Kuningan,-Bidik-kasusnews.com,.Memasuki September 2026, Pemerintah Kabupaten Kuningan masih menyiapkan sederet agenda yang melibatkan masyarakat, mulai dari kegiatan sosial, festival ekonomi kreatif, tradisi budaya, olahraga, hingga karnaval. Rangkaian Hari Jadi Kuningan tahun ini tidak hanya dikemas dalam bentuk acara seremonial. Pemerintah daerah berupaya menghadirkan kegiatan yang menyentuh berbagai sektor sekaligus, mulai dari sosial, keagamaan, budaya, ekonomi kerakyatan hingga pelayanan publik. Sejumlah agenda bahkan dirancang untuk mempertemukan pemerintah secara langsung dengan masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Kuningan. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan U Kusmana SSos MSi, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Panitia Hari Jadi ke-528 Kuningan, mengatakan seluruh rangkaian kegiatan telah disusun dengan tujuan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Salah satu agenda baru yang menjadi perhatian adalah Ciremai Coffee Culture. Festival kopi tersebut akan menjadi salah satu magnet dalam rangkaian perayaan Hari Jadi Kuningan tahun ini. Ciremai Coffee Culture dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai 4 hingga 6 September 2026. Kegiatan tersebut mengusung konsep berbeda dibandingkan pameran pembangunan yang sebelumnya kerap menjadi bagian dari rangkaian perayaan hari jadi daerah. Festival ini akan mempertemukan pelaku industri kopi dari berbagai daerah. Tidak hanya produk kopi lokal Kuningan, sejumlah perusahaan kopi nasional juga dijadwalkan ikut meramaikan kegiatan tersebut. (Asep Rusliman)
MAJALENGKA,-Bidik-kasusnews.com,. Komisi III DPRD Kabupaten Majalengka yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Iing Misbahuddin, melakukan inspeksi mendadak (sidak) meninjau langsung pekerjaan proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Majalengka tahun anggaran 2026 di jalur Sukaraja–Gunungsari, Rabu (02/09/2026). Peninjauan dari pangkal hingga ujung ruas jalan menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Berbagai jenis pekerjaan—mulai dari aspal, jalan rigid, lapisan perkerasan jalan (TPT), hingga tembok penahan tanah—dinilai tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan untuk proyek pemerintah. “Dilihat dari pangkal sampai ujung pekerjaan rigid, kalau kita lihat, ada aspal, ada rigid, ada juga TPT atau tembok penahan tanah. Tadi melihat cukup prihatin, karena seharusnya pekerjaan tahun 2026 ini kita ingin hasil yang bagus,” ungkap Iing kepada media. Iing menyoroti ketidaksempurnaan di setiap bagian pekerjaan. Kualitas aspal dinilai buruk, pengerjaan jalan rigid tidak layak menjadi jalan proyek pemerintah, sementara TPT dan tembok penahan tanah terlihat lapuk serta tidak rapi. “Kita lihat dari sisi kualitas masih buruk. Dari aspal kemudian dari pekerjaan rigid tidak seperti layaknya sebuah jalan proyek pemerintah yang seharusnya berkualitas bagus. Kita lihat TPT juga cukup lapuk, tidak rapi,” tegasnya. Karena itu, pihaknya berencana memanggil dan berdiskusi kembali dengan pihak Dinas PUTR Kabupaten Majalengka untuk menelusuri akar masalahnya. Iing mempertanyakan apakah pengawasan yang dilakukan dinas belum berjalan maksimal, atau justru ada kelalaian dari pihak pelaksana proyek. “Kita mungkin ingin kembali berdiskusi dengan Dinas PUTR Kab. Majalengka, kenapa hal ini masih terjadi? Kita nanti mempertanyakan ke Dinas PUTR: apakah dari sisi pengawasannya masih belum maksimal, atau pelaksana proyek? Ini menunjukkan kalau pekerjaan belum “Langkung Sae” seperti tagline Bupati Majalengka, ” tanyanya. Iing menegaskan, anggaran rakyat harus dipertanggungjawabkan dengan hasil yang berkualitas, tahan lama, dan layak digunakan masyarakat. Pihaknya akan menindaklanjuti temuan ini agar perbaikan segera dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. (Asep Rusliman)
