SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pelaksanaan upacara pengibaran bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang dipusatkan di Lapang Lodaya Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, berlangsung tertib, khidmat, sekaligus semarak, Senin (17/8/2026). Kapolsek Surade Polres Sukabumi, Iptu Ade Hendra, S.Pd., bersama istri hadir langsung dalam kegiatan tersebut. Kehadirannya turut didampingi Kanit Reskrim Polsek Surade Aipda Rijal Purniawan serta sejumlah personel kepolisian. Iptu Ade Hendra memberikan apresiasi kepada seluruh panitia dan pihak yang terlibat dalam menyukseskan rangkaian peringatan kemerdekaan. Kelancaran kegiatan ungkapnya, merupakan hasil kerja sama dan kekompakan seluruh unsur yang terlibat. Penghargaan khusus disampaikannya kepada para pelajar yang dipercaya menjadi Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra). Ia menilai keberanian, kedisiplinan, dan tanggung jawab yang ditunjukkan para anggota Paskibra menjadi modal penting bagi mereka dalam melangkah menuju masa depan. “Kami sangat mengapresiasi kinerja seluruh panitia. Apresiasi istimewa juga untuk para siswa-siswi yang bertugas sebagai Paskibra. Semoga kalian kelak menjadi orang-orang sukses dan menjadi penerus bangsa yang membanggakan,” ungkap Iptu Ade Hendra. Sementara itu, Ketua Panitia Pekan Hari Besar Nasional (PHBN), Iwan Gunawan, S.Pd., menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kecamatan Surade. Setelah prosesi upacara selesai, kemeriahan peringatan kemerdekaan berlanjut melalui berbagai pertunjukan seni. Para siswa dan guru tampil membawakan tarian kreasi yang mendapat sambutan antusias dari para peserta dan tamu undangan. Suasana semakin meriah ketika ratusan peserta turut menampilkan tari jaipong secara bersama-sama. Tradisi saweran juga menjadi bagian dari kemeriahan acara, dengan para tamu undangan memberikan saweran di tempat yang telah disediakan panitia. Kapolsek Surade Iptu Ade Hendra pun terlihat turut berpartisipasi dalam tradisi tersebut. Senyum dan suasana akrab tampak mewarnai kegiatan, menjadikan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kecamatan Surade. Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kota Sukabumi kembali mengingatkan para pelaku usaha yang menjadi wajib pajak (WP) agar tidak menganggap pajak yang dipungut dari konsumen sebagai bagian dari pendapatan usaha. Pajak tersebut merupakan amanah yang harus disetorkan kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi, Sandra Utama Teguh, menegaskan kepatuhan pelaku usaha dalam menyetorkan pajak memiliki peran strategis terhadap keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik. Menurut Sandra, setiap konsumen yang membayar produk atau jasa dengan komponen pajak sejatinya telah menitipkan kewajiban tersebut kepada pelaku usaha. Karena itu, uang pajak yang telah dipungut tidak semestinya berhenti di kas usaha. “Untuk para WP yang sudah amanah menjalankan tugas sesuai yang diamanahkan dari pelanggan atau konsumen, saya ucapkan terima kasih banyak,” ujar Sandra saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Selasa (18/8/2026). Ia menegaskan, pajak yang disetorkan masyarakat melalui pelaku usaha pada akhirnya akan dikembalikan pemerintah dalam bentuk program pembangunan maupun pelayanan yang manfaatnya dirasakan masyarakat luas. “Insyaallah, apa yang diamanahkan atau diberikan disampaikan lagi oleh pemerintah untuk kemaslahatan masyarakat dan pembangunan. Saya yakin usaha-usaha mereka juga akan lebih baik, berkah dunia dan akhirat,” katanya. Sandra menilai kepatuhan membayar pajak bukan sekadar persoalan administrasi antara pemerintah dan wajib pajak. Lebih dari itu, terdapat kepercayaan konsumen yang harus dijaga oleh setiap pelaku usaha. Di tengah upaya meningkatkan penerimaan daerah, Pemkot Sukabumi juga terus mendorong perputaran ekonomi melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan dan event. Strategi tersebut dinilai dapat membuka ruang lebih besar bagi pelaku usaha untuk berkembang. Kehadiran pengunjung dari