SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Enam alumni SMKN 4 Kota Sukabumi memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan ke China melalui program beasiswa hasil kerja sama sekolah dengan XCMG Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang alat berat. Program ini membuka peluang bagi para peserta untuk meniti karier di perusahaan tersebut setelah menyelesaikan pendidikan. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SMKN 4 Kota Sukabumi, Cecep Suwandar, mengatakan kerja sama dengan XCMG Indonesia memasuki tahun kedua. Jika sebelumnya kemitraan berfokus pada peluang perekrutan lulusan, kini program tersebut berkembang dengan memberikan akses pendidikan tinggi di China sekaligus pengalaman kerja di industri alat berat. “Untuk tahap kedua, ada tawaran beasiswa kuliah. Setelah kuliah, mereka bekerja di perusahaan XCMG Indonesia,” ujar Cecep saat diwawancarai wartawan, Rabu (21/10). Pendidikan berlangsung selama tiga tahun dengan pola pembelajaran yang memadukan teori dan praktik. Peserta menjalani satu setengah tahun pembelajaran di kelas, dilanjutkan satu semester magang di perusahaan XCMG di China, kemudian satu tahun magang di XCMG Indonesia. Selama menjalani program magang, peserta juga berkesempatan memperoleh pendapatan atau gaji. Skema tersebut diharapkan tidak hanya memperkaya pengalaman kerja, tetapi juga membantu meringankan beban pembiayaan keluarga selama peserta mengikuti program pendidikan. Dalam skema beasiswa ini, biaya kuliah dan asrama ditanggung oleh program. Adapun biaya paspor, visa, perjalanan keberangkatan dan kepulangan, serta kebutuhan harian, termasuk makan, masih menjadi tanggung jawab orang tua atau peserta. Cecep mengungkapkan, pada awalnya sekolah mendapat tawaran untuk mengirimkan 30 siswa. Namun, setelah mempertimbangkan kesiapan orang tua, jumlah peserta yang diberangkatkan pada tahap pertama ditetapkan sebanyak enam alumni. Setelah para peserta mulai menjalani pendidikan di China, Cecep mendapat undangan dari kampus mitra untuk melakukan kunjungan selama lima hari. Kunjungan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat kemitraan sekaligus membahas keberlanjutan program pendidikan bagi lulusan SMK. Pembahasan juga mencakup penyusunan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan pihak kampus di China. Pihak kampus berharap kerja sama tersebut dapat berlanjut pada tahun-tahun berikutnya dengan jumlah mahasiswa yang lebih banyak. Sebagai tindak lanjut, perwakilan kampus dijadwalkan berkunjung ke Indonesia pada 28 Oktober untuk membahas proyeksi penerimaan mahasiswa angkatan 2027. Menurut Cecep, kesempatan belajar di China menjadi modal berharga bagi lulusan SMK untuk meningkatkan kompetensi, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. Selain keterampilan teknis, peserta juga berpeluang mempelajari bahasa Mandarin, termasuk kemampuan membaca dan menulis. Penguasaan bahasa Mandarin dan pengalaman internasional diharapkan menjadi nilai tambah ketika para lulusan kembali memasuki dunia kerja di Indonesia. Kombinasi kompetensi teknis, kemampuan bahasa asing, dan pengalaman industri dapat memperluas peluang kerja sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja vokasi. Program ini juga terbuka bagi alumni SMK yang telah berusia minimal 18 tahun. Cecep berharap kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan lebih banyak lulusan pada periode berikutnya, dengan dukungan orang tua agar mereka mampu mengikuti pendidikan dan pengembangan keterampilan di luar negeri. Ia juga berpesan kepada enam alumni yang sedang menempuh pendidikan di China agar menjaga sikap, membawa nama baik Indonesia, dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyerap ilmu sebanyak-banyaknya. “Intinya, anak-anak kami yang kuliah di sana harus berperilaku baik, mencerminkan bahwa bangsa kita bisa lebih baik di sana, menyerap ilmunya, mengembangkan di Indonesia, dan tetap menjaga sikap,” tandasnya. Melalui kemitraan ini, SMKN 4 Kota Sukabumi berharap pendidikan vokasi tidak berhenti pada penguasaan keterampilan di bangku sekolah. Akses pendidikan internasional, pengalaman magang, dan peluang berkarier di industri diharapkan menjadi jalan bagi lulusan untuk meningkatkan kualitas diri sekaligus memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang kompeten. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Sampah yang selama ini identik dengan persoalan lingkungan, di tangan warga Kelurahan Warudoyong, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, justru menjadi sumber manfaat dan peluang ekonomi. Berkat inovasi pengelolaan berbasis masyarakat, mulai dari budidaya magot hingga bank sampah, Warudoyong berhasil meraih juara pertama pengelolaan sampah tingkat Kota Sukabumi. Program yang berjalan hampir satu tahun di RW 1 tersebut membuktikan bahwa pengelolaan sampah tidak selalu membutuhkan fasilitas berskala besar. Dengan mengoptimalkan potensi lingkungan, warga mengintegrasikan pemilahan sampah, pengolahan sampah organik, peternakan bebek dan ayam, serta pengumpulan sampah anorganik melalui bank sampah. Lurah Warudoyong, Nuke Nurulaini, menjelaskan bahwa sampah organik diolah melalui budidaya magot. Prosesnya dimulai dari pengelolaan lalat hingga menghasilkan telur yang kemudian dibudidayakan menggunakan sampah organik. Magot yang tumbuh selanjutnya dimanfaatkan sebagai pakan bebek dan ayam. Menurut Nuke, metode tersebut memberikan nilai tambah karena sampah organik tidak hanya berkurang, tetapi juga menghasilkan pakan ternak yang mendukung pertumbuhan hewan. Hasilnya mulai terlihat dari bertambahnya populasi bebek, sehingga pengelola kini berupaya memperluas area peternakan. “Alhamdulillah, sekarang bebeknya sudah mulai banyak. Karena protein dari magot ini bagus, perkembangannya juga cepat. Kami sudah mulai memperluas area untuk tempat beternak