Rabu (9/9/2026). Ketua Umum PJTM, H. Hendra Permana, menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan wujud kepedulian dan keprihatinan paguyuban terhadap musibah yang menimpa warga. “Ini adalah bentuk kepedulian sosial kami, sebagai tali asih perhatian dan keprihatinan. Semoga warga yang terdampak diberi kekuatan dan ketabahan, mampu menerima musibah ini, serta tetap memiliki semangat untuk menyongsong kehidupan ke depannya,” ujar H. Hendra. Selain memberikan bantuan, PJTM juga menghimbau kepada pihak pemerintah agar dapat memberikan perhatian dan kebijakan berupa dukungan pembangunan tempat tinggal, sehingga warga dapat kembali memiliki rumah dan melanjutkan kehidupan dengan layak. Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Sekretaris Jenderal PJTM, Hendrik Firmansyah, didampingi Ketua Bidang Sumber Daya Alam DPP PJTM sekaligus warga Desa Kertajaya, Dede Kusdinar (Oding), serta Komandan Pasukan Khusus Jagaraksa, Dendi Supriatman (Bah Dendi). Dalam kesempatan tersebut, Sekjen Hendrik Firmansyah, Waka Jagaraksa, beserta Ketua Bidang SDA Dede Kusdinar menyampaikan apresiasi yang tinggi atas inisiatif dan kepedulian Ketua Umum PJTM terhadap masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, perwakilan 7 KK terdampak menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah membantu, khususnya kepada Ketum PJTM H. Hendra Permana, Sekjen Hendrik Firmansyah, Ketua Bidang SDA Dede Kusdinar, serta Danpasus Jagaraksa Bah Dendi. “Terima kasih, semoga segala kebaikan yang Bapak/Ibu berikan dibalas dengan berlipat ganda oleh Allah SWT,” ucap perwakilan warga diiringi haru. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Persoalan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cikundul kembali membuka lembaran baru terkait desakan masyarakat yang makin mengkristal. Keluhan warga terhadap dampak operasional TPA akhirnya mendapat respons langsung Pemerintah Kota Sukabumi yang mulai menyiapkan langkah penanganan, termasuk menguruk area pemakaman wakaf yang terdampak air lindi. Namun lagi-lagi permasalahan yang menjadi pekerjaan rumah yang cukup pelik bagi Pemkot Sukabumi itu terbentur masalah anggaran yang tidak sedikit. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, saat menemui warga yang menggelar aksi di kawasan TPA Cikundul, Jumat (11/9/2026). Kata Bobby, membenahi sistem persampahan membutuhkan biaya besar. Di saat kebutuhan penanganan TPA meningkat, kemampuan fiskal Kota Sukabumi justru tengah tertekan. Dengan APBD sekitar Rp1,3 triliun, Pemkot Sukabumi harus menghadapi pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp149 miliar dari pemerintah pusat. Tekanan fiskal tersebut ikut memengaruhi pembahasan anggaran daerah. Dalam pembahasan Raperda bersama DPRD, pemerintah juga menghadapi kebutuhan penyesuaian anggaran sekitar Rp40,7 miliar. Kondisi tersebut membuat Pemkot harus menentukan mana kebutuhan yang dapat dikerjakan segera dan mana yang harus menunggu penganggaran berikutnya. Bobby mengatakan, Bappeda akan diminta menghitung serta memetakan ruang fiskal yang tersedia untuk membiayai pengurukan makam terdampak lindi. Jika kebutuhan belum seluruhnya dapat ditampung dalam perubahan APBD 2026, pemerintah akan mengupayakan pembiayaan melalui APBD murni 2027. Pemkot masih menunggu kemungkinan pengembalian TKD dari pemerintah pusat hingga 24 September 2026. Jika tambahan transfer diterima, ruang fiskal tersebut diharapkan dapat digunakan untuk mempercepat program prioritas, termasuk penanganan sampah. Sebelumnya, Pemkot Sukabumi juga telah menerima Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp8 miliar. Bobby didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Sukabumi Yudi Sutriana. Di hadapan warga, pemerintah memastikan persoalan yang selama ini dikeluhkan tidak akan dibiarkan tanpa penanganan. Salah satu tuntutan yang akan segera ditindaklanjuti adalah kondisi makam wakaf yang terdampak rembesan air lindi ketika hujan. Pemkot menyiapkan pengurukan sebagai langkah penanganan awal. Bobby menyebut kebutuhan tersebut akan dihitung terlebih dahulu agar dapat segera dimasukkan dalam kemampuan anggaran daerah. “Berapa ketersediaan anggarannya, kita akomodir dulu. Yang penting jalan dulu,” tegas Bobby. Namun, persoalan Cikundul ternyata jauh lebih besar daripada sekadar pengurukan makam. Pemerintah menyadari bahwa selama sampah terus bertumpuk dan seluruh beban pengelolaan berakhir di TPA, persoalan serupa akan terus berulang. Karena itu, Pemkot Sukabumi mulai menyiapkan pola baru dengan mengurangi sampah yang masuk ke Cikundul dari sumbernya. Cikundul tidak boleh terus menjadi satu-satunya tempat bergantungnya sistem persampahan Kota Sukabumi. Salah satu strategi yang disiapkan adalah memperkuat Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di berbagai wilayah. Pemkot bahkan menyiapkan pengadaan mesin insinerator untuk TPS 3R Cisarua. Fasilitas tersebut diarahkan untuk membantu mengolah sampah dari wilayah Cikole sehingga tidak seluruhnya harus dibawa ke TPA Cikundul. Rencana tersebut akan diperluas. Pemkot telah menyiapkan pengembangan TPS 3R hingga 12 titik. Sebagian ditargetkan mulai direalisasikan pada 2027 dan seluruhnya dapat dikembangkan apabila kemampuan anggaran memungkinkan. Konsepnya jelas yaitu semakin banyak sampah selesai di tingkat sumber, semakin sedikit sampah yang dibebankan kepada Cikundul. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya memadamkan persoalan ketika dampaknya sudah dirasakan masyarakat, tetapi mulai membangun sistem pengelolaan sampah yang mampu mengurangi beban TPA sejak dari hulu. Di tengah polemik tersebut, tuntutan masyarakat tidak hanya menyangkut air lindi dan kondisi makam. Warga juga mempertanyakan rencana relokasi TPA serta persoalan sertifikat lahan yang sebelumnya disebut pernah dijanjikan. Untuk tuntutan tersebut, Pemkot menyatakan masih akan melakukan pembahasan bersama perangkat daerah yang memiliki kewenangan. Artinya, persoalan Cikundul kini berada pada persimpangan penting. Pemerintah dituntut menghadirkan langkah nyata di tengah keterbatasan fiskal, sementara masyarakat menginginkan persoalan yang sudah berlangsung tidak kembali berhenti pada janji penanganan. Bobby memastikan aspirasi warga menjadi bagian dalam menentukan arah kebijakan pemerintah. Menurutnya, penanganan Cikundul memang tidak dapat diselesaikan dalam satu langkah. Tetapi pemerintah memastikan prosesnya harus dimulai. “Sekali lagi penanganan TPA Cikundul membutuhkan proses bertahap, namun aspirasi masyarakat tetap menjadi dasar dalam menentukan langkah kebijakan,” tegas Bobby. (Usep)