luar daerah, misalnya, akan memberikan dampak berantai terhadap berbagai sektor usaha, mulai dari perhotelan, restoran, tempat hiburan, kuliner hingga usaha jasa lainnya. “Artinya hotelnya naik, konsumennya naik dan semuanya ikut bergerak. Pak Wali dan Pak Wakil juga ada event-event, salah satunya di Surya Kencana, untuk peningkatan pajak-pajak yang ada di pemerintah kota,” tutur Sandra. Ia mencontohkan kegiatan yang mampu menarik masyarakat dari luar daerah, termasuk event batu akik. Menurutnya, ketika sebuah kegiatan berhasil mendatangkan pengunjung, manfaat ekonominya tidak berhenti pada penyelenggara, tetapi turut mengalir kepada pelaku usaha di berbagai sektor. Untuk memastikan transaksi usaha tercatat secara transparan, BPKPD Kota Sukabumi juga terus memperkuat pengawasan melalui pemasangan tapping box pada sejumlah wajib pajak. Perangkat tersebut menjadi salah satu instrumen untuk mencatat transaksi sekaligus membantu pemerintah daerah memperoleh gambaran penerimaan pajak secara lebih akurat. Sandra mengakui, respons pelaku usaha terhadap kebijakan tersebut sejauh ini cukup positif. Kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajak juga mulai menunjukkan perkembangan. “Alhamdulillah, para WP cenderung sama-sama menyetorkan pajak-pajaknya kepada kita. Untuk Kota Sukabumi, penerimaan pajaknya juga naik meskipun memang belum semuanya,” ungkapnya. Bagi BPKPD, peningkatan penerimaan pajak bukan semata-mata soal bertambahnya angka pendapatan daerah. Di balik angka tersebut terdapat gambaran mengenai aktivitas ekonomi masyarakat yang terus bergerak. Kondisi itu menjadi semakin penting di tengah terbatasnya Transfer ke Daerah (TKD). Pemerintah daerah dituntut mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangannya agar roda pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan. “TKD kita sekarang sedang minimal. Tetapi dengan para WP yang memberikan pajaknya kepada kita, kita jadi bisa membangun Kota Sukabumi,” tegas Sandra. Karena itu, BPKPD mengajak seluruh pelaku usaha untuk menjaga kepercayaan konsumen dengan menyetorkan pajak yang telah dipungut tepat waktu dan sesuai ketentuan. Sebab, semakin tertib transaksi dicatat dan pajak disetorkan, semakin kuat pula kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan. Pajak pun tidak berhenti sebagai kewajiban. Ketika dikelola secara benar, pajak menjadi bagian dari mata rantai ekonomi yang kembali kepada masyarakat melalui pembangunan, pelayanan publik dan berbagai kebutuhan daerah. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak bukan hanya membantu pemerintah meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga menjadi bentuk nyata kontribusi dunia usaha dalam menjaga keberlanjutan pembangunan Kota Sukabumi. (Reno)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Ribuan masyarakat memadati Lapangan Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Sukabumi, Senin (17/8/2026), untuk mengikuti dan menyaksikan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Suasana berlangsung khidmat sekaligus meriah dengan mengangkat tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.” Camat Cimanggu, Dusep Sadeli, S.IP., bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur pemerintahan, pelajar, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, serta warga yang telah berpartisipasi sehingga pelaksanaan upacara dapat berlangsung tertib dan lancar. “Prosesi pengibaran bendera menjadi salah satu bagian utama yang berlangsung penuh penghormatan. Saya mengapresiasi kekompakan seluruh pengisi acara hari ini yang telah melakukan rangkaian kegiatan dengan baik,” ujarnya. Sejumlah petugas dari berbagai unsur dilibatkan, di antaranya Sertu Andri Sugiri dari Koramil Jampangkulon sebagai Perwira Upacara, Iyus Kusuma Atmaja, S.Pd., sebagai pembaca Pancasila, serta Pelda Jamjam Ependi yang membacakan Pembukaan UUD 1945. Sementara teks Proklamasi dibacakan tokoh masyarakat Cimanggu, Mad Isak, S.Pd.I. Adapun doa dipimpin Kepala KUA Kecamatan Cimanggu, Humaeni Johari, S.HI., M.H., yang turut menambah kekhidmatan