CIREBON,-Bidik-kasusnews.com,. Proyek Peningkatan Jalan Kabupaten yang berada di wilayah Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon mendadak viral setelah muncul adanya dugaan oknum Ormas yang memanfaatkan tanah hasil galian peningkatan jalan tersebut sebagai kegiatan komersil dengan cara diperjualbelikan. Berawal dari pengakuan salah satu warga setempat (DR) yang ingin meminta tanah hasil galian tersebut guna di manfaatkan untuk menimbun area yang tidak terdampak, namun ia malah diminta untuk membelinya. “Awalnya saya kesitu mau minta tanah galian itu untuk dipergunakan kepentingan umum juga, tapi malah disuruh beli sama salah satu oknum anggota ormas,” katanya, (29/08/2026). DR juga menyayangkan adanya hal itu lantaran dulunya masyarakat sering melakukan swadaya untuk memperbaiki jalan tersebut walau untuk sementara waktu. “Ya jelas kami kecewa, dulunya kami masyarakat sering berswadaya untuk memperbaiki jalan ini, yaa walaupun bersifat sementara ya, sebelum akhirnya diperbaiki pemerintah. Tapi ketika ada pekerjaan ini, kami masyarakat malah disuruh beli tanah galiannya.” papar DR. Merespon itu, Ketua Umum Bikers Journalist Indonesia (BJI), Arief Yolando mengecam keras tindakan tersebut, ia menduga ada keterlibatan pihak Dinas PUTR Kabupaten Cirebon sehingga hal tersebut bisa terjadi. “Kalau saya jelas mengecam keras hal itu, karena tanah hasil galian itu milik negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Cirebon, saya menduga ada keterlibatan Dinas PUTR sehingga ada orang yang berani menyebut kalau tanah tersebut diperjualbelikan,” tegas Arief. Arief juga menjelaskan berkaitan dengan aset milik negara apabila hal tersebut dibutuhkan dan pemohonnya adalah masyarakat itu diperbolehkan dengan catatan tidak ada transaksional. “Kalau masyarakat yang meminta atau memohon itu sah-sah saja asal tidak ada akad jual beli disitu, namun memang ada beberapa prosedur yang harus ditempuh termasuk persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).” tutupnya. (Asep Rusliman)
JAKARTA UTARA, Bidik-kasusnews.com Akses wartawan dalam memperoleh informasi dan melakukan konfirmasi di Kantor ATR/BPN Jakarta Utara menjadi sorotan. Sejumlah awak media mempertanyakan dugaan adanya pola koordinasi yang dinilai berpotensi membatasi ruang kerja wartawan. Informasi yang dihimpun redaksi menyebutkan adanya sebuah perjanjian yang disebut melibatkan koordinator media online, Yordania Emerald, dengan Kepala Kantor ATR/BPN Jakarta Utara, Uunk Din Parunggi. Perjanjian tersebut dikabarkan telah ditandatangani kedua pihak. Namun, hingga berita ini diterbitkan, substansi, dasar kewenangan, serta tujuan perjanjian tersebut belum memperoleh penjelasan secara terbuka dari pihak-pihak terkait. Sejumlah wartawan di Jakarta Utara mengaku mempertanyakan mekanisme komunikasi dengan ATR/BPN Jakarta Utara karena adanya dugaan koordinasi melalui pihak tertentu. Salah seorang rekan media, Opung Hasibuan, menilai kerja jurnalistik semestinya tetap memberikan ruang bagi setiap wartawan untuk menjalankan tugasnya secara profesional. “Tidak boleh seharusnya kerja pers dibatasi dan diatur oleh koordinator. Itu masing-masing menjalankan profesinya,” ujar Opung. Pernyataan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai fungsi koordinator media tersebut, apakah sebatas membantu