Bidik-kasusnews.com,Kubu Raya Kalimantan Barat Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, turun langsung memimpin sidak di lokasi gudang penimbunan puluhan ribu liter oli ilegal diduga palsu di Jalan Extra Jos, Desa Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Senin sore (23/06/2025). Sidak ini merupakan tindak lanjut dari penggerebekan gudang tersebut pada Jumat (20/06/2025) lalu, yang dilakukan aparat gabungan dari Kejaksaan, BAIS, BIN, Intel AL, Intel AU, Intel Brimob, dan Intel Kodam XII/Tpr.   Didampingi tim aparat dan perwakilan Pertamina Pusat beserta kuasa hukumnya, Krisantus memastikan barang bukti oli ilegal yang ditemukan tetap utuh dan dijaga ketat agar tidak berpindah tangan. “Jangan biarkan hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ini persoalan serius, siapa pun di balik kasus ini harus diusut hingga tuntas,” tegasnya saat memantau langsung penyegelan tiga gudang berisi drum oli berlabel Pertamina yang diduga palsu. Wakil Gubernur juga mendesak Pertamina Pusat untuk bertanggung jawab dan segera menindaklanjuti kasus ini. “Pertamina jangan bermain-main. Sebagai pemilik merek, mereka harus proaktif memastikan produk mereka tidak dipalsukan dan merugikan masyarakat,” tambahnya. Sempat terjadi ketegangan saat tim BAIS meminta aparat membuka salah satu pintu gudang untuk memastikan isinya. Meski awalnya aparat Krimsus Polda Kalbar menolak, berkat mediasi akhirnya pintu gudang berhasil dibuka dan Wakil Gubernur melihat langsung barang bukti oli diduga palsu di dalamnya. Penggerebekan hingga sidak berlangsung tanpa kehadiran pengusaha berinisial E.CU. sebagai pemilik gudang maupun perwakilan perusahaannya. Hanya seorang penjaga gudang berinisial A sempat terlihat, kemudian meninggalkan lokasi. Publik pun mempertanyakan tanggung jawab pemilik dan menuntut pengusutan mendalam, terutama karena terdapat indikasi pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU Pajak, UU Pencucian Uang, hingga UU Pemalsuan Merek Dagang. Krisantus dan aparat gabungan menegaskan komitmen untuk memberantas peredaran barang ilegal dan oli palsu di Kalbar hingga ke akar-akarnya. Ia menambahkan, “Pengusaha nakal dan siapa pun oknum yang melindungi bisnis ilegal ini harus diusut dan ditindak tegas agar kasus serupa tak terulang dan kepercayaan publik terhadap hukum kembali pulih.” Hingga berita ini ditulis, tim awak media 24 Juni 2025, Media nasional masih berupaya mendapatkan keterangan lebih lanjut dari pihak terkait, termasuk pemilik gudang yang belum dapat dihubungi. Sumber : Wagub Kalbar Dan Tim Gabungan Aparat Penegak Hukum Penulis:JN// Aktivis98 Editor Basori

JATENG:Bidik-kasusnews.com Semarang, 24 Juni 2025 — Suasana halaman Balai Kota Semarang pada Selasa (24/6/2025) pagi dipenuhi puluhan massa dari Koalisi Gerakan Anti Korupsi Kota Semarang yang menggelar aksi damai menuntut pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Aksi ini berlangsung lancar dan tertib dengan pengawalan ketat dari Polrestabes Semarang yang menerapkan pengamanan berbasis humanis. Sekitar 50 orang dari berbagai organisasi seperti Indonesia Stop Corruption (ISC), Gerakan Peduli Anak Bangsa (GARDA ABANG), Lembaga Investigasi Negara (LIN) DPD Jawa Tengah, dan Lembaga Amdal Bumi Pertiwi (LABP) turut serta dalam aksi tersebut. Massa membawa spanduk dan poster berisi tuntutan agar pemerintah bertindak tegas terhadap dugaan praktik korupsi di internal birokrasi. “Kami ingin Pemkot Semarang serius membenahi birokrasi, bukan hanya membersihkan fasilitas publik, tetapi juga oknum-oknum yang melakukan penyalahgunaan jabatan,” tegas Slamet Marjuki, Koordinator Aksi, dalam orasinya. Polrestabes Semarang yang dipimpin Kasat Samapta AKBP Tri Wisnugroho, S.Pd. menurunkan 130 personel gabungan untuk mengamankan jalannya aksi. Dalam arahannya, AKBP Tri menekankan pentingnya menjaga suasana tetap damai dengan mengedepankan komunikasi dan negosiasi yang