SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Membangun keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tidak cukup hanya melalui patroli dan penegakan hukum. Kedekatan dengan masyarakat serta keterbukaan dalam mendengarkan aspirasi juga menjadi bagian penting. Pendekatan itulah yang dilakukan Kapolres Sukabumi AKBP Dr. Benny Cahyadi, S.H., S.I.K., M.H., saat menyambangi komunitas sopir angkot di kawasan Pasar Semi Modern Palabuhanratu, Jumat (30/10/2026). Di tengah kesibukan aktivitas pasar, secangkir kopi menjadi pembuka percakapan yang mempertemukan jajaran kepolisian dengan para pengemudi angkutan umum. Suasana santai dan penuh keakraban tersebut dimanfaatkan untuk membangun komunikasi sekaligus menggali berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pertemuan itu bukan sekadar agenda silaturahmi. Para sopir angkot mendapat kesempatan menyampaikan keluhan, masukan, dan harapan secara langsung kepada pimpinan kepolisian, terutama mengenai kondisi di lapangan, dinamika ekonomi, serta tantangan operasional transportasi umum. Dalam dialog tersebut, Benny menegaskan bahwa komunikasi langsung dengan masyarakat merupakan langkah penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus memahami persoalan yang berkembang di lingkungan warga. “Melalui silaturahmi seperti ini, kami ingin mendengar langsung apa yang menjadi keluhan, masukan, dan harapan masyarakat. Kepolisian tidak hanya hadir untuk menjaga keamanan, tetapi juga menjadi mitra masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai persoalan,” ujar Benny. Selain menjadi wadah penyerapan aspirasi, pertemuan itu juga diisi dengan dialog kamtibmas. Kapolres mengajak para sopir angkot untuk mengambil bagian dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, termasuk meningkatkan kepatuhan serta keselamatan dalam berlalu lintas di wilayah Palabuhanratu. Menurut Benny, pengemudi angkutan umum memiliki posisi strategis dalam mendukung terciptanya situasi yang kondusif. Intensitas aktivitas mereka di jalan raya dan interaksi langsung dengan masyarakat setiap hari menjadi modal penting untuk memperkuat kepedulian terhadap keamanan lingkungan. “Para sopir angkot merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban di jalan. Kami berharap sinergi dan kepedulian bersama ini terus terbangun, sehingga Palabuhanratu tetap aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh masyarakat,” tambahnya. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapolsek Palabuhanratu, para pejabat utama (PJU) Polres Sukabumi, personel Polres Sukabumi dan Polsek Palabuhanratu, anggota UPTD Dinas Perhubungan Palabuhanratu, komunitas sopir angkot, serta masyarakat setempat. Kehadiran Kapolres di tengah komunitas pengemudi angkutan umum disambut positif. Para sopir tampak antusias mengikuti percakapan dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan aspirasi. Mereka juga mengapresiasi kesempatan berdialog secara langsung dengan pimpinan kepolisian. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa upaya menjaga kamtibmas membutuhkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat. Kehadiran polisi di tengah warga, ruang komunikasi yang terbuka, serta kesediaan mendengarkan persoalan di lapangan menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat. Melalui silaturahmi tersebut, Polres Sukabumi berharap kemitraan dengan komunitas sopir angkot semakin solid. Sinergi yang terbangun diharapkan dapat mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan berlalu lintas, serta kelancaran aktivitas masyarakat di Palabuhanratu. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Menanamkan budaya hidup bersih sekaligus memperkuat kebersamaan di lingkungan kerja, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Deden Sumpena, S.Pd.I., KP., M.Si., memimpin langsung kegiatan Jumat Bersih (Jumsih) di lingkungan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Jumat (30/10/2026) pagi. Kegiatan diawali dengan apel pagi yang diikuti seluruh pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi. Dalam arahannya, Deden menekankan bahwa kebersihan lingkungan kantor bukan sekadar persoalan penataan tempat kerja, melainkan juga mencerminkan kedisiplinan, kepedulian terhadap kesehatan, serta komitmen dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Usai apel, seluruh jajaran bergerak bersama