SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM — Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi PKS, Erpa Aris Purnama, S.Si., menyampaikan ucapan selamat Hari Santri Nasional (HSN) 2026. Ia menaruh kebanggaan terhadap para santri yang dinilai memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi penerus bangsa. “Santri masa kini, generasi hebat masa depan. Aku bangga, bahkan anakku sendiri juga seorang santriwati,” ujar Erpa Aris Purnama, Kamis (22/10/2026). Menurutnya, santri tidak hanya berperan dalam memperdalam ilmu agama, tetapi juga memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Nilai ketekunan, keikhlasan, dan semangat menuntut ilmu menjadi bekal penting bagi mereka untuk menghadapi tantangan masa depan. Mengusung tema “Santri Menguatkan Negeri, Menuju Indonesia Emas”, peringatan Hari Santri Nasional menjadi momentum untuk memperkuat peran santri dalam membangun Indonesia yang lebih maju. Erpa berharap para santri terus menjaga semangat belajar, mengamalkan ilmu yang diperoleh, serta tumbuh menjadi generasi yang berkarakter, berintegritas, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia juga menyampaikan doa agar seluruh santri senantiasa mendapatkan perlindungan dan keberkahan dari Allah SWT dalam menuntut ilmu serta mengabdikan diri kepada agama, bangsa, dan negara. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Deden Sumpena, S.Pd.I, KP.M.Si, mengucapkan Selamat Hari Santri Nasional 2026 kepada seluruh santri, ulama, pengelola pesantren, dan masyarakat di Kabupaten Sukabumi. Dalam pesannya, Deden Sumpena menyampaikan, santri bukan hanya tentang menuntut ilmu, tetapi juga tentang menjaga akhlak, menebarkan kebaikan, serta menguatkan persatuan untuk Indonesia. “Mari teladani semangat para santri dalam belajar, berjuang, dan mengabdi. Bersama membangun generasi yang berilmu, berakhlak, dan berkolaborasi bagi negeri,” kata Deden, Kamis (22/10). Santri Menguatkan Negeri, Menuju Indonesia Emas. Selamat Hari Santri Nasional 2026. Santri Mubarokah, Indonesia Berkah, tambahanya. Dia berharap, semangat keilmuan dan keteladanan para santri senantiasa menjadi inspirasi bagi semua elemen dalam memajukan pendidikan dan peradaban bangsa. “Kita harus terus bekerja keras dan berjuang dengan meneladani para pendahulu kita termasuk para santri sekarang maupun santri sebelumnya,” tegasnya. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM — Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Sukabumi menyampaikan ucapan selamat Hari Santri Nasional (HSN) 2026 yang diperingati pada Kamis, 22 Oktober 2026. Momentum ini menjadi bentuk apresiasi terhadap kontribusi santri dalam menjaga nilai-nilai keagamaan, memperkuat karakter bangsa, dan mendukung pembangunan nasional. Ucapan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, didampingi Wakil Ketua I Yudha Sukmagara, Wakil Ketua II H. Usep, dan Wakil Ketua III Ramji Akbar Yusuf, atas nama seluruh anggota DPRD Kabupaten Sukabumi. Mengusung tema “Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas”, peringatan Hari Santri Nasional menjadi pengingat pentingnya peran pesantren dalam mencetak generasi yang berilmu, berakhlak, mandiri, serta memiliki kepedulian terhadap masa depan bangsa. Budi Azhar Mutawali menegaskan, semangat para santri dalam menuntut ilmu sekaligus menjaga keluhuran budaya dan agama merupakan kekuatan penting bagi Indonesia. Nilai-nilai tersebut perlu terus dipelihara agar santri mampu mengambil bagian dalam menghadapi tantangan zaman. “Semangat santri yang tak pernah luntur dalam menuntut ilmu sekaligus menjaga keluhuran budaya dan agama adalah kekuatan nyata bagi bangsa. Mari kita terus dukung putra-putri terbaik kita di pesantren, karena merekalah harapan yang akan menguatkan langkah kita menuju Indonesia Emas,” ujar Budi. Ia berharap, semangat keilmuan, kemandirian, dan keikhlasan yang menjadi karakter santri terus berkembang serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat, daerah, dan negara. Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Sukabumi pun menyampaikan harapan agar para santri, kiai, serta seluruh keluarga besar pesantren senantiasa menjadi bagian penting dalam membangun generasi penerus yang berkualitas dan berdaya saing. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pengembalikan penghargaan Adipura ke Kota Sukabumi membutuhkan pembenahan lingkungan secara menyeluruh. Karena itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Sukabumi mulai memperkuat penataan titik pembuangan sampah, meningkatkan optimalisasi fasilitas persampahan, dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Sukabumi, Yudi Sutriana, mengatakan penanganan TPS liar menjadi salah satu langkah yang terus dilakukan untuk memperbaiki kondisi kebersihan kota. “Penertiban tidak hanya sebatas menghilangkan tumpukan sampah di pinggir jalan, tetapi juga memastikan kawasan yang telah dibersihkan tidak kembali menjadi lokasi pembuangan ilegal,” kata Yudi, Kamis (22/10). Salah satu sasaran penertiban adalah TPS liar di depan Kelurahan Nyomplong. DLH menjadwalkan penutupan lokasi tersebut bersama Wakil Wali Kota Sukabumi setelah menerima dukungan dari unsur RT, RW, dan masyarakat, termasuk melalui petisi warga. Dia menambahkan, penutupan TPS liar harus dibarengi dengan penyediaan alternatif layanan agar sampah rumah tangga tetap terangkut. DLH menyiapkan skema penggunaan gerobak sampah serta pengaturan jadwal petugas untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat di sekitar lokasi. Evaluasi terhadap penutupan TPS liar sebelumnya juga menunjukkan pentingnya menjaga konsistensi penataan. “Contoh lokasi yaitu di kawasan Gang Sadar, dekat Bank Supra, yang kini tidak lagi digunakan sebagai tempat pembuangan sampah,” ungkapnya. Area tersebut direncanakan untuk dimanfaatkan bagi kegiatan UMKM menjelang Idulfitri. Masih kata Yudi, pembenahan tersebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki kondisi lingkungan yang turut diperhatikan dalam penilaian Adipura. “Selain kebersihan kawasan perkotaan, kondisi sarana persampahan dan penanganan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) juga menjadi perhatian,” tuturnya. Lebih jauh dia mengungkapkan, kebakaran yang terjadi di TPA sebelumnya turut menjadi catatan dalam penilaian terdahulu. Di sisi lain, besarnya volume sampah menjadi tantangan tersendiri bagi Kota Sukabumi. Yudi menyebut produksi sampah mencapai sekitar 200 ton per hari. Jumlah tersebut membutuhkan penanganan terencana dan dukungan seluruh elemen masyarakat agar tidak menimbulkan persoalan lingkungan yang berulang. “Masalah sampah itu bukan hanya masalah kami, bukan hanya masalah lingkungan hidup. Ini membutuhkan kesadaran masyarakat dan lingkungan sekitar,” ungkap Yudi. Ia menilai, penertiban dan pengangkutan saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan sampah. Perubahan perilaku masyarakat, termasuk kebiasaan membuang sampah pada tempatnya dan menjaga lingkungan yang sudah dibersihkan, harus menjadi bagian dari solusi jangka panjang. Untuk memperluas edukasi tersebut, DLH juga mengajak media massa berperan aktif menyampaikan informasi mengenai pentingnya kebersihan lingkungan. Dengan dukungan masyarakat, penataan yang dilakukan pemerintah diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi menghasilkan perubahan yang dapat dipertahankan. DLH juga terus mengupayakan optimalisasi fasilitas persampahan di berbagai wilayah. Yudi menyampaikan bahwa tim dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah meninjau kelayakan TPS di Kota Sukabumi. Dari peninjauan itu, muncul peluang dukungan fasilitas insinerator, meskipun realisasinya masih menunggu kepastian lebih lanjut. Persiapan menghadapi penilaian Adipura berikutnya pun terus dilakukan, termasuk pembahasan titik-titik yang perlu dibenahi. DLH menyatakan tetap berencana mengikuti proses penilaian tersebut dengan menitikberatkan pada peningkatan kebersihan dan penataan pengelolaan sampah. Bagi Yudi, keberhasilan mengembalikan Adipura harus ditopang perubahan nyata di lapangan. Penutupan TPS liar, peningkatan layanan pengangkutan, pembenahan fasilitas, dan kedisiplinan masyarakat perlu berjalan beriringan agar Kota Sukabumi semakin bersih dan mampu menjaga kualitas lingkungannya secara berkelanjutan. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM — Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi memastikan akan menindaklanjuti sorotan masyarakat terkait dugaan ketidakwajaran data peserta didik dan aktivitas pembelajaran di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Makmur, Kampung Loji RT 27/07, Desa Ciracap, Kecamatan Ciracap. Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal (PAUD-PNF) Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Cecep Supriadi, SE, menyatakan pihaknya bersama tim akan segera turun langsung ke lokasi untuk melakukan peninjauan. “Kami bersama tim insya-Allah dalam waktu dekat meninjau langsung ke lokasi,” ujar Cecep saat dikonfirmasi, Rabu (21/10/2026). Rencana peninjauan tersebut menjadi tindak lanjut atas berbagai pertanyaan warga mengenai jumlah peserta didik, keaktifan kegiatan belajar, hingga kondisi pendidikan nonformal di PKBM Makmur. Masyarakat berharap pemeriksaan langsung dapat memberikan kejelasan atas informasi yang selama ini menjadi perhatian. Berdasarkan data resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), PKBM Makmur tercatat memiliki 130 peserta didik, terdiri atas 72 laki-laki dan 58 perempuan. Sementara itu, pengelola lembaga menyebutkan jumlah peserta didik sebenarnya mencapai 150 orang. Perbedaan angka tersebut menjadi salah satu hal yang dipertanyakan warga. Selain persoalan data, masyarakat mengaku kegiatan pembelajaran yang terlihat di lokasi kerap dihadiri belasan orang saja. Kondisi serupa, menurut pengamatan warga, juga terlihat saat jadwal pembelajaran berlangsung pada Sabtu dan Minggu. Warga turut menyoroti persoalan meningkatnya jumlah anak putus sekolah atau drop out (DO) di Kecamatan Ciracap. Mereka meminta Dinas Pendidikan melakukan pemeriksaan mendadak atau inspeksi mendadak (sidak) untuk memastikan kesesuaian data peserta didik dengan kondisi faktual, sekaligus menelusuri pengelolaan program pendidikan apabila ditemukan indikasi penyimpangan. Sebelumnya, pengelola PKBM Makmur, Irwan Setiadi atau yang dikenal dengan Eko, memberikan penjelasan melalui pesan WhatsApp pada Senin malam (19/10/2026). Ia mengatakan, tingkat kehadiran peserta didik dalam pendidikan nonformal tidak bisa disamakan dengan pendidikan formal karena warga belajar memiliki kesibukan masing-masing. “Kehadiran tidak bisa dipaksakan. Kalau dipaksakan hadir, dikhawatirkan banyak warga belajar yang putus sekolah. Kurikulum tatap muka, mandiri, dan tutorial belum semua bisa diterapkan di lapangan sesuai kondisi masyarakat,” ujarnya. Irwan juga menyampaikan adanya kendala dalam penerapan sistem pembelajaran tatap muka di lapangan. Namun, penjelasan tersebut belum menghilangkan seluruh pertanyaan warga, terutama mengenai perbedaan jumlah peserta didik yang tercatat dalam data resmi dengan angka yang disampaikan pengelola. Melalui peninjauan yang direncanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, masyarakat berharap persoalan tersebut dapat diperiksa secara objektif dan transparan. Verifikasi lapangan dinilai penting untuk memastikan validitas data peserta didik serta menggambarkan pelaksanaan pembelajaran yang sebenarnya. Hasil pemeriksaan nantinya diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi masyarakat sekaligus menjadi dasar bagi dinas untuk menentukan langkah tindak lanjut sesuai temuan di lapangan. Hingga peninjauan dilaksanakan, dugaan ketidakwajaran yang disorot warga tersebut masih memerlukan verifikasi langsung dari pihak berwenang. Awak media akan terus memantau perkembangan penanganan persoalan ini, termasuk hasil peninjauan tim Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi di PKBM Makmur. Warga menyambut baik rencana kunjungan tim Dinas Pendidikan tersebut dan berharap peninjauan dilakukan secara menyeluruh dan transparan. “Kami mohon datanya diverifikasi satu per satu. Pastikan berapa yang benar-benar aktif belajar di sana. Jangan sampai ada yang tidak beres yang merugikan negara maupun warga belajar,” ujar warga yang meminta namanya dirahasiakan. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Enam alumni SMKN 4 Kota Sukabumi memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan ke China melalui program beasiswa hasil kerja sama sekolah dengan XCMG Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang alat berat. Program ini membuka peluang bagi para peserta untuk meniti karier di perusahaan tersebut setelah menyelesaikan pendidikan. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SMKN 4 Kota Sukabumi, Cecep Suwandar, mengatakan kerja sama dengan XCMG Indonesia memasuki tahun kedua. Jika sebelumnya kemitraan berfokus pada peluang perekrutan lulusan, kini program tersebut berkembang dengan memberikan akses pendidikan tinggi di China sekaligus pengalaman kerja di industri alat berat. “Untuk tahap kedua, ada tawaran beasiswa kuliah. Setelah kuliah, mereka bekerja di perusahaan XCMG Indonesia,” ujar Cecep saat diwawancarai wartawan, Rabu (21/10). Pendidikan berlangsung selama tiga tahun dengan pola pembelajaran yang memadukan teori dan praktik. Peserta menjalani satu setengah tahun pembelajaran di kelas, dilanjutkan satu semester magang di perusahaan XCMG di China, kemudian satu tahun magang di XCMG Indonesia. Selama menjalani program magang, peserta juga