persuasif. “Pengamanan ini bukan untuk membatasi hak masyarakat, tapi untuk memastikan aksi berjalan tertib dan aman. Pendekatan kami adalah menghindari kekerasan, mengedepankan dialog,” ujarnya. Sekitar pukul 10.30 WIB, perwakilan massa diterima langsung oleh pejabat Pemerintah Kota Semarang, di antaranya Plt. Inspektur Kota Semarang Dr. Sumardi, Kepala BKPP Joko Hartono, serta perwakilan dari Kesbangpol dan Satpol PP. Pertemuan itu juga dihadiri oleh jajaran kepolisian sebagai pengawal audiensi. Pihak Pemkot Semarang berjanji akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan dan membuka ruang pelaporan bagi masyarakat terkait dugaan korupsi di lingkungan pemerintahan. “Kami siap menerima laporan dan akan memproses secara administratif sesuai aturan yang berlaku,” ungkap perwakilan Pemkot. Aksi berakhir pada pukul 11.00 WIB dengan suasana yang kondusif. Para peserta membubarkan diri dengan tertib tanpa insiden. Kasihumas Polrestabes Semarang, Kompol Agung Setyo Budi, menyampaikan apresiasi atas kerjasama para peserta aksi dan menegaskan bahwa kepolisian selalu siap menjadi pengawal demokrasi yang ramah dan profesional. “Kami memastikan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat tetap terjamin, namun harus tetap dalam koridor hukum,” jelasnya. Aksi damai ini menjadi contoh bagaimana penyampaian aspirasi publik dapat berjalan aman dengan pengawalan yang persuasif serta terbuka terhadap dialog, memperlihatkan sinergi positif antara masyarakat, pemerintah, dan aparat keamanan.(Wely-jateng) Sumber:Humas Polda jateng

JATENG:Bidik-kasusnews.com Semarang, 22 Juni 2025 — Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang menyiapkan skema rekayasa lalu lintas menjelang rencana aksi para pengemudi truk yang akan digelar di depan Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah pada Senin, 23 Juni 2025. Aksi tersebut bertujuan menuntut revisi aturan terkait truk kelebihan muatan dan dimensi. Kasat Lantas Polrestabes Semarang AKBP Yunaldi menjelaskan bahwa kantor Dishub Provinsi Jateng berada di jalur strategis Pantura, tepatnya di Jalan Siliwangi Semarang, yang dekat dengan pintu keluar tol Krapyak. Oleh karena itu, pengaturan arus lalu lintas akan dilakukan guna menghindari kemacetan. > “Jika memang dari komunitas pengemudi truk jadi menggelar aksi di depan kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah di Jalan Siliwangi, rekayasa lalu lintas sudah disiapkan,” kata AKBP Yunaldi seperti dilansir dari Antarajateng, Minggu (22/6/2025) Rencana rekayasa arus sudah dipersiapkan sejak dari ujung barat Kota Semarang. Kendaraan dari arah barat akan dialihkan ke pintu tol Kaliwungu, sementara dari arah timur akan diarahkan masuk melalui tol Muktiharjo atau Gayamsari. Polisi juga terus berupaya melakukan pendekatan kepada para pemilik truk agar tidak menggelar aksi yang berpotensi menimbulkan kemacetan. Meski demikian, jika aksi tetap dilaksanakan, sopir diimbau untuk memarkirkan kendaraan di titik yang tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas. > “Seperti yang sudah kami sampaikan pada aksi sebelumnya, kami akan membantu memfasilitasi penyaluran aspirasi para pengemudi truk ke pemangku kepentingan yang terkait, sehingga tidak perlu digelar aksi,” imbuh AKBP Yunaldi, dikutip dari Antarajateng.(22/6) Sebelumnya, aksi serupa telah terjadi di sejumlah wilayah Jawa Tengah. Para sopir truk memarkirkan kendaraan mereka di jalan utama sebagai bentuk protes terhadap pemberlakuan aturan Over Dimension and Over Load (ODOL) yang dinilai merugikan. Selain meminta revisi atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, para pengemudi truk juga mendesak adanya ruang dialog bersama pemerintah untuk membahas tarif logistik, perlindungan hukum, dan peningkatan kesejahteraan mereka. (Wely-jateng)

