SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menegaskan bahwa Lapang Merdeka hanya digunakan untuk kegiatan Pemerintah Kota Sukabumi, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.   Turut menghadiri acara Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, Ketua Fraksi dan beberapa anggota DPRD, Mantan-mantan Wali Kota Mulyono, HM Muradz, Kapolres Sukabumi, Ketua DPD Organda Jawa Barat dan tamu undangan lainnya. Sementara itu, kegiatan seni budaya, kesenian rakyat, konser, dan aktivitas masyarakat lainnya akan dipusatkan di Lapang Merdeka 2 yang berlokasi di Kecamatan Cibeureum dan direncanakan mulai dibangun tahun ini. Ayep Zaki menyampaikan bahwa pemerintahannya fokus pada pembangunan infrastruktur serta penguatan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. “Kita akan menyatukan seluruh kekuatan masyarakat melalui kebersamaan, gotong royong, dan dialog terbuka demi pembangunan Kota Sukabumi yang berkelanjutan,” kata Ayep Zaki, Sabtu (31/1/2026). Ketua DPRD Kota Sukabumi Wawan Juanda menyatakan bahwa hubungan antara eksekutif dan legislatif berjalan harmonis. Ia menepis isu adanya ketegangan antara wali kota dan DPRD, serta menyebut perbedaan pandangan politik sebagai dinamika demokrasi yang wajar. Menurut Wawan, kritik dan masukan dari DPRD merupakan bentuk kepedulian dan kecintaan terhadap jalannya pemerintahan. Ia menegaskan DPRD akan terus mendukung program-program Pemerintah Kota Sukabumi demi kepentingan masyarakat luas. Sementara itu, Ketua DPC Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Sukabumi Babah Mekdon menegaskan bahwa Organda siap menjadi garda terdepan dalam mendukung program pemerintah. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan bertema Waktuna Sukabumi Ngahiji yang digelar di Lapang Merdeka Kota Sukabumi. Babah Mack Down mengapresiasi Pemerintah Kota Sukabumi yang telah mengizinkan penggunaan Lapang Merdeka untuk kegiatan tersebut. Ia menilai Lapang Merdeka sebagai ikon Kota Sukabumi yang harus dijaga bersama sesuai fungsi dan peruntukannya. Ia juga mengajak seluruh warga Kota Sukabumi untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan ruang publik agar tercipta situasi yang kondusif, aman, dan memberikan rasa bahagia bagi masyarakat. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki, kembali mengingatkan warga agar lebih berhati-hati saat memutuskan untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pasalnya, alih-alih mendapatkan pekerjaan yang layak dan memiliki prospek masa depan cerah justru yang didapatkan adalah bentuk kekerasan dan intimidasi. Hal itu disampaikan dia saat menjenguk seorang PMI Lanti (46), warga Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Jumat (30/1/2026). Kepulangan dia China ke kampung halamannya karena sakit. Kedatangan Ayep menjenguk Lanti ke RSUD R. Syamsudin SH, sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap warganya yang bekerja di luar negeri. Untuk mempercepat pemulihan kesehatannya, saat ini dia menjalani pemeriksaan intensif oleh tim dokter yang menangani. Berdasarkan hasil pemantauan, kondisi kesehatannya berangsur-angsur menunjukkan perkembangan yang nenggembirakan. Ayep menegaskan bahwa peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat agar tidak mengabaikan aspek keselamatan saat memilih jalur kerja ke luar negeri. Ia menilai masih banyak calon pekerja migran yang berangkat tanpa prosedur resmi sehingga rentan mengalami masalah serius. Ia juga mengapresiasi peran relawan, khususnya LSM RIB, yang berinisiatif membantu proses pemulangan hingga PMI tersebut dapat kembali ke keluarganya di Sukabumi. Dalam keterangannya, Ayep menekankan bahwa penggunaan agen penyalur tenaga kerja yang terdaftar di Kementerian P2MI dan Dinas Tenaga Kerja. “Ini merupakan langkah krusial agar negara dan pemerintah daerah dapat hadir saat PMI menghadapi persoalan di luar negeri,” tuturnya. Dia juga menegaskan perlindungan pekerja migran tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat untuk menempuh jalur yang aman dan legal sejak awal. Usep