berkesempatan memperoleh pendapatan atau gaji. Skema tersebut diharapkan tidak hanya memperkaya pengalaman kerja, tetapi juga membantu meringankan beban pembiayaan keluarga selama peserta mengikuti program pendidikan. Dalam skema beasiswa ini, biaya kuliah dan asrama ditanggung oleh program. Adapun biaya paspor, visa, perjalanan keberangkatan dan kepulangan, serta kebutuhan harian, termasuk makan, masih menjadi tanggung jawab orang tua atau peserta. Cecep mengungkapkan, pada awalnya sekolah mendapat tawaran untuk mengirimkan 30 siswa. Namun, setelah mempertimbangkan kesiapan orang tua, jumlah peserta yang diberangkatkan pada tahap pertama ditetapkan sebanyak enam alumni. Setelah para peserta mulai menjalani pendidikan di China, Cecep mendapat undangan dari kampus mitra untuk melakukan kunjungan selama lima hari. Kunjungan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat kemitraan sekaligus membahas keberlanjutan program pendidikan bagi lulusan SMK. Pembahasan juga mencakup penyusunan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan pihak kampus di China. Pihak kampus berharap kerja sama tersebut dapat berlanjut pada tahun-tahun berikutnya dengan jumlah mahasiswa yang lebih banyak. Sebagai tindak lanjut, perwakilan kampus dijadwalkan berkunjung ke Indonesia pada 28 Oktober untuk membahas proyeksi penerimaan mahasiswa angkatan 2027. Menurut Cecep, kesempatan belajar di China menjadi modal berharga bagi lulusan SMK untuk meningkatkan kompetensi, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. Selain keterampilan teknis, peserta juga berpeluang mempelajari bahasa Mandarin, termasuk kemampuan membaca dan menulis. Penguasaan bahasa Mandarin dan pengalaman internasional diharapkan menjadi nilai tambah ketika para lulusan kembali memasuki dunia kerja di Indonesia. Kombinasi kompetensi teknis, kemampuan bahasa asing, dan pengalaman industri dapat memperluas peluang kerja sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja vokasi. Program ini juga terbuka bagi alumni SMK yang telah berusia minimal 18 tahun. Cecep berharap kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan lebih banyak lulusan pada periode berikutnya, dengan dukungan orang tua agar mereka mampu mengikuti pendidikan dan pengembangan keterampilan di luar negeri. Ia juga berpesan kepada enam alumni yang sedang menempuh pendidikan di China agar menjaga sikap, membawa nama baik Indonesia, dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyerap ilmu sebanyak-banyaknya. “Intinya, anak-anak kami yang kuliah di sana harus berperilaku baik, mencerminkan bahwa bangsa kita bisa lebih baik di sana, menyerap ilmunya, mengembangkan di Indonesia, dan tetap menjaga sikap,” tandasnya. Melalui kemitraan ini, SMKN 4 Kota Sukabumi berharap pendidikan vokasi tidak berhenti pada penguasaan keterampilan di bangku sekolah. Akses pendidikan internasional, pengalaman magang, dan peluang berkarier di industri diharapkan menjadi jalan bagi lulusan untuk meningkatkan kualitas diri sekaligus memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang kompeten. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Sampah yang selama ini identik dengan persoalan lingkungan, di tangan warga Kelurahan Warudoyong, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, justru menjadi sumber manfaat dan peluang ekonomi. Berkat inovasi pengelolaan berbasis masyarakat, mulai dari budidaya magot hingga bank sampah, Warudoyong berhasil meraih juara pertama pengelolaan sampah tingkat Kota Sukabumi. Program yang berjalan hampir satu tahun di RW 1 tersebut membuktikan bahwa pengelolaan sampah tidak selalu membutuhkan fasilitas berskala besar. Dengan mengoptimalkan potensi lingkungan, warga mengintegrasikan pemilahan sampah, pengolahan sampah organik, peternakan bebek dan ayam, serta pengumpulan sampah anorganik melalui bank sampah. Lurah Warudoyong, Nuke Nurulaini, menjelaskan bahwa sampah organik diolah melalui budidaya magot. Prosesnya dimulai dari pengelolaan lalat hingga menghasilkan telur yang kemudian dibudidayakan menggunakan sampah organik. Magot yang tumbuh selanjutnya dimanfaatkan sebagai pakan bebek dan ayam. Menurut Nuke, metode tersebut memberikan nilai tambah karena sampah organik tidak hanya berkurang, tetapi juga menghasilkan pakan ternak yang mendukung pertumbuhan hewan. Hasilnya mulai terlihat dari bertambahnya populasi bebek, sehingga pengelola kini berupaya memperluas area peternakan. “Alhamdulillah, sekarang bebeknya sudah mulai banyak. Karena protein dari magot ini