komunikasi atau terdapat mekanisme lain yang berpotensi memengaruhi akses wartawan kepada narasumber. Selain persoalan akses informasi, redaksi juga menerima informasi mengenai dugaan adanya pihak yang mengaku atau dikaitkan dengan profesi wartawan dan disebut dapat membantu mempercepat proses pengurusan sertifikat. Informasi tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya. Karena itu, redaksi tidak menyimpulkan adanya praktik percaloan ataupun transaksi tertentu sebelum memperoleh bukti dan keterangan yang dapat diverifikasi. Apabila benar terdapat pihak yang menawarkan kemudahan pelayanan pertanahan dengan memanfaatkan akses tertentu, persoalan tersebut perlu mendapat penjelasan karena pelayanan publik semestinya diberikan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Redaksi telah berupaya meminta konfirmasi kepada pihak yang disebut sebagai Kasubag ATR/BPN Jakarta Utara, Hadi. Namun, hingga berita ini disusun, belum diperoleh tanggapan mengenai dugaan pembatasan akses wartawan, mekanisme koordinasi media, maupun informasi mengenai dugaan kemudahan pengurusan sertifikat. Kepala Kantor ATR/BPN Jakarta Utara, Uunk Din Parunggi, juga diharapkan memberikan penjelasan mengenai keberadaan dan tujuan perjanjian dengan koordinator media tersebut. Kerja sama antara instansi pemerintah dan media pada prinsipnya dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi independensi pers maupun memberikan perlakuan khusus kepada kelompok media tertentu. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Uunk Din Parunggi, Yordania Emerald, Adi, Hadi, maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini. Pemberitaan ini dibuat berdasarkan informasi awal yang masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi lebih lanjut. (Agus)
MAJALENGKA,-Bidik-kasusnews.com,. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Ke 81 Republik Indonesia tahun 2026 sekaligus tanggung jawab sosial telah digelar pemeriksaan dan pengobatan gratis serta pemberian sembako bagi 1.000 orang yang meliputi 4 desa di Kecamatan Kertajati. Hal tersebut ditegaskan General Manager Metland Kertajati Dodo Eldi Utomo saat kegiatan berlangsung yang dihadiri langsung oleh Bupati Majalengka Eman Suherman pada Rabu, (26/08/26) bertempat di Galery Marketing Metland Kertajati. Nampak hadir pula Direktur PT. Metropolitan Land Tbk dan Yayasan Metropolitan Peduli, Camat Kertajati Fazri Pria Perdana dan jajaran Forkopincam, dan tamu undangan lainnya. Bupati Majalengka Eman Suherman mengatakan bahwa kegiatan yang hari ini dilaksanakan di Metland Kertajati dengan PT Metropolitan Land Tbk dan Yayasan Metropololitan Peduli sangat membahagiakan masyarakat. “Hari ini dilaksanakan bakti sosial bagi 1.000 masyarakat di empat desa se Kecamatan Kertajati di Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan jika didiagnosa ada penyakit langsung dikasih obat. Selain itu ada bakti sosial pemberian sembako kepada 1.000 orang masyarakat sekitarnya. Untuk itu saya menghaturkan penghargaan yang setinggi tingginya kepada jajaran Yayasan Metropilitan Peduli yang sudah melaksanakan tanggung jawab sosialnya di wilayah Majalengka,” papar Bupati. Sambung Bupati Eman, semoga kegiatan ini tidak hanya sampai disini saja akan tetapi terus diagendakan pada setiap tahunnya. “Semoga semakin berkembang untuk bersama sama mensejahterakan masyarakat khususnya di Kecamatan Kertajati untuk Majalengka Langkung Sae,” ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, General Manager Metland Kertajati, Dodo Eldi Utomo mengatakan bahwa kegiatan ini berlangsung berkat dukungan dari semua terutama Bupati Majalengka. “Semoga bisa berdampak positif bagi warga sekitarmya,” seru Dodo. Sementara itu, Camat Kertajati, Fazri Pria Perdana mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada panitia penyelenggara khususnya Metland Kertajati. “Warga di empat desa se Kecamatan Kertajati bisa merasakan manfaat dari tanggung jawab sosial ini,” urainya. (Asep Rusliman)