Bidik-kasusnews.com,Mempawah Wajok Kalimantan Barat Sabtu-21-Juni-2025 Aktivitas bongkar muat dan pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) di kawasan Desa Wajok Hulu, Jalan Raya Mempawah, Kecamatan Jungkat,Kabupaten Mempawah, kembali menjadi sorotan tajam. Pasalnya, kegiatan yang diduga dilakukan di gudang penampungan CPO tanpa izin resmi ini kian merajalela dan dilakukan secara terang-terangan, seolah kebal hukum.   Dari investigasi awak media serta pantauan di lapangan pada 11 Juni 2025, truk-truk tangki CPO tampak lalu lalang nyaris tanpa henti, bahkan hingga larut malam. Tidak terlihat adanya plang legalitas atau informasi resmi terkait izin usaha, lingkungan, maupun angkutan. Aktivitas tersebut juga tidak menunjukkan adanya pengawasan dari otoritas terkait. Warga sekitar mulai resah dengan debu, kebisingan, serta potensi bahaya lingkungan dan keselamatan lalu lintas. “Kami heran, ini sudah jelas-jelas mencurigakan. Tapi kok seperti dibiarkan? Apa benar tidak ada pengawasan? Atau ada pembiaran dari oknum?” ujar salah satu warga yang enggan disebut namanya. Tak hanya warga, sejumlah pengamat lingkungan dan aktivis juga angkat bicara. Mereka menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah daerah serta dugaan adanya permainan oknum yang membiarkan aktivitas ilegal ini terus berjalan tanpa hambatan. “Kalau benar tidak punya izin, ini jelas pelanggaran serius. Harusnya aparat turun tangan, jangan tunggu viral baru bertindak,” tegas seorang aktivis lingkungan. Menurut warga setempat yang sempat dimintai keterangan, gudang CPO tersebut diduga dikelola oleh seorang pria berinisial M, yang sudah cukup lama menjalankan operasionalnya secara tertutup. Jika benar aktivitas tersebut tidak mengantongi izin, maka hal itu patut diduga telah melanggar: Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (jika termasuk pengangkutan hasil tambang tanpa izin), dan/atau Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun serta denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp3 miliar. Pasal 55 dan 56 KUHP, jika terdapat dugaan keterlibatan pihak lain yang turut membantu atau membiarkan terjadinya pelanggaran. Selain itu, jika proses pengangkutan dan distribusi CPO dilakukan tanpa izin angkutan niaga khusus, maka dapat pula dijerat dengan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur sanksi terhadap setiap orang yang mengoperasikan kendaraan angkutan barang tanpa izin angkutan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, maupun Kepolisian setempat terkait legalitas aktivitas CPO tersebut. Awak media meminta kepada aparat penegak hukum dan instansi terkait agar segera mengambil tindakan. Publik menuntut transparansi dan ketegasan. Jika terbukti melanggar, aktivitas ini harus dihentikan dan pihak yang terlibat ditindak sesuai hukum. Sumber: Warga /Tim Liputan Team/read Editor Basori

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara, 20 Juni 2025 — Polres Jepara menegaskan komitmennya untuk menindak tegas anggotanya yang terbukti melakukan pungutan liar (pungli) terkait kebijakan Over Dimension Over Load (ODOL). Komitmen ini ditegaskan setelah berlangsungnya audiensi antara perwakilan sopir truk, Polres Jepara, Dinas Perhubungan (Dishub), dan DPRD Jepara. Audiensi yang digelar di Aula Mapolres Jepara pada Jumat, 20 Juni 2025, menghasilkan surat pernyataan bersama yang ditandatangani oleh ketiga pihak. Surat itu memuat empat poin penting, di antaranya bahwa Polres Jepara dan Dishub belum akan melakukan penindakan terkait ODOL, serta adanya saluran pengaduan apabila ditemukan oknum yang melakukan pungli. Kapolres Jepara, AKBP Erick Budi Santoso, menyatakan keterbukaannya dalam menangani laporan dugaan pungli. > “Prinsip saya terbuka, apabila ada anggota saya yang tengarai pungli dan saya akan melakukan penyelidikan. Terbukti (pungli) saya proses,” ungkapnya, AKBP Erick juga menegaskan bahwa pihaknya belum melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran ODOL, karena saat ini masih dalam tahap sosialisasi. > “Kita