bebek,” kata Nuke, Rabu (21/10/2026). Pengelolaan kegiatan dilakukan secara berkelompok dengan melibatkan ketua RW sebagai penanggung jawab, bersama unsur RT, Linmas, dan warga setempat. Kolaborasi tersebut menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan program, mulai dari pengumpulan sampah hingga pemeliharaan ternak. Dukungan lainnya datang dari warga yang meminjamkan lahannya secara gratis untuk kegiatan pengolahan sampah dan peternakan. Lahan itu dapat digunakan selama pemiliknya belum membutuhkan kembali, dengan kesepakatan lokasi harus tetap terjaga kebersihan dan perawatannya. Ke depan, pengelola menargetkan peternakan tersebut dapat menghasilkan pendapatan bagi masyarakat. Jika populasi bebek sudah memadai, bebek dan telurnya akan dijual, termasuk kepada pedagang jamu. Untuk sementara, hasil yang tersedia juga dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan warga sekitar. “Kalau bebeknya sudah banyak, rencananya kami jual bebeknya dan telurnya juga dijual ke tukang jamu. Jadi ada nilai ekonominya. Yang penting masyarakat bisa bekerja sama dan merasakan manfaatnya,” tuturnya. Sementara itu, sampah anorganik dikelola melalui bank sampah di lingkungan RW 1. Pemilahan sejak dari sumbernya menjadi kunci agar sampah organik dapat diolah menjadi media budidaya magot, sedangkan material anorganik dikumpulkan untuk penanganan lebih lanjut. Dengan pola ini, hanya residu yang benar-benar tidak dapat diolah yang masih perlu dibuang. Pengembangan pengelolaan sampah juga diarahkan pada pemanfaatan mesin pencacah plastik bantuan Pemerintah Kota Sukabumi. Peralatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai jual material plastik sekaligus membuka peluang tambahan pendapatan bagi warga. Namun, mesin pencacah itu belum dapat dioperasikan karena masih membutuhkan persiapan, terutama ketersediaan listrik dengan daya memadai dan penataan lokasi. Pihak kelurahan telah mulai berkoordinasi dengan PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik tersebut. “Target kami pada 2027, sampah anorganik dari seluruh wilayah Kelurahan Warudoyong bisa masuk ke RW 1 untuk dikelola. Tempatnya sudah ada, tinggal ditata, dan kami sedang mengupayakan kebutuhan listrik untuk mesin pencacah plastik,” ungkap Nuke. Meski demikian, sistem pengelolaan sampah tidak akan dipaksakan seragam di seluruh wilayah. Kelurahan Warudoyong memiliki lima RW dengan karakteristik lingkungan berbeda sehingga pendekatan yang diterapkan perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Sosialisasi terus dilakukan untuk mendorong masyarakat membiasakan pemilahan sampah dan memanfaatkan sarana pengolahan yang sesuai. Salah satu alternatif yang didorong adalah penggunaan lubang biopori untuk membantu menangani sampah organik di lingkungan permukiman. Nuke menegaskan, perubahan perilaku masyarakat membutuhkan edukasi yang berkelanjutan. Kebiasaan memilah sampah tidak dapat dibangun secara instan, terlebih jika warga belum merasakan manfaat langsung dari kegiatan tersebut. “Untuk mengubah pola perilaku masyarakat itu perlu dilakukan terus-menerus, tidak bisa instan. Kalau ada manfaat dan nilai ekonomi yang dirasakan, masyarakat juga akan lebih terdorong untuk ikut terlibat,” katanya. Saat ini, pengelolaan sampah di RW 1 masih mengandalkan kemampuan warga secara mandiri dan belum melibatkan pihak swasta. Kelurahan Warudoyong juga belum memiliki tempat pengolahan sampah dengan prinsip *reduce, reuse, recycle* (TPS 3R). Kendati demikian, keterbatasan fasilitas tidak menyurutkan inisiatif warga untuk mengembangkan sistem pengelolaan sesuai potensi lingkungan dan semangat gotong royong. Bank sampah yang telah berjalan turut dipromosikan melalui media sosial, termasuk TikTok, untuk memperluas partisipasi masyarakat. Upaya ini diharapkan semakin memperkuat kesadaran bahwa sampah harus dipilah sejak dari rumah dan dapat dimanfaatkan kembali sesuai jenisnya. Prestasi sebagai juara pertama menjadi dorongan bagi Kelurahan Warudoyong untuk terus mengembangkan program tersebut. “Melalui budidaya magot, peternakan, dan bank sampah, warga tidak hanya berupaya mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA Cikundul, tetapi juga membangun pola pengelolaan yang memberikan manfaat lingkungan sekaligus peluang ekonomi bagi masyarakat,” tutupnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kota Sukabumi memperkuat penanganan sampah dari tingkat lingkungan menyusul penutupan tempat pembuangan sampah (TPS) liar di RW 01, Kelurahan Nyomplong, Kecamatan Warudoyong, Rabu (21/10/2026). Langkah tersebut tidak hanya bertujuan menertibkan pembuangan sampah, tetapi juga mendorong perubahan pola pengelolaan sampah agar lebih tertata dan memberikan manfaat ekonomi. Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana menegaskan, penertiban TPS liar diperlukan karena aktivitas pembuangan sampah di lokasi tersebut telah mengganggu kebersihan dan fungsi fasilitas umum. Sampah yang menumpuk bahkan berserakan hingga menutupi trotoar dan meluber ke badan jalan. Kegiatan penutupan itu turut dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Sukabumi Yudi Sutriana, Camat Warudoyong Raden Abdul Muiz, serta Lurah Warudoyong Nuke Nurulaini. Bobby menjelaskan, penanganan TPS liar berbeda dengan TPS resmi yang selama ini digunakan warga. Penutupan TPS liar dilakukan sebagai bentuk penegakan aturan, sedangkan penutupan TPS resmi harus mempertimbangkan kesepakatan masyarakat setempat. “Fokus pemerintah saat ini adalah penutupan TPS liar karena memang menyalahi aturan. Sampah sudah berserakan di trotoar, bahkan ada yang sampai ke badan jalan. Itu yang menjadi perhatian kami,” tegas Bobby. Menurutnya, penutupan TPS resmi tidak dapat dilakukan secara sepihak. Pemerintah perlu memastikan adanya persetujuan warga yang dibuktikan melalui tanda tangan pengurus RT, RW, tokoh masyarakat, dan