membersihkan lingkungan kantor. Area yang menjadi sasaran meliputi saluran air, pekarangan, bagian dalam ruangan, hingga berbagai sudut gedung yang membutuhkan perhatian. Keterlibatan seluruh pegawai mencerminkan semangat gotong royong dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih, tertata, dan nyaman. Kekompakan tersebut tidak berhenti pada kegiatan bersih-bersih. Setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai, pimpinan dan staf melanjutkan kebersamaan melalui tradisi makan bersama atau botram. Suasana hangat yang diwarnai canda tawa semakin mempererat tali silaturahmi sekaligus membangun hubungan kerja yang harmonis dan penuh kekeluargaan. Pelaksanaan Jumat Bersih ini menjadi salah satu bentuk dukungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi terhadap visi Sukabumi Mubarokah, yakni Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah. Semangat menjaga kebersihan diharapkan tidak hanya tumbuh sebagai kebiasaan, tetapi juga menjadi bagian dari budaya kerja seluruh jajaran. Lingkungan kantor yang bersih dan asri diharapkan mampu menciptakan suasana kerja yang lebih sehat dan nyaman, sehingga berdampak positif terhadap produktivitas pegawai serta peningkatan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi. Melalui kegiatan ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi menegaskan pentingnya membangun budaya kerja yang mengedepankan kebersihan, kedisiplinan, kebersamaan, dan tanggung jawab sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelayanan pendidikan yang semakin baik. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM— Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa (PKPP) Wilayah Pajampangan menyatakan sikap tegas dalam menyikapi dugaan pemerasan dan pencemaran nama baik yang dialami Kepala Desa Mekarsakti, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, H. Dacep. PKPP memastikan akan memberikan pendampingan saat yang bersangkutan melaporkan persoalan tersebut kepada pihak kepolisian. Dukungan tersebut disampaikan Ketua Umum PKPP Wilayah Pajampangan, Surahman, bersama Ketua Bidang Humas, Bakang Anwar As’Adi, serta sejumlah pengurus lainnya, Jumat (30/10/2026). Mereka menilai persoalan ini perlu ditindaklanjuti melalui jalur hukum agar duduk perkara menjadi jelas dan tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan di tengah masyarakat. Ketua Bidang Humas PKPP, Bakang Anwar As’Adi, mengungkapkan bahwa pihaknya siap mendampingi H. Dacep untuk membuat laporan resmi ke Mapolres Sukabumi. Langkah tersebut berkaitan dengan dugaan permintaan uang sebesar Rp3 juta oleh seorang pengguna media sosial TikTok yang disebut-sebut meminta sejumlah uang dengan alasan menghapus berita yang telah disebarkan. “Kami akan membersamai Pak Haji Dacep dalam hal ini. Insya Allah pada hari Senin pekan depan, Ketua Umum beserta pengurus dan anggota PKPP akan mendampingi Pak Haji Dacep melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian,” tegas Bakang. Menurutnya, dugaan tersebut perlu ditangani melalui mekanisme hukum agar dapat diketahui fakta sebenarnya. PKPP memilih menempuh jalur resmi sebagai upaya memperoleh kejelasan sekaligus memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Kepala Desa Mekarsakti, H. Dacep, membantah tuduhan yang beredar di media sosial, salah satu diantaranya informasi mengenai dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) pada periode anggaran 2020 hingga 2023. Ia menegaskan bahwa informasi yang disebarkan melalui akun TikTok tersebut tidak benar dan berisi tuduhan yang menurutnya tidak berdasar. H. Dacep juga menjelaskan bahwa pengelolaan anggaran di Desa Mekarsakti telah dilaksanakan sesuai prosedur, melalui pengawasan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Ia berharap masyarakat tidak langsung mempercayai informasi yang beredar sebelum mengetahui kebenaran dan memperoleh penjelasan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketua Umum PKPP Wilayah Pajampangan, Surahman, menambahkan bahwa seluruh kepala desa di wilayah Pajampangan berkomitmen untuk saling mendukung dalam menghadapi persoalan yang berkaitan dengan kepentingan dan pelaksanaan tugas pemerintahan desa. “Kami berdiri bersama, saling menguatkan, dan tidak akan membiarkan adanya upaya yang merugikan sesama penyelenggara pemerintahan desa,” ujar Surahman. PKPP juga mengajak masyarakat agar lebih cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan anggaran desa. Apabila terdapat temuan, dugaan penyimpangan, atau pertanyaan mengenai penggunaan anggaran, masyarakat diimbau menyampaikannya melalui saluran resmi yang tersedia. Dengan demikian, setiap persoalan dapat ditindaklanjuti berdasarkan bukti dan mekanisme yang berlaku, bukan melalui penyebaran informasi yang belum terverifikasi ataupun tindakan lain yang berpotensi merugikan pihak tertentu. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Bupati Sukabumi H. Asep Japar menegaskan pentingnya menjaga soliditas organisasi dan memperkuat program pemberdayaan masyarakat. Pesan tersebut disampaikan saat melantik pengurus Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Sukabumi masa bakti 2026–2031 di Pendopo Sukabumi, Jumat (30/10/2026). Dalam pelantikan tersebut, Hj. Rina Rosmaniar Japar dipercaya memimpin Perkumpulan GOW Kabupaten Sukabumi untuk lima tahun ke depan. Bupati Asep Japar menyampaikan bahwa GOW merupakan mitra strategis pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pemberdayaan perempuan dan mendorong pembangunan di berbagai bidang. Terlebih, organisasi tersebut menjadi rumah besar bagi 43 organisasi wanita di Kabupaten Sukabumi. “Di sini, kekuatan perempuan-perempuan hebat berkumpul dan menjadi motor penggerak keluarga, masyarakat, dan pembangunan daerah,” ujarnya. Menurutnya, besarnya potensi yang dimiliki GOW harus diiringi dengan kekompakan seluruh anggota serta komitmen untuk menjalankan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Karena itu, ia berpesan agar pengurus senantiasa menjaga persatuan dan soliditas organisasi. Selain memperkuat kebersamaan, Bupati juga menekankan pentingnya fokus pada program-program kemasyarakatan serta menjadikan integritas sebagai landasan dalam menjalankan roda organisasi. “Pemerintah Kabupaten Sukabumi berkomitmen untuk terus mendukung peran dan kontribusi Perkumpulan GOW dalam pemberdayaan perempuan dan pembangunan daerah,” ucapnya. Asep Japar berharap kepengurusan baru mampu menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, membawa organisasi semakin maju dan berdaya, sekaligus meningkatkan kontribusi nyata bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi. Ia juga mengajak seluruh pengurus untuk menjadikan kebersamaan, ketulusan, dan komitmen sebagai kekuatan dalam menjalankan setiap program kerja. “Selamat bekerja dan mengabdi. Saya yakin dengan semangat kebersamaan, ketulusan, dan komitmen yang kuat, akan mendorong kemajuan masyarakat Kabupaten Sukabumi,” ungkapnya. Sementara itu, Ketua Perkumpulan GOW Kabupaten Sukabumi, Hj. Rina Rosmaniar Japar, menyatakan bahwa keberagaman latar belakang organisasi yang tergabung dalam GOW merupakan potensi besar yang harus dikelola sebagai kekuatan bersama. Menurutnya, perbedaan tersebut bukan menjadi penghalang, melainkan modal untuk saling melengkapi, memperkuat sinergi, dan membangun organisasi yang mampu memberikan kontribusi lebih luas bagi perempuan serta masyarakat. “Dengan kebersamaan, sinergi, dan komitmen yang kuat, kita pasti mampu menjalankan amanah ini dengan baik. Terutama dalam berkontribusi bagi perempuan dan masyarakat Sukabumi,” bebernya. Rina juga mengajak seluruh jajaran pengurus untuk menjaga kekompakan, membangun keterbukaan, serta menjunjung tinggi martabat dan etika dalam berorganisasi. Ia menegaskan, GOW harus mampu menjadi contoh organisasi perempuan yang modern, profesional, dan berakhlak. Dengan prinsip tersebut, kepengurusan lima tahun mendatang diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat peran perempuan dalam kehidupan sosial dan pembangunan daerah. “Mari kita jadikan masa kepengurusan GOW lima tahun ke depan sebagai masa kebangkitan perempuan Sukabumi,” pungkasnya. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian serius Pemerintah Kota Sukabumi pada 2026. Pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sekitar 19 hingga 20 persen menuntut pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lebih cermat agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan. Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda atau Wanju, menyatakan, selain menyerap aspirasi masyarakat, momentum tersebut menyoroti tantangan pembiayaan daerah di tengah perubahan kebijakan fiskal pemerintah pusat. Seluruh anggota DPRD Kota Sukabumi melaksanakan reses selama lima hari, mulai tanggal 28 hingga tanggal 1. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, kebutuhan masyarakat menjadi perhatian, termasuk penanganan sampah, perbaikan saluran irigasi, dan keberlanjutan program bantuan sosial. Namun, pemenuhan berbagai kebutuhan itu tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah. “Ketika transfer dari pemerintah pusat berkurang, pemerintah daerah harus semakin selektif dalam menentukan prioritas belanja sekaligus memastikan program yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Wanju, usai kegiatan Reses Masa Persidangan ke-1, Masa Sidang 2026-2027, Jumat (30/10/2026). Lebih lanjut dia menjelaskan, pengurangan TKD menjadi tantangan tersendiri bagi Kota Sukabumi. Kebijakan tersebut berkaitan dengan pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). “Dampaknya tidak hanya berkaitan dengan besaran penerimaan daerah, tetapi juga menyangkut kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk berbagai kebutuhan,” ungkapnya. Di tengah kondisi tersebut, pemerintah daerah perlu menjaga keseimbangan antara belanja rutin, pemenuhan pelayanan publik, bantuan sosial, dan pembiayaan pembangunan. Tanpa perencanaan yang matang kata dia, keterbatasan ruang fiskal berpotensi menyulitkan pelaksanaan program yang membutuhkan dukungan anggaran berkelanjutan. Persoalan pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu juga menjadi perhatian. Meskipun dalam pembahasan disebutkan bahwa gaji PPPK akan ditanggung pemerintah pusat, masih terdapat kekhawatiran mengenai kemungkinan kebijakan tersebut memengaruhi besaran transfer ke daerah. Karena itu, kejelasan skema pembiayaan menjadi penting agar pemerintah daerah dapat menyusun proyeksi APBD secara realistis dan mengantisipasi perubahan kebijakan yang berpengaruh terhadap kemampuan fiskal. Di tengah tekanan anggaran, Pemerintah Kota Sukabumi tengah memproses pengajuan pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) sebesar Rp89 miliar. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan rencana awal sebesar Rp250 miliar untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Rencana pembiayaan tersebut menjadi salah satu opsi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan ketika ruang fiskal menghadapi tekanan. Kendati demikian, pinjaman daerah perlu ditempatkan dalam perencanaan keuangan jangka menengah dan panjang. Perhitungan mengenai manfaat pembangunan, kemampuan membayar kembali, serta dampaknya terhadap APBD pada tahun-tahun berikutnya perlu menjadi pertimbangan utama. Selain itu, status pengajuan, rincian kegiatan yang akan dibiayai, dan mekanisme pelaksanaannya perlu dipastikan agar penggunaan pinjaman memiliki arah yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, ukuran keberhasilan pembiayaan tidak semata-mata terletak pada tersedianya dana, melainkan pada kemampuan pemerintah mengubah pembiayaan tersebut menjadi infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat tanpa mengabaikan kesehatan keuangan daerah. Tantangan fiskal juga berhadapan dengan kebutuhan pelayanan dasar yang tidak dapat diabaikan. Salah satunya adalah persoalan sampah yang masih menjadi pekerjaan rumah di sejumlah wilayah Kota Sukabumi. “Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1 miliar untuk membantu pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA),” terangnya. Selain itu, pemerintah pusat berencana memberikan bantuan kendaraan operasional, seperti dump truck, guna mendukung penanganan sampah. Meski dukungan anggaran dan sarana diperlukan, persoalan sampah juga membutuhkan perubahan perilaku masyarakat. Rendahnya kedisiplinan dalam memilah sampah organik dan anorganik menjadi salah satu kendala yang perlu ditangani melalui peningkatan kesadaran warga. Pada sektor infrastruktur dasar, rencana penyambungan saluran irigasi di perbatasan Cikondang turut menjadi perhatian karena aliran air di wilayah tersebut kerap tersendat. Sementara itu, program pemberian sembako setiap bulan menjadi salah satu kegiatan rutin yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Berbagai kebutuhan tersebut memperlihatkan pentingnya penentuan prioritas belanja yang mempertimbangkan urgensi, manfaat, dan kemampuan keuangan daerah. Kondisi fiskal yang semakin menantang menuntut sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam memastikan