semua sampai dengan saat ini Polres Jepara belum melakukan penindakan ODOL. Semua kan masih dalam proses sosialisasi dan kami akan terus sosialisasi sampai dari pusat untuk yang lebih lanjut,” jelasnya.dikutip dari metrotvnews.com 20/6/2025 Sementara itu, Pembina Perkumpulan Pengusaha dan Pengemudi Jepara (PPPJ), Amin Yusuf, menyampaikan keresahan para pengemudi truk. Ia meminta agar pemerintah memberikan solusi konkret atas kebijakan ODOL. > “Minimal di wilayah hukum Jepara ditiadakan penindakan (ODOL),” ujarnya.kutip dari metrotvnews.com 20/6 Langkah audiensi ini menjadi salah satu upaya untuk menjembatani aspirasi para pengemudi dengan aparat penegak hukum, guna mencari solusi yang adil dalam pelaksanaan aturan ODOL di wilayah Jepara.(Wely-jateng)

JATENG:Bidik-kasusnews.com Semarang – 20 Juni 2025 | Perang terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terus digalakkan. Polda Jawa Tengah bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan langkah serius dalam membongkar jaringan sindikat TPPO yang telah memperdagangkan puluhan warga Jawa Tengah ke luar negeri secara ilegal. Pertemuan penting yang berlangsung di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (20/6), mempertemukan aparat penegak hukum, Gubernur Komjen Pol (Purn) Ahmad Luthfi, keluarga korban, serta jajaran kepolisian, termasuk Dirreskrimum Polda Jateng Kombes Pol Dwi Subagio dan Kabid Humas Kombes Pol Artanto. Dalam kesempatan tersebut, komunikasi daring juga dilakukan dengan para korban yang saat ini masih berada di luar negeri. Kombes Dwi Subagio mengungkapkan bahwa jaringan TPPO yang terungkap baru-baru ini melibatkan korban dari berbagai daerah di Jawa Tengah. “Kami tidak akan berhenti hanya sampai pada penangkapan. Pengembangan kasus terus kami lakukan, termasuk pelacakan aliran dana dan aset milik para pelaku,” ujarnya. Tak hanya fokus pada penindakan, aparat juga mengajak masyarakat berperan aktif. “Kami butuh dukungan publik. Jika ada indikasi pengiriman tenaga kerja ilegal atau perdagangan orang, mohon segera laporkan. Setiap laporan akan kami tindak lanjuti dengan serius,” tegas Dwi. Sementara itu, Gubernur Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa Pemprov Jateng bergerak cepat untuk menangani nasib para korban. “Kami akan segera memulangkan warga Jateng yang menjadi korban. Banyak dari mereka tidak memiliki dokumen kerja resmi, dan ini membahayakan posisi hukum mereka di negara tujuan,” ungkapnya. Lebih dari sekadar pemulangan, Pemprov juga menyiapkan solusi jangka panjang. “Kami ingin mereka pulang dengan masa depan. Dinas Tenaga Kerja kami gerakkan untuk menyalurkan mereka ke lapangan kerja yang legal dan aman,” tambah Luthfi. Langkah strategis ini menandai sinergi nyata antara Pemprov dan aparat kepolisian dalam memberantas TPPO. Tidak hanya menyelamatkan korban, upaya ini juga bertujuan memutus rantai kejahatan perdagangan manusia yang masih marak di berbagai wilayah.(Wely-jateng) Sumber:Humas Polda jateng

JATENG – Bidik-kasusnews.com | Pati, — Menyambut Hari Bhayangkara ke-79, Polresta Pati menggelar kegiatan Bhakti Bhayangkara berupa kerja bakti massal di tiga lokasi strategis di Kabupaten Pati, Jumat (20/6/2025) pukul 07.30 WIB hingga selesai. Kegiatan ini dimulai dengan apel pagi dan doa bersama di halaman Taman Makam Pahlawan (TMP) Giri Dharma Pati. Sebanyak 138 peserta terlibat dalam kegiatan ini. Mereka terdiri dari 50 personel gabungan Polresta Pati, 10 anggota Sat Samapta, 10 personel Sat Polair, 28 purnawirawan Polri yang tergabung dalam PP Polri Kabupaten Pati, serta 40 perwakilan dari berbagai perguruan silat seperti Kera Sakti, Cempaka Putih, Pagar Nusa, dan Tunas Muda Winongo. Kasiwas Polresta Pati IPTU Windartono, yang mewakili Kapolresta AKBP Jaka Wahyudi, menjelaskan bahwa para peserta dibagi ke tiga lokasi: TMP Giri Dharma, Masjid Jami Nurul Huda Desa Puri, dan GOR Pesantenan. Masing-masing tim bertugas