JAKARTA,-Bidik-kasusnews.com,.(FRIC) 26 Agustus 2026 — Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Fast Respon Indonesia Center (FRIC), H. Deden Hardening, A.Md., mengingatkan para pelajar agar tidak mudah terbawa ajakan untuk mengikuti aksi unjuk rasa, terlebih apabila kegiatan tersebut berpotensi membahayakan keselamatan diri maupun mengganggu proses pendidikan. Pesan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap generasi muda agar tetap fokus menuntut ilmu, menjaga masa depan, serta tidak mudah terpengaruh oleh ajakan yang belum diketahui secara jelas tujuan dan risikonya. Menurut H. Deden, pelajar memiliki tanggung jawab utama untuk belajar dan mempersiapkan diri menjadi generasi penerus bangsa. Karena itu, lingkungan sekolah harus menjadi ruang yang dijaga, bukan ditinggalkan hanya karena mengikuti ajakan yang belum tentu memberikan manfaat. “Adik-adik pelajar, jangan mudah terbawa ajakan untuk ikut unjuk rasa, apalagi kalau berisiko membahayakan diri. Jangan tinggalkan sekolah, jangan mudah terprovokasi. Ingat, di rumah ada orang tua yang menunggu dan di depan kalian ada masa depan yang harus dijaga,” tegas H. Deden. Ia menekankan bahwa menyampaikan pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi, namun setiap warga negara tetap harus mempertimbangkan ketentuan hukum, keamanan, ketertiban, serta keselamatan diri. Khusus bagi pelajar, kata dia, sikap kritis seharusnya dibangun melalui pendidikan, diskusi yang sehat, prestasi, dan kegiatan positif yang dapat membentuk karakter serta wawasan kebangsaan. “Jadilah pelajar yang cerdas, bukan mudah diprovokasi. Jangan sampai masa depan kalian dipertaruhkan hanya karena mengikuti ajakan yang belum tentu kalian pahami. Sekolah adalah tempat kalian menyiapkan masa depan,” ujarnya. H. Deden juga mengingatkan para orang tua dan tenaga pendidik untuk terus memberikan pendampingan kepada anak-anak, terutama dalam menghadapi berbagai informasi dan ajakan yang beredar melalui media sosial. Menurutnya, derasnya arus informasi membuat pelajar harus memiliki kemampuan untuk memilah informasi, memeriksa kebenaran sebuah ajakan, serta tidak mengambil keputusan secara emosional. “Sebelum ikut, pahami dulu tujuannya. Siapa yang mengajak, untuk apa, bagaimana kegiatannya, dan apa risikonya. Jangan hanya karena ikut-ikutan kemudian menyesal di kemudian hari,” katanya. FRIC juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga generasi muda agar tetap berada dalam lingkungan pendidikan dan kegiatan yang positif. “Masa depan Indonesia ada di tangan generasi muda. Karena itu, mari kita jaga adik-adik pelajar agar tetap belajar, berprestasi, menghormati orang tua dan guru, serta menjadi generasi yang mampu memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara,” pungkas H. Deden. (Asep Rusliman)