perencanaan serta penggunaan anggaran berjalan secara terukur. Aspirasi yang dihimpun melalui reses dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan program pembangunan. Namun, tindak lanjutnya tetap perlu diselaraskan dengan kewenangan, kemampuan anggaran, dan mekanisme perencanaan daerah. Di tengah pengurangan TKD dan rencana pembiayaan melalui pinjaman daerah, transparansi perencanaan serta pengawasan penggunaan anggaran menjadi semakin penting. Setiap program perlu memiliki sasaran yang jelas agar keterbatasan dana tidak mengurangi efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Tantangan Kota Sukabumi pada akhirnya bukan hanya bagaimana menutup kebutuhan pembiayaan, melainkan bagaimana menjaga keseimbangan antara pembangunan, pelayanan publik, dan kemampuan fiskal secara berkelanjutan. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Menjaga keutuhan bangsa tidak cukup hanya dengan mengucapkan Pancasila atau mengagungkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lebih dari itu, persatuan harus diwujudkan melalui kesediaan menghormati perbedaan dan menolak segala bentuk intoleransi yang berpotensi memicu perpecahan. Pesan tersebut terungkap dalam Seminar Wawasan Kebangsaan yang diselenggarakan Forum Warga Cibeureum Bersatu (Forwacib) untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda 2026. Kegiatan yang mengusung tema “Menguatkan Persatuan, Menjaga Pancasila dan Merawat Kebhinekaan” itu menjadi sarana untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya nasionalisme dan toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui jargon “Dari Cibeureum Untuk Sukabumi”, Forwacib mendorong tumbuhnya kesadaran bahwa menjaga kerukunan merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Sukabumi, Agus Gultom, mengingatkan bahwa Indonesia memiliki keberagaman suku, bahasa, agama, dan adat istiadat yang menjadi kekayaan bangsa. Namun, perbedaan tersebut juga dapat memunculkan persoalan apabila masyarakat tidak memiliki pemahaman yang kuat tentang pentingnya hidup berdampingan secara harmonis. “Kita terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, adat istiadat. Kita harus memelihara kebhinekaan. Ketika muncul masalah SARA, suku, dan agama, potensi konfliknya sangat luar biasa,” ujar Agus, Rabu (28/10). Menurutnya, penguatan wawasan kebangsaan menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang mampu menyikapi perbedaan secara dewasa. Kesadaran tersebut diperlukan agar persoalan yang menyangkut identitas kelompok tidak berkembang menjadi pertentangan yang mengganggu ketenteraman sosial. Agus juga mengungkapkan bahwa persoalan toleransi masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah Indonesia. Ia mencontohkan adanya penolakan terhadap kegiatan keagamaan kelompok lain maupun pembangunan rumah ibadah. Situasi tersebut menunjukkan bahwa penghormatan terhadap kebebasan beragama dan kehidupan yang harmonis masih memerlukan perhatian bersama. “Kondisi faktual di lapangan saat ini, ada beberapa daerah yang masih menolak kegiatan keagamaan orang lain. Ada beberapa daerah yang masih menolak pembangunan rumah ibadah,” ungkapnya. Ia menilai, kondisi tersebut harus menjadi bahan refleksi bagi masyarakat agar tidak membiarkan perbedaan berkembang menjadi sumber pertentangan. Pendidikan kebangsaan, kegiatan sosial, dan ruang dialog antarkelompok perlu terus diperkuat untuk menumbuhkan sikap saling memahami sekaligus mencegah munculnya konflik. Agus menegaskan bahwa kecintaan terhadap Indonesia harus disertai kemauan untuk menerima keberagaman. Sebab, persatuan tidak berarti menyeragamkan seluruh perbedaan, melainkan membangun kesepahaman agar masyarakat tetap dapat hidup bersama di tengah beragam latar belakang. “Karena potensi konflik di Indonesia cukup terbuka, dari sisi agama, ras, suku, adat, maka kuncinya kita harus mencintai perbedaan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, maka kuatkan persatuan untuk keutuhan bangsa ini,” tegasnya. Sementara itu, Ketua Forwacib, Dadang Hermawan, menjelaskan bahwa seminar tersebut merupakan bentuk kepedulian organisasinya terhadap pentingnya menjaga semangat nasionalisme, terutama dalam momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda. Menurut Dadang, nilai perjuangan yang diwariskan para pemuda pada 1928 harus terus hidup dan menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat masa kini. Semangat persatuan perlu diterjemahkan melalui tindakan nyata, seperti menghormati sesama, menjaga toleransi, dan membangun kebersamaan tanpa mempersoalkan perbedaan latar belakang. Melalui seminar tersebut, Forwacib berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya Pancasila dan kebhinekaan sebagai landasan kehidupan berbangsa. Upaya ini sekaligus menjadi ajakan agar masyarakat mengambil peran dalam menjaga stabilitas sosial dan menciptakan lingkungan yang aman serta harmonis. Selain Agus Gultom, kegiatan tersebut menghadirkan Ketua KNPI Kota Sukabumi, Tantan Sutandi, dan anggota DPRD Kota Sukabumi, Iyus Yusuf. Kehadiran pemateri dari unsur pemerintah, organisasi kepemudaan, dan legislatif diharapkan memperkaya pemahaman peserta mengenai nasionalisme, persatuan, serta tanggung jawab masyarakat dalam mempertahankan keutuhan bangsa. Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 menjadi momentum untuk meneguhkan kembali ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Nilai historis tersebut tidak sekadar menjadi bagian dari perjalanan sejarah, tetapi juga mengandung pesan penting bagi generasi sekarang untuk menjaga persaudaraan di tengah perbedaan. Dengan semangat “Dari Cibeureum Untuk Sukabumi”, Forwacib berharap kegiatan edukasi kebangsaan dapat memperkuat kesadaran masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan merawat kebhinekaan. Persatuan yang kokoh hanya dapat terwujud apabila toleransi dijalankan, perbedaan dihormati, dan setiap warga memiliki kepedulian terhadap keutuhan bangsa. Pada akhirnya, menjaga Indonesia bukan hanya tugas pemerintah atau kelompok tertentu, melainkan tanggung jawab bersama. Dari lingkungan masyarakat, semangat persatuan harus terus tumbuh agar keberagaman menjadi kekuatan untuk mewujudkan Kota Sukabumi dan Indonesia yang damai, harmonis, dan berkeadilan. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM — Dukungan terhadap generasi muda dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba terus menguat. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Deden Sumpena, menyatakan dukungan penuh kepada Fajrul Farhan Rizkilah, siswa SMA Al Bayan Putra Cibadak, yang akan mewakili Kabupaten Sukabumi dalam Pemilihan Duta Anti Narkoba Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2026. Dukungan tersebut disampaikan Deden pada Kamis (29/10/2026). Ia berharap Fajrul dapat mengikuti seluruh tahapan pemilihan dengan lancar serta meraih hasil terbaik dalam ajang tingkat provinsi tersebut. “Semoga Ananda Fajrul diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan,” ujarnya. Menurut Deden, keikutsertaan generasi muda dalam ajang Duta Anti Narkoba memiliki arti penting, tidak hanya sebagai kesempatan untuk berkompetisi dan mengukir prestasi. “Selain itu juga sebagai sarana menyampaikan pesan pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada kalangan pelajar dan masyarakat luas,” ujarnya. Peran generasi muda dinilai penting dalam membangun kesadaran mengenai bahaya narkoba. Melalui keterlibatan dalam kegiatan tersebut, diharapkan pesan-pesan antinarkoba dapat semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari remaja sehingga tumbuh kesadaran untuk menjauhi penyalahgunaan narkoba. Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kepedulian dan kerja sama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang generasi muda secara sehat dan positif. Dukungan terhadap Fajrul diharapkan menjadi penyemangat untuk membawa nama baik Kabupaten Sukabumi sekaligus berkontribusi dalam menyebarluaskan semangat hidup sehat, berprestasi, dan bebas narkoba di kalangan generasi muda. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Bupati Sukabumi H. Asep Japar menegaskan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga persatuan bangsa sekaligus menjadi bagian dari penggerak pembangunan daerah. Pemuda diharapkan mampu membangun kolaborasi dengan pemerintah dan berbagai elemen masyarakat demi mendorong kemajuan Kabupaten Sukabumi. Pesan tersebut disampaikan Asep Japar dalam momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 tingkat Kabupaten Sukabumi yang berlangsung di Alun-alun Palabuhanratu, Rabu (28/10/2026). Menurutnya, semangat persatuan dan kebersamaan harus terus dipelihara oleh generasi muda agar mampu menghadapi berbagai tantangan sekaligus berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah. “Pemuda harus terus berjuang menjaga persatuan bangsa dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi bersama pemerintah daerah,” ujar Asep Japar. Ia berharap, generasi muda tidak hanya menjadi bagian dari perjalanan bangsa, tetapi juga mengambil peran aktif dalam menciptakan perubahan positif melalui kerja sama, kepedulian sosial, dan kontribusi nyata di tengah masyarakat. Upacara peringatan tersebut dipimpin oleh Dandim 0622/Kabupaten Sukabumi Letkol Inf Agung Ariwibowo sebagai pembina upacara. Sementara itu, Anton Suryanto dari KNPI Kabupaten Sukabumi bertugas sebagai pemimpin upacara. Dalam kesempatan itu, Letkol Inf Agung Ariwibowo membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga yang menekankan pentingnya karakter patriotik, kegigihan, serta empati bagi generasi muda dalam menghadapi tantangan zaman. Pesan tersebut juga mengingatkan bahwa peringatan Sumpah Pemuda tidak seharusnya berhenti pada kegiatan seremonial. Nilai-nilai perjuangan harus diwujudkan melalui pengabdian, sikap pantang menyerah, serta kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Sukabumi H. Asep Japar, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi H. Ade Suryaman, unsur Forkopimda dan Forkopimcam, organisasi kemasyarakatan, serta tamu undangan lainnya. Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 menjadi momentum untuk memperkuat kembali semangat persatuan dan kolaborasi, sekaligus mendorong generasi muda agar mengambil bagian dalam mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang semakin maju. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PKS, Erpa Aris Purnama, S.Si., berharap generasi muda Indonesia mampu tumbuh menjadi pribadi yang berintegritas, berdaya saing, serta memiliki kepedulian sosial sebagai modal penting dalam mendorong kemajuan bangsa. Harapan tersebut disampaikan Erpa dalam momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 yang jatuh pada Rabu (28/10/2026). Menurutnya, peringatan bersejarah ini harus menjadi dorongan bagi generasi muda untuk terus mengembangkan potensi diri sekaligus memperkuat karakter dan budi pekerti. “Semoga generasi muda Indonesia terus tumbuh menjadi pribadi yang berintegritas, berdaya saing, dan peduli terhadap sesama,” ucap Erpa Aris Purnama. Ia juga mengajak kaum muda untuk menjaganya semangat persatuan dan mengambil bagian dalam berbagai upaya memajukan bangsa dan negara. Kontribusi generasi muda dinilai penting agar semangat kebangsaan tidak berhenti pada peringatan seremonial, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan tema peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini, “Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia,” Erpa berharap generasi muda terus menumbuhkan rasa cinta Tanah Air, kegigihan dalam menghadapi tantangan, serta empati terhadap lingkungan dan masyarakat. Baginya, semangat Sumpah Pemuda harus terus hidup dalam diri setiap generasi penerus bangsa. Persatuan, prestasi, dan kemauan untuk berkontribusi menjadi bagian penting dalam membangun Indonesia yang lebih maju. Momentum Hari Sumpah Pemuda pun diharapkan menjadi pengingat bagi kaum muda untuk terus meningkatkan kualitas diri, menjaga nilai-nilai kebangsaan, serta berperan aktif dalam mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih baik. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi menyiapkan lima langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Kelima langkah tersebut dirumuskan melalui hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Semester I Tahun 2026 yang telah rampung disusun. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Kota Sukabumi, Erni Agus Riyani, S.Si., M.A.P., menjelaskan, laporan monev menjadi dasar untuk menilai capaian program, mengidentifikasi kendala, dan menentukan langkah perbaikan agar pelaksanaan aksi pangan dan gizi semakin efektif, terintegrasi, serta berkelanjutan. Dengan demikian, hasil evaluasi memperlihatkan sejumlah indikator telah mencapai bahkan melampaui target. Ketersediaan pangan pokok tercatat sebesar 110 persen, sedangkan ketersediaan ikan mencapai 113 persen. Pembentukan kelompok Pekarangan Pangan Lestari (P2L/KRPL) di lokasi fokus stunting mencapai 24 kelompok dari target 13 kelompok. Pelaksanaan bazar atau pasar murah juga telah memenuhi target tujuh kegiatan di