membersihkan dan merapikan area yang telah ditentukan. “Kerja bakti ini adalah wujud pengabdian Polri kepada masyarakat sekaligus bentuk penghormatan kepada para pahlawan bangsa,” ujar IPTU Windartono. Di TMP Giri Dharma, kehadiran para purnawirawan Polri menarik perhatian. Mereka ikut serta membersihkan makam sebagai bentuk penghargaan kepada rekan-rekan sejawat dan para pejuang bangsa yang telah gugur. Salah satu purnawirawan Polri menyampaikan rasa bangganya bisa kembali terlibat dalam kegiatan sosial bersama institusi yang pernah ia bela. “Sebagai mantan anggota Polri, saya merasa terpanggil untuk tetap berkontribusi. Membersihkan makam pahlawan adalah bentuk penghormatan kami terhadap sejarah dan nilai-nilai perjuangan,” ujarnya. Di titik kedua, Masjid Jami Nurul Huda, sinergi antara personel kepolisian dan masyarakat terlihat jelas. Bersama-sama mereka membersihkan area masjid, yang disambut hangat oleh pengurus setempat. Kegiatan ini mendapat apresiasi atas kepedulian Polri terhadap kebersihan tempat ibadah. Sementara itu, di GOR Pesantenan, kegiatan difokuskan pada penataan lingkungan dan pengecatan ulang fasilitas. Langkah ini diambil guna mendukung aktivitas olahraga warga dan menjadikan GOR sebagai ruang publik yang nyaman. Keterlibatan komunitas bela diri juga mendapat sorotan. Perwakilan dari perguruan silat Aji menyatakan, “Kami ingin menunjukkan bahwa perguruan silat tidak hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan semangat kebangsaan.” IPTU Windartono menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan bagian dari upaya mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. “Semangat gotong royong hari ini sangat luar biasa. Ini mencerminkan keharmonisan yang terjalin antara aparat dan warga,” ungkapnya. Kerja bakti Bhakti Bhayangkara kali ini berlangsung tertib dan lancar. Polresta Pati berharap kegiatan serupa dapat terus digalakkan, sebagai bagian dari komitmen menjaga lingkungan yang bersih serta membangun kedekatan yang humanis antara Polri dan masyarakat.(Kasnadi) Sumber:(Humas Resta Pati)

JATENG:Bidik-kasusnews.com SEMARANG, 19 Juni 2025 — Kepolisian Daerah Jawa Tengah melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) berhasil mengungkap praktik pengiriman pekerja migran ilegal yang telah menjerat puluhan warga Indonesia. Dua tersangka utama, KU (42) asal Tegal dan NU (41) asal Brebes, diamankan atas dugaan melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berkedok penyaluran tenaga kerja ke luar negeri. Dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis (19/6), Dirreskrimum Kombes Pol Dwi Subagio menyatakan, praktik ilegal ini telah menjerat sedikitnya 83 korban, yang dikirim ke sejumlah negara Eropa seperti Spanyol, Portugal, Yunani, dan Polandia. “Para korban dijanjikan pekerjaan sebagai pelayan restoran dan anak buah kapal dengan gaji tinggi, namun pada kenyataannya mereka bekerja tanpa izin tinggal, tanpa kontrak kerja resmi, dan dalam kondisi kerja yang buruk,” ungkap Kombes Pol Dwi Subagio. Janji Gaji Tinggi, Nyatanya Dieksploitasi Modus yang digunakan kedua tersangka adalah menawarkan pekerjaan dengan gaji antara €1.200 hingga €1.500 per bulan. Namun setelah diberangkatkan, para korban hanya menerima gaji sekitar €750 hingga €800, bahkan dipaksa bekerja hingga 24 jam per hari dengan istirahat hanya 2 jam, selama lima hari kerja. Dua korban berinisial AM dan EKB, yang berhasil kembali ke Indonesia dengan biaya pribadi, kemudian melaporkan pengalaman pahit mereka ke Polda Jateng. Berdasarkan laporan itulah kasus ini mulai diselidiki dan akhirnya terbongkar. “Korban juga mengaku diminta untuk bersembunyi jika ada razia dari kepolisian negara setempat. Ini membuktikan bahwa mereka bekerja secara ilegal dan sangat rentan terhadap eksploitasi,” jelasnya. Bukti dan Korban yang Masih Terlantar Dalam proses penyelidikan, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti, termasuk