bagus, perkembangannya juga cepat. Kami sudah mulai memperluas area untuk tempat beternak bebek,” kata Nuke, Rabu (21/10/2026). Pengelolaan kegiatan dilakukan secara berkelompok dengan melibatkan ketua RW sebagai penanggung jawab, bersama unsur RT, Linmas, dan warga setempat. Kolaborasi tersebut menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan program, mulai dari pengumpulan sampah hingga pemeliharaan ternak. Dukungan lainnya datang dari warga yang meminjamkan lahannya secara gratis untuk kegiatan pengolahan sampah dan peternakan. Lahan itu dapat digunakan selama pemiliknya belum membutuhkan kembali, dengan kesepakatan lokasi harus tetap terjaga kebersihan dan perawatannya. Ke depan, pengelola menargetkan peternakan tersebut dapat menghasilkan pendapatan bagi masyarakat. Jika populasi bebek sudah memadai, bebek dan telurnya akan dijual, termasuk kepada pedagang jamu. Untuk sementara, hasil yang tersedia juga dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan warga sekitar. “Kalau bebeknya sudah banyak, rencananya kami jual bebeknya dan telurnya juga dijual ke tukang jamu. Jadi ada nilai ekonominya. Yang penting masyarakat bisa bekerja sama dan merasakan manfaatnya,” tuturnya. Sementara itu, sampah anorganik dikelola melalui bank sampah di lingkungan RW 1. Pemilahan sejak dari sumbernya menjadi kunci agar sampah organik dapat diolah menjadi media budidaya magot, sedangkan material anorganik dikumpulkan untuk penanganan lebih lanjut. Dengan pola ini, hanya residu yang benar-benar tidak dapat diolah yang masih perlu dibuang. Pengembangan pengelolaan sampah juga diarahkan pada pemanfaatan mesin pencacah plastik bantuan Pemerintah Kota Sukabumi. Peralatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai jual material plastik sekaligus membuka peluang tambahan pendapatan bagi warga. Namun, mesin pencacah itu belum dapat dioperasikan karena masih membutuhkan persiapan, terutama ketersediaan listrik dengan daya memadai dan penataan lokasi. Pihak kelurahan telah mulai berkoordinasi dengan PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik tersebut. “Target kami pada 2027, sampah anorganik dari seluruh wilayah Kelurahan Warudoyong bisa masuk ke RW 1 untuk dikelola. Tempatnya sudah ada, tinggal ditata, dan kami sedang mengupayakan kebutuhan listrik untuk mesin pencacah plastik,” ungkap Nuke. Meski demikian, sistem pengelolaan sampah tidak akan dipaksakan seragam di seluruh wilayah. Kelurahan Warudoyong memiliki lima RW dengan karakteristik lingkungan berbeda sehingga pendekatan yang diterapkan perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Sosialisasi terus dilakukan untuk mendorong masyarakat membiasakan pemilahan sampah dan memanfaatkan sarana pengolahan yang sesuai. Salah satu alternatif yang didorong adalah penggunaan lubang biopori untuk membantu menangani sampah organik di lingkungan permukiman. Nuke menegaskan, perubahan perilaku masyarakat membutuhkan edukasi yang berkelanjutan. Kebiasaan memilah sampah tidak dapat dibangun secara instan, terlebih jika warga belum merasakan manfaat langsung dari kegiatan tersebut. “Untuk mengubah pola perilaku masyarakat itu perlu dilakukan terus-menerus, tidak bisa instan. Kalau ada manfaat dan nilai ekonomi yang dirasakan, masyarakat juga akan lebih terdorong untuk ikut terlibat,” katanya. Saat ini, pengelolaan sampah di RW 1 masih mengandalkan kemampuan warga secara mandiri dan belum melibatkan pihak swasta. Kelurahan Warudoyong juga belum memiliki tempat pengolahan sampah dengan prinsip *reduce, reuse, recycle* (TPS 3R). Kendati demikian, keterbatasan fasilitas tidak menyurutkan inisiatif warga untuk mengembangkan sistem pengelolaan sesuai potensi lingkungan dan semangat gotong royong. Bank sampah yang telah berjalan turut dipromosikan melalui media sosial, termasuk TikTok, untuk memperluas partisipasi masyarakat. Upaya ini diharapkan semakin memperkuat kesadaran bahwa sampah harus dipilah sejak dari rumah dan dapat dimanfaatkan kembali sesuai jenisnya. Prestasi sebagai juara pertama menjadi dorongan bagi Kelurahan Warudoyong untuk terus mengembangkan program tersebut. “Melalui budidaya magot, peternakan, dan bank sampah, warga tidak hanya berupaya mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA Cikundul, tetapi juga membangun pola pengelolaan yang memberikan manfaat lingkungan sekaligus peluang ekonomi bagi masyarakat,” tutupnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kota Sukabumi memperkuat penanganan sampah dari tingkat lingkungan menyusul penutupan tempat pembuangan sampah (TPS) liar di RW 01, Kelurahan Nyomplong, Kecamatan Warudoyong, Rabu (21/10/2026). Langkah tersebut tidak hanya bertujuan menertibkan pembuangan sampah, tetapi juga mendorong perubahan pola pengelolaan sampah agar lebih tertata dan memberikan manfaat ekonomi. Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana menegaskan, penertiban TPS liar diperlukan karena aktivitas pembuangan sampah di lokasi tersebut telah mengganggu kebersihan dan fungsi fasilitas umum. Sampah yang menumpuk bahkan berserakan hingga menutupi trotoar dan meluber ke badan jalan. Kegiatan penutupan itu turut dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Sukabumi Yudi Sutriana, Camat Warudoyong Raden Abdul Muiz, serta Lurah Warudoyong Nuke Nurulaini. Bobby menjelaskan, penanganan TPS liar berbeda dengan TPS resmi yang selama ini digunakan warga. Penutupan TPS liar dilakukan sebagai bentuk penegakan aturan, sedangkan penutupan TPS resmi harus mempertimbangkan kesepakatan masyarakat setempat. “Fokus pemerintah saat ini adalah penutupan TPS liar karena memang menyalahi aturan. Sampah sudah berserakan di trotoar, bahkan ada yang sampai ke badan jalan. Itu yang menjadi perhatian kami,” tegas Bobby. Menurutnya, penutupan TPS resmi tidak dapat dilakukan secara sepihak. Pemerintah perlu memastikan adanya persetujuan warga yang dibuktikan melalui tanda tangan pengurus RT, RW, tokoh masyarakat, dan masyarakat di lingkungan terkait. Kesepakatan tersebut sekaligus menjadi dasar bagi warga untuk mengambil tanggung jawab dalam pengelolaan sampah setelah fasilitas pembuangan ditutup. Dengan demikian, penertiban tidak justru memunculkan titik pembuangan liar baru di lokasi lain. “Jangan sampai setelah TPS ditutup, masyarakat justru membuang sampah ke sungai. Bukan begitu solusinya. Harus ada kesepakatan, ada petugas atau satgas di lingkungan, dan ada mekanisme pengumpulan serta pengangkutan sampah yang jelas,” ujarnya. Sebagai langkah lanjutan, Pemkot Sukabumi mendorong sistem pengumpulan sampah berbasis lingkungan dengan menyediakan gerobak sampah serta memperkuat koordinasi bersama DLH. Sampah rumah tangga dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian diangkut sesuai jadwal yang disepakati sebelum dibawa ke tempat pemrosesan akhir. Bobby juga meminta setiap RT dan RW mulai membangun sistem pengelolaan sampah mandiri melalui pembentukan satuan tugas di tingkat lingkungan. Satgas tersebut diharapkan mampu mengoordinasikan pemilahan, pengumpulan, hingga pemanfaatan sampah berdasarkan potensi wilayah masing-masing. Pendekatan yang didorong bukan sekadar mengangkut sampah dari permukiman, melainkan mengolahnya sejak dari sumber. Sampah nonorganik dapat disalurkan kepada pengepul untuk dimanfaatkan kembali, sedangkan sampah organik bisa diolah menjadi kompos melalui lubang biopori atau dimanfaatkan untuk budidaya maggot. Pelaksanaannya dapat dikoordinasikan dengan pemerintah kelurahan agar program pengolahan sampah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Bobby menyebutkan, mulai 2027 dana kelurahan akan diarahkan untuk mendukung kegiatan pengolahan sampah di tingkat wilayah. Kebijakan ini diharapkan menjadi dorongan bagi masyarakat untuk beralih dari pola penanganan konvensional menuju sistem pengelolaan yang lebih produktif. “Ke depan, kita ingin mengubah kebiasaan dari sekadar buang, angkut, lalu buang menjadi sampah yang dibuang dan dikelola. Masyarakat harus mulai mengolah sampah dari lingkungannya sendiri sehingga ada manfaat ekonomi yang bisa dihasilkan,” jelasnya. Di sisi lain, Pemkot Sukabumi juga menyiapkan dukungan teknologi untuk memperkuat kapasitas pengolahan sampah. Berdasarkan informasi yang diterima Bobby, pemerintah provinsi telah menyiapkan satu unit insinerator berkapasitas 500 kilogram per jam. Dengan kapasitas nominal tersebut, alat itu secara teoritis mampu mengolah hingga lima ton sampah apabila beroperasi selama 10 jam. Peralatan tersebut dilengkapi hydraulic press untuk memadatkan sampah dan mengurangi kadar air sebelum proses pembakaran. Pemkot Sukabumi juga berharap memperoleh tambahan unit insinerator dari pemerintah provinsi melalui pengajuan yang tengah diproses. Selain fasilitas tersebut, pemerintah kota merencanakan pengadaan insinerator berkapasitas lima ton yang akan ditempatkan di kawasan Jalan Kapitan Cikundul. Bobby menjelaskan, dokumen lingkungan untuk rencana pengadaan itu telah diproses, sementara penyelesaian sertifikat ramah lingkungan masih perlu dipastikan sebelum