JAKARTA,-Bidik-kasusnews.com,.(FRIC) 24 Agustus 2026 — Kemerdekaan Republik Indonesia yang telah diperjuangkan dengan pengorbanan besar para pahlawan bukan sekadar catatan sejarah, tetapi menjadi amanah yang harus terus dijaga oleh seluruh elemen bangsa. Ketua Umum Fast Respon Indonesia Center (FRIC), H. Dian Surahman, menegaskan bahwa semangat perjuangan para pahlawan harus menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk terus memperkuat persatuan, menjaga kebersamaan, serta menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air. Menurutnya, kemerdekaan Indonesia lahir dari semangat perjuangan, pengorbanan dan persatuan para pendahulu bangsa yang mampu mengesampingkan berbagai perbedaan demi satu tujuan, yakni Indonesia yang merdeka dan berdaulat. “Kemerdekaan Indonesia lahir dari semangat perjuangan dan persatuan para pahlawan. Kini tugas kita bersama adalah merawat persatuan itu dengan saling menghargai, menjaga kebersamaan dan memperkuat rasa cinta tanah air,” tegas H. Dian Surahman. Ia menilai, di tengah perkembangan zaman dan dinamika kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, persatuan nasional harus menjadi fondasi utama dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perbedaan pilihan, pandangan, latar belakang maupun kepentingan, kata dia, merupakan bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, perbedaan tersebut jangan sampai menjadi alasan untuk saling memecah belah. “Kita boleh berbeda pandangan, tetapi jangan sampai perbedaan membuat kita kehilangan rasa persaudaraan sebagai sesama anak bangsa. Indonesia terlalu besar untuk dipertaruhkan oleh kepentingan kelompok maupun perbedaan yang tidak dikelola dengan bijaksana,” ujarnya. H. Dian Surahman juga mengajak seluruh jajaran FRIC di berbagai daerah untuk terus menjadi bagian dari masyarakat yang ikut menjaga kondusivitas, menyebarkan informasi yang membangun, serta mengedepankan semangat persatuan dan kepentingan bangsa. Ia menekankan bahwa menjaga Indonesia bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun aparat keamanan, melainkan tanggung jawab seluruh masyarakat. “Menjaga Indonesia adalah tugas kita bersama. Mari kita rawat persatuan, hormati perbedaan, jaga kebersamaan dan jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah belah masyarakat,” katanya. Lebih lanjut, Ketum FRIC berharap semangat kemerdekaan tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Nilai-nilai perjuangan para pahlawan harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjaga toleransi, gotong royong, menaati aturan, membantu sesama serta ikut menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis. Menurutnya, Indonesia yang kuat tidak hanya dibangun melalui pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga melalui masyarakat yang memiliki rasa persaudaraan, kepedulian sosial dan kecintaan terhadap bangsa. “Mari kita jadikan semangat kemerdekaan sebagai energi untuk terus membangun Indonesia. Bersatu bukan berarti harus sama, tetapi mampu berjalan bersama meskipun memiliki perbedaan,” pungkas H. Dian Surahman. FRIC, lanjutnya, akan terus mendorong semangat kebangsaan serta mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga Indonesia agar tetap utuh, aman, damai dan harmonis. (Asep Rusliman)
MAJALENGKA,-Bidik-kasusnews.com,. Objek wisata gunung karang yang berlokasi di Kelurahan Babakan Jawa Kecamatan Majalengka akan kembali menjadi daya tarik wisatawan, hal tersebut dibuktikan dengan adanya kegiatan Festival Budaya Gunung Karang sekaligus reaktivasi objek wisata 1000 goa tersebut yang langsung dibuka oleh Bupati Majalengka Eman Suherman pada Sabtu siang (22/08/26). Dalam kesempatan tersebut Bupati Majalengka, Eman Suherman mengatakan bahwa objek wisata Gunung Karang ini dulu sudah pernah ramai, namun ada sesuatu hal yang membuat jadi terbengkalai. “Alhamdulillah saya bisa hadir di tengah tengah hutan yang cukup luar biasa nilai estetikanya dan nilai sejarahnya juga luar biasa dimana lokasi