paspor, visa, dokumen perjanjian kerja, bukti transfer, percakapan digital, serta satu unit mobil yang digunakan tersangka. Saat ini, pihak kepolisian terus berkoordinasi dengan Divhubinter Polri, Imigrasi, dan instansi terkait untuk menelusuri lokasi dan kondisi para korban lainnya yang masih berada di luar negeri. “Sebagian besar dari 83 korban masih berada di luar negeri dan bertahan hidup dengan pekerjaan serabutan. Mereka menabung untuk bisa kembali ke Indonesia,” tambahnya. Tersangka Terancam Hukuman Berat Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 81 jo Pasal 69 dan Pasal 83 jo Pasal 68 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Ancaman hukuman mencapai 15 tahun penjara dan denda hingga Rp5 miliar. Polda Jateng Imbau Masyarakat Lebih Waspada Menanggapi kasus ini, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja di luar negeri yang menjanjikan keuntungan besar tanpa melalui prosedur resmi. “Kami tekankan kepada masyarakat agar selalu memeriksa legalitas lembaga penyalur. Jika ada tawaran kerja yang mencurigakan, segera laporkan. Polda Jateng akan menindak tegas segala bentuk perdagangan orang,” ujarnya. Polda Jateng juga memastikan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, sekaligus memastikan seluruh korban mendapatkan pendampingan dan upaya pemulangan secara aman. (Wely-jateng)

JATENG – Bidik-Kasusnews.com | Pati – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-79 tahun 2025, Polresta Pati dan Polsek Jajaran laksanakan serentak giat Bakti Sosial dan Bakti Religi. Kegiatan tersebut merupakan upaya institusi Kepolisian dalam mendukung kegiatan keagamaan, kemanusiaan, dan sosial sebagai wujud nyata kedekatan dengan warga. Implementasi dari komitmen tersebut terlihat jelas dalam kegiatan bhakti religi dan bhakti sosial yang diselenggarakan Polresta Pati. Acara ini melibatkan seluruh elemen diantaranya Anggota Polresta Pati hingga dukungan penuh dari Bhayangkari. Pada Jumat pagi (13/6) di Kota Pati, suasana kebersamaan dan kepedulian begitu terasa sejak pukul 09.00 WIB di lokasi kegiatan. Kapolresta Pati, AKBP Jaka Wahyudi, menjelaskan bahwa tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mempererat silaturahmi dengan masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan menciptakan “cooling system” di tengah masyarakat Kota Pati, sebuah upaya strategis untuk menjaga stabilitas sosial melalui interaksi positif dan rasa saling memiliki. Dalam rangkaian bhakti sosial, Polresta Pati menyasar langsung warga yang membutuhkan uluran tangan. Nama-nama seperti Dwi Setyowati, Warno, dan Sukarmi menjadi perwakilan dari sekian banyak warga yang menerima bingkisan paket sembako. Bantuan ini bukan sekadar simbol, melainkan bentuk nyata kepedulian yang diharapkan mampu meringankan beban hidup mereka yang tengah menghadapi kesulitan ekonomi. “Kami mengharapkan dengan adanya bhakti sosial ini dapat meringankan beban hidup sebagian warga, khususnya mereka yang menghadapi kesulitan ekonomi,” ujar AKBP Jaka Wahyudi. Tak hanya fokus pada aspek kemanusiaan, Polresta Pati juga menunjukkan komitmennya terhadap nilai-nilai keagamaan melalui bhakti religi. Masjid Jami’ An Nuur dipilih sebagai lokasi utama kegiatan ini, bukan tanpa alasan. Pemilihan ini menegaskan dukungan Polri terhadap kegiatan keagamaan dan upaya menjaga kerukunan antarumat beragama di wilayah Pati, sekaligus memperkuat peran masjid sebagai pusat kegiatan sosial dan spiritual masyarakat. Kegiatan ini secara gamblang memperlihatkan bahwa Polresta Pati ingin menjadi pelindung dan pengayom bagi seluruh lapisan masyarakat. Di samping tugas pokok menjaga keamanan dan ketertiban, mereka juga berupaya aktif dalam kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan dan keharmonisan sosial. Dalam kesempatan ini, AKBP Jaka Wahyudi tak lupa berpesan kepada seluruh masyarakat untuk terus bersinergi dengan aparat kepolisian. “Sekali lagi kami mengharapkan agar masyarakat bisa bekerja sama dengan aparat kepolisian dalam menjaga Kamtibmas melalui kegiatan yang positif ini,” pungkasnya. Sebagai penutup, Polresta Pati menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk turut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Apabila menemukan indikasi adanya gangguan keamanan, masyarakat diharapkan segera melaporkan kepada kepolisian terdekat atau menghubungi call center 110. Editor : Kasnadi Sumber(Humas Resta Pati)