rangkaian peringatan kemerdekaan tersebut. Semangat generasi muda juga mendapat ruang dalam pelaksanaan upacara melalui keterlibatan pasukan pengibar bendera. Paskibra berasal dari sejumlah sekolah, yakni Al-Aman Cimanggu, MA Sifaul Mu’min, Karang Mekar, dan SMA, dengan membawa nama Ceetabramata, pasukan yang mencerminkan kecerdasan dan semangat membara. Kemeriahan kemudian terasa semakin kuat dengan penampilan drumband para pelajar. Iringan musik tersebut menyambut antusiasme warga sekaligus memperlihatkan keterlibatan generasi muda dalam menghidupkan suasana perayaan kemerdekaan. Upacara turut dihadiri unsur Muspika, anggota Polsek Jampangkulon dan Koramil Jampangkulon, para kepala desa se-Kecamatan Cimanggu, serta kepala sekolah dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK. Ratusan guru juga hadir mengikuti rangkaian kegiatan yang digelar setiap 17 Agustus tersebut. Tak hanya unsur pemerintahan dan pendidikan, berbagai elemen masyarakat ikut mengambil bagian. Di antaranya perwakilan OKP, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda, Ketua KNPI, Ketua PGRI, Ketua Pemuda Pancasila, serta Ketua Karang Taruna Kecamatan Cimanggu. Padatnya kehadiran masyarakat menunjukkan bahwa peringatan kemerdekaan masih menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan. Kebersamaan antara pemerintah, pelajar, organisasi, tokoh masyarakat dan warga terlihat sepanjang pelaksanaan kegiatan. Peringatan HUT ke-81 RI di Cimanggu pun menjadi momentum untuk meneruskan semangat perjuangan dalam bentuk karya dan pengabdian. Dengan semangat kebersamaan tersebut, masyarakat diharapkan terus berkontribusi mewujudkan kehidupan yang berdaulat, adil, dan makmur sesuai tema kemerdekaan tahun ini. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIKKASUSNEWS.COM – Kebahagiaan dan rasa syukur memancar dari wajah Diki Saptaji, warga Siliwangi, Kota Sukabumi, usai resmi menghirup udara bebas setelah menjalani masa hukuman selama 1 tahun 2 bulan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sukabumi (Nyomplong). Selama mendekam di balik jeruji besi, Diki mengaku mendapatkan banyak pelajaran hidup dan pembinaan yang membentuk kepribadiannya menjadi pribadi yang lebih baik. “Perasaan saya bangga. Di sini saya dapat didikan yang alhamdulillah, semua bapak-bapak (petugas Lapas) benar-benar membimbing dan mendidik saya ke jalan yang lebih benar,” ujar Diki saat ditemui usai kebebasannya, Senin (17/8). Tak hanya pembinaan mental dan kedisiplinan, Diki juga aktif mengikuti berbagai program pelatihan kerohanian hingga keterampilan yang disediakan oleh pihak penjara. Menurutnya, pengalaman dan ilmu yang ia dapatkan selama masa penahanan tidak pernah ia dapatkan di luar. “Semua komplit, dari pembinaan kerohanian hingga pembinaan lainnya. Ilmu yang enggak saya dapat di luar, alhamdulillah saya dapat di sini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lapas Kelas IIB Sukabumi,” ungkapnya. Berkat kelakuan baik dan keaktifannya dalam mengikuti seluruh program pembinaan, Diki mendapatkan pengurangan masa hukuman (remisi) selama 2 bulan hingga akhirnya bisa keluar lebih awal. Setelah bebas, Diki mengaku telah berkoordinasi dengan pihak keluarga dan berencana langsung pulang ke rumah untuk menata masa depannya. “Rencana ke depan yang penting fokus menata hidup lebih baik dulu. Kalau untuk rezeki, insyaallah Allah yang sudah mengatur segalanya,” pungkas Diki optimis. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, berlangsung khidmat dan meriah di Lapangan Lodaya Serta, Senin (17/8/2026). Mengusung semangat “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, kegiatan tersebut diikuti berbagai unsur pemerintahan, TNI-Polri, pelajar, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat hingga ribuan warga. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Camat Surade Usep Supelita, S.E., M.Si. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mempersiapkan serta mendukung pelaksanaan upacara sehingga dapat berjalan tertib dan lancar. Rangkaian upacara melibatkan sejumlah petugas dari unsur TNI, Polri, pemerintahan dan pendidikan. Perwira Upacara dipercayakan kepada Sertu Asep, S.E., sedangkan Komandan Upacara dijabat Serda Muslim Khalifatullah, keduanya dari Koramil Surade. Prosesi kenegaraan berlangsung khidmat dengan pembacaan Pancasila oleh Bripda Reszkhy Rafaela dari Polsek Surade, Pembukaan UUD 1945 oleh Muhamad Febi Romdani, S.Ap., S.Pd. dari SDN Citaritih, serta teks Proklamasi yang dibacakan anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Erpa Aris Purnama, S.Si. Suasana semakin semarak dengan penampilan drumband pelajar Kecamatan Surade. Pengibaran Sang Merah Putih dilaksanakan Paskibra Ceetabramata dengan penuh disiplin dan semangat. Sementara doa dipimpin Drs. H. Solihin Mansur, M.Ag. dari KUA Kecamatan Surade dan Ajudan Inspektur Upacara dijabat Ade Budiman dari Satpol PP Surade. Sejumlah pejabat dan unsur pimpinan wilayah turut hadir, di antaranya Kapolsek Surade Iptu Ade Hendra, Danramil Surade Kapten Inf Didik. Tampak pula para kepala desa se-Kecamatan Surade, serta kepala sekolah dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK bersama ratusan tenaga pendidik. Kemeriahan juga terlihat dari kehadiran unsur organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat serta tokoh pemuda. Ketua Umum Paguyuban Jampang Tandang Makalangan H. Hendra Permana, S.Sos., M.M., Ketua KNPI Kecamatan Surade, Ketua PGRI, Ketua Pemuda Pancasila dan Ketua Karang Taruna Kecamatan Surade turut mengikuti kegiatan tersebut. Ketua panitia PHBN sekaligus Ketua PGRI Kecamatan Surade, Iwan Gunawan, S.Pd., mengatakan seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana berkat dukungan dan sinergi berbagai pihak. Antusiasme masyarakat, menurutnya, menjadi bagian penting dalam memaknai peringatan kemerdekaan sekaligus memperkuat semangat kebersamaan di Kecamatan Surade. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Sebanyak 316 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sukabumi menerima Remisi Umum dalam rangka HUT Ke-81 Republik Indonesia, Senin (17/8). Turut hadir Wakil Wali Kota Bobby Maulana dan Ketua DPRD Wawan Juanda. Penyerahan remisi tersebut dilakukan secara langsung oleh Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, bersama jajaran Forkopimda di Lapas Kelas IIB Sukabumi. Dari total 316 narapidana yang mendapatkan potongan masa tahanan mulai dari 1 hingga 5 bulan tersebut, sebanyak 4 orang warga binaan dipastikan langsung bebas murni tepat di Hari Kemerdekaan. Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, menyampaikan bahwa pemberian remisi ini merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah kepada warga binaan yang telah menjalani proses pembinaan dengan baik. Ia berharap warga binaan yang mendapatkan kebebasan dapat menjadi contoh positif di tengah masyarakat. “Di Lapas ini mereka dibina ke arah yang lebih baik. Saya berharap warga binaan yang bebas hari ini bisa menjadi panutan di masyarakat karena telah dibina oleh negara,” kata wali Kota. Hal itu kata Ayep sejalan dengan tagline HUT RI, ‘Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur’, semoga kita dapat mengimplementasikannya di Kota Sukabumi. Dia mengatakan kondisi Lapas Sukabumi yang saat ini mengalami kelebihan kapasitas (overload) hingga 231 persen. Oleh karena itu, kata dia pemerintah daerah siap mendukung kebijakan pemerintah pusat, terutama terkait pengadaan anggaran dan lahan fasilitas baru. Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIB Sukabumi, Budi Hardiono menjelaskan bahwa seluruh usulan remisi sebanyak 316 orang yang diajukan pihak lapas telah disetujui sepenuhnya oleh Kementerian Hukum dan HAM. Warga binaan yang mendapat remisi berasal dari berbagai kasus, mulai dari tindak pidana umum hingga narkoba. “Empat orang yang hari ini langsung bebas murni merupakan warga binaan kasus pencurian sebanyak tiga orang dan penganiayaan satu orang,” ujarnya. “Karena masa pidananya sudah habis setelah dipotong remisi, mereka langsung kita kembalikan kepada pihak keluarga untuk beradaptasi kembali di masyarakat,” jelas Budi. Budi menambahkan, saat ini Lapas Kelas IIB Sukabumi dihuni oleh 532 orang warga binaan, sedangkan kapasitas ideal bangunan tersebut sebenarnya hanya diperuntukkan bagi 200 orang. Masih kata Budi, dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-81 warga binaan juga melaksanakan beberapa kegiatan hiburan berupa perlombaan-perlombaan. “Sehari sebelumnya semua warga binaan mengikuti perlombaan-perlombaan seperti tarik tambang, balap karung, paku masuk botol dan banyak lagi kegiatan lainnnya. Pokoknya pada peringatan HUT ini mereka harus senang dan terhibur,” pungkasnya. Usep