ini tidak jauh dari pusat pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka yang berada di Kecamatan Majalengka dan tidak jauh jaraknya, ternyata kita punya destinasi wisata yang begitu indah dan belum tergali,” ujar Eman. Sambung Eman, didampingi oleh Ketua Komisi III DPRD Majalengka, Iing Misbahuddin dan Anggota Komisi IV Elfran Galuh, hadir Pak Camat, dan para kasepuhan juga para pegiat budaya dimana hari ini kita sepakat berkomitmen untuk melakukan reaktivasi kembali objek wisata Gunung Karang. “Saya sudah minta kepada panitia, kepada Pak Camat, kita sepakat dan kemudian kita inventalisir apa saja yang harus kita lakukan. Dei jangka pendeknya apa, jangka panjangnya apa, kemudian langkah langkahnya seperti apa. Seperti jangka pendeknya kita akan laksanakan Geber Jum’at di lokasi ini bersama seluruh OPD di Kabupaten Majalengka. “papar Eman. Masih kata Eman, jangka panjangnya mungkin akses jalannya ke depan akan kita perbaiki. Ada tiga jalur menuju Gunung Karang yakni yang pertama dari Kelurahan Babakan Jawa kemudian ari Simpur dan dari arah Desa Sidamukti. “Tahun 2027 saya akan fokus memperbaiki jalan menuju Gunung Karang ini, yang penting Pemerintah Daerah harus terus mensupport dan wisatawan begitu dibuat muah akses menuju ke sini, ” urainya. Sementara itu, Camat Majalengka Aay Kandar Nurdiansyah mengatakan bahwa pihaknya telah menyipkan konsep wisata yang bekerjasama dengan pihak Perhutani jauh sebelum reaktivasi ini. ” Kegiatan upacara 17 Agustus 2026, jajaran Kecamatan Majalengka sudah menggelar di sekitaran objek wisata Gunung Karang ini, dan diharapkan jadi pemantik akan bangkit kembali objek wisata Gunung Karang ini berikut area campingnya,” tuturnya. Harapannya, objek wisata gunung karang ini kembalii dibuka an menjadi daya tarik tersendiri untuk selalu dilunjungi maupun mau camping bersama keluarga atau komunitas lainnya. (Asep Rusliman)
SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Komunitas Wartawan Sukabumi (KOWASI) menggelar Rapat Kerja (Raker) Tahun 2026 di Perumahan Mayanti Residence, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Kamis (20/8/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum konsolidasi untuk memperkuat persatuan, soliditas, serta arah organisasi ke depan. Raker mengusung tema “Dengan Semangat Kemerdekaan Mari Kita Tumbuhkan Rasa Persatuan Organisasi, Menuju Masa Depan Lebih Baik dan Maju.” Tema tersebut menjadi pijakan dalam pembahasan berbagai agenda organisasi sekaligus evaluasi terhadap perjalanan KOWASI. Rapat dipimpin Ketua Umum KOWASI Yudi Suyudi, didampingi Sekretaris Jenderal Heri Setiawan dan Bendahara Umum Dody Suryadarma. Jalannya persidangan dipandu Bidang Pertimbangan Organisasi yang diwakili Ade Trilaksana serta dihadiri jajaran pengurus, anggota dan Pembina KOWASI H. Budi Widaya. Sejumlah keputusan organisasi turut dihasilkan dalam Raker 2026. Salah satunya menetapkan Maulana Yusuf atau yang akrab disapa Kuncir sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Koordinator Wilayah Selatan KOWASI. Forum juga membahas persiapan HUT ke-XVI dan Musyawarah Besar (Mubes) KOWASI yang direncanakan berlangsung pada 10 November 2026. Pembahasan meliputi pembentukan kepanitiaan, lokasi kegiatan, penyusunan anggaran hingga mekanisme pelaksanaan. Ketua Umum KOWASI Yudi Suyudi menegaskan, Raker tidak boleh dipandang sekadar agenda rutin tahunan. Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang bersama untuk menyatukan pemikiran, mengevaluasi perjalanan organisasi dan merumuskan langkah strategis. “Kita ingin setiap keputusan yang dihasilkan benar-benar menjadi keputusan bersama dan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” ujar Yudi. Sementara itu, Pembina KOWASI H. Budi Widaya mengingatkan seluruh anggota agar terus menjaga integritas dan solidaritas. Ia juga memberikan perhatian khusus terhadap bahaya narkotika yang dinilai dapat merusak kehidupan pribadi, keluarga, maupun masa depan seseorang. “Narkoba sangat berbahaya, tidak hanya merusak fisik dan mental secara perlahan, tetapi juga berpotensi menghancurkan karier dan masa depan. Insan pers harus menjadi contoh yang baik dan bersih dari narkoba,” tegasnya. Komitmen organisasi kembali ditegaskan melalui penandatanganan fakta integritas oleh peserta Raker. Fakta integritas tersebut memuat tekad menjaga kehormatan organisasi, menjunjung tinggi kode etik jurnalistik serta setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Sekretaris Jenderal KOWASI Heri Setiawan berharap seluruh keputusan Raker dapat dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh jajaran. Ia menilai hasil rapat harus menjadi pijakan nyata untuk memperkuat organisasi, bukan berhenti sebagai keputusan di atas kertas. “Raker ini bukan hanya forum pembahasan program, tetapi juga momentum mempererat silaturahmi, memperkuat soliditas dan menyatukan visi KOWASI menuju organisasi yang lebih profesional,” kata Heri. Yudi Suyudi kemudian menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus dan anggota yang telah hadir serta pihak media yang turut memberitakan kegiatan tersebut. Ia berharap semangat persatuan yang dibangun melalui Raker dapat terus dijaga dalam perjalanan organisasi. “Semoga niat baik ini menjadi persahabatan menuju persatuan dan kesatuan yang tetap terjaga. KOWASI Jaya dan Maju,” pungkasnya. (Dicky)
MAJALENGKA,-Bidik-kasusnews.com,.Komisi III DPRD Majalengka telah melakukan audensi dengan LSM Generasi yang menyampaikan beberapa hal terkait pengawasan atau sosial control di lapangan terkait pekerjaan insfrastuktur. Audensi dihadiri Anggota Komisi III DPRD Majalengka dan Dinas PUTR Kabupaten Majalengka pada Rabu (19/08/26) di Ruang Rapat DPRD Majalengka. “Dengan audensi ini,bagi Komisi III DPRD Majalengka merupakan hal yang positif karena pengawasan ini menjadi tanggung jawab kita bersama, dari DPRD dan dinas terkait hingga maayarakat ikut andil dalam hal pengawasan proyek di lapangan,” kata Ketua Komisi III DPRD Majalengka dari Fraksi PKS, Iing Misbahuddin. Menurutnya, DPRD Majalengka juga menerima masukan dari masyarakat terkait pembangunan proyek, karena OPD terkait ada keterbatasan SDM dalam hal pengawasan tersebut. Komisi III DPRD Majalengka tengah menyiapkan mekanisme untuk memperketat pengawasan proyek insfrastriktur pemerintah, termasuk membuka peluang penyaringan rekanan berdasarkan rekam jejak dan kualitas pekerjaan. “Saat ini DPRD Majalengka tengah membahas Raperda Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi, hal ini bagian dari upaya kita secara sistemik untuk menekan hal hal yang tidak kita inginkan karena setiap rupiah yang kita anggarkan betul betul bisa bermanfaat bagi masyarakat, dan menjadi sebauh pembangunan yang maskimal ” jelas Iing. Maka tujuan akhirnya memastiksn anggaran pembangunsman benar benar menghadirkan insfrastruktur yang berkualitas dan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Sementara itu Ketua LSM Generasi, Saeful Yunus mengatakan bahwa pihaknya menjadi mitra dari pemerintah daerah karena pengawasan hasil pembangunan itu sangat penting untuk menciptakan kualitas pembangunan jangan sampai pembangunan tersebut hanya bertahan 1-2 tahun lamanya. (Asep Rusliman)