tujuh kecamatan. “Pada aspek pemanfaatan pangan dan pelayanan gizi, pendampingan kelurahan rentan pangan mencapai 100 persen,” kata Erni, Rabu (28/10). Sementara itu, cakupan balita yang mendapatkan suplementasi gizi tercatat sebesar 98 persen dan konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) bagi remaja putri mencapai 92 persen. Kendati menunjukkan perkembangan positif, evaluasi masih menemukan sejumlah tantangan. Produksi gabah kering panen, telur, susu, dan perikanan budidaya belum mencapai target. “Pemantauan stok dan harga pangan juga perlu diperkuat, disertai percepatan intervensi gizi dan pengawasan keamanan pangan. Persoalan akses air minum, sanitasi, pengelolaan sampah pangan (food waste), serta koordinasi lintas sektor turut menjadi perhatian,” kata Erni. Berdasarkan hasil analisis tersebut, Bappeda Kota Sukabumi menetapkan lima rekomendasi strategis sebagai fokus perbaikan pelaksanaan RAD-PG. Pertama, memperkuat produksi dan produktivitas pangan lokal melalui pengembangan pertanian perkotaan (urban farming), penerapan smart farming, serta perbaikan jaringan irigasi. “Upaya ini diperlukan untuk mengatasi kesenjangan produksi sejumlah komoditas sekaligus memperkuat ketersediaan pangan dari sumber lokal,” tegasnya. Berikutnya kata Erni adalah meningkatkan pemantauan pasokan, stok, dan harga pangan. Langkah yang direkomendasikan meliputi pengembangan sistem peringatan dini (early warning system), penyempurnaan neraca pangan, serta pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang lebih terarah bagi kelompok masyarakat dan wilayah rentan. “Integrasi data bantuan sosial dengan data kerawanan pangan serta penguatan kerja sama pasokan bersama daerah pemasok juga diperlukan untuk menjaga keterjangkauan pangan,” ujarnya. Ketiga mempercepat dan mengintegrasikan intervensi pangan dan gizi. Perangkat daerah terkait perlu mempercepat kegiatan yang dijadwalkan pada Triwulan III dan IV, khususnya intervensi gizi, pengawasan keamanan pangan, serta kegiatan pendukung lainnya. “Integrasi data pangan, gizi, kemiskinan, stunting, sanitasi, akses air minum, dan kondisi lingkungan perlu diperkuat untuk menentukan lokasi prioritas serta memastikan program tepat sasaran,” terang Erni. Strategi keempat, menyelaraskan RAD-PG dengan perencanaan dan penganggaran daerah. Setiap aksi perlu terintegrasi dengan dokumen perencanaan perangkat daerah, subkegiatan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), serta alokasi anggaran. Aksi prioritas juga perlu dilengkapi indikator kinerja, target, lokasi, perangkat daerah penanggung jawab, dan pembiayaan yang jelas. Selain itu, Forum Koordinasi RAD-PG perlu diperkuat sebagai wadah penyelesaian kendala dan koordinasi lintas sektor. Terakhir, memperkuat monitoring dan evaluasi berbasis hasil serta dampak. Keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan yang terlaksana, tetapi juga dari perubahan nyata dalam kondisi ketahanan pangan dan status gizi masyarakat. Untuk mendukung keberlanjutan program, kolaborasi dengan sektor swasta, akademisi, komunitas, dan sumber pembiayaan alternatif, termasuk tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR), perlu dikembangkan sesuai ketentuan yang berlaku. Masih kata Erni, laporan Monev juga menjelaskan bahwa capaian yang belum optimal tidak seluruhnya menunjukkan kegagalan program. Sebagian kegiatan memang dijadwalkan berlangsung pada Semester II Tahun 2026 sehingga belum dapat dinilai secara menyeluruh dalam evaluasi Semester I. Selain jadwal pelaksanaan, keterbatasan anggaran, perubahan kondisi lapangan, keterbatasan data, serta kendala kesesuaian subkegiatan dalam SIPD turut memengaruhi pelaksanaan sejumlah aksi. Faktor-faktor tersebut perlu menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan program berikutnya. Melalui laporan tersebut, Bappeda Kota Sukabumi mendorong perangkat daerah terkait menjadikan hasil Monev sebagai acuan perbaikan program sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi menjadi kunci agar aksi pangan dan gizi dapat berjalan lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Pelaksanaan RAD-PG diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target kegiatan, tetapi juga menghasilkan perubahan nyata dalam ketersediaan dan keterjangkauan pangan, kualitas konsumsi pangan, pelayanan gizi, serta tata kelola pangan dan gizi. (Usep)