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi kesempatan untuk kembali meneguhkan semangat kebangsaan dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PKS yang bertugas di Komisi I, Erpa Aris Purnama, S.Si., mengajak seluruh elemen masyarakat mengisi kemerdekaan melalui gotong royong dan karya nyata. “Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Merdeka itu adalah sebuah anugerah yang tak ternilai harganya, sementara mengisi kemerdekaan adalah kewajiban mutlak bagi setiap warga negara,” ujar Erpa dalam keterangannya, Senin (17/8/2026). Menurutnya, kemerdekaan tidak cukup hanya diperingati secara seremonial, tetapi harus diwujudkan melalui kontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Erpa juga mengajak masyarakat menjaga persatuan di tengah keberagaman. Perbedaan, kata dia, seharusnya menjadi kekuatan untuk membangun Indonesia yang semakin maju, adil, dan sejahtera. “Marilah kita isi anugerah kemerdekaan ini dengan semangat gotong royong dan karya nyata. Mari kita jadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk bersama-sama membangun Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan,” katanya. Ia menegaskan, semangat tersebut menjadi bagian dari komitmennya untuk terus bersinergi dengan berbagai elemen masyarakat dalam mendorong kemajuan Kabupaten Sukabumi sekaligus memberikan kontribusi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Semoga momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI semakin memperkuat persatuan, kepedulian, dan semangat kita untuk terus berkarya bagi masyarakat dan bangsa,” pungkasnya. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan Garda Mawar Goes to Sukabumi, Wakil Ketua Umum Garda Mawar, M. Resqy FR, menegaskan bahwa aktivitas touring tidak sekadar berkaitan dengan perjalanan dan tujuan, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Semangat tersebut diwujudkan melalui program Touring Sosial, yang memadukan aktivitas berkendara dengan kegiatan sosial. Garda Mawar menjadikan hobi touring sebagai sarana untuk membangun kepedulian, solidaritas, sekaligus memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. “Touring bukan hanya tentang perjalanan dan tujuan, tetapi bagaimana perjalanan itu bisa memberikan manfaat,” kata M Resqy FR, Minggu (16/8). Menurut Resqy, kegiatan di Sukabumi menjadi salah satu contoh bahwa komunitas otomotif dapat mengembangkan aktivitasnya menjadi ruang untuk berbagi dan berkontribusi kepada masyarakat. Bagi Garda Mawar, kebersamaan tidak hanya dibangun melalui perjalanan, tetapi juga melalui kepedulian terhadap sesama. “Bagi kami, berbagi adalah kebahagiaan untuk kami,” ujarnya. Semangat kegiatan sosial tersebut, lanjut Resqy, akan terus dikembangkan melalui berbagai program di sejumlah wilayah. Saat ini, Garda Mawar juga masih menjalankan renovasi mushola di wilayah Jonggol, Kabupaten Bogor, sebagai bagian dari kegiatan sosial yang tengah berlangsung. Garda Mawar pun membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin bergabung dan terlibat dalam berbagai kegiatan komunitas maupun gerakan sosial yang dijalankan. Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan dan keanggotaan Garda Mawar dapat diperoleh melalui Instagram @gardamawar.official maupun situs gardamawar.org. “Bagi Garda Mawar, touring bukan semata soal seberapa jauh perjalanan ditempuh atau ke mana tujuan dituju, tetapi tentang bagaimana setiap perjalanan dapat menghadirkan manfaat dan meninggalkan dampak positif bagi masyarakat,” pungkasnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) yang dibiayai melalui APBN Tahun Anggaran 2026 di wilayah Pajampangan, Kabupaten Sukabumi, tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, muncul dugaan adanya kewajiban setoran uang puluhan juta rupiah dari sejumlah kelompok penerima program kepada pihak yang diduga berperan dalam proses pengusulan. Program yang dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Citarum tersebut, masing-masing mengalokasikan anggaran sekitar Rp195 juta per kelompok. Di wilayah Pajampangan, program itu tersebar pada sembilan kecamatan. Rinciannya, Kecamatan Jampangkulon sebanyak 14 kelompok, Surade 18 kelompok, Ciracap 6 kelompok, Cibitung 10 kelompok, Cimanggu 5 kelompok, Kalibunder 11 kelompok, Waluran 7 kelompok, Ciemas 6 kelompok, dan Tegalbuleud 12 kelompok. Namun, di balik besarnya anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersebut, menghembus desas-desus mengenai dugaan adanya permintaan uang jasa yang nilainya mencapai puluhan juta rupiah untuk setiap kelompok. Sumber yang merupakan salah satu pengurus kelompok penerima program, dan meminta identitasnya tidak dipublikasikan, mengungkapkan bahwa pihaknya diduga diminta menyerahkan uang sekitar Rp80 juta hingga Rp90 juta. Bahkan, menurut sumber tersebut, terdapat kelompok yang disebut-sebut menyerahkan nominal lebih besar. Menurut pengakuannya, pembayaran tersebut bukan bagian dari kebutuhan pembangunan irigasi. Setoran dilakukan setelah anggaran masuk ke rekening kelompok dan disebut berkaitan dengan pihak yang sebelumnya membantu mengakomodir pengajuan program. “Kami menyetornya mau tidak mau karena sebelumnya sudah ada kesepakatan,” ujar sumber tersebut. Jika informasi tersebut benar, kondisi itu tentu menjadi persoalan serius. Sebab, anggaran yang seharusnya dimanfaatkan untuk pekerjaan fisik berpotensi berkurang secara signifikan sebelum kegiatan pembangunan dilaksanakan. Dampaknya pun mulai dirasakan di lapangan. Sumber tersebut mengaku kelompoknya harus mencari cara agar pekerjaan tetap berjalan, termasuk dengan berutang untuk memenuhi kebutuhan material seperti pasir dan batu pecah serta membayar tenaga kerja. Pembayaran kepada pihak-pihak tersebut, menurutnya, ditangguhkan hingga pencairan anggaran tahap berikutnya. Yang menjadi pertanyaan, apakah kewajiban menyetorkan uang tersebut memiliki dasar hukum dan tercantum dalam petunjuk teknis pelaksanaan P3TGAI maupun pakta integritas yang ditandatangani kelompok penerima? “Tidak ada sama sekali,” tegas sumber tersebut ketika ditanya mengenai keberadaan ketentuan setoran tersebut dalam dokumen resmi program. Skema pencairan P3TGAI sendiri dilakukan secara bertahap, dengan pencairan awal sebesar 70 persen dan sisanya 30 persen setelah pekerjaan tahap awal dinyatakan mencapai progres yang dipersyaratkan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran apabila dana yang tersedia untuk pembangunan telah berkurang akibat setoran di luar ketentuan. Pertanyaan lain juga muncul terkait fungsi pengawasan. Pihak pendamping maupun unsur Satuan Kerja (Satker) yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan program dituntut tidak hanya memastikan pekerjaan fisik berjalan, tetapi juga memastikan seluruh penggunaan anggaran sesuai ketentuan. Ketua Perguruan Sapu Jagat Wilayah Pajampangan Yudi Pratama alias Si Peci Merah Ti Jampang menilai dugaan praktik tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif biasa. Menurutnya, apabila benar terdapat permintaan dan pemberian uang di luar ketentuan program, maka persoalannya harus ditelusuri secara serius. “Pihak yang meminta maupun yang memberikan sama-sama tidak dibenarkan apabila uang tersebut memang tidak memiliki dasar dalam aturan program. Jangan sampai praktik seperti ini dianggap biasa hanya karena sudah menjadi kesepakatan,” ujarnya. Ia juga mempertanyakan efektivitas pengawasan apabila dugaan pemotongan dana terjadi setelah anggaran dicairkan ke rekening kelompok. Masih kata sumber yang sama pengawasan