masyarakat di lingkungan terkait. Kesepakatan tersebut sekaligus menjadi dasar bagi warga untuk mengambil tanggung jawab dalam pengelolaan sampah setelah fasilitas pembuangan ditutup. Dengan demikian, penertiban tidak justru memunculkan titik pembuangan liar baru di lokasi lain. “Jangan sampai setelah TPS ditutup, masyarakat justru membuang sampah ke sungai. Bukan begitu solusinya. Harus ada kesepakatan, ada petugas atau satgas di lingkungan, dan ada mekanisme pengumpulan serta pengangkutan sampah yang jelas,” ujarnya. Sebagai langkah lanjutan, Pemkot Sukabumi mendorong sistem pengumpulan sampah berbasis lingkungan dengan menyediakan gerobak sampah serta memperkuat koordinasi bersama DLH. Sampah rumah tangga dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian diangkut sesuai jadwal yang disepakati sebelum dibawa ke tempat pemrosesan akhir. Bobby juga meminta setiap RT dan RW mulai membangun sistem pengelolaan sampah mandiri melalui pembentukan satuan tugas di tingkat lingkungan. Satgas tersebut diharapkan mampu mengoordinasikan pemilahan, pengumpulan, hingga pemanfaatan sampah berdasarkan potensi wilayah masing-masing. Pendekatan yang didorong bukan sekadar mengangkut sampah dari permukiman, melainkan mengolahnya sejak dari sumber. Sampah nonorganik dapat disalurkan kepada pengepul untuk dimanfaatkan kembali, sedangkan sampah organik bisa diolah menjadi kompos melalui lubang biopori atau dimanfaatkan untuk budidaya maggot. Pelaksanaannya dapat dikoordinasikan dengan pemerintah kelurahan agar program pengolahan sampah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Bobby menyebutkan, mulai 2027 dana kelurahan akan diarahkan untuk mendukung kegiatan pengolahan sampah di tingkat wilayah. Kebijakan ini diharapkan menjadi dorongan bagi masyarakat untuk beralih dari pola penanganan konvensional menuju sistem pengelolaan yang lebih produktif. “Ke depan, kita ingin mengubah kebiasaan dari sekadar buang, angkut, lalu buang menjadi sampah yang dibuang dan dikelola. Masyarakat harus mulai mengolah sampah dari lingkungannya sendiri sehingga ada manfaat ekonomi yang bisa dihasilkan,” jelasnya. Di sisi lain, Pemkot Sukabumi juga menyiapkan dukungan teknologi untuk memperkuat kapasitas pengolahan sampah. Berdasarkan informasi yang diterima Bobby, pemerintah provinsi telah menyiapkan satu unit insinerator berkapasitas 500 kilogram per jam. Dengan kapasitas nominal tersebut, alat itu secara teoritis mampu mengolah hingga lima ton sampah apabila beroperasi selama 10 jam. Peralatan tersebut dilengkapi hydraulic press untuk memadatkan sampah dan mengurangi kadar air sebelum proses pembakaran. Pemkot Sukabumi juga berharap memperoleh tambahan unit insinerator dari pemerintah provinsi melalui pengajuan yang tengah diproses. Selain fasilitas tersebut, pemerintah kota merencanakan pengadaan insinerator berkapasitas lima ton yang akan ditempatkan di kawasan Jalan Kapitan Cikundul. Bobby menjelaskan, dokumen lingkungan untuk rencana pengadaan itu telah diproses, sementara penyelesaian sertifikat ramah lingkungan masih perlu dipastikan sebelum pelaksanaan. Penempatan kedua fasilitas akan disesuaikan dengan kebutuhan dan hasil evaluasi teknis. Penggunaan teknologi tersebut diharapkan membantu mengurangi volume sampah yang harus dikirim ke tempat pemrosesan akhir (TPA) Cikundul. Bobby menambahkan, efektivitas pengolahan sampah di tingkat lingkungan dan kecamatan akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan kebutuhan fasilitas tambahan pada tahun-tahun berikutnya. Pemerintah juga mengkaji peluang pemanfaatan hasil pengolahan sampah menjadi produk bernilai guna, termasuk bahan baku paving block, sepanjang memenuhi persyaratan teknis dan ketentuan lingkungan. Menurut Bobby, keberhasilan pembenahan sistem persampahan sangat bergantung pada upaya penanganan dari hulu. Karena itu, penguatan TPS 3R, pemilahan sampah rumah tangga, serta penerapan ekonomi sirkular perlu berjalan beriringan agar volume sampah yang dibawa ke TPA semakin berkurang. “Kalau pengolahan di hulu sudah berjalan di setiap kecamatan, melalui TPS 3R dan ekonomi sirkular, baru kita evaluasi kebutuhan penanganan di TPA Cikundul. Prinsipnya, sampah harus diselesaikan sedekat mungkin dari sumbernya,” tandasnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Penanganan pascakebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cikundul, Kota Sukabumi, tidak berhenti setelah api berhasil dikendalikan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kini menyiapkan langkah lanjutan untuk menekan risiko kebakaran berulang, terutama melalui pengendalian gas metana dan penataan timbunan sampah. Kepala DLH Kota Sukabumi, Yudi Sutriana, mengatakan sejumlah program mitigasi tengah dipersiapkan, di antaranya pemasangan pipa gas metana, penyediaan empat tandon air, pengurugan sampah, serta pembangunan posko pengawasan. Langkah tersebut diperkuat dengan pemantauan rutin dan penyemprotan air untuk menjaga kondisi area bekas kebakaran. Salah satu perhatian utama DLH adalah potensi gas metana yang masih dapat terbentuk di dalam timbunan sampah. Kondisi ini tidak hanya ditemukan pada zona yang masih beroperasi, tetapi juga berpotensi terjadi di area yang sudah lama tidak digunakan. “Gas metana itu tetap ada meskipun zona sudah tidak aktif dan sudah bertahun-tahun. Karena itu, pemasangan pipanisasi sangat penting agar gas bisa keluar ke udara dan tidak terperangkap di dalam timbunan sampah,” terang Yudi, Rabu (21/10/2026). Untuk mengantisipasi risiko tersebut, DLH merencanakan pemasangan jaringan pipa pada zona 1 yang memiliki luas sekitar 1,5 hektare. Sementara zona 2 dengan luas kurang lebih 0,6 hektare dilaporkan telah berhasil ditangani setelah kebakaran pada Sabtu lalu. Yudi menyebutkan, pemasangan pipa gas metana juga berkaitan dengan pemenuhan sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup mengenai penghentian praktik open dumping. Pihaknya berharap pekerjaan tersebut dapat direalisasikan pada November mendatang. Selain mengantisipasi akumulasi gas, DLH akan menyediakan empat tandon air di beberapa titik strategis, termasuk zona 1 dan zona 4. Fasilitas tersebut disiapkan untuk mendukung kebutuhan penanganan apabila muncul indikasi kebakaran atau titik panas di kawasan TPA. Pengurugan sampah juga masuk dalam rangkaian mitigasi yang direncanakan. Menurut Yudi, penanganan harus mencakup zona aktif dan nonaktif karena panas masih berpotensi terperangkap di dalam timbunan apabila tidak ditangani secara tepat. “Kalau sampah tidak diurug, hawa panasnya bisa tetap terperangkap, baik di zona aktif maupun nonaktif. Untuk zona aktif, anggarannya sudah tersedia,” ungkapnya. Di samping pembangunan sarana pendukung, DLH mempertahankan pola pengawasan melalui penugasan petugas secara bergiliran. Pemantauan dilaksanakan pada pagi dan siang hari, serta dilanjutkan pada malam hari untuk mengawasi perkembangan kondisi lapangan. “Setiap hari kami menugaskan anak buah secara bergiliran untuk menjaga TPA, memantau, memonitor, dan melaporkan progresnya kepada kami. Ini bagian dari upaya mitigasi yang terus kami lakukan,” katanya. DLH juga merencanakan pembangunan posko penjagaan di sekitar jembatan timbang. Keberadaan posko ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus memastikan petugas tetap siaga dalam memantau aktivitas di lingkungan TPA. Yudi menegaskan, pencegahan kebakaran membutuhkan keterlibatan semua pihak yang beraktivitas di kawasan tersebut. Pekerja maupun pemulung diimbau menjaga kedisiplinan, khususnya dengan tidak membuang puntung rokok sembarangan yang berpotensi menjadi sumber penyalaan. “Kami tetap mengimbau masyarakat, pekerja, maupun pemulung yang masuk ke area TPA agar tidak membuang puntung rokok sembarangan. Ini harus menjadi perhatian bersama untuk mencegah kebakaran,” tegasnya. Sementara itu, penyemprotan air menggunakan mobil tangki tetap dilakukan secara berkala sebagai bagian dari upaya pendinginan. Berdasarkan pemantauan terakhir yang disampaikan Yudi, titik api dan titik asap sudah tidak ditemukan. Sebelumnya, Basarnas turut melakukan pemeriksaan menggunakan drone termal untuk mendeteksi kemungkinan adanya sumber panas di area terdampak. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan kondisi kawasan pascakebakaran. Meski kondisi terkini menunjukkan perkembangan positif, DLH tetap mewaspadai potensi kebakaran susulan, terutama ketika cuaca panas dan ekstrem. Pengendalian gas metana, ketersediaan air, penanganan timbunan sampah, serta pengawasan berkelanjutan menjadi langkah yang disiapkan untuk memperkuat keamanan TPA Cikundul. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kota Sukabumi memfasilitasi pengurusan legalitas tanah bagi warga penggarap Blok Kibitay, Kelurahan Situmekar, Kecamatan Lembursitu. Keputusan tersebut diarahkan untuk membuka jalan menuju kepastian hukum atas lahan yang selama ini dikelola masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutannya sebagai aset keluarga lintas generasi.   Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menyerahkan rekomendasi pengurusan legalitas tanah kepada warga penggarap pada Rabu (21/10/2026). Melalui langkah tersebut, pemerintah daerah mendorong agar proses administrasi pertanahan dapat berjalan sesuai ketentuan hingga memberikan kepastian status hukum bagi para penggarap. “Hari ini kita memberikan rekomendasi untuk pengurusan surat-surat tanah milik negara yang diserahkan menjadi milik penggarap di Blok Kibitay. Mudah-mudahan secepatnya selesai dan segera diserahterimakan kepada para warga penggarap,” ujar Ayep Zaki. Berdasarkan surat rekomendasi Wali Kota Sukabumi Nomor 500.17/rekom.32/bpkpd/2026 tertanggal 7 Oktober 2026, terdapat 59 petani penggarap dengan total luas lahan mencapai 37.767 meter persegi yang menjadi sasaran pengurusan legalitas tersebut. Rekomendasi itu menjadi bagian dari tahapan administrasi untuk mendukung proses pengurusan dokumen pertanahan, termasuk sertifikat hak milik sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Untuk mendukung kelancaran prosesnya, Pemkot Sukabumi berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Sukabumi. Ayep menegaskan, fasilitasi tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan publik yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kepastian legalitas tanah diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum sekaligus membuka peluang bagi warga untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan secara produktif. Namun, ia mengingatkan bahwa tanah yang nantinya memperoleh legalitas harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik. Lebih lanjut dia menjelaskan, lahan tersebut tidak semestinya hanya dipandang sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi saat ini, tetapi juga perlu dipertahankan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi penerus. “Tanah ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh warga Kibitay dan tidak dijual belikan, tetapi menjadi aset yang terus menerus diturunkan pada generasi selanjutnya,” tegasnya. Pesan tersebut menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan manfaat tanah bagi keluarga penggarap. Selain menjadi penopang aktivitas ekonomi, lahan diharapkan dapat menjadi aset jangka panjang yang diwariskan kepada anak cucu, bukan sekadar diperjualbelikan untuk kepentingan sesaat. Dalam kegiatan tersebut, Ayep didampingi Asisten Pemerintahan Daerah Setda Kota Sukabumi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), perwakilan BPN Kota Sukabumi, Camat Lembursitu, serta Lurah Situmekar. Pemkot Sukabumi berharap proses pengurusan legalitas tanah bagi 59 petani penggarap tersebut dapat dituntaskan melalui tahapan administrasi yang berlaku. Penyelesaian proses ini menjadi penting agar upaya fasilitasi pemerintah tidak berhenti pada penyerahan rekomendasi, tetapi berlanjut menuju kepastian status hukum lahan. Dengan demikian, langkah yang ditempuh Pemkot Sukabumi diharapkan tidak hanya membantu warga memperoleh legalitas tanah, tetapi juga memperkuat kesadaran untuk menjaga dan memanfaatkan lahan secara bertanggung jawab sebagai aset keluarga lintas generasi. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM — Seekor sapi jenis Limosin bernama “Si Gemoy” ditemukan terkapar tak bernyawa di areal persawahan Kampung Cicariu RT 08 RW 03, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Selasa pagi, 20 Oktober 2026. Kematian sapi milik warga tersebut menyisakan kesedihan bagi keluarga pemilik dan warga yang mengenalnya. Sapi berbadan besar itu merupakan milik Mang Ibo dan Ibu Ita, warga Kampung Cibuntu, Desa Buniwangi, Kecamatan Surade. Selama ini, Si Gemoy dititipkan untuk dipelihara oleh Wa Jeuro yang tinggal di Kampung Cicariu, Desa Cipeundeuy. Sebelum ditemukan meninggal dunia, kondisi Si Gemoy diketahui sudah menurun. Menurut Wa Jeuro selaku pengurus sapi, tanda-tanda tersebut terlihat sejak tiga hari sebelumnya. Bahkan, Mang Ibo dan Ibu Ita telah mendatangi lokasi untuk melihat secara langsung kondisi hewan peliharaan mereka. Upaya menjaga kondisi Si Gemoy juga dilakukan hingga menjelang pagi. Wa Jeuro mengungkapkan, dirinya bersama pihak yang menjaga sapi tersebut masih memantau kondisinya hingga pukul 03.00 WIB. “Malam sebelumnya kami menjaganya hingga pukul 03.00 dini hari. Karena sudah pagi, kami pulang untuk beristirahat. Namun setelah shalat Subuh, saat diperiksa kembali, Si Gemoy sudah terkapar tak bernyawa di areal sawah,” ungkap Wa Jeuro dengan nada sedih. Hingga berita ini ditulis, penyebab pasti kematian Si Gemoy belum diketahui. Meski berbagai upaya penanganan telah dilakukan, nyawa sapi tersebut tidak berhasil diselamatkan. “Kami belum tahu pasti penyakit apa yang menyerang. Semua upaya penanganan sudah dilakukan namun tak tertolong. Mungkin memang belum rezekinya saja,” ujar pihak keluarga pemilik dengan ikhlas menerima kejadian tersebut. Kabar kematian Si Gemoy dengan cepat menyebar di lingkungan sekitar. Sejak pagi, sejumlah warga berdatangan ke lokasi untuk melihat langsung kondisi sapi tersebut sekaligus menyampaikan rasa belasungkawa kepada keluarga pemilik. Kepergian Si Gemoy menjadi kabar duka bagi Mang Ibo dan Ibu Ita. Sementara itu, penyebab kematian sapi tersebut masih menjadi tanda tanya karena belum diketahui secara pasti. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM — Perbedaan data jumlah peserta didik dengan kondisi kegiatan belajar yang terlihat di lapangan menjadi sorotan warga terhadap Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Makmur di Kampung Loji RT 27/07, Desa Ciracap, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi. Warga mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi turun langsung untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan memverifikasi data maupun aktivitas pembelajaran di lembaga tersebut. Berdasarkan data resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang dirujuk dalam pemberitaan ini, PKBM Makmur tercatat memiliki 130 peserta didik, terdiri atas 72 laki-laki dan 58 perempuan. Namun, ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Senin malam (19/10/2026), pengelola PKBM Makmur, Irwan Setiadi yang dikenal dengan sapaan Eko, menyebut angka tersebut tidak tepat. Menurutnya, jumlah peserta didik sebenarnya mencapai 150 orang dengan rincian jumlah yang tentu berbeda dari data resmi pemerintah. Selisih angka tersebut memunculkan pertanyaan di kalangan warga. Mereka menilai jumlah peserta didik yang tercatat perlu dicocokkan dengan data administrasi lembaga, daftar warga belajar aktif, serta pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Salah seorang warga yang mengaku telah lama mengamati aktivitas PKBM Makmur mengatakan, jumlah orang yang terlihat mengikuti kegiatan pembelajaran kerap hanya berjumlah belasan saja. Ini sangat kontras dengan jumlah peserta yang disebut-sebut mencapai ratusan. Kondisi itu, menurutnya, juga terlihat ketika pembelajaran dijadwalkan berlangsung pada Sabtu dan Minggu. “Kalau katanya 150 siswa, mengapa setiap kegiatan belajar yang terlihat hadir paling hanya belasan orang? Saat jadwal pembelajaran Sabtu–Minggu pun terlihat sepi, hanya ada beberapa orang saja,” ungkap warga tersebut. Ia juga mempertanyakan aktivitas pembelajaran di lembaga itu yang menurut pengamatannya tidak selalu terlihat berlangsung. “Terkadang terlihat seolah tidak ada kegiatan sama sekali di PKBM itu. Padahal datanya terus bertambah,” tambahnya. Menanggapi sorotan tersebut, Eko menjelaskan bahwa pola kehadiran warga belajar di pendidikan nonformal tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan sekolah formal. Menurutnya, peserta didik memiliki kesibukan dan kondisi masing-masing sehingga tidak seluruhnya bisa hadir secara bersamaan. “Kehadiran tidak bisa dipaksakan. Ini pendidikan nonformal, siswa punya kesibukan masing-masing. Yang penting pintu terbuka dan pengajar siap menerima kapan pun mereka bisa datang,” jelasnya. Eko juga menyampaikan kekhawatirannya apabila kehadiran peserta didik diwajibkan secara penuh tanpa mempertimbangkan kondisi warga belajar. Ia berharap kebijakan pendidikan nonformal dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk mengikuti pembelajaran. “Kalau kehadiran dipaksakan penuh, takutnya banyak warga belajar yang putus sekolah karena tidak bisa selalu hadir. Semoga ada kebijakan yang lebih memahami kondisi masyarakat kita,” ujarnya. Meski demikian, penjelasan pengelola tersebut belum menjawab seluruh pertanyaan warga mengenai perbedaan jumlah peserta didik yang tercatat, angka yang disampaikan pengelola, serta jumlah warga belajar yang benar-benar aktif mengikuti pembelajaran. Atas dasar itu, warga meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi tidak hanya mengandalkan laporan administrasi, tetapi juga melakukan verifikasi langsung ke lokasi. Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk memastikan kesesuaian data peserta didik dengan kondisi faktual di lapangan. “Kami memohon agar Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi melakukan sidak ke lokasi. Datanya mana yang benar? 130 atau 150? Dan berapa yang benar-benar aktif belajar di sana? Jangan sampai ada yang tidak beres merugikan negara dan masyarakat,” tegasnya. Warga berharap pemeriksaan dapat mencakup validasi jumlah peserta didik, status keaktifan warga belajar, daftar kehadiran, serta kesesuaian administrasi dengan pelaksanaan pembelajaran. Hasil verifikasi diharapkan dapat memberikan kejelasan atas persoalan yang dipertanyakan sekaligus memastikan penyelenggaraan pendidikan nonformal berjalan sesuai ketentuan. Hingga informasi ini disusun, belum terdapat keterangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi mengenai rencana pemeriksaan terhadap PKBM Makmur. Karena itu, dugaan ketidaksesuaian data tersebut masih memerlukan klarifikasi dan verifikasi dari pihak berwenang sebelum dapat disimpulkan sebagai pelanggaran. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM Memasuki tahun kedua pemerintahan Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki bersama Wakil Wali Kota Bobby Maulana, penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu agenda yang terus didorong melalui program unggulan. Di tengah upaya tersebut, Beasiswa Bercahaya menjadi salah satu program andalan, sementara rencana revitalisasi Stadion Suryakencana atau Stadion Surken masih menghadapi kendala pendanaan. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPED) Bappeda Kota Sukabumi, Asep Supriadi, SKM., M.Tr.AP., menjelaskan bahwa evaluasi pembangunan pada tahun kedua kepemimpinan kepala daerah perlu melihat perkembangan program yang sudah berjalan sekaligus mengidentifikasi agenda yang masih membutuhkan penyelesaian. “Memasuki tahun kedua pemerintahan, kita perlu melihat sejauh mana program-program unggulan yang sudah berjalan memberikan manfaat bagi masyarakat. Evaluasi ini juga penting untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang masih perlu ditindaklanjuti,” kata Asep, Selasa (20/10). Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Beasiswa Bercahaya. Program yang digagas Ayep Zaki tersebut diarahkan untuk memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus menjadi investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas SDM Kota Sukabumi. Peningkatan pendidikan diharapkan membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk memperbaiki taraf hidup dan mengurangi risiko kemiskinan maupun pengangguran. Pada 2026, Pemerintah Kota Sukabumi mengalokasikan anggaran sekitar Rp1.073.250.000 untuk membiayai pendidikan 333 mahasiswa asal Kota Sukabumi. Anggaran beasiswa itu diperkirakan meningkat pada 2027, sehingga peluang memperluas dukungan pendidikan bagi masyarakat berpotensi semakin besar. “Pada 2026, Pemkot Sukabumi mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,073 miliar untuk membiayai pendidikan 333 mahasiswa asal Kota Sukabumi. Untuk 2027, anggaran beasiswa diperkirakan meningkat sehingga dukungan terhadap akses pendidikan tinggi diharapkan semakin kuat,” jelasnya. Keberadaan Beasiswa Bercahaya menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah daerah di sektor pendidikan. Melalui program tersebut, mahasiswa yang membutuhkan bantuan pembiayaan diharapkan memiliki kesempatan lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Selain sektor pendidikan, pemerintahan Ayep Zaki dan Bobby Maulana juga mengembangkan program yang menyasar kelompok masyarakat dengan peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Dukungan tersebut antara lain ditujukan bagi guru ngaji, marbot, guru madrasah, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pada tingkat kewilayahan, Pemkot Sukabumi mengalokasikan anggaran Rp8,9 miliar untuk Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW). Program ini menjadi instrumen pembangunan yang diarahkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat di lingkungan RW. Pembangunan berbasis kewilayahan tersebut diharapkan mampu mendekatkan program pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Dengan dukungan anggaran yang tersedia, P2RW menjadi bagian dari upaya memperkuat pemberdayaan masyarakat sekaligus mendorong pembangunan lingkungan. Pemerintah daerah juga memberikan perhatian kepada calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui subsidi sebesar Rp2,5 juta. Bantuan ini ditujukan untuk mendukung masyarakat yang akan bekerja di luar negeri. Berbagai program tersebut menjadi bagian dari agenda pembangunan yang menyentuh sektor pendidikan, sosial, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, evaluasi pembangunan tidak hanya berkaitan dengan program yang telah berjalan, tetapi juga mencakup sejumlah rencana yang belum dapat direalisasikan secara optimal. Salah satu pekerjaan rumah yang masih membutuhkan tindak lanjut adalah revitalisasi Stadion Suryakencana. Rencana pembenahan fasilitas olahraga tersebut masih terkendala kebutuhan anggaran yang cukup besar, sehingga pemerintah kota perlu menjajaki kemungkinan dukungan pembiayaan dari pihak ketiga. “Revitalisasi Stadion Surken masih membutuhkan persiapan yang matang. Selain kebutuhan anggaran, aspek teknis, keterbatasan lahan, aksesibilitas, dan penataan fasilitas juga harus diperhitungkan agar rencana revitalisasi dapat berjalan sesuai standar yang dituju,” kata Asep. Persoalan pendanaan menjadi tantangan penting karena revitalisasi stadion tidak hanya berkaitan dengan perbaikan fisik bangunan. Pemerintah juga