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemkot Sukabumi, mengambil langkah taktis dan strategis dengan menyiapkan fasilitas bagi warganya yang tengah melakukan pengobatan di Kota Bandung khususnya pasien RSUP Dr. Hasan Sadikin dan RS Mata Cicendo. Bagi mereka yang tidak memiliki kerabat di sana bisa mendatangi rumah singgah milik Pemkot Sukabumi yang berlokasi di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, yang hari ini, Jumat (30/1/2026) diresmikan Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki. “Rumah singgah dua lantai ini dapat dimanfaatkan secara gratis oleh pasien dan keluarga pasien, dengan fasilitas empat kamar berkapasitas 20 tempat tidur, ruang makan, musala, dapur umum, ruang cuci,” kata dia. Guna menjamin kenyamanan dan keselamatan warga pihak prngelola menyiapkan layanan antar jemput menggunakan ambulans guna memudahkan mobilitas selama masa pengobatan. Pengelolaan rumah singgah dilakukan oleh Yayasan Filantra di bawah pimpinan CEO Filantra, Asep Nurdin, sebagai bentuk kolaborasi sosial antara pemerintah dan masyarakat. Dia juga menegaskan bahwa rumah singgah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan publik. “Pemkot Sukabumi menyelesaikan persoalan sosial, mulai dari penurunan kemiskinan, percepatan penanganan stunting, hingga pengurangan pengangguran,” ujarnya. Kehadiran rumah singgah ini diharapkan menjadi wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan, sekaligus memperkuat solidaritas sosial dan perlindungan kemanusiaan bagi warga Kota Sukabumi yang berobat di luar daerah. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Satuan Pelayanan Persiapan Gizi (SPPG) Anugerah Satu Alam Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, menyampaikan klarifikasi resmi terkait dugaan keracunan makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang viral dan terjadi pada Jumat (30/1/2026). Kepala SPPG Anugerah Satu Alam Loji, Anwar Sapei, membenarkan bahwa dapur MBG saat ini ditutup sementara berdasarkan surat keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) tertanggal 28 Januari 2026. “Penutupan dilakukan sambil menunggu hasil investigasi dan uji laboratorium terhadap makanan yang telah didistribusikan,” ujarnya. Selama masa penutupan, seluruh aktivitas dapur dihentikan dan pihak SPPG menyatakan siap menerima tim investigasi dari BGN. Anwar menegaskan, keputusan tersebut merupakan bagian dari prosedur pengamanan dan evaluasi mutu makanan MBG. Terkait dugaan tahu berjamur, Anwar mengakui adanya miskomunikasi internal. Ia menjelaskan, tahu yang diterima dapur dalam kondisi matang dan tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Namun, di lapangan tahu tersebut langsung dikemas dan didistribusikan tanpa proses pengolahan ulang sebagaimana yang ia pahami sebelumnya. Menurut Anwar, perubahan kualitas makanan diduga terjadi akibat faktor suhu panas dan kondisi lingkungan selama proses pengiriman yang berpotensi menimbulkan kontaminasi bakteri. Ia juga membantah isu percakapan WhatsApp yang beredar dan disebut memicu reaksi warga. Percakapan tersebut, kata Anwar, merupakan obrolan lama di grup Posyandu dan tidak berkaitan dengan kejadian dugaan keracunan MBG. Meski demikian, ia menyampaikan permohonan maaf secara pribadi dan kelembagaan jika perbincangan tersebut menimbulkan ketidaknyamanan. Sementara itu, Asisten Lapangan SPPG Loji, Yanyan Sugiyanto, mengatakan pihaknya langsung mengambil langkah cepat setelah menerima laporan awal dari sekolah sekitar pukul 08.50 WIB. Pihak dapur segera mengimbau agar makanan tidak dikonsumsi dan menjanjikan penggantian di hari berikutnya. Yanyan juga menyebut pihaknya sempat menarik kembali distribusi terakhir di sejumlah titik, termasuk mengejar kendaraan pengangkut makanan ke wilayah Babakan Astana untuk menarik makanan yang belum dikonsumsi. Ia menegaskan, tahu yang dibagikan berasal dari supplier dalam kondisi matang dan dapur hanya melakukan pengemasan tanpa proses pengolahan tambahan. Untuk pengawasan mutu, SPPG Loji didukung tenaga ahli gizi bersertifikat serta personel yang telah mengikuti pelatihan khusus program MBG. Hingga kini, kasus dugaan keracunan MBG tersebut masih menunggu hasil uji laboratorium dan investigasi lanjutan dari Badan Gizi Nasional. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUNEWS.COM – Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali, S.IP menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2027 di Bale Pangripta Bapperida, Kamis (29/1/2026). Forum tersebut dihadiri anggota DPRD lintas fraksi, unsur pemerintah daerah, pemangku kepentingan, serta tamu undangan lainnya sebagai bagian dari tahapan perencanaan pembangunan daerah. Dalam sambutannya, Budi Azhar menegaskan RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Sukabumi 2025–2029 yang memasuki tahun ketiga pelaksanaan. RKPD menjadi dasar penentuan arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta program dan kegiatan tahun 2027. Ia menyampaikan tema pembangunan Kabupaten Sukabumi Tahun 2027 yakni Penyiapan Ekosistem Pendukung untuk Penguatan Agroindustri dan Pariwisata. Tema tersebut diharapkan mampu menjaga kesinambungan pembangunan daerah serta selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Ketua DPRD juga menekankan pentingnya pendekatan teknokratis, politis, dan partisipatif dalam penyusunan RKPD agar perencanaan yang dihasilkan bersifat inklusif, realistis, dan menjawab kebutuhan masyarakat. Sejumlah masukan strategis disampaikan DPRD, antara lain perbaikan infrastruktur jalan dan drainase, penguatan UMKM, sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Masukan lainnya adalah peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin, penguatan pendidikan serta kesejahteraan guru P3K, hingga bantuan sarana keagamaan. Infrastruktur jalan menjadi aspirasi paling dominan yang disuarakan masyarakat. Rancangan Awal RKPD 2027 selanjutnya akan diperdalam melalui Reses Kesatu DPRD Kabupaten Sukabumi pada 4–6 Februari 2026 guna memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi secara optimal. Menutup sambutannya, Budi Azhar menegaskan komitmen DPRD untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang MUBARAKAH, Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUNEWS.COM – Sinergi antara eksekutif dan legislatif mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Gunungpuyuh, Kamis (29/1/2026). Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki hadir bersama perwakilan Fraksi Nasdem, PKS, Golkar, PKB, dan Demokrat DPRD Kota Sukabumi. Ayep Zaki menyampaikan bahwa kehadiran para anggota DPRD menjadi cerminan kepedulian dan komitmen bersama dalam mendorong pembangunan Kota Sukabumi. “Kunci keberhasilan pembangunan terletak pada persatuan serta kerja bersama antara seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat,” kata Ayep Zaki. Ia menegaskan, pembangunan daerah tidak dapat berjalan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi eksekutif, legislatif, Forkopimda, institusi vertikal, organisasi kemasyarakatan, serta dukungan masyarakat luas. Sinergi tersebut diyakini mampu mempercepat realisasi program melalui dukungan kebijakan dan politik anggaran. Musrenbang Gunungpuyuh kali ini membahas isu pembangunan secara menyeluruh, termasuk peningkatan kapasitas fiskal daerah. Ayep menargetkan APBD Kota Sukabumi meningkat dari Rp1,175 triliun menjadi Rp1,4 triliun yang diproyeksikan mulai terlihat pada triwulan kedua hingga ketiga tahun 2026. Dalam kesempatan yang sama, Ayep juga menyinggung peresmian Koperasi Merah Putih Kelurahan Karangtengah sebagai koperasi pertama yang diresmikan wali kota. Ia mengapresiasi peran camat, lurah, dan anggota DPRD dalam mempercepat pembentukan koperasi yang didukung APBD, serta berharap 32 kelurahan lainnya dapat mengikuti langkah