seharusnya mencakup seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari proses pengusulan, pencairan, penggunaan dana hingga penyelesaian pekerjaan. “Kalau yang diawasi hanya hasil fisiknya, sementara dugaan penyimpangan penggunaan anggarannya tidak disentuh, tentu publik berhak bertanya. Ada apa sebenarnya di balik persoalan ini?” katanya. Atas munculnya dugaan tersebut, ia mendorong aparat penegak hukum dan lembaga pemeriksa untuk tidak menunggu persoalan menjadi lebih besar. BPK, Kepolisian maupun Kejaksaan dinilai perlu melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, termasuk menelusuri aliran dana dan pihak-pihak yang diduga menerima setoran. Terlebih, apabila nominal yang disebut mencapai Rp80 juta hingga Rp90 juta untuk satu kelompok, maka dugaan tersebut patut diuji secara serius melalui pemeriksaan dokumen, rekening kelompok, bukti transaksi maupun keterangan para pihak terkait. Hingga berita ini diterbitkan, pihak yang disebut-sebut sebagai penerima uang tersebut belum memberikan penjelasan. Identitas pihak yang diduga menerima setoran juga masih dalam proses penelusuran. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebut maupun berkepentingan dalam persoalan ini sebagai bagian dari prinsip keberimbangan pemberitaan. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki mendorong penguatan pengelolaan keuangan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi belanja aparatur. Langkah tersebut disiapkan untuk menjaga kemampuan fiskal pemerintah daerah sekaligus memastikan program pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Ayep Zaki mengatakan, peningkatan PAD menjadi salah satu kunci dalam memperluas kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan. “Potensi pendapatan yang dimiliki Kota Sukabumi perlu terus dioptimalkan melalui pengelolaan yang lebih efektif,” kata Ayep, lewat akun instagramnya, Jumat (14/8). Selain menggenjot pendapatan lanjut dia, Pemkot Sukabumi juga mengambil langkah pengendalian dari sisi belanja. Salah satunya dengan menerapkan moratorium terbatas penerimaan pegawai agar kebutuhan belanja aparatur tetap terkendali. Menurutnya, kebijakan tersebut harus diikuti dengan peningkatan produktivitas kerja. Keterbatasan penambahan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan perlu diimbangi dengan pemanfaatan teknologi yang mampu membantu pekerjaan aparatur. Dalam konteks tersebut ujarnya, pengembangan Sukabumi Smart Artificial Intelligence (SAI) menjadi salah satu instrumen yang dipersiapkan Pemkot Sukabumi. “Pada akhirnya, teknologi berbasis kecerdasan buatan itu diarahkan untuk mendukung pekerjaan pemerintahan sekaligus meningkatkan kecepatan pelayanan publik,” tandasnya. Ayep Zaki menilai transformasi digital dapat menjadi solusi untuk menciptakan pola kerja yang lebih sederhana dan efisien. Dengan dukungan sistem digital, aparatur diharapkan mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal tanpa harus selalu bergantung pada penambahan jumlah pegawai. Langkah tersebut juga mencerminkan upaya pemerintah daerah menyesuaikan tata kelola pemerintahan dengan perkembangan teknologi. Efisiensi tidak hanya dilakukan melalui penghematan anggaran, tetapi juga melalui pembaruan cara kerja. Pemkot Sukabumi pun berupaya menjaga agar kebijakan pengendalian belanja tidak berdampak terhadap kualitas pelayanan. “Justru, efisiensi diarahkan untuk menghasilkan pemerintahan yang lebih responsif dan mampu memberikan pelayanan secara cepat,” kata dia. Dia kembali menegaskan bahwa penguatan fiskal membutuhkan keseimbangan antara peningkatan pendapatan dan pengelolaan belanja. “Keduanya harus berjalan bersama agar keuangan daerah tetap memiliki ruang yang cukup untuk mendukung pembangunan,” tuturnya. Dengan strategi tersebut, Pemkot Sukabumi menargetkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang semakin produktif, efisien, dan adaptif. Optimalisasi PAD dan pemanfaatan teknologi menjadi bagian dari langkah pemerintah menghadapi tantangan fiskal sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (Usep)