perlu memastikan kesiapan kawasan, kelayakan fasilitas, serta aksesibilitas agar stadion dapat berfungsi sesuai kebutuhan. Keterbatasan lahan dan kondisi lalu lintas di sekitar Stadion Surken turut menjadi aspek yang harus diperhitungkan. Pengaturan arus kendaraan dan upaya mengurai kemacetan perlu masuk dalam perencanaan agar aktivitas stadion tidak menambah beban mobilitas masyarakat di kawasan tersebut. Di sisi lain, sejumlah bagian stadion yang mengalami kerusakan akibat penggunaan untuk berbagai kegiatan membutuhkan evaluasi dan pembenahan menyeluruh. Perbaikan harus direncanakan dengan mempertimbangkan persyaratan teknis dan standar nasional yang hendak dicapai. Untuk mendukung hal tersebut, Pemkot Sukabumi masih perlu mematangkan perencanaan teknis, termasuk menjajaki kebutuhan konsultan perencana. Langkah ini penting agar konsep revitalisasi disusun secara terukur, baik dari aspek konstruksi maupun penataan fasilitas pendukung. Kondisi Stadion Surken memperlihatkan bahwa realisasi agenda pembangunan tidak cukup mengandalkan perencanaan semata. Ketersediaan anggaran, kesiapan teknis, dan penataan kawasan menjadi faktor yang perlu diselesaikan agar rencana revitalisasi dapat berlanjut ke tahap pelaksanaan. Asep menegaskan bahwa evaluasi pembangunan daerah diperlukan untuk melihat perkembangan program yang telah dijalankan sekaligus mengukur berbagai tantangan yang masih dihadapi pemerintah kota. “Evaluasi pembangunan bukan hanya melihat program yang sudah dilaksanakan, tetapi juga bagaimana pemerintah daerah menindaklanjuti kendala yang ada. Dengan begitu, program unggulan dapat berkelanjutan dan agenda pembangunan yang belum terealisasi bisa terus diupayakan penyelesaiannya,” ungkapnya. Memasuki tahun kedua pemerintahan Ayep Zaki dan Bobby Maulana, Beasiswa Bercahaya bersama program pemberdayaan masyarakat menjadi bagian dari agenda yang terus dikembangkan. Sementara itu, revitalisasi Stadion Surken masih membutuhkan penyelesaian persoalan pendanaan dan pematangan aspek teknis. Tantangan pemerintah kota ke depan adalah menjaga keberlanjutan program unggulan sekaligus mencari solusi atas agenda pembangunan yang belum terealisasi. Dengan demikian, capaian pembangunan tidak hanya terlihat dari program yang berjalan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menuntaskan pekerjaan rumah yang manfaatnya dinantikan masyarakat. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Menyusutnya ketersediaan air baku mendorong Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi menyesuaikan pola distribusi air bersih kepada pelanggan. Sistem penggiliran pasokan diterapkan sebagai langkah menjaga pemerataan pelayanan di tengah penurunan debit Sungai Cinumpang. Direktur Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi, Dian Apriandi, S.E., M.M., mengungkapkan debit Sungai Cinumpang yang dalam kondisi normal mencapai 250 liter per detik kini turun menjadi sekitar 150 liter per detik. Penurunan tersebut membuat perusahaan harus mengatur distribusi agar air yang tersedia tetap dapat menjangkau masyarakat. Dian menegaskan, penggiliran distribusi menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga pelayanan tetap berjalan meskipun pasokan air belum mencukupi secara optimal. Perusahaan berupaya agar keterbatasan air baku tidak menghambat pemerataan aliran kepada pelanggan. “Yang penting bagi masyarakat adalah air bisa merata ke seluruh masyarakat. Walaupun memang belum maksimal, langkah ini harus kami lakukan untuk menjaga agar masyarakat tetap bisa menerima air,” kata Dian, Senin (19/10/2026). Penerapan distribusi bergiliran lanjut dia, bukan merupakan kebijakan permanen. PDAM akan kembali menerapkan pola distribusi seperti semula apabila debit air meningkat dan ketersediaan air baku memungkinkan pelayanan berjalan normal. Selama penyesuaian tersebut berlangsung, masyarakat diimbau menyiapkan cadangan air dengan menampungnya saat pasokan mengalir sesuai jadwal giliran. “Persediaan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ketika aliran air sedang tidak tersedia,” ujarnya. Di sisi lain, PDAM tetap berupaya menjaga kualitas pelayanan melalui prinsip fast response dan fast action. Dian menyampaikan bahwa seluruh pegawai didorong untuk merespons setiap laporan dan pengaduan pelanggan secara cepat, baik yang disampaikan melalui telepon, WhatsApp, maupun secara langsung ke kantor. Penanganan kebocoran jaringan menjadi salah satu prioritas perusahaan. PDAM menargetkan laporan kebocoran dapat dituntaskan dalam waktu maksimal 1 x 24 jam. Sementara itu, pelanggan yang mengeluhkan gangguan aliran air akan ditindaklanjuti melalui kunjungan langsung ke lokasi untuk mengidentifikasi persoalan dan menentukan penanganan yang diperlukan. Pelaksanaan pelayanan tersebut didukung sekitar 78 pegawai. Berdasarkan data September 2026, jumlah pelanggan PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi tercatat sebanyak 19.821 pelanggan. Dalam pengelolaan pelanggan, perusahaan juga melakukan pembinaan terhadap mereka yang menunggak pembayaran. PDAM memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk melunasi kewajiban secara bertahap melalui pembayaran mencicil. Adapun penutupan sambungan air dapat dilakukan atas permintaan pelanggan sendiri. Untuk menjaga keamanan jaringan distribusi, PDAM melaksanakan patroli malam sebanyak dua kali dalam sepekan. Patroli dilakukan secara bergiliran di setiap wilayah guna memantau kondisi jaringan pipa. Hingga wawancara berlangsung, Dian menyatakan belum menerima laporan khusus mengenai dugaan pencurian air. Dian mengakui penurunan debit air baku berdampak terhadap optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Meski demikian, PDAM berupaya memaksimalkan sumber daya yang tersedia agar distribusi tetap berlangsung dan kebutuhan pelanggan dapat dilayani sebaik mungkin. “Kami mohon maaf apabila pelayanan saat ini kurang maksimal karena kondisi debit air memang sedang turun. Insyaallah, kami akan terus memaksimalkan pelayanan,” pungkas Dian. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Perluasan kesempatan kerja tidak cukup hanya mengandalkan perekrutan pegawai oleh pemerintah. Pengembangan usaha, pemanfaatan potensi daerah, dan pembukaan akses kerja ke luar negeri menjadi langkah yang didorong Pemerintah Kota Sukabumi untuk menekan angka pengangguran. Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menegaskan, penanganan pengangguran merupakan salah satu program utama pemerintah daerah. Karena itu, dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak untuk membangun ekosistem ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus mendorong kemandirian masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan Ayep saat melepas peserta Program Migran Indonesia (PMI) Pasim Go di Balai Kota Sukabumi, Senin (19/10/2026). Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana, Sekretaris Daerah Andang Tjahjanto, Kepala Dinas Tenaga Kerja Punjul Saepul Hayat, serta tamu undangan lainnya. Ayep mengapresiasi peran lembaga pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pembelajaran, tetapi juga berupaya menghubungkan masyarakat dengan kesempatan kerja. Ayep menambahkan, kontribusi lembaga pendidikan seperti PASIM menjadi bagian penting dalam mendukung agenda pemerintah mengurangi pengangguran. “Saya sangat mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada lembaga-lembaga pendidikan, seperti Pasim, yang memiliki konsentrasi penuh untuk membuka ruang pekerjaan bagi masyarakat,” ujar Ayep. Ia menekankan bahwa bekerja dan berbisnis merupakan dua jalan utama untuk mengatasi pengangguran. Masyarakat diharapkan tidak hanya menunggu tersedianya lowongan, tetapi juga berani mengembangkan potensi dan memanfaatkan peluang usaha yang ada. “Cara mengatasi pengangguran itu hanya ada dua, bekerja dan berbisnis. Tidak ada cara lain,” tegasnya. Selain mendorong aktivitas bisnis masyarakat, Pemkot Sukabumi juga melihat lahan-lahan kosong yang belum produktif sebagai potensi untuk menggerakkan ekonomi. Apabila dikelola secara tepat, aset tersebut dapat dikembangkan menjadi ruang kegiatan usaha yang membuka peluang kerja baru. Ayep menilai pemanfaatan aset secara produktif perlu menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem usaha. Dengan demikian, potensi yang tersedia tidak sekadar menjadi lahan terbengkalai, tetapi dapat memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa pemerintah daerah memiliki keterbatasan untuk menampung seluruh pencari kerja sebagai pegawai. Peran pemerintah harus diperluas, tidak hanya menyediakan pekerjaan secara langsung, tetapi juga memfasilitasi terciptanya peluang kerja dan tumbuhnya usaha mandiri. “Pemerintah Kota bukanlah tempat untuk menampung lowongan pekerjaan. Pemkot tidak bisa menampung semua pencari kerja,” ungkapnya. Ayep turut menyoroti pentingnya integritas dan profesionalisme sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tata kelola yang baik dinilai menjadi salah satu fondasi agar pemerintah dapat menjalankan perannya secara optimal dalam mendukung pengembangan ekonomi dan kesempatan kerja. Ia mengibaratkan Pemkot Sukabumi sebagai orang tua dalam sebuah keluarga besar. Pemerintah, menurutnya, berkewajiban memfasilitasi masyarakat agar mampu berdiri mandiri, mendapatkan pekerjaan yang layak, dan mengembangkan usaha sendiri. “Ibaratnya, Pemerintah Kota itu adalah orang tua dalam sebuah keluarga besar. Tugas orang tua bukan untuk memanjakan anaknya, tapi untuk memfasilitasi anggota keluarganya agar bisa membuka peluang usaha sendiri atau mendapatkan pekerjaan yang layak. Itulah tugas kami,” kata Ayep. Sementara itu, Ketua Yayasan PASIM, Wati Purnaningrum, menjelaskan bahwa pelepasan peserta program Pasim Go di Balai Kota Sukabumi merupakan bagian dari upaya memperluas akses kerja melalui penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Semula, kegiatan tersebut direncanakan diikuti 140 siswa. Namun, sebanyak 93 siswa lainnya masih dalam proses perjalanan menuju Turki sehingga peserta yang dilepas pada kesempatan tersebut berjumlah 45 orang. Wati mengatakan, program penempatan PMI ke luar negeri menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan, terutama di tengah persaingan pencari kerja dan terbatasnya kesempatan kerja di dalam negeri. Sebelum mengikuti penempatan, para peserta menjalani pendidikan dan pelatihan di Pasundan Migrant Center (PMC) selama empat hingga enam bulan. Mereka mendapatkan pembekalan bahasa dan keterampilan, menjalani wawancara untuk penempatan kerja, serta melengkapi dokumen yang diperlukan. Dalam pelaksanaannya, PMC menerapkan prinsip No Success, No Pay. Melalui skema tersebut, peserta terlebih dahulu menjalani tahapan pelatihan, pemberkasan, hingga pemberangkatan. Biaya program kemudian dicicil setelah mereka mulai bekerja di luar negeri. Wati menjelaskan, kontrak kerja awal yang ditawarkan berdurasi dua tahun, sementara visa kerja disebut dapat berlaku hingga lima tahun. Setelah kontrak berakhir, pekerja dapat mengajukan perpanjangan sesuai ketentuan, kebutuhan, dan persyaratan visa yang berlaku. Menurut Wati, tingginya persaingan pencari kerja dan keterbatasan lapangan pekerjaan di dalam negeri masih menjadi tantangan bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah yang layak. Karena itu, penempatan tenaga kerja ke luar negeri menjadi salah satu pilihan untuk memperluas akses terhadap kesempatan kerja. Melalui kolaborasi pemerintah, lembaga pendidikan, dan penyelenggara pelatihan serta penempatan tenaga kerja, upaya menekan pengangguran diharapkan tidak hanya bertumpu pada pembukaan lowongan, tetapi juga pada penguatan kemampuan masyarakat untuk bekerja, berwirausaha, dan meningkatkan kesejahteraan. (Usep)