pelaksanaan. Penempatan kedua fasilitas akan disesuaikan dengan kebutuhan dan hasil evaluasi teknis. Penggunaan teknologi tersebut diharapkan membantu mengurangi volume sampah yang harus dikirim ke tempat pemrosesan akhir (TPA) Cikundul. Bobby menambahkan, efektivitas pengolahan sampah di tingkat lingkungan dan kecamatan akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan kebutuhan fasilitas tambahan pada tahun-tahun berikutnya. Pemerintah juga mengkaji peluang pemanfaatan hasil pengolahan sampah menjadi produk bernilai guna, termasuk bahan baku paving block, sepanjang memenuhi persyaratan teknis dan ketentuan lingkungan. Menurut Bobby, keberhasilan pembenahan sistem persampahan sangat bergantung pada upaya penanganan dari hulu. Karena itu, penguatan TPS 3R, pemilahan sampah rumah tangga, serta penerapan ekonomi sirkular perlu berjalan beriringan agar volume sampah yang dibawa ke TPA semakin berkurang. “Kalau pengolahan di hulu sudah berjalan di setiap kecamatan, melalui TPS 3R dan ekonomi sirkular, baru kita evaluasi kebutuhan penanganan di TPA Cikundul. Prinsipnya, sampah harus diselesaikan sedekat mungkin dari sumbernya,” tandasnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Penanganan pascakebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cikundul, Kota Sukabumi, tidak berhenti setelah api berhasil dikendalikan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kini menyiapkan langkah lanjutan untuk menekan risiko kebakaran berulang, terutama melalui pengendalian gas metana dan penataan timbunan sampah. Kepala DLH Kota Sukabumi, Yudi Sutriana, mengatakan sejumlah program mitigasi tengah dipersiapkan, di antaranya pemasangan pipa gas metana, penyediaan empat tandon air, pengurugan sampah, serta pembangunan posko pengawasan. Langkah tersebut diperkuat dengan pemantauan rutin dan penyemprotan air untuk menjaga kondisi area bekas kebakaran. Salah satu perhatian utama DLH adalah potensi gas metana yang masih dapat terbentuk di dalam timbunan sampah. Kondisi ini tidak hanya ditemukan pada zona yang masih beroperasi, tetapi juga berpotensi terjadi di area yang sudah lama tidak digunakan. “Gas metana itu tetap ada meskipun zona sudah tidak aktif dan sudah bertahun-tahun. Karena itu, pemasangan pipanisasi sangat penting agar gas bisa keluar ke udara dan tidak terperangkap di dalam timbunan sampah,” terang Yudi, Rabu (21/10/2026). Untuk mengantisipasi risiko tersebut, DLH merencanakan pemasangan jaringan pipa pada zona 1 yang memiliki luas sekitar 1,5 hektare. Sementara zona 2 dengan luas kurang lebih 0,6 hektare dilaporkan telah berhasil ditangani setelah kebakaran pada Sabtu lalu. Yudi menyebutkan, pemasangan pipa gas metana juga berkaitan dengan pemenuhan sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup mengenai penghentian praktik open dumping. Pihaknya berharap pekerjaan tersebut dapat direalisasikan pada November mendatang. Selain mengantisipasi akumulasi gas, DLH akan menyediakan empat tandon air di beberapa titik strategis, termasuk zona 1 dan zona 4. Fasilitas tersebut disiapkan untuk mendukung kebutuhan penanganan apabila muncul indikasi kebakaran atau titik panas di kawasan TPA. Pengurugan sampah juga masuk dalam rangkaian mitigasi yang direncanakan. Menurut Yudi, penanganan harus mencakup zona aktif dan nonaktif karena panas masih berpotensi terperangkap di dalam timbunan apabila tidak ditangani secara tepat. “Kalau sampah tidak diurug, hawa panasnya bisa tetap terperangkap, baik di zona aktif maupun nonaktif. Untuk zona aktif, anggarannya sudah tersedia,” ungkapnya. Di samping pembangunan sarana pendukung, DLH mempertahankan pola pengawasan melalui penugasan petugas secara bergiliran. Pemantauan dilaksanakan pada pagi dan siang hari, serta dilanjutkan pada malam hari untuk mengawasi perkembangan kondisi lapangan. “Setiap hari kami menugaskan anak buah secara bergiliran untuk menjaga TPA, memantau, memonitor, dan melaporkan progresnya kepada kami. Ini bagian dari upaya mitigasi yang terus kami lakukan,” katanya. DLH juga merencanakan pembangunan posko penjagaan di sekitar jembatan timbang. Keberadaan posko ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus memastikan petugas tetap siaga dalam memantau aktivitas di lingkungan TPA. Yudi menegaskan, pencegahan kebakaran membutuhkan keterlibatan semua pihak yang beraktivitas di kawasan tersebut. Pekerja maupun pemulung diimbau menjaga kedisiplinan, khususnya dengan tidak membuang puntung rokok sembarangan yang berpotensi menjadi sumber penyalaan. “Kami tetap mengimbau masyarakat, pekerja, maupun pemulung yang masuk ke area TPA agar tidak membuang puntung rokok sembarangan. Ini harus menjadi perhatian bersama untuk mencegah kebakaran,” tegasnya. Sementara itu, penyemprotan air menggunakan mobil tangki tetap dilakukan secara berkala sebagai bagian dari upaya pendinginan. Berdasarkan pemantauan terakhir yang disampaikan Yudi, titik api dan titik asap sudah tidak ditemukan. Sebelumnya, Basarnas turut melakukan pemeriksaan menggunakan drone termal untuk mendeteksi kemungkinan adanya sumber panas di area terdampak. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan kondisi kawasan pascakebakaran. Meski kondisi terkini menunjukkan perkembangan positif, DLH tetap mewaspadai potensi kebakaran susulan, terutama ketika cuaca panas dan ekstrem. Pengendalian gas metana, ketersediaan air, penanganan timbunan sampah, serta pengawasan berkelanjutan menjadi langkah yang disiapkan untuk memperkuat keamanan TPA Cikundul. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kota Sukabumi memfasilitasi pengurusan legalitas tanah bagi warga penggarap Blok Kibitay, Kelurahan Situmekar, Kecamatan Lembursitu. Keputusan tersebut diarahkan untuk membuka jalan menuju kepastian hukum atas lahan yang selama ini dikelola masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutannya sebagai aset keluarga lintas generasi.   Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menyerahkan rekomendasi pengurusan legalitas tanah kepada warga penggarap pada Rabu (21/10/2026). Melalui langkah tersebut, pemerintah daerah mendorong agar proses administrasi pertanahan dapat berjalan sesuai ketentuan hingga memberikan kepastian status hukum bagi para penggarap. “Hari ini kita memberikan rekomendasi untuk pengurusan surat-surat tanah milik negara yang diserahkan menjadi milik penggarap di Blok Kibitay. Mudah-mudahan secepatnya selesai dan segera diserahterimakan kepada para warga penggarap,” ujar Ayep Zaki. Berdasarkan surat rekomendasi Wali Kota Sukabumi Nomor 500.17/rekom.32/bpkpd/2026 tertanggal 7 Oktober 2026, terdapat 59 petani penggarap dengan total luas lahan mencapai 37.767 meter persegi yang menjadi sasaran pengurusan legalitas tersebut. Rekomendasi itu menjadi bagian dari tahapan administrasi untuk mendukung proses pengurusan dokumen pertanahan, termasuk sertifikat hak milik sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Untuk mendukung kelancaran prosesnya, Pemkot Sukabumi berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Sukabumi. Ayep menegaskan, fasilitasi tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan publik yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kepastian legalitas tanah diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum sekaligus membuka peluang bagi warga untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan secara produktif. Namun, ia mengingatkan bahwa tanah yang nantinya memperoleh legalitas harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik. Lebih lanjut dia menjelaskan, lahan tersebut tidak semestinya hanya dipandang sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi saat ini, tetapi juga perlu dipertahankan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi penerus. “Tanah ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh warga Kibitay dan tidak dijual belikan, tetapi menjadi aset yang terus menerus diturunkan pada generasi selanjutnya,” tegasnya. Pesan tersebut menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan manfaat tanah bagi keluarga penggarap. Selain menjadi penopang aktivitas ekonomi, lahan diharapkan dapat menjadi aset jangka panjang yang diwariskan kepada anak cucu, bukan sekadar diperjualbelikan untuk kepentingan sesaat. Dalam kegiatan tersebut, Ayep didampingi Asisten Pemerintahan Daerah Setda Kota Sukabumi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), perwakilan BPN Kota Sukabumi, Camat Lembursitu, serta Lurah Situmekar. Pemkot Sukabumi berharap proses pengurusan legalitas tanah bagi 59 petani penggarap tersebut dapat dituntaskan melalui tahapan administrasi yang berlaku. Penyelesaian proses ini menjadi penting agar upaya fasilitasi pemerintah tidak berhenti pada penyerahan rekomendasi, tetapi berlanjut menuju kepastian status hukum lahan. Dengan demikian, langkah yang ditempuh Pemkot Sukabumi diharapkan tidak hanya membantu warga memperoleh legalitas tanah, tetapi juga memperkuat kesadaran untuk menjaga dan memanfaatkan lahan secara bertanggung jawab sebagai aset keluarga lintas generasi. (Usep)