tersebut dengan pengawasan ketat. Anggota Fraksi Nasdem DPRD Kota Sukabumi, Sahat Simangunsong, menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan pembukaan lapangan kerja. Ia juga menyoroti kondisi Jalan Merbabu di Dapil 3 serta pemanfaatan Teras Cipelang yang dinilai belum optimal dalam mendorong nilai ekonomi. Sementara itu, anggota Fraksi PKS Abdul Kohar menilai Musrenbang sebagai forum strategis untuk menyerap aspirasi warga. Ia mengapresiasi langkah wali kota yang berani merealisasikan usulan masyarakat, termasuk pengerukan sungai di Gunungpuyuh yang telah tertunda selama 12 tahun. (Usep)

SUKABUMI.BIDIK-KASUSNEWS.COM – Belasan ribu anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dan Satuan Tugas Linmas se-Kabupaten Sukabumi resmi dikukuhkan dalam acara yang digelar di Gedung Frinanda Palabuhanratu, Kamis 29 Januari 2026. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi Ahmad Riyadi mengatakan pengukuhan tersebut bertujuan memberikan legalitas sekaligus menertibkan administrasi keanggotaan Satlinmas dan Satgas Linmas di seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi. Lebih jauh dia menjelaskan, pengukuhan dilaksanakan berdasarkan sejumlah regulasi, di antaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat. Lalu setelahnya adalah Permendagri Nomor 11 Tahun 2023, serta Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 91 Tahun 2021. Pada kegiatan tersebut, sebanyak 386 orang komandan regu dikukuhkan secara langsung, sementara 10.852 anggota lainnya mengikuti pengukuhan secara daring. Jumlah tersebut meliputi Satgas Linmas tingkat kabupaten, Satgas Linmas kecamatan, serta Kepala Satlinmas desa dan kelurahan se-Kabupaten Sukabumi. Pengukuhan dipimpin langsung oleh Bupati Sukabumi H Asep Japar. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa seluruh anggota Satlinmas kini secara resmi mengemban tugas dan tanggung jawab dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta perlindungan masyarakat. Ke depan, Bupati berharap para anggota Satlinmas dapat memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap peran strategis Linmas di tengah masyarakat. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Jumlah korban dugaan keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis (MBG) yang dialami pelajar dan guru di Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, terus bertambah. Peristiwa tersebut terjadi sejak Rabu, 28 Januari 2026. Kepala Puskesmas Simpenan, Ade Setiawan, menyampaikan hingga Kamis pagi, 29 Januari 2026, total korban tercatat sebanyak 22 orang. Dari jumlah tersebut, enam orang dirujuk ke RSUD Palabuhanratu, satu orang menjalani observasi di Puskesmas, sementara 15 orang lainnya sudah diperbolehkan pulang. “Dari 22 korban, enam dirujuk ke RSUD Palabuhanratu, satu orang diobservasi di Puskesmas, dan 15 orang sudah pulang,” ujar Ade saat dihubungi melalui sambungan telepon. Menindaklanjuti kejadian tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi bergerak cepat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, H. Masykur Alawi, turun langsung ke Puskesmas Simpenan pada Rabu malam untuk memastikan penanganan di lapangan. “Malam itu juga saya langsung ke lokasi. Ketika ada laporan dari masyarakat terkait dugaan keracunan makanan dan pasien berdatangan ke Puskesmas, kami langsung melakukan triase,” jelasnya. Ia menerangkan, triase dilakukan untuk memilah dan menilai kondisi pasien berdasarkan derajat keparahan. Pasien yang masih dapat ditangani di Puskesmas mendapat perawatan langsung sesuai standar operasional prosedur. Sementara pasien yang membutuhkan penanganan lanjutan dirujuk ke rumah sakit setelah dilakukan stabilisasi. Pada malam kejadian, sejumlah pasien dirujuk ke RSUD Palabuhanratu. Dinas Kesehatan juga berkoordinasi langsung dengan pihak rumah sakit agar siap siaga menerima pasien rujukan. “Saya langsung berkoordinasi dengan RSUD Palabuhanratu sebagai fasilitas rujukan. Direkturnya dan jajaran manajemen kami undang ke Puskesmas untuk memastikan kesiapsiagaan,” tambahnya. Selain itu, Dinas Kesehatan menginstruksikan seluruh Puskesmas di wilayah satu untuk siaga sebagai bentuk respons cepat. Ke depan, Dinas Kesehatan akan melakukan penyelidikan epidemiologi untuk mengetahui penyebab pasti kejadian tersebut. “Tim surveilans Dinas dan Puskesmas sudah saya instruksikan untuk melakukan penyelidikan epidemiologi terhadap kasus ini,” pungkasnya. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki menyatakan dengan meningkatnya kenaikan PAD yang ditetapkan sebelumnya dari Rp535 miliar menjadi Rp650 miliar berpotensi mengejar defisit APBD 2026. Tahun ini, APBD Kota Sukabumi Rp1,175 triliun. Jumlah tersebut relatif lebih kecil dari tahun 2025 yaitu sebesar Rp1,320 triliun. “Untuk setara aja, PAD harus ditingkatkan hingga Rp145 miliar. Kalau bisa melampaui Rp1,320 triliun berarti cetak rekor,” kata Ayep.  Turut mendampingi wali kota dua anggota DPRD dari Fraksi PKB dan PKS serta Kepala Bappeda M. Hasan Asy’ari. Optimisme tersebut disampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Cibeureum, Rabu (28/1/2026). Dengan dukungan dan kekompakan seluruh pihak, Ayep meyakini APBD Kota Sukabumi berpeluang menembus Rp1,4 triliun. Selain mengandalkan PAD, Pemkot Sukabumi juga terus berupaya mengembalikan Transfer ke Daerah sebesar Rp159 miliar. Ayep menyatakan tidak ada kata menyerah untuk bernegosiasi ke Kementerian Keuangan sebagai bagian dari perbaikan tata kelola keuangan daerah. Ayep menegaskan, 11 bulan ke depan menjadi periode krusial bagi seluruh jajaran Pemkot Sukabumi untuk bekerja lebih keras mengejar target APBD minimal di atas Rp1,320 triliun. Ia meminta 35 organisasi perangkat daerah, termasuk para camat, berperan aktif sebagai ujung tombak peningkatan PAD. Camat Cibeureum Yanwar Ridwan menyampaikan, Kecamatan Cibeureum direncanakan menjadi pusat pemerintahan baru selain Cikole, berlokasi di RW 04 Kelurahan Limusnunggal. Langkah awal yang dibutuhkan adalah pembangunan jembatan penghubung untuk mengurangi kepadatan aktivitas pemerintahan di pusat kota. Selain itu, di wilayah Cibeureum juga direncanakan pembangunan Lapang Merdeka 2 sebagai lokasi kegiatan berskala besar guna mengantisipasi kemacetan. Upaya peningkatan PAD terus dilakukan melalui optimalisasi PBB-P2 dengan sistem jemput bola, mengingat banyak wajib pajak berdomisili di luar daerah. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi melanjutkan kunjungan kerja pengawasan perizinan Izin Perusahaan Air Tanah (IPAT) di wilayah Kecamatan Cikembar, Rabu (28/1/2026). Dalam kunjungan tersebut, Tim Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi meninjau dua perusahaan, yakni PT Ciomas Adisatwa (Farm Ciasih) yang berlokasi di Kampung Nengerang, Desa Bojong Raharja, serta PT Mutia 2 atau Super Unggas Jaya. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya pengawasan sekaligus pembinaan terhadap kepatuhan perusahaan dalam memenuhi regulasi daerah, khususnya terkait perizinan IPAT sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya air tanah. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, H. Iwan Ridwan, mengatakan bahwa kunjungan kerja tersebut bertujuan memastikan perusahaan dapat beroperasi dengan tertib dan sesuai ketentuan administrasi. “Alhamdulillah kami bisa melaksanakan kunjungan ke PT Ciomas Adisatwa dan PT Mutia 2 di Kecamatan Cikembar. Kami mengimbau perusahaan agar terus berkiprah di Kabupaten Sukabumi dengan nyaman serta menaati peraturan yang berlaku,” ujarnya. Ia menjelaskan, hasil temuan di lapangan tidak menunjukkan kendala yang bersifat serius. Permasalahan yang ada lebih disebabkan oleh kesalahan prosedur administrasi dalam proses perpanjangan izin. “Ini bukan masalah besar, hanya kesalahan teknis. Seharusnya perpanjangan izin diajukan ke provinsi, namun justru terunggah ke kementerian, sehingga prosesnya menjadi terhambat,” pungkasnya. (Dicky)