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara – Polres Jepara | Dalam rangka menyambut hari Bhayangkara ke-79 tahun 2025 sekaligus upaya untuk mempererat sinergi dan kekompakan antara TNI dan Polri, Kepolisian Resor (Polres) Jepara dan Kodim 0719/Jepara menggelar kegiatan olahraga bersama berupa pertandingan tenis lapangan atau tenis Kapolres Cup yang di gelar di lapangan Tenis Mapolres Jepara, pada Senin (16/6/2025) Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kapolres Jepara AKBP Erick Budi Santoso dan Komandan Kodim 0719/Jepara Letkol Arm Khoirul Cahyadi dengan diikuti oleh jajaran pejabat utama serta personel dari kedua instansi. Diketahui, olahraga bersama ini menjadi simbol eratnya hubungan kerja sama antara dua institusi penting penjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Jepara. Tidak hanya menjaga kebugaran jasmani, kegiatan ini juga bertujuan memperkokoh kolaborasi dalam menjalankan tugas bersama demi pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kapolres Jepara AKBP Erick Budi Santoso menegaskan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis antara TNI dan Polri, baik dalam pelaksanaan tugas maupun melalui kegiatan-kegiatan kebersamaan seperti ini. “Tenis bersama ini bukan sekadar ajang olahraga, tapi juga sebagai bentuk nyata sinergitas TNI dan Polri yang solid. Dari lapangan tenis, kita tunjukkan kekompakan yang akan berdampak langsung pada kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar AKBP Erick. Hal senada disampaikan oleh Dandim 0719/Jepara, Letkol Arm Khoirul Cahyadi, yang menyambut baik inisiatif kegiatan tersebut. Menurutnya, hubungan baik antara TNI dan Polri harus terus dijaga melalui komunikasi dan kolaborasi di berbagai bidang. “Kami ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa TNI dan Polri di Jepara berjalan seiring sejalan. Kegiatan seperti ini memperkuat semangat kebersamaan, menjauhkan ego sektoral, dan pada akhirnya menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif,” katanya. Sementara itu, Kasihumas Polres Jepara AKP Dwi Prayitna menyampaikan, bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara TNI dan Polri serta meningkatkan sinergi. “Kami percaya bahwa kerja sama dan kolaborasi yang kuat antara TNI dan Polri adalah kunci dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara kita. Kegiatan ini juga sebagai wujud apresiasi kami terhadap peran Polri dalam menjaga keamanan masyarakat,” ujar AKP Dwi. Selain menjadi momen untuk membangun sinergi, olahraga bersama berupa tenis lapangan ini juga merupakan sarana untuk meningkatkan kebugaran dan kesehatan anggota TNI dan Polri. “Olahraga tenis lapangan telah dipilih karena mengandung nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kecakapan taktis yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab TNI-Polri dalam menjaga keamanan negara,” terangnya. Semangat dan sinergi yang terlihat dalam kegiatan ini memberikan pesan kuat bahwa TNI dan Polri adalah pilar utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara. “Dalam perayaan Hari Bhayangkara ke-79 ini, kita diingatkan bahwa keamanan dan keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama. TNI dan Polri akan terus bersatu dan bekerja sama untuk melindungi masyarakat dan menjaga kedaulatan negara. Semoga semangat dan sinergi ini terus tumbuh dan menjadi contoh bagi semua elemen bangsa,” pungkasnya.